Pedagang Toko Oleh-oleh Haji Kaget Arab Saudi Tarik Pajak 5%Pedagang Toko Oleh-oleh Haji Kaget Arab Saudi Tarik Pajak 5%Selasa 2 Jan 2018 14:58Ridha Anantidibaca 751 kaliSemua Kategori

Arab Saudi menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5%, berlaku sejak 1 Januari 2018, seiring dengan turunnya harga minyak dunia di negara-negara timur tengah.selengkapnya

 Menteri Keuangan siap ikuti reformasi pajak di ASMenteri Keuangan siap ikuti reformasi pajak di ASKamis 28 Des 2017 10:07Ridha Anantidibaca 546 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) memastikan tak tinggal diam dengan perubahan kebijakan pajak di Amerika Serikat (AS). Kemkeu mengaku, Pemerintah RI siap mengadopsi perubahan kebijakan di AS agar Indonesia ke depan tak terimbas dampak negatif.selengkapnya

 Kadin berharap ada insentif pajak dari pemerintahKadin berharap ada insentif pajak dari pemerintahJumat 22 Des 2017 11:03Ridha Anantidibaca 473 kaliSemua Kategori

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengaku fokus pada permasalahan kurangnya lapangan kerja baru.selengkapnya

 Ditjen Pajak Punya Sistem Canggih Identifikasi Transaksi OnlineDitjen Pajak Punya Sistem Canggih Identifikasi Transaksi OnlineSelasa 12 Des 2017 14:24Ridha Anantidibaca 438 kaliSemua Kategori

Selain melalui skema yang rencananya akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dagang elektronik atau e-commerce, Ditjen Pajak mengaku memiliki sistem yang bisa mengidentifikasi dinamika industri digital.selengkapnya

 Mengaku Biasa Bayar Pajak Triliunan Rupiah, Airbnb Tunggu Indonesia Buat RegulasiMengaku Biasa Bayar Pajak Triliunan Rupiah, Airbnb Tunggu Indonesia Buat RegulasiKamis 7 Des 2017 08:33Ridha Anantidibaca 656 kaliSemua Kategori

Head of Public Policy Southeast Asia Airbnb, Mich Goh, menyebut pihaknya sudah terbiasa membayar pajak di negara tempat mereka melaksanakan bisnis hingga triliunan rupiah. Namun, untuk di Indonesia, belum ada regulasi dari pemerintah sehingga Airbnb masih beroperasi tanpa membayar pajak sampai saat ini.selengkapnya

 Transaksi Variatif, Kemenkeu Kewalahan Atur Pajak e-CommerceTransaksi Variatif, Kemenkeu Kewalahan Atur Pajak e-CommerceSenin 4 Des 2017 15:00Ridha Anantidibaca 406 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mengaku kewalahan mencari skema pungutan pajak untuk transaksi ritel secara daring (e-commerce) karena model bisnis yang sangat variatif.selengkapnya

 Menkeu Antisipasi Grey Area dalam Penerapan PMK 165Menkeu Antisipasi Grey Area dalam Penerapan PMK 165Rabu 29 Nov 2017 09:39Ridha Anantidibaca 637 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku, pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 165 tahun 2017 bisa menimbulkan area abu-abu yang dapat disalahgunakan oleh oknum tertentu. Seperti diketahui, dalam aturan tersebut WP bisa terhindar dari sanksi apabila melaporkan harta sebelum ditemukan oleh petugas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).selengkapnya

 Bek Real Madrid Akui Salah dalam Kasus Penggelapan PajakBek Real Madrid Akui Salah dalam Kasus Penggelapan PajakRabu 29 Nov 2017 09:31Ridha Anantidibaca 564 kaliSemua Kategori

Marcelo mengaku bersalah dalam kasus penggelapan pajak di Spanyol. Pemain asal Brasil tersebut akan mengganti denda tersebut dan siap menanggung hukuman yang dijatuhkan kepadanya.selengkapnya

 Sri Mulyani Senang Banyak Wajib Pajak Pamer HartaSri Mulyani Senang Banyak Wajib Pajak Pamer HartaSelasa 28 Nov 2017 10:26Ridha Anantidibaca 682 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku senang jika semakin banyak wajib pajak yang memamerkan hartanya. Sebab, dengan begitu, Direktorat Jenderal Pajak bisa segera melakukan pemeriksaan.selengkapnya

 Sudah Diampuni Pajaknya, Tapi Masih Banyak WP Sembunyikan HartaSudah Diampuni Pajaknya, Tapi Masih Banyak WP Sembunyikan HartaJumat 24 Nov 2017 10:43Ridha Anantidibaca 487 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku masih banyak para peserta program pengampunan pajak (tax amnesty) pada tahun lalu yang belum melaporkan seluruh harta kekayaannya di dalam Surat Pernyataan Harta (SPH). Kondisi ini yang menjadi salah satu pendorong lahirnya aturan pembebasan sanksi 200 persen.selengkapnya

 Uang Pajak Terserap untuk Venue Asian Games, Sri Mulyani SenangUang Pajak Terserap untuk Venue Asian Games, Sri Mulyani SenangJumat 24 Nov 2017 10:19Ridha Anantidibaca 408 kaliSemua Kategori

Total anggaran untuk venue Asian Games 2018 mencapai Rp 2,75 triliun. Dana tersebut dibagi dua tahap yakni di 2017 Rp 2,6 triliun dan tahun depan Rp 150 miliar.selengkapnya

 `Tax Amnesty` Jilid 2, Adu Cepat antara Wajib Pajak dengan Petugas`Tax Amnesty` Jilid 2, Adu Cepat antara Wajib Pajak dengan PetugasSelasa 21 Nov 2017 09:13Ridha Anantidibaca 975 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengaku telah mengantongi daftar harta para wajib pajak yang belum dilaporkan ke dalam Surat Penyertaan Harta (SPH) atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).selengkapnya

 Ditjen Pajak: Mayoritas WNI yang Terlibat Mega Transfer Rp 19 Triliun Sudah Ikut `Tax Amnesty`Ditjen Pajak: Mayoritas WNI yang Terlibat Mega Transfer Rp 19 Triliun Sudah Ikut `Tax Amnesty`Jumat 10 Nov 2017 10:08Ajeng Widyadibaca 515 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengaku sudah tahu siapa yang ada di balik mega transfer Rp 19 triliun melalui bank Standard Chartered merupakan nasabah asal Indonesia. Uang Rp 19 triliun itu ditransfer nasabah tersebut dari bank Standard Chartered cabang Guernsey (Inggris) ke Singapura, beberapa waktu lalu.selengkapnya

 Prioritas cukai kresek & minuman berpemanisPrioritas cukai kresek & minuman berpemanisKamis 9 Nov 2017 10:29Ajeng Widyadibaca 782 kaliSemua Kategori

Pemerintah membidik tiga barang kena cukai (BKC) baru di tahun 2018. Tiga barang itu adalah plastik kresek, minuman berpemanis, dan emisi kendaraan bermotor. Tapi dari ketiganya, pemerintah mengaku memilih plastik kresek dan minuman berpemanis sebagai prioritas.selengkapnya

 Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakKamis 24 Ags 2017 11:00Ajeng Widyadibaca 1021 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak masih incar tax amnesty 204.000 wargaDitjen Pajak masih incar tax amnesty 204.000 wargaSenin 6 Mar 2017 15:29Ajeng Widyadibaca 600 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak / Ditjen Pajak mengaku masih menunggu respon dari 204.000 wajib pajak (WP) yang belum ikut amnesti pajak ataupun WP yang masih belum melaporkan hartanya secara lengkap.selengkapnya

 Ditjen Pajak belum mengidentifikasi repatriasi WPDitjen Pajak belum mengidentifikasi repatriasi WPSenin 6 Mar 2017 14:29Ajeng Widyadibaca 608 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengaku belum bisa mengidentifikasi wajib pajak (WP) mana yang sudah dan belum merealisasikan repatriasi dana amnesti pajak. Otoritas pajak berharap, WP merealisasikan komitmen dana repatriasi paling lambat 31 Maret 2017.selengkapnya

 Satu dari Empat Orang Terkaya Indonesia Tak Ikut Tax AmnestySatu dari Empat Orang Terkaya Indonesia Tak Ikut Tax AmnestyRabu 1 Mar 2017 15:06Ajeng Widyadibaca 989 kaliSemua Kategori

“Memang ada satu yang merasa, ‘kan saya sudah bayar semua’. Sudah buka (data ke ditjen pajak) dan bayar besar sekali. Dia tidak mau minta (amnesti),” kata Sofjan Wanandi.selengkapnya

 TERPOPULER: REI Positif Thinking soal Pajak Progresif Tanah NganggurTERPOPULER: REI Positif Thinking soal Pajak Progresif Tanah NganggurSabtu 11 Feb 2017 11:34Ajeng Widyadibaca 846 kaliSemua Kategori

Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) REI Soelaeman Soemawinata mengaku belum ada konsolidasi antara pemerintah dan pihak REI dalam penerapan pajak progresif tanah nganggur. Padahal, biasanya pemerintah selalu melibatkan dunia usaha saat merencanakan kebijakan baru.selengkapnya

 REI Belum Dilibatkan soal Pajak Progresif Tanah NganggurREI Belum Dilibatkan soal Pajak Progresif Tanah NganggurJumat 10 Feb 2017 15:01Ajeng Widyadibaca 645 kaliSemua Kategori

Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) REI Soelaeman Soemawinata mengaku belum ada konsolidasi antara pemerintah dan pihak REI dalam penerapan pajak progresif tanah nganggur. Padahal, biasanya pemerintah selalu melibatkan dunia usaha saat merencanakan kebijakan baru.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :