Basis data perpajakan nasional seharusnya diperbaikiBasis data perpajakan nasional seharusnya diperbaikiSelasa 6 Mar 2018 11:17Ridha Anantidibaca 782 kaliSemua Kategori

Basis data perpajakan sebagai upaya untuk meningkatkan rasio pajak nasional harus diperbaiki sehingga dapat bermanfaat bagi keseluruhan pembangunan negara.selengkapnya

 Begini Caranya Agar Omzet Tak Dihitung Ulang Petugas PajakBegini Caranya Agar Omzet Tak Dihitung Ulang Petugas PajakSenin 5 Mar 2018 15:58Ridha Anantidibaca 1480 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) berwenang menghitung ulang omzet usaha wajib pajak (WP) yang melaporkan kewajibannya dengan cara pembukuan atau pencatatan. Kewenangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto bagi Wajib Pajak (WP) terbit.selengkapnya

 Pengamat : Cara lain hitung peredaran bruto perlu dikawalPengamat : Cara lain hitung peredaran bruto perlu dikawalSenin 5 Mar 2018 11:40Ridha Anantidibaca 870 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan aturan baru tentang cara lain menghitung omzet lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Menghitung Peredaran Bruto. PMK ini hanya diperuntukkan bagi wajib pajak (WP) orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan WP Badan.selengkapnya

 Batas pendaftaran pelaporan pajak diundurBatas pendaftaran pelaporan pajak diundurSelasa 27 Feb 2018 08:50Ridha Anantidibaca 314 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberi pelonggaran bagi lembaga keuangan untuk pendaftaran instansinya dalam pelaporan informasi keuangan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Batas akhir pendaftaran pada akhir Februari 2018 ditunda sebulan menjadi Maret 2018.selengkapnya

 Inilah tunjangan hakim pengadilan pajakInilah tunjangan hakim pengadilan pajakJumat 23 Feb 2018 14:43Ridha Anantidibaca 1103 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 16/PMK.01/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 194/PMK.01/2015 tentang Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain Bagi Hakim Pada Pengadilan Pajak.selengkapnya

 BEA MASUK INTANGIBLE GOODS: Ini Strategi Ditjen Bea Cukai Awasi Barang DigitalBEA MASUK INTANGIBLE GOODS: Ini Strategi Ditjen Bea Cukai Awasi Barang DigitalSelasa 6 Feb 2018 14:14Ridha Anantidibaca 1261 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan telah menyiapkan dua skema pengawasan terkait rencana pengenaan bea masuk bagi barang tak berwujud atau intangible goods.selengkapnya

 Rayakan Reformasi Pajak, 125.000 Pegawai Disney Dapat Bonus Rp 13,4 JutaRayakan Reformasi Pajak, 125.000 Pegawai Disney Dapat Bonus Rp 13,4 JutaKamis 25 Jan 2018 09:21Ridha Anantidibaca 703 kaliSemua Kategori

Disney mengumumkan bakal memberikan bonus sebesar 1.000 dollar AS atau setara sekitar Rp 13,4 juta masing-masing kepada 125.000 pegawainya. Selain itu, Disney juga akan berinvestasi sebesar 50 juta dollar AS untuk program pendidikan bagi pegawai.selengkapnya

 Bea Masuk Intangible Goods, Menkominfo Minta Masyarakat Tidak RisauBea Masuk Intangible Goods, Menkominfo Minta Masyarakat Tidak RisauRabu 13 Des 2017 11:29Ridha Anantidibaca 546 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengimbau masyarakat tidak perlu merisaukan rencana pemerintah yang hendak mengenakan bea masuk bagi intangible goods atau barang tak berwujud melalui transaksi secara elektronik. Dia meminta hal itu tidak membuat masyarakat jadi malas berbelanja secara digitaselengkapnya

 Perlu Keadilan Pajak untuk KoperasiPerlu Keadilan Pajak untuk KoperasiSenin 11 Des 2017 10:15Ridha Anantidibaca 589 kaliSemua Kategori

Beban pajak yang tidak memenuhi rasa keadilan, masih dirasakan bagi eksistensi koperasi sampai saat ini. "Banyak keluhan yang disampaikan koperasi atas pengenaan pajak yang kurang adil ini, namun sejauh ini belum ada penyelesaiannya," kata Ketua Koperasi UPN Yogjakarta, Siwi Hardiastuti dalam Semiloka tentang kebijakan pajak dan eksistensi koperasi, yang digelar Koperasi UPN Yogjakarta, Kamis laluselengkapnya

 SKK Migas: Investor Tunggu Aturan Pajak Skema Gross SplitSKK Migas: Investor Tunggu Aturan Pajak Skema Gross SplitJumat 8 Des 2017 09:06Ridha Anantidibaca 854 kaliSemua Kategori

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi mengatakan bahwa adanya aturan kontrak bagi hasil gross split tidak lantas membuat investor minyak dan gas (migas) takut untuk berinvestasi di Indonesia.selengkapnya

 Repatriasi modal bukan pilihan utama pemilik danaRepatriasi modal bukan pilihan utama pemilik danaKamis 29 Des 2016 09:39Ajeng Widyadibaca 555 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan, repatriasi modal dari luar negeri bukan merupakan opsi utama bagi para pemilik dana peserta program pengampunan pajak, karena kurang ekonomis dari segi biaya.selengkapnya

 Pemerintah Daerah Diminta Hapus Pajak Lahan PertanianPemerintah Daerah Diminta Hapus Pajak Lahan PertanianRabu 21 Des 2016 09:36Ajeng Widyadibaca 1019 kaliSemua Kategori

Pemerintah daerah diminta mewujudkan keadilan sosial bagi kaum tani melalui penghapusan Pajak Tanah pada Nilai Jual Objek Tanah (NJOP) dalam SPT PBB.selengkapnya

 Risiko di Balik Perubahan Tiga Indikator Ekonomi Era TrumpRisiko di Balik Perubahan Tiga Indikator Ekonomi Era TrumpSelasa 15 Nov 2016 13:16Ajeng Widyadibaca 590 kaliSemua Kategori

Kepemimpinan Donald Trump sebagai presiden terpilih Amerika Serikat (AS) diprediksi akan membawa era baru bagi perekonomian negara tersebut. Sejumlah ekonom memproyeksikan adanya pertumbuhan ekonomi, kenaikan suku bunga dan inflasi. Namun, perubahan tiga indikator makroekonomi itu berpotensi menimbulkan sejumlah risiko, termasuk perang perdagangan internasional.selengkapnya

 Menkeu Waspadai Lonjakan Peserta Tax Amnesty Periode KeduaMenkeu Waspadai Lonjakan Peserta Tax Amnesty Periode KeduaRabu 9 Nov 2016 09:42Ajeng Widyadibaca 597 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, menjelang akhir periode pelaksanaan program kebijakan pengampunan pajak, atau tax amesty periode kedua akan kembali menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.selengkapnya

 Pemerintah Beri Kemudahan UKM Ikuti Amnesti PajakPemerintah Beri Kemudahan UKM Ikuti Amnesti PajakRabu 5 Okt 2016 17:39Administratordibaca 773 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak memberi kemudahan bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM) wajib pajak dalam mendapatkan amnesti pajak. Hal itu dilakukan untuk menjaring lebih banyak pelaku usaha yang memanfaatkan amnesti pajak.selengkapnya

 Sri Mulyani: Revisi PP Pajak Migas Didesain dari Revenue OpportunitySri Mulyani: Revisi PP Pajak Migas Didesain dari Revenue OpportunitySabtu 24 Sep 2016 08:04Administratordibaca 672 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Mekeu) Sri Mulyani memastikan, revisi PP Nomor 79 Tahun 2010 didesain untuk memberikan nilai tambah dan juga keuntungan bagi kontraktor dan juga negara.selengkapnya

 Pemerintah Ragu Pajaki Raksasa Digital GlobalPemerintah Ragu Pajaki Raksasa Digital GlobalJumat 9 Sep 2016 15:37Administratordibaca 602 kaliSemua Kategori

Keseriusan pemerintah untuk menarik pajak dari perusahaan digital raksasa dunia, seperti; Google, Facebook, Twitter, Youtube, Yahoo! dan sejenisnya masih ditunggu. Sebab, keberadaan perusahaan digital perlu diberikan kepastian hukum, sekaligus kepastian bagi penerimaan negara.selengkapnya

 Di Depan Jokowi, Gubernur Jateng: Tax Amnesty Bukan JebakanDi Depan Jokowi, Gubernur Jateng: Tax Amnesty Bukan JebakanRabu 10 Ags 2016 17:20Administratordibaca 824 kaliSemua Kategori

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan kebijakan amnesti pajak yang diberlakukan pemerintah bukan jebakan bagi para investor.selengkapnya

 Penerapan Tax Amnesty Diharapkan Bisa Beri Rasa KeadilanPenerapan Tax Amnesty Diharapkan Bisa Beri Rasa KeadilanRabu 3 Ags 2016 13:34Administratordibaca 1904 kaliSemua Kategori

Ketua Komite Nasional Pengampunan Pajak (KNPP) berharap program pengampunan pajak atau tax amnesty yang baru digulirkan pemerintah mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.selengkapnya

 Polri Jamin Keamanan Peserta Pengampunan PajakPolri Jamin Keamanan Peserta Pengampunan PajakSabtu 30 Jul 2016 09:35Administratordibaca 695 kaliSemua Kategori

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjamin kepastian hukum dan keamanan bagi wajib pajak yang mengajukan pengampunan pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :