Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I gencar menindak penunggak pajak. Sejumlah lembaga pemasyarakatan (LP) dan rumah tahanan (Rutan) di Jawa Tengah diminta menyediakan sel khusus bagi penunggak pajak. Salah satunya instansi yang sudah menyediakan bilik penjara kecil bagi penunggak pajak yakni Rutan Kelas II B Jepara. Kepala Kanwil Dirjen Pajak Jawa Tengah I Dasto Ledyantoselengkapnya

Presiden Joko Widodo melakukan pengisian dan menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara online di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang pada Kamis (3/2). Tahun ini menjadi kali kedua Presiden menyerahkan SPT Tahunan PPh menggunakan e-filing atau berbasis elektronik.selengkapnya

Direktur Eksekutif Center for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menegaskan, Indonesia bisa terjerat utang luar negeri yang besar jika langkah memperluas basis pajak baru gagal dilakukan akibat pembatalan pengampunan pajak (tax amnesty). Bahkan, ekspansi fiskal untuk membiayai pembangunan pun menjadi terhambat karena pemerintah harus memangkas anggaran pembangunan.selengkapnya

Direktorat Jenderal Perpajakan Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menargetkan pengoperasian badan baru yang akan fokus pada pemungutan pajak pada 2018. Nantinya, badan tersebut akan ‎terpisah dari Kemenkeu dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.selengkapnya

Caranya dengan mengunjungi situs https://djponline.pajak.go.id saja. Untuk dapat menggunakan fasilitas e-Filing, Wajib Pajak hanya perlu mengikuti langkah berikut seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (24/2/2016).selengkapnya

Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Republik Indonesia di seluruh Indonesia diminta menggunakan fasilitas e-Filing untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Hal ini dilakukan supaya memberi contoh kepada masyarakat atas adanya fasilitas lapor pajak secara online. Arahan ini sesuai dengan Surat Edaranselengkapnya

Keinginan pemerintah menunda pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuat nasib rancangan UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty di ujung tanduk. Sebab sedianya kedua UU tersebut akan dibahas dalam satu paket. Dengan penundaan revisi UU KPK, bukan mustahil para politisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak melanjutkan pembahasanselengkapnya

Pemerintah percaya diri bisa memberlakukan Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty mulai bulan depan. Meskipun sampai saat ini bakal beleid tersebut belum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adalah Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi yang mengungkapkan target pemberlakuan pengampunan pajak tersebut.selengkapnya

Teka teki siapa Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan definitif mulai terkuak. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dikabarkan telah menyodorkan nama Ken Dwijugiasteadi sebagai calon tunggal Dirjen Pajak tetap kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Menkeu sudah mengusulkan Ken sebagai satu-satunya (calon Dirjen Pajak) ke Presiden. Dia yang memang diusulkan,"selengkapnya

“Tidak membayar pajak termasuk melanggar hukum agama, karena pajak adalah upaya pendistribusian harta agar tidak hanya berputar di golongan orang yang kaya saja.” Demikian dikatakan Dr. (H.C.) Ir. KH. Salahuddin Wahid (Gus Sholah)selengkapnya

Mendapat limpahan target penerimaan pajak sebesar hampir Rp 50 Triliun, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan Gathering di Hotel Sunan Surakarta untuk menyamakan langkah dan persepsiselengkapnya

Kejelasan posisi definitif Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sampai saat ini masih abu-abu. Pasca mundurnya Sigit Priadi Pramudito pada awal Desember 2015 lalu, posisi dirjen ditempati Ken Dwijugiasteadi yang didaulat sebagai Pelaksana Tugas (plt) Dirjen Pajak sementara.selengkapnya

Aturan pajak untuk orang pribadi tidak banyak perubahan dari beberapa waktu lalu. Namun, untuk memahami peraturan tersebut ternyata masih sangat sulit. Sehingga tidak sedikit kebingungan melaksanakan kewajiban pajaknya. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain adalah mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung penghasilan, pembayaran pajak, hingga pelaporan Surat Pemberitahuanselengkapnya

Indonesia menolak keras rencana penetapan pajak progresif untuk semua produk berbasis minyak kelapa sawit oleh Prancis. Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Menko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno dalam diskusi terbatas bersama wartawan mengatakan rencana penetapan pajak tersebut terdapat dalam rancangan undang-undang tentang keanekaragaman hayati yang diputuskan senat Prancis pada 21 Januari.selengkapnya

Saat menjadi pasangan suami-istri, proses perhitungan, pembayaran hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak berubah. Bagaimana cara perhitungan pajaknya yang benar? Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memberikan pilihan fasilitas untuk suami istri sebagai wajib pajak (WP). Pastinya, pilihan bisa disesuaikan dengan keinginan WP.selengkapnya

Keputusan Telkom Group untuk memblokir Netflix ternyata juga diikuti oleh MNC Group yang juga memblokir situs tersebut untuk sementara. MNC Group melakukan pemblokiran terhadap Netflix lantaran Netflix tidak memberikan kontribusi pajak kepada Indonesia.selengkapnya

Pengumpulan penerimaan pajak selama ini terganjal upaya-upaya penghindaran dari Wajib Pajak (WP), termasuk pengusaha kelas kakap. Para pengusaha kerap didampingi preman sampai mengancam punya bekingan saat proses penagihan pajak.selengkapnya

Mulai tahun 2016 Pemerintah menggalakkan Pembayaran Pajak oleh secara Online. Metode Online menjadikan Wajib Pajak bisa melakukan pembayaran pajak kapanpun dan dimanapun. Di era digital seperti sekarang ini, Wajib Pajak sudah bisa meninggalkan pembayaran pajak yang berbasis manual (hard copy), yang selama ini dilayani oleh berbagai Bank dan Kantor Pos.selengkapnya

Poin krusial nantinya tergantung upaya tambahan yang dilakukan pemerintah. Terkait hal ini Mardiasmo mengaku sudah menyiapkan beberapa upaya, salah satunya mengejar kembali perusahaan yang belum melakukan revaluasi aset.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan, realisasi penerimaan pajak per 25 Desember 2015 berhasil menembus Rp 1.000 triliun untuk kali pertama dalam sejarah Indonesia atau di atas realisasi penerimaan pajak 2014 setahun penuh. Dengan perkembangan ini, Bambang berharap, realisasi penerimaan pajak bisa terus bertambah dari 26 Desember hingga 31 Desember 2015.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya