Ditunjuk Jokowi, Robert Pakpahan Hadapi 5 TantanganDitunjuk Jokowi, Robert Pakpahan Hadapi 5 TantanganSenin 4 Des 2017 15:04Ridha Anantidibaca 2078 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo menunjuk Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal Pajak, menggantikan Ken Dwijuglasteadi yang memasuki masa pensiun. Robert sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan sejak 19 Maret 2015, dan merupakan muka lama di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.selengkapnya

 Pesan Sri Mulyani kepada Dirjen Pajak BaruPesan Sri Mulyani kepada Dirjen Pajak BaruSenin 4 Des 2017 09:10Ridha Anantidibaca 577 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati langsung menyampaikan sejumlah pesan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang baru, Robert Pakpahan, usai acara pelantikan di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2017) malam.selengkapnya

 The Elders Dorong Indonesia Naikkan Cukai RokokThe Elders Dorong Indonesia Naikkan Cukai RokokKamis 30 Nov 2017 11:19Ridha Anantidibaca 557 kaliSemua Kategori

Salah satu hambatan dalam mewujudkan universal health coverage (UHC) adalah faktor pembiayaan. Untuk Indonesia, The Elders menyinggung cukai rokok yang mereka nilai bisa jadi salah satu sumber pembiayaan.selengkapnya

 Inklusi Kesadaran Pajak Bagian dari Reformasi PerpajakanInklusi Kesadaran Pajak Bagian dari Reformasi PerpajakanRabu 29 Nov 2017 11:35Ridha Anantidibaca 491 kaliSemua Kategori

Wakil Rektor IV Universitas Brawijaya Dr. Ir. Moch. Sasmito Djati, M.S. mengatakan, universitas sebagai salah satu pilar berperan penting untuk membangun negeri. Menurutnya, perguruan tinggi harus bisa berpikir panjang agar sinergi antara konsultan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

 Dirjen Pajak: Kalau DJP Jadi Badan, Bukan Berarti Kami Sewenang-wenangDirjen Pajak: Kalau DJP Jadi Badan, Bukan Berarti Kami Sewenang-wenangRabu 29 Nov 2017 09:03Ridha Anantidibaca 863 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah memisahkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dari Kementerian Keuangan dengan menjadikannya sebagai badan independen di bawah Presiden sudah lama terdengar. Namun hingga saat ini belum ada tanda - tanda rencana itu akan terlaksana.selengkapnya

 Pengusaha harus manfaatkan amnesti jilid IIPengusaha harus manfaatkan amnesti jilid IISenin 20 Nov 2017 10:14Ridha Anantidibaca 583 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Dalam peraturan ini Wajib Pajak (WP), baik yang mengikuti amnesti pajak ataupun yang tidak, diberikan kesempatan untuk melaporkan seluruh hartanya.selengkapnya

 Buka lagi jendela ampunan, penegakan tetap jalanBuka lagi jendela ampunan, penegakan tetap jalanSenin 20 Nov 2017 09:51Ridha Anantidibaca 658 kaliSemua Kategori

Seperti yang dijanjikan, Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Namun, isi dari revisi aturan itu ternyata melampaui harapan dari yang tadinya hanya mempermudah jalan bagi wajib pajak peserta amnesti untuk memperoleh surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan (PPh) atas balik nama aset.selengkapnya

 Pajak Jatim II Targetkan Setoran Rp 5 Triliun dalam 2 BulanPajak Jatim II Targetkan Setoran Rp 5 Triliun dalam 2 BulanJumat 17 Nov 2017 10:41Ridha Anantidibaca 520 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur II menargetkan bisa mengumpulkan penerimaan pajak Rp 5 Trilliun dalam kurun waktu dua bulan. Hal itu dilakukan sebagai pencapaian tingkat penerimaan pajak di 2017.selengkapnya

 Peserta Tax Amnesty Sulit Dapat SKB, Ikuti Saran Sri Mulyani IniPeserta Tax Amnesty Sulit Dapat SKB, Ikuti Saran Sri Mulyani IniKamis 16 Nov 2017 13:16Ridha Anantidibaca 978 kaliSemua Kategori

Para pembayar pajak, khususnya peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengeluhkan kesulitan memperoleh surat keterangan bebas (SKB), diminta segera menyampaikan keluhannya agar bisa ditangani dengan baik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan hal tersebut seraya menyebutkan sejumlah saluran yang bisa dipakai untuk menyampaikan keluhan para wajib pajak.selengkapnya

 80 Penunggak PBB di Jakut Dipasangi Plang dan Stiker80 Penunggak PBB di Jakut Dipasangi Plang dan StikerSelasa 14 Nov 2017 11:49Ajeng Widyadibaca 957 kaliSemua Kategori

Sebanyak 80 Wajib Pajak (WP) badan maupun individu yang menunggak Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Jakarta Utara (Jakut) diberikan stiker dan plang tunggakan pajak pada Selasa (14/11). Total tunggakan pajak dari 80 WP dengan 118 Nilai Obyek Pajak (NOP) sebesar Rp 73,8 miliar.selengkapnya

 Pemerintah Dituntut Kreatif Cari Pos Baru Penerimaan PajakPemerintah Dituntut Kreatif Cari Pos Baru Penerimaan PajakSenin 13 Nov 2017 13:44Ajeng Widyadibaca 496 kaliSemua Kategori

Pemerintah dinilai akan terus mengalami kekurangan penerimaan pajak (shortfall) jika tidak segera melakukan strategi kreatif dalam eksistensifikasi dan intensifikasi pengejaran dana pajak.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Masih Alami Pertumbuhan 13 PersenPenerimaan Pajak Masih Alami Pertumbuhan 13 PersenSenin 13 Nov 2017 12:37Ajeng Widyadibaca 378 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengungkapkan penerimaan pajak masih tumbuh dengan baik. Hal itu terkait dengan penerimaan hingga akhir Oktober 2017 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.selengkapnya

 Pro Kontra Cukai Vape, Pakar: Harusnya Pajak Rokok yang DitinggikanPro Kontra Cukai Vape, Pakar: Harusnya Pajak Rokok yang DitinggikanJumat 10 Nov 2017 08:37Ajeng Widyadibaca 1558 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memberlakukan cukai sebesar 57 persen bagi likuid vape atau rokok elektrik. Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, mengatakan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tersebut telah ditandatanganinya.selengkapnya

 Menkeu minta barang milik negara `menganggur` dimanfaatkanMenkeu minta barang milik negara `menganggur` dimanfaatkanSenin 6 Nov 2017 11:51Ajeng Widyadibaca 397 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kementerian dan lembaga untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) agar tidak "menganggur" dan bisa memberikan nilai tambah.selengkapnya

 Penetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak RelevanPenetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak RelevanRabu 27 Sep 2017 13:28Ajeng Widyadibaca 1093 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

 Waktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatWaktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatRabu 27 Sep 2017 11:57Ajeng Widyadibaca 806 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

 Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakKamis 24 Ags 2017 11:00Ajeng Widyadibaca 1032 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

 Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBJumat 14 Jul 2017 14:24Ajeng Widyadibaca 1009 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

 Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorSelasa 30 Mei 2017 13:49Ajeng Widyadibaca 826 kaliSemua Kategori

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

 KATA MEREKA: Perpanjang Tax Amnesty agar Semua Taat Bayar Pajak!KATA MEREKA: Perpanjang Tax Amnesty agar Semua Taat Bayar Pajak!Senin 6 Mar 2017 14:41Ajeng Widyadibaca 1051 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak (tax amnesty) akan berakhir pada 31 Maret 2017.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :