Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati siang ini menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka. Ada beberapa hal yang didiskusikannya dengan Presiden untuk mendorong peningkatan investasi dan perluasan usaha melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).selengkapnya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali membuka pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan yang sempat ditolak Presiden Joko Widodo pada tahun lalu. DPR disarankan merombak total draft RUU tersebut jika masih ingin pembahasan berlanjut. Pasalnya, banyak aturan di RUU Pertembakauan sudah diatur dalam UU yang lain.selengkapnya

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengapresiasi penunjukkan Robert Pakpahan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru. Dia berharap, Robert bisa membawa pembaharuan dalam sistem perpajakan di Indonesia serta asas keadilan bagi para wajib pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pengumuman nama Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak baru masih harus menunggu Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara pembahasan Dirjen Pajak sudah dilakukan Tim Penilai Akhir (TPA) sejak Rabu kemarin (29/11/2017).selengkapnya

Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengikuti seluruh rangkaian KTT G20 mulai dari acara pembukaan resmi hingga jamuan santap malam bersama para pemimpin negara G20, Jumat.selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan terus mengembangkan kasus dugaan suap penghapusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia. Terutama dari fakta-fakta yang muncul di persidangan, seperti ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo yang diduga turut membantu terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair selaku pimpinan PT EK Prima Ekspor Indonesia.selengkapnya

Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) terus menggodok skema atau mekanisme pengenaan pajak progresif atas tanah menganggur atau tidak produktif. Kebijakan tersebut masuk dalam Kebijakan Ekonomi Berkeadilan untuk mengatasi ketimpangan di Indonesia, termasuk memberantas para spekulan tanah.selengkapnya

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti harus rela memundurkan jadwal mudik ke kampung halamannya di Pangandaran, Jawa Barat (Jabar), dari seharusnya sore ini (9/12/2016) menjadi besok pagi. Alasannya, Menteri Susi harus menghadiri rapat terbatas soal program pengampunan pajak (tax amnesty) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara hari ini.selengkapnya

Presiden Joko Widodo akan kembali melakukan sosialisasi tax amnesty yang kedua di Istana Negara, malam ini.selengkapnya

Presiden Joko Widodo melakukan sosialisasi tax amensty kepada para pengusaha se-Kalimantan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Jokowi ingin kesadaran pengusaha dalam mengungkap harta kekayaan meningkat.selengkapnya

Presiden Joko Widodo menilai dana repatriasi yang berhasil dijaring dari program pengampunan pajak atau tax amnesty tahap I sebesar Rp 143 triliun masih sangat kecil. Capaian itu tidak sebanding dengan besarnya uang milik masyarakat yang disimpan di luar negeri, yang besarnya mencapai Rp 11.000 triliun.selengkapnya

Presiden Joko Widodo mengatakan program Tax Amnesty periode I disebut tersukses di dunia. Namun, Jokowi menyayangkan hanya lima persen Wajib Pajak (WP) yang ikut Tax Amnesty.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta anggota Real Estate Indonesia (REI) ikut Program Amnesti Pajak mengingat masih rendahnya jumlah wajib pajak yang memanfaatkan program itu pada periode pertama.selengkapnya

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyadari pencapaian program Tax Amnesty periode dua belum dimanfaatkan oleh banyak Wajib Pajak (WP). Untuk itu Jokowi kembali mengingatkan mengenai program ini.selengkapnya

Kementerian Keuangan masih mengkaji rencana penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai keinginan Presiden Joko Widodo. Alasannya, pemerintah sedang membutuhkan anggaran besar untuk membangun berbagai infrastruktur.selengkapnya

Presiden RI Joko Widodo menghadiri acara Sosialisasi Amnesti Pajak (Tax Amnesty) di Ballroom Hotel Grand Clarion Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (2115/11/2016) malam.selengkapnya

Pemerintah didorong untuk segera melaksanakan reformasi bidang penerimaan negara, khususnya di sektor perpajakan. Desakan ini sesuai dengan prinsip dari Revolusi Mental yang dikerjakan ‎oleh Presiden Joko Widodo.selengkapnya

Presiden Joko Widodo pada 17 Oktober 2016, telah menandatangai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja Dengan Kriteria Tertentu. Satu lagi fasilitas pajak yang diberikan pemerintah kepada pebisnis untuk mendorong perekonomian.selengkapnya

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terus mendukung program tax amnesty Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan memberikan fasilitas ruangan khusus dan sosialisasi. Hasilnya, para investor tidak ragu untuk ikut pengampunan pajak.selengkapnya

‎Manajemen PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengapresiasi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam membuat kebijakan salama dua tahun ini.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya