Sri Mulyani Pertimbangkan Hapus PPN AvturSri Mulyani Pertimbangkan Hapus PPN AvturKamis 14 Feb 2019 14:50Ridha Anantidibaca 368 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mempertimbangkan usulan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebankan terhadap avtur atau bahan bakar pesawat. Pasalnya, avtur dituding sebagai biang kerok mahalnya tarif tiket penerbangan ke sejumlah rute domestik.selengkapnya

 Rayakan Ultah, Pemkot Tangerang Hapus Denda Pajak PBBRayakan Ultah, Pemkot Tangerang Hapus Denda Pajak PBBSenin 4 Feb 2019 11:14Ridha Anantidibaca 1057 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menghapuskan sanksi administratif (denda) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaaan (P2) bagi warga Kota Tangerang. Penghapusan denda PBB itu dilaksanakan dalam rangka menyambut hari jadi Kota Tangerang ke 26 yang jatuh pada 28 Februari 2019.selengkapnya

 Depkeu Pertimbangkan Hapus PPnBM Kapal PesiarDepkeu Pertimbangkan Hapus PPnBM Kapal PesiarKamis 26 Jul 2018 10:58Ridha Anantidibaca 573 kaliSemua Kategori

Pemerintah mempertimbangkan usulan menghapus Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar atau Yacht asing.selengkapnya

 Alasan Kemenkeu Mau Hapus Pajak di Bunga ObligasiAlasan Kemenkeu Mau Hapus Pajak di Bunga ObligasiSelasa 17 Mei 2016 16:43Administratordibaca 1015 kaliSemua Kategori

Pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan untuk menghapus pajak penghasilan (PPh) bagi kupon obligasi. Penghapusan pajak ini ditujukan mendorong atas penurunan terhadap permintaan imbal hasil dari investor. Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan, rencananya kebijakan penghapusan pajak ini akan disertakan dalam revisi UU PPh.selengkapnya

 Bekasi Hapus Denda Pajak Bumi dan BangunanBekasi Hapus Denda Pajak Bumi dan BangunanSenin 14 Okt 2019 13:59Ridha Anantidibaca 893 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat menghapus denda piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2019. Tujuan penghapusan tersebut untuk mempercepat penerimaan pendapatan dari sektor tersebut.selengkapnya

 Pemprov DKI Hapus Sanksi Administrasi 9 Jenis Pajak DaerahPemprov DKI Hapus Sanksi Administrasi 9 Jenis Pajak DaerahSenin 16 Sep 2019 15:25Ridha Anantidibaca 499 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) memberikan kebijakan penghapusan sanksi administrasi untuk sembilan jenis pajak daerah 2019.selengkapnya

 Sambut HUT Tangerang ke-26, Bapenda hapus denda Pajak Bumi BangunanSambut HUT Tangerang ke-26, Bapenda hapus denda Pajak Bumi BangunanSenin 4 Feb 2019 11:30Ridha Anantidibaca 513 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menghapuskan sanksi administratif (denda) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan (P2) bagi warga Kota Tangerang. Penghapusan denda PBB ini dilaksanakan dalam rangka menyambut hari jadi Kota Tangerang ke 26 yang jatuh pada Kamis 28 Februari 2019.selengkapnya

 Pemprov DKI Jakarta hapus denda penunggak pajak akhir tahun iniPemprov DKI Jakarta hapus denda penunggak pajak akhir tahun iniSenin 3 Des 2018 14:56Ridha Anantidibaca 480 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan pemutihan pajak berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).selengkapnya

 Mulai November 2018, Pemprov DKI Jakarta Hapus Denda Penunggak PajakMulai November 2018, Pemprov DKI Jakarta Hapus Denda Penunggak PajakJumat 30 Nov 2018 14:54Ridha Anantidibaca 488 kaliSemua Kategori

Untuk mendongkrak realisasi penerimaan pajak daerah menjelang akhir tahun anggaran 2018, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan pemutihan pajak berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda terhadap tiga jenis pajak daerah.selengkapnya

 Sebulan Diberlakukan, Riau Hapus Denda Pajak Kendaraan Rp14,54 MiliarSebulan Diberlakukan, Riau Hapus Denda Pajak Kendaraan Rp14,54 MiliarKamis 29 Nov 2018 13:43Ridha Anantidibaca 412 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi Riau menghapus denda pajak kendaraan bermotor senilai Rp14,54 miliar selama sebulan pelaksanaan program pembebasan sanksi pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor.selengkapnya

 Pemprov DKI Hapus Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan PBBPemprov DKI Hapus Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan PBBJumat 16 Nov 2018 10:51Ridha Anantidibaca 609 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus sanksi administrasi bagi pajak kendaraan bermotor (PKB) serta pajak bumi dan bangunan (PBB). Kebijakan ini mulai berlaku sejak hari ini hingga 15 Desember 2018 mendatang.selengkapnya

 AS hapus pajak impor baja paduan Indonesia selama setahunAS hapus pajak impor baja paduan Indonesia selama setahunSenin 3 Sep 2018 10:28Ridha Anantidibaca 428 kaliSemua Kategori

Produk baja paduan alias stainless steel Indonesia akhirnya bisa melenggang bebas masuk ke Amerika Serikat (AS) tanpa terkena pajak impor. Tapi, pembebasan bea masuk baja paduan ini hanya bersifat sementara, selama satu tahun saja.selengkapnya

 Tak Hanya Pajak Kendaraan, Pemprov DKI Juga Hapus Denda PBBTak Hanya Pajak Kendaraan, Pemprov DKI Juga Hapus Denda PBBJumat 29 Jun 2018 10:31Ridha Anantidibaca 368 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menghapus denda pajak bumi dan bangunan ( PBB) sampai 31 Agustus. Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menghapus denda PBB pada tahun 2017.selengkapnya

 Alasan Pemprov DKI Hapus Diskon Pajak Lapangan GolfAlasan Pemprov DKI Hapus Diskon Pajak Lapangan GolfSelasa 8 Mei 2018 14:18Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan alasan pajak lapangan golf tidak mendapat diskon lagi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.selengkapnya

 Pemprov DKI Akan Hapus Diskon Pajak Lapangan GolfPemprov DKI Akan Hapus Diskon Pajak Lapangan GolfSelasa 8 Mei 2018 14:09Ridha Anantidibaca 420 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menghapus diskon pajak lapangan golf.selengkapnya

 Hapus Denda Pajak Kendaraan, Pemprov DKI: Kita Kejar Rp 7,75 THapus Denda Pajak Kendaraan, Pemprov DKI: Kita Kejar Rp 7,75 TKamis 30 Nov 2017 14:26Ridha Anantidibaca 544 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mulai hari ini membebaskan atau menghapus denda dari tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau biasa disebut pemutihan. Salah satu tujuannya ialah mengejar target penerimaan pajak kendaraan bermotor.selengkapnya

 Alasan Pemprov DKI Jakarta Hapus Sanksi Administrasi Pajak BermotorAlasan Pemprov DKI Jakarta Hapus Sanksi Administrasi Pajak BermotorKamis 30 Nov 2017 11:03Ridha Anantidibaca 700 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan alasan menghapus sanksi administrasi pajak bermotor.selengkapnya

 Pemprov DKI hapus denda PKB hingga 23 DesemberPemprov DKI hapus denda PKB hingga 23 DesemberRabu 29 Nov 2017 15:31Ridha Anantidibaca 1104 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan.selengkapnya

 Ini Kekhawatiran WP Tax Amnesty terhadap Aturan Hapus Denda PajakIni Kekhawatiran WP Tax Amnesty terhadap Aturan Hapus Denda PajakSelasa 28 Nov 2017 15:36Ridha Anantidibaca 408 kaliSemua Kategori

Kebijakan penghapusan denda pajak yang tertuang dalam PMK Nomor 165 Tahun 2017 membuat Wajib Pajak (WP) yang telah ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) khawatir. Salah satunya terkait kepastian hukum.selengkapnya

 Pemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal PesiarPemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal PesiarJumat 24 Feb 2017 14:04Ajeng Widyadibaca 1012 kaliSemua Kategori

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) berencana untuk mengapus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar atau yacht. Saat ini, pajak untuk penjualan kapal pesiar tersebut mencapai 75 persen.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :