Pengadaan Core Tax System Ditjen Pajak MolorPengadaan Core Tax System Ditjen Pajak MolorSelasa 9 Jul 2019 09:47Ridha Anantidibaca 554 kaliSemua Kategori

Pengadaan sistem inti perpajakan atau core tax system terancam molor. Pasalnya, proses pengadaan procurement agent yang sedianya sudah dilakukan sejak 2 April 2019 mundur sampai dengan September 2019.selengkapnya

 Ini yang Dilakukan Kementerian Keuangan untuk Dorong Kepatuhan Wajib PajakIni yang Dilakukan Kementerian Keuangan untuk Dorong Kepatuhan Wajib PajakRabu 26 Jun 2019 08:43Ridha Anantidibaca 837 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengklaim sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.selengkapnya

 Pemerintah Siasati Risiko Shortfall Pajak Terhadap Anggaran Belanja DaerahPemerintah Siasati Risiko Shortfall Pajak Terhadap Anggaran Belanja DaerahKamis 9 Nov 2017 08:58Ajeng Widyadibaca 449 kaliSemua Kategori

Pemerintah mulai menyiasati implikasi risiko shortfall penerimaan pajak terhadap anggaran belanja daerah. Upaya tersebut dilakukan karena hingga Senin (6/11) kemarin realisasi penerimaan pajak masih Rp869,6 triliun atau 67,7% dari target APBN P 2017 yakni Rp1.283,6 triliun.selengkapnya

 Penguatan Reformasi Layanan Bea dan Cukai Buahkan Hasil PositifPenguatan Reformasi Layanan Bea dan Cukai Buahkan Hasil PositifSelasa 30 Okt 2018 12:57Ridha Anantidibaca 569 kaliSemua Kategori

Memasuki tahun kedua, Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai yang diusung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah banyak membuahkan hasil.selengkapnya

 DJP : upaya ekstra untuk meningkatkan kepatuhan Wajib PajakDJP : upaya ekstra untuk meningkatkan kepatuhan Wajib PajakSenin 8 Jan 2018 12:13Ridha Anantidibaca 718 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan upaya ekstra yang dilakukan oleh otoritas pajak bermanfaat untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan.selengkapnya

 Surakarta Bidik Pendapatan Rp80 M dari PajakSurakarta Bidik Pendapatan Rp80 M dari PajakSelasa 24 Jul 2018 14:17Ridha Anantidibaca 522 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Surakarta menargetkan pendapatan pajak pada semester dua tahun 2018 mencapai Rp80 miliar seiring dengan sejumlah upaya yang dilakukan, salah satunya penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP).selengkapnya

 Rencana Kenaikan Cukai Rokok DimatangkanRencana Kenaikan Cukai Rokok DimatangkanSelasa 24 Jul 2018 10:50Ridha Anantidibaca 434 kaliSemua Kategori

Pemerintah mulai merumuskan rencana penerbitan Peraturan Menteri Keuamgan (PMK) terkait kenaikan tarif cukai rokok. Rencana kenaikan cukai tersebut merupakan kebijakan yang rutin dilakukan pemerintah setiap tahun.selengkapnya

 Penagihan Aktif Digencarkan untuk Optimalkan Penerimaan PajakPenagihan Aktif Digencarkan untuk Optimalkan Penerimaan PajakSelasa 2 Jul 2019 16:04Ridha Anantidibaca 373 kaliSemua Kategori

Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah (Suban Pajak dan Retda) Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) terus berusaha mendongkrak penerimaan pajak daerah di wilayahnya. Salah satunya dengan penyampaian surat paksa yang merupakan penagihan aktif.selengkapnya

 Aset hingga Harta Warisan Jadi Pertanyaan Favorit Peserta Tax AmnestyAset hingga Harta Warisan Jadi Pertanyaan Favorit Peserta Tax AmnestyRabu 10 Ags 2016 08:54Administratordibaca 2063 kaliSemua Kategori

Sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty saat ini tengah gencar dilakukan oleh pemerintah. Bahkan, sosialisasi ini juga dilakukan bersama bank persepsi. Seperti yang siang ini dilakukan antara Kementerian Keuangan bersama DBS.selengkapnya

 Ditjen Pajak Punya Teknologi Lacak Wajib Pajak Via MedsosDitjen Pajak Punya Teknologi Lacak Wajib Pajak Via MedsosSenin 7 Jan 2019 13:42Ridha Anantidibaca 652 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengaku telah memiliki teknologi yang bisa merekam data media sosial Wajib Pajak (WP), dan menyandingkannya dengan kepemilikan saham dan data perpajakan seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).selengkapnya

 Kadin: Cekal WNI ke Luar Negeri dengan Bukti Tunggakan PajakKadin: Cekal WNI ke Luar Negeri dengan Bukti Tunggakan PajakRabu 30 Mei 2018 14:25Ridha Anantidibaca 1149 kaliSemua Kategori

Kalangan dunia usaha menyambut positif upaya Kementerian Keuangan dalam menertibkan penunggak pajak, dengan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Mereka menilai upaya tersebut bisa digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.selengkapnya

 Bea Cukai Keluarkan Jurus Baru Tekan Biaya Logistik dan Dwell TimeBea Cukai Keluarkan Jurus Baru Tekan Biaya Logistik dan Dwell TimeSelasa 8 Jan 2019 10:07Ridha Anantidibaca 437 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) mengeluarkan kebijakan baru terkait logistik dalam sistem kepabeanan, yakni sistem manifest generasi III. Sistem manifest merupakan proses dokumentasi dalam kepabeanan yang berisi semua informasi berkaitan dengan barang-barang niaga (kargo) yang diangkut sarana pengangkut pada saat kedatangan ataupun keberangkatan.selengkapnya

 Tekan Defisit Dagang, 900 Barang Konsumsi Bakal Dipungut PPh ImporTekan Defisit Dagang, 900 Barang Konsumsi Bakal Dipungut PPh ImporSenin 27 Ags 2018 08:42Ridha Anantidibaca 850 kaliSemua Kategori

Pemerintah serius perbaiki defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan. Berbagai langkah dilakukan, salah satunya rencana penerapan PPh Impor yang lebih tinggi terhadap 900 barang konsumsi.selengkapnya

 Perusahaan Tak Punya Pembukuan, Fiskus Pakai Cara Lain Hitung PajakPerusahaan Tak Punya Pembukuan, Fiskus Pakai Cara Lain Hitung PajakSelasa 6 Mar 2018 14:28Ridha Anantidibaca 554 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menerapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto atau omzet. Aturan yang terbit pada 12 Februari 2018 itu berisi delapan cara yang dapat dilakukan oleh petugas pajak jika dalam pemeriksaan, wajib pajak tidak bisa menyerahkan pembukuan atau pencatatan bisnis.selengkapnya

 Pengamat: Ekonomi lesu akibat pandemi corona, perluasan basis pajak kian mendesakPengamat: Ekonomi lesu akibat pandemi corona, perluasan basis pajak kian mendesakSenin 13 Apr 2020 13:45Ridha Anantidibaca 492 kaliSemua Kategori

Kondisi ekonomi yang lesu akibat pandemi Covid-19 akan berdampak terhadap penerimaan perpajakan. Relaksasi fiskal berupa keringanan administrasi maupun beban perpajakan yang digelontorkan pemerintah untuk mengantisipasi kelesuan ekonomi akan semakin menggerus penerimaan pajak.selengkapnya

 Super Tax Deduction Bakal Diberikan Akhir TahunSuper Tax Deduction Bakal Diberikan Akhir TahunJumat 30 Nov 2018 09:30Ridha Anantidibaca 864 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan bakal mengeluarkan kebijakan insentif fiskal berupa super tax deduction atau pemotongan pajak hingga 200 persen untuk industri yang melaksanakan program pendidikan vokasi. Implementasinya bakal dilakukan pada akhir tahun ini.selengkapnya

 PENEGAKAN HUKUM PENUNGGAK PAJAK : DJP & Polda Jabar Akan Tindak TegasPENEGAKAN HUKUM PENUNGGAK PAJAK : DJP & Polda Jabar Akan Tindak TegasKamis 26 Mei 2016 14:54Administratordibaca 1148 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak memastikan pelaksanaan tahun penegakan hukum pada tahun ini sudah semakin siap diterapkan, khususnya di Jawa Barat, seiring dengan telah disosialisasikannya addendum, pedoman kerja, dan implementasi kerja sama antara Ditjen Pajak dan Polri kepada kedua belah pihak hingga level bawah.selengkapnya

 Awas, Setiap Kantor Pajak Ditarget 2 Kali Lakukan PenyanderaanAwas, Setiap Kantor Pajak Ditarget 2 Kali Lakukan PenyanderaanSelasa 24 Mei 2016 12:53Administratordibaca 963 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak memastikan pelaksanaan tahun penegakan hukum pada tahun ini sudah semakin siap diterapkan, khususnya di Jawa Barat, seiring telah disosialisasikannya addendum, pedoman kerja, dan implementasi kerjasama antara Ditjen Pajak dan Polri kepada kedua belah pihak hingga level bawah.selengkapnya

 Yogyakarta berencana realisasikan pemutihan PBB tahun iniYogyakarta berencana realisasikan pemutihan PBB tahun iniSenin 14 Mei 2018 10:23Ridha Anantidibaca 561 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Yogyakarta berencana merealisasikan rencana yang sudah digagas cukup lama yaitu pemutihan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), meskipun nilai pajak yang akan diputihkan tidak signifikan.selengkapnya

 Jastip kian marak, Bea Cukai lakukan strategi ini untuk cegah penyelewenganJastip kian marak, Bea Cukai lakukan strategi ini untuk cegah penyelewenganSenin 30 Sep 2019 14:51Ridha Anantidibaca 390 kaliSemua Kategori

Jasa titipan atau Jastip kerap disalahgunakan oleh para pelaku dengan membawa barang melebihi ketentuan yang berlaku. Pemerintah mengaku Jastip dapat mengganggu arus barang impor dan merugikan pengusaha dalam negeri.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :