Sri Mulyani: Tak Boleh Ada Lagi Negara Surga PajakSelasa 25 Feb 2020 10:40Ridha Anantidibaca 262 kaliSemua KategoriMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjadi salah satu panelis pada acara G20 Symposium on Tax Transparency yang diselenggarakan oleh Arab Saudi sebagai Presidensi G20 tahun 2020.selengkapnya
Mudahkan UMKM bayar pajak, startup ini luncurkan aplikasiSenin 10 Feb 2020 14:17Ridha Anantidibaca 531 kaliSemua KategoriStartup PT Investa Hipa Teknologi meluncurkan aplikasi perpajakan, HiPajak sebagai platform digital berbasis fintech untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan terkait pajak penghasilan dan mempermudah pekerja menghitung kewajiban perpajakannya.selengkapnya
Menkeu Sri Mulyani minta Bea Cukai tingkatkan pengawasan terhadap barang impor ilegalSenin 23 Des 2019 13:54Ridha Anantidibaca 399 kaliSemua KategoriMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) meningkatkan kewaspadaan terhadap serbuan barang-barang impor ilegal menjelang akhir tahun.selengkapnya
Jelang akhir tahun, Menkeu minta Bea Cukai awasi serbuan barang impor ilegalSenin 23 Des 2019 09:33Ridha Anantidibaca 472 kaliSemua KategoriMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) meningkatkan kewaspadaan terhadap serbuan barang-barang impor ilegal menjelang akhir tahun.selengkapnya
Begini harapan pengusaha dan konsultan pajak tentang omnibus law perpajakanJumat 6 Des 2019 10:59Ridha Anantidibaca 614 kaliSemua KategoriPemerintah masih merancang undang-undang (UU) sapu jagat perpajakan yang terangkum dalam skema Omnibus Law Perpajakan. Rabu (4/12) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar hearing atau dengar perdapat dari pengusaha dan konsultan pajak.selengkapnya
Tangani Pajak Youtuber, Dirjen Pajak Pastikan Berlaku AdilJumat 29 Nov 2019 10:34Ridha Anantidibaca 335 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memastikan tindakan pemungutan pajak akan diberlakukan secara adil, tanpa memandang profesi. Tidak terkecuali pekerja di platform digital seperti Youtuber.selengkapnya
Pemerintah mengakui tidak mudah mengumpulkan pajak e-commerceSenin 14 Okt 2019 11:00Ridha Anantidibaca 299 kaliSemua KategoriPajak e-commerce menjadi ladang yang sangat potensial bagi penerimaan pajak. Pertumbuhan e-commerce. Namun pemerintah mengaku kesulitan menarik kewajiban para Wajib Pajak (WP) pelaku ekonomi digital tersebut.selengkapnya
Pemerintah masih kesulitan mengatur kepatuhan pajak e-commerceJumat 11 Okt 2019 13:43Ridha Anantidibaca 288 kaliSemua KategoriPajak e-commerce menjadi ladang yang sangat potensial bagi penerimaan pajak. Pertumbuhan e-commerce. Namun pemerintah mengaku kesulitan menarik kewajiban para Wajib Pajak (WP) pelaku ekonomi digital tersebut.selengkapnya
OECD sebut pemanfaatan teknologi dan informasi permudah administrasi pajakRabu 9 Okt 2019 10:26Ridha Anantidibaca 451 kaliSemua KategoriThe Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada akhir September lalu mengeluarkan laporan terkait administrasi pajak.selengkapnya
Supaya Adil, Pemerintah Siapkan Pajak Khusus bagi FintechKamis 26 Sep 2019 09:56Ridha Anantidibaca 385 kaliSemua KategoriMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berencana membuat pajak khusus untuk fintech. Tujuan pajak khusus ini adalah untuk memberikan perlakuan pajak yang adil terhadap pelaku fintech. Untuk itu, Sri Mulyani berencana memanggil para pelaku fintech untuk berdiskusi mengenai penerapan pajak ini.selengkapnya
Ini Bocoran dari Sri Mulyani soal Pajak FintechRabu 25 Sep 2019 09:09Ridha Anantidibaca 509 kaliSemua KategoriDi era teknologi saat ini, industri financial technologi (fintech) semakin berkembang pesat. Perkembangan itu mendorong Kementerian Keuangan untuk meramu kebijakan termasuk terkait perpajakan.selengkapnya
Penerapan Pajak Google Ads Berpotensi Tekan Shortfall 2019Selasa 3 Sep 2019 11:08Ridha Anantidibaca 250 kaliSemua KategoriEkonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen terhadap layanan Google Ads tidak akan berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Tapi, di sisi lain, kebijakan tersebut mampu membantu menciptakan level of playing field antara pengusaha online dengan offline.selengkapnya
Wah! Bayar Pajak dan PNBP Kini Bisa Lewat Tokopedia, Bukalapak, dan FinnetSenin 26 Ags 2019 11:37Ridha Anantidibaca 477 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan (Kemenkeu) hari ini, Jumat (23/8/2019), meresmikan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) yang merupakan pengembangan dari MPN G2. Tiga e-commerce fintech yakni Tokopedia, Bukalapak, dan Finnet digandeng sebagai lembaga persepsi dalam platform ini.selengkapnya
Sri Mulyani kejar pajak perdagangan online hingga ke media sosialSenin 19 Ags 2019 09:46Ridha Anantidibaca 639 kaliSemua KategoriMenteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, upaya pemerintah mulai mengejar pajak dari perdagangan online tidak hanya berhenti di platform e-commmerce. Namun ungkap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, pemerintah juga akan mengejar pajak para pelaku e-commerce yang lari jualan melalui media sosial.selengkapnya
Berencana Gandeng Tokopedia, Menkeu Ingin Bayar Pajak Semudah Beli PulsaSenin 5 Ags 2019 13:54Ridha Anantidibaca 409 kaliSemua KategoriMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani punya gagasan baru agar dalam meningkatkan penerimaan pajak. Dia pun berencana menggandeng Tokopedia untuk menjadi alat atau saluran pembayaran pajak secara digital.selengkapnya
Bukalapak akan layani pembayaran pajak kendaraan di Jateng dan JatimKamis 27 Jun 2019 15:31Ridha Anantidibaca 448 kaliSemua KategoriUsai melayani di Jawa Barat, cakupan layanan e-Samsat Bukalapak akan diperluas untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk itu, BukaLapak telah menggandeng dua pemerintah provinsi tersebut untuk kemudahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya
Aturan BUT Dinilai Tak Bisa Menangkap Potensi Pajak GoogleSenin 15 Apr 2019 09:54Ridha Anantidibaca 277 kaliSemua KategoriAturan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dinilai belum bisa menangkap potensi penerimaan dari perusahaan Over The Top (OTT) seperti Google dan Facebook. Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan tidak ada aturan baru di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2019 tentang penentuan BUT.selengkapnya
Wajib Miliki NPWP, Google Cs Kini Sulit Berkelit dari PajakSelasa 9 Apr 2019 11:23Ridha Anantidibaca 674 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan menerbitkan aturan baru kepastian pajak terhadap over the top (OTT) asing yang beroperasi di Indonesia terhitung mulai 1 April 2019.selengkapnya
Sri Mulyani Terbitkan Aturan Baru Kejar Pajak Google CsSenin 8 Apr 2019 10:44Ridha Anantidibaca 488 kaliSemua KategoriPengumuman-pengumuman, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan aturan pajak baru yang ditujukan kepada perusahaan asing baik konvensional maupun digital.selengkapnya
Pemerintah Diminta Susun Aturan Baru Pajak E-CommerceKamis 4 Apr 2019 15:33Ridha Anantidibaca 493 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai perlu segera menyusun aturan baru terkait pajak e-commerce. Hal ini menyusul keputusan untuk membatalkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
