Mengingatkan mengenai pentingnya arti pajak bagi sebuah negara, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan kembali sejarah lahirnya pajak di Indonesia pada peserta seminar perpajakan yang digelar Direktorat Jenderal Pajak hari ini.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meresmikan kick off program secondment antara Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai pada Selasa (10/7) di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan untuk memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat, diperlukan sumber pendanaan yang berasal dari pajak. Oleh karena itu, dia mengimbau agar setiap warga negara sadar pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa penerimaan pajak bisa menjadi tulang punggung agar suatu negara dapat menjalankan fungsi sebagai penjaga kedaulatan.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pajak merupakan tulang punggung negara sehingga peran para wajib pajak sangatlah penting. Kendati demikian, bukan hal mudah meningkatkan kesadaran membayar pajak pada masyarakat Indonesia.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan perpajakan bisa menjadi tulang punggung agar suatu negara dapat menjalankan fungsi sebagai penjaga kedaulatan.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan jajarannya sering mendapat pertanyaan dari masyarakat untuk apa membayar pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa penerimaan perpajakan bisa menjadi tulang punggung agar suatu negara dapat menjalankan fungsi sebagai penjaga kedaulatan.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penarikan pajak di Indonesia terus meningkat. Hal ini karena wajib pajak di Indonesia juga terus bertambah.selengkapnya

Menteri Keuangan Republik Sri Mulyani Indrawati, secara resmi meresmikan kick off program Secondment antara Direktorat Jenderal Pajak, dan Bea Cukai Selasa (10/07). Program ini merupakan upaya kerja sama antara Ditjen Pajak dan Bea Cukai agar dapat mengintegrasikan tugas dan fungsi untuk dapat mengoptimalkan penerimaan negara.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi upaya Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk saling memperkuat tugas dan fungsinya. Program secondment sinergi DJP-DJBC tahun 2018 ini merupakan program pertukaran pegawai dengan tujuan saling memahami bidang kerja masing-masing unit.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut tunjangan hari raya (THR) untuk pegawai swasta akan dipotong oleh pajak penghasilan (PPh). Sedangkan untuk PNS pajaknya akan ditanggung oleh pemerintah.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan penerimaan negara dari sektor perpajakan di 2019 dapat mencapai rasio sebesar 11,9 persen terhadap PDB. Angka itu meningkat sedikit apabila dibandingkan dengan target 2018 sebesar 11 persen.selengkapnya

Pemerintah menargetkan rasio pajak pada 2019 yakni di kisaran 11,4%–11,9% dari produk domestik bruto (PDB). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui adanya perkembangan positif dari penerimaan perpajakan pasca tax amnesty (pengampunan pajak).selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mematok rasio perpajakan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2019 yang disampaikan ke DPR sebesar 11,4%-11,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan tax ratio tersebut, pendapatan negara tahun depan diperkirakan mencapai 12,7%-13,5% dari PDB.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penerimaan perpajakan hingga April 2018, mencapai Rp416,9 triliun. Capaian tersebut, tumbuh dibanding tahun lalu yang hanya sebesar Rp375 triliun di periode yang sama.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan revisi Peraturan Pemerintah (PP) 46 tahun 2013 tentang Pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu telah sampai tahap finalisasi.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa penerimaan pajak hingga akhir April 2018 mencapai Rp383,27 triliun. Realisasi ini mencapai 26,91% dari target yang dicanangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018.selengkapnya

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak perhasilan (PPh) badan mengalami pertumbuhan pesat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, pertumbuhan tinggi terutama terjadi pada PPh Pasal 25. Hal ini menunjukkan kegiatan ekonomi yang menguat.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak hingga akhir April 2018 telah mencapai Rp 383,1 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari periode sama tahun lalu sebesar Rp 345,6 triliun.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya