Ini 3 Aturan Turunan Tax AmnestyIni 3 Aturan Turunan Tax AmnestyRabu 20 Jul 2016 10:01Administratordibaca 1158 kaliSemua Kategori

Tiga aturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) pengampunan pajak (tax amnesty) telah resmi diterbitkan. Dua di antaranya berbentuk aturan berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan satu Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menjelaskan, aturan tersebut hanya untuk formalitas saja.selengkapnya

 Tax Amnesty Berlanjut, Dana Masuk Semakin TinggiTax Amnesty Berlanjut, Dana Masuk Semakin TinggiJumat 15 Jul 2016 15:16Administratordibaca 693 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang (OSO) optimistis pemberlakuan pengampunan pajak (Tax Amnesty) akan berlanjut setelah diterapkan selama tiga tahun mengingat tingginya kepentingan rakyat atas perbaikan ekononi nasional. Di sisi lain, judicial review yang diajukan sementara pihak ke Mahkamah Konstitusi tidak akan diterima MK.selengkapnya

 Kemenkeu Terbitkan 3 Aturan Turunan Pengampunan PajakKemenkeu Terbitkan 3 Aturan Turunan Pengampunan PajakJumat 1 Jul 2016 03:19Administratordibaca 634 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan akan segera menerbitkan setidaknya tiga peraturan menteri keuangan (PMK) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Pengampunan Pajak/tax amnesty yang disahkan kemarin.selengkapnya

 Jalankan Putusan Jokowi, Inpex Ajukan 3 Permintaan Blok MaselaJalankan Putusan Jokowi, Inpex Ajukan 3 Permintaan Blok MaselaRabu 15 Jun 2016 12:48Administratordibaca 1009 kaliSemua Kategori

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Inpex Corporation bersiap membahas rencana pengembangan Blok Masela, sesuai dengan keputusan Presiden Joko Widodo. Setidaknya ada tiga permintaan yang diajukan perusahaan energi asal Jepang itu agar pengembangan Lapangan Abadi, Blok Masela, tetap menguntungkan meskipun menggunakan skema kilang pengolahan di dselengkapnya

 TOP OF THE WEEK: Program Entaskan Kemiskinan hingga Pajak RI Tak SeksiTOP OF THE WEEK: Program Entaskan Kemiskinan hingga Pajak RI Tak SeksiSenin 18 Apr 2016 10:53Administratordibaca 1217 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Diantaranya ada beberapa program sinergi yang bakal dijalankan pemerintah. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali naik pitam lantaran lamanya pembuatan sertifikat tanah. Hal ini dia temukan saat melakukan kunjungan ke Brebes. Selain itu, Okezone telah merangkum tiga berita yang paling banyak dibacaselengkapnya

 Tax Amnesty Bisa Ciptakan Jutaan Lapangan PekerjaanTax Amnesty Bisa Ciptakan Jutaan Lapangan PekerjaanSenin 18 Apr 2016 10:44Administratordibaca 1338 kaliSemua Kategori

Penerapan pengampunan pajak ditambah adanya repatriasi modal akan berdampak kepada pembangunan di Indonesia melalui tiga jalur. Dengan adanya manfaat tersebut, jutaan lapangan pekerjaan akan terjadi. Data BKPM menunjukkan, realisasi investasi baik dalam negeri maupun oleh investor luar negeri sepanjang 2015 mampu menyerap 1.435.711 tenaga kerja.selengkapnya

 Dirjen Pajak Paksa Lembur Fiskus di 3 Hari Akhir Lapor SPTDirjen Pajak Paksa Lembur Fiskus di 3 Hari Akhir Lapor SPTKamis 17 Mar 2016 08:38Administratordibaca 1878 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi memaksa lembur anak buahnya di seluruh kantor pelayanan pada tiga hari terakhir masa pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh). Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ/2016 tentang Pelayanan Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunanselengkapnya

 KPK Membidik Pajak, Migas dan InfrastrukturKPK Membidik Pajak, Migas dan InfrastrukturKamis 21 Jan 2016 10:34Administratordibaca 1151 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berniat menyingkap pengelolaan perpajakan, minyak dan gas, dan pembangunan infrastruktur selama ini. KPK menetapkan tiga fokus itu karena menjadi sumber utama anggaran, sehingga kesalahan pengelolaannya berpotensi menimbulkan kerugian negara yang besar pula.selengkapnya

 Cegah Korupsi, Sri Mulyani Terapkan 3 Lapis Pertahanan di KemenkeuCegah Korupsi, Sri Mulyani Terapkan 3 Lapis Pertahanan di KemenkeuRabu 11 Des 2019 10:54Ridha Anantidibaca 976 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya menerapkan pertahanan tiga lapis (three lines of defense) dalam rangka pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

 Pembayaran Pajak lewat E-Commerce Capai Rp59,7 MiliarPembayaran Pajak lewat E-Commerce Capai Rp59,7 MiliarSenin 14 Okt 2019 14:22Ridha Anantidibaca 315 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan penerimaan negara dari pembayaran pajak lewat e-commerce mencapai Rp59,7 miliar per 11 Oktober 2019. Realisasi itu berasal dari tiga platform yakni Tokopedia, Bukalapak, dan Finnet Indonesia.selengkapnya

 Cukai Naik, Saham Emiten Rokok BerguguranCukai Naik, Saham Emiten Rokok BerguguranSelasa 17 Sep 2019 15:05Ridha Anantidibaca 322 kaliSemua Kategori

Saham-saham emiten rokok kompak lunglai pada pembukaan perdagangan Senin (16/9). Dari empat saham rokok di Bursa Efek Indonesia (BEI), tiga diantaranya merosot tajam sedangkan satu saham terpantau stagnan.selengkapnya

 Pangkas Pajak Perusahaan Cs, Sri Mulyani: Filosofinya untuk Ekonomi Indonesia KompetitifPangkas Pajak Perusahaan Cs, Sri Mulyani: Filosofinya untuk Ekonomi Indonesia KompetitifKamis 5 Sep 2019 15:53Ridha Anantidibaca 424 kaliSemua Kategori

Untuk merespon kebutuhan perekonomian yang bergerak secara sangat dinamis dan cepat, Pemerintah berencana mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perpajakan yang baru, yang terkoneksi dengan tiga Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).selengkapnya

 Kemenkeu Berikan Penghargaan bagi Wajib Pajak BesarKemenkeu Berikan Penghargaan bagi Wajib Pajak BesarRabu 13 Mar 2019 15:44Ridha Anantidibaca 491 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan apresiasi dan penghargaan bagi 30 wajib pajak (WP) di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Para penerima penghargaan itu terdiri dari enam WP badan dari masing-masing KPP Wajib Pajak Besar Satu, KPP Wajib Pajak Besar Dua, KPP Wajib Pajak Besar Tiga, dan KPP Wajib Pajak Besar Empat, serta enam WP Orang Pribadi dari KPP Wajib Pajak Besar Empat.selengkapnya

 Terlambat Laporkan SPT, Wajib Pajak Diancam DendaTerlambat Laporkan SPT, Wajib Pajak Diancam DendaSenin 11 Mar 2019 15:29Ridha Anantidibaca 609 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan batas waktu penyampaian surat pemberitahunan (SPT) tahunan pajak penghasilan hingga tiga bulan setelah akhir tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi dan empat bulan setelah tahun akhir tahun pajak bagi wajib pajak badan.selengkapnya

 Hati-hati, sanksi denda menanti wajib pajak yang terlambat lapor SPTHati-hati, sanksi denda menanti wajib pajak yang terlambat lapor SPTSenin 11 Mar 2019 11:24Ridha Anantidibaca 608 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan batas waktu penyampaian surat pemberitahunan (SPT) tahunan pajak penghasilan hingga tiga bulan setelah akhir tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi dan empat bulan setelah tahun akhir tahun pajak bagi wajib pajak badan. Bagi wajib pajak yang tak melaporkan hingga batas waktu berakhir, maka wajib pajak akan terkena sanksi.selengkapnya

 Dirjen Pajak Optimistis Dana Repatriasi Tax Amnesty Tak Cepat PergiDirjen Pajak Optimistis Dana Repatriasi Tax Amnesty Tak Cepat PergiKamis 24 Jan 2019 10:17Ridha Anantidibaca 274 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan optimistis dana repatriasi program amnesti pajak bakal menetap di dalam negeri, saat masa tahan (holding period) selama tiga tahun berakhir mulai semester II tahun ini. Sebab, dana asing pun sedang dalam tren masuk ke pasar keuangan domestik (capital inflow).selengkapnya

 Jumlah Wajib Pajak di Surabaya MeningkatJumlah Wajib Pajak di Surabaya MeningkatSelasa 8 Jan 2019 10:30Ridha Anantidibaca 1116 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya Yusron Sumartono menyebutkan jumlah wajib pajak (WP) di Kota Pahlawan terus meningkat. Peningkatan itu karena warga cenderung memecah-mecah objek pajak."Jumlah ini dari tahun ke tahun terus naik. Tiga tahun lalu WP di Surabaya masih 600 ribuan, saat ini sudah mencapai 660 ribu," kata Yusron kepada wartawan di kantor Humasselengkapnya

 Mulai November 2018, Pemprov DKI Jakarta Hapus Denda Penunggak PajakMulai November 2018, Pemprov DKI Jakarta Hapus Denda Penunggak PajakJumat 30 Nov 2018 14:54Ridha Anantidibaca 456 kaliSemua Kategori

Untuk mendongkrak realisasi penerimaan pajak daerah menjelang akhir tahun anggaran 2018, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan pemutihan pajak berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda terhadap tiga jenis pajak daerah.selengkapnya

 Ini Kata Sri Mulyani Soal Penerimaan PajakIni Kata Sri Mulyani Soal Penerimaan PajakRabu 18 Jul 2018 10:27Ridha Anantidibaca 559 kaliSemua Kategori

Pertumbuhan penerimaan pajak sektor pertambangan dianggap menopang pertumbuhan penerimaan pajak selama semester I/2018. Hal itu diperkuat oleh penerimaan pajak dari sektor manufaktur yang tercatat mengalami perlambatan selama tiga bulan terakhir.selengkapnya

 DJP berencana batasi waktu pengusaha UMKM bisa gunakan PPh FinalDJP berencana batasi waktu pengusaha UMKM bisa gunakan PPh FinalKamis 19 Apr 2018 11:31Ridha Anantidibaca 680 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana memberikan batas waktu pada kebijakan PPh Final. Bagi WP UMKM perorangan akan diperbolehkan menggunakan PPh Final selama enam tahun, sementara WP Badan tiga tahun.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :