Badan Penerimaan Pajak Beroperasi Penuh Mulai 2018Badan Penerimaan Pajak Beroperasi Penuh Mulai 2018Sabtu 27 Feb 2016 07:55Administratordibaca 1830 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Perpajakan Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menargetkan pengoperasian badan baru yang akan fokus pada pemungutan pajak pada 2018. Nantinya, badan tersebut akan ‎terpisah dari Kemenkeu dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.selengkapnya

 Pemerintah Pede Terapkan Pengampunan Pajak Bulan DepanPemerintah Pede Terapkan Pengampunan Pajak Bulan DepanJumat 19 Feb 2016 09:27Administratordibaca 944 kaliSemua Kategori

Pemerintah percaya diri bisa memberlakukan Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty mulai bulan depan. Meskipun sampai saat ini bakal beleid tersebut belum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adalah Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi yang mengungkapkan target pemberlakuan pengampunan pajak tersebut.selengkapnya

 Cerita Pengusaha yang Resah Dikejar-Kejar Petugas PajakCerita Pengusaha yang Resah Dikejar-Kejar Petugas PajakSelasa 16 Feb 2016 14:00Administratordibaca 2158 kaliSemua Kategori

Pemerintah memasang target setoran pajak tahun lalu sebesar Rp 1.294 triliun. Target yang cukup tinggi di tengah situasi ekonomi yang melambat di 2015 membuat aparat pajak harus bekerja ekstra keras. Berbagai upaya ditempuh agar target tersebut bisa tercapai, meski realisasi akhirnya hanya sebesar Rp 1.060 triliun . Namun, upaya yang dilakukan untuk mengejar target tersebut dirasakanselengkapnya

 Pengusaha Hitung Keuntungan Tax AmnestyPengusaha Hitung Keuntungan Tax AmnestySenin 15 Feb 2016 10:22Administratordibaca 2797 kaliSemua Kategori

Bebas persengketaan di Pengadilan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan menjadi syarat bagi wajib pajak yang mengajukan pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Rupanya, ketentuan ini membuat pengusaha menimbang-nimbang untung rugi mengikuti kebijakan tersebut.selengkapnya

 Pro-Kontra RUU Tax Amnesty: Golkar Yes, Gerindra NoPro-Kontra RUU Tax Amnesty: Golkar Yes, Gerindra NoSenin 15 Feb 2016 09:40Administratordibaca 1560 kaliSemua Kategori

Nasib pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak alias tax amnesty sepertinya masih ditentukan loby pemerintah. Namun sejauh ini, komposisi antara partai antara yang mendukung dan yang tidak mendukung pemerintah tampaknya masih menjadi penentu.selengkapnya

 Syarat Tax Amnesty Diminta Jangan Mengganjal WPSyarat Tax Amnesty Diminta Jangan Mengganjal WPAhad 14 Feb 2016 22:35Administratordibaca 1696 kaliSemua Kategori

Direktur Eksektif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berpendapat pemerintah harus memetakan kembali keuntungan dan kerugian persyaratan bebas persengketaan di Pengadilan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) bagi wajib pajak (WP) yang mengajukan pengampunan pajak atau Tax Amnesty.selengkapnya

 Apindo: Penerimaan Pajak dari Tax Amnesty Rp 50 TApindo: Penerimaan Pajak dari Tax Amnesty Rp 50 TJumat 12 Feb 2016 12:47Administratordibaca 1259 kaliSemua Kategori

Pengusaha menginginkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty segera diterapkan. Dipastikan, banyak pengusaha yang akan memanfaatkan fasilitas ini. Wakil Ketua Umum Apindo Suryadi Sasmita mengatakan, dari kajian Apindo sendiri untuk tax amnesty, jika kebijakan tersebut diterapkan maka akan ada aset senilai Rp 2.000 triliun. Aset tersebut kebanyakan berasal dari dalam negeri.selengkapnya

 Ini Rencana Syarat Mendapat Tax AmnestyIni Rencana Syarat Mendapat Tax AmnestyJumat 12 Feb 2016 09:44Administratordibaca 3927 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan sejumlah persyaratan bagi wajib pajak (WP) yang akan mengajukan pengampunan pajak atawa Tax Amnesty. Salah satunya, bagi wajib pajak yang sedang dalam sengketa pajak. Pasal 7 ayat 3 huruf f draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak, diatur bahwa pengajuan pengampunan harus diiringi dengan surat pernyataan mencabut permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajakselengkapnya

 Menkeu Minta Dukungan Ekonom Sosialisasikan Tax AmnestyMenkeu Minta Dukungan Ekonom Sosialisasikan Tax AmnestyJumat 12 Feb 2016 09:38Administratordibaca 1014 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meminta sejumlah ekonom untuk turut membantu pemerintah mensosialisasikan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang rencananya akan diberlakukan mulai tahun ini. Bambang menyebut, banyak keuntungan yang akan didapat dari penerapan kebijakan tersebut, yaitu tambahan penerimaan pajak, perluasan basis perpajakan, dan adanya repatriasi uang di Indonesiaselengkapnya

 Wapres JK Minta Semua Orang Bayar Pajak dengan JujurWapres JK Minta Semua Orang Bayar Pajak dengan JujurKamis 11 Feb 2016 16:20Administratordibaca 711 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla menginginkan berbagai pihak membayar pajak dengan jujur agar target pemerintah dapat tercapai dan bisa mewujudkan berbagai rencana pembangunan yang penting bagi masyarakat di Tanah Air. "Kami meminta Kementerian Keuangan memajukan teknologinya agar semua orang membayar pajak dengan jujur," kata Wapres dalam acara pembukaan Rakernas Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesiaselengkapnya

 Setoran Rp 10,6T, DJP Bali Gandeng Polisi & TentaraSetoran Rp 10,6T, DJP Bali Gandeng Polisi & TentaraSabtu 6 Feb 2016 14:15Administratordibaca 1341 kaliSemua Kategori

Ruang gerak pengemplang pajak makin sempit saja. Pasalnya, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali menggandeng Polda Bali dan Kodam IX Udayana. Semuanya demi penegakan hukum sektor perpajakan. Kepala Kantor Wilayah DJP Bali, Wahju K Tumakaka mengatakan, sinergi dengan aparat Polda dan Kodam IX Udayana, bertujuan untuk mempermudah petugas pajak dalam menemukan wajib pajak (WP),selengkapnya

 Strategi Pengamanan Pajak pada Berbagai SektorStrategi Pengamanan Pajak pada Berbagai SektorSabtu 6 Feb 2016 08:55Administratordibaca 1907 kaliSemua Kategori

Sektor industri pengolahan masih menjadi sektor penyumbang pajak terbesar. Ke depannya, ada beberapa sektor yang akan digali lebih lanjut agar pendapatan pajak dapat lebih optimal. Sektor-sektor tersebut antara lain sektor pertambangan, sektor perdagangan dan sektor konstruksi serta sektor jasa keuangan. Sektor industri pengolahan sendiri juga akan semakin ditingkatkan tax coverage-nya.selengkapnya

 Indonesia Tolak Rencana Pajak Sawit PrancisIndonesia Tolak Rencana Pajak Sawit PrancisSelasa 2 Feb 2016 12:33Administratordibaca 1242 kaliSemua Kategori

Indonesia menolak keras rencana penetapan pajak progresif untuk semua produk berbasis minyak kelapa sawit oleh Prancis. Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Menko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno dalam diskusi terbatas bersama wartawan mengatakan rencana penetapan pajak tersebut terdapat dalam rancangan undang-undang tentang keanekaragaman hayati yang diputuskan senat Prancis pada 21 Januari.selengkapnya

 Bukopin Ditunjuk Jadi Bank Penerima Pajak NegaraBukopin Ditunjuk Jadi Bank Penerima Pajak NegaraSenin 1 Feb 2016 13:01Administratordibaca 2334 kaliSemua Kategori

PT Bank Bukopin Tbk (Bank Bukopin) ditunjuk pemerintah menjadi bank penerima pajak negara melalui peluncuran Modul Penerimaan Negara (MPN) generasi ke-2. Atas penunjukkan ini, Bank Bukopin menjadi bank persepsi dalam melayani MPN Generasi ke-2 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 19/PB/2016 yang dikeluarkan pada 18 Januari 2016.selengkapnya

 Harga Minyak Turun, Target APBN 2016 Sulit TercapaiHarga Minyak Turun, Target APBN 2016 Sulit TercapaiAhad 31 Jan 2016 13:21Administratordibaca 1434 kaliSemua Kategori

Pengamat ekonomi politik, Ichsanudin Noorsy, mengatakan, harga minyak mentah dunia yang anjlok akhir-akhir ini bisa berdampak besar pada Indonesia. Salah satunya, target APBN 2016 tidak akan tercapai. "Harga minyak ini persoalannya melebar ke mana-mana. Salah satunya, target pendapatan APBN 2016 tidak akan tercapai," ujar Noorsy di Jakarta, Selasa (27/1/2016)selengkapnya

 Kejar Diskon Pajak, BUMN masih Banyak Lakukan Revaluasi AsetKejar Diskon Pajak, BUMN masih Banyak Lakukan Revaluasi AsetSabtu 30 Jan 2016 13:51Administratordibaca 1035 kaliSemua Kategori

Minat perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan revaluasi aset masih cukup banyak pada awal 2016. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.selengkapnya

 Kementerian Keuangan Diminta Segera Cari Dirjen Pajak BaruKementerian Keuangan Diminta Segera Cari Dirjen Pajak BaruSelasa 26 Jan 2016 14:38Administratordibaca 3416 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan diminta segera melelang jabatan dirjen pajak yang sementara ini masih dipegang Ken Dwijugiasteadi selaku pelaksana tugas. Semakin lama posisi ini dikosongkan, konsolidasi juga akan terlambat sehingga penerimaan pajak berpotensi shortfall seperti tahun 2015 lalu.selengkapnya

 Draft Final RUU Pengampunan Pajak Siap Dibawa ke JokowiRabu 20 Jan 2016 07:47Administratordibaca 1923 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian terkait akhirnya merampungkan draft final Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Kesepakatan di level Menteri ini pun siap digiring ke meja Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk diputuskan sehingga dapat disahkan DPR RI.selengkapnya

 Pemerintah Fokus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Capai Target Penerimaan 2016Kamis 14 Jan 2016 10:37Administratordibaca 3482 kaliSemua Kategori

Kemenkeu - Untuk dapat mencapai target penerimaan perpajakan tahun 2016, Pemerintah akan fokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menilai, potensi penerimaan pajak dari Wajib Pajak orang pribadi masih dapat digali. Dalam konferensi pers terkait penerimaan pajak tahun 2015 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Senin (11/1) kemarin, Menkeuselengkapnya

 Kemenkeu Sebut Defisit Perdagangan Karena Ekspor Belum PulihKemenkeu Sebut Defisit Perdagangan Karena Ekspor Belum PulihSenin 11 Jan 2016 11:46Administratordibaca 1048 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan neraca perdagangan mengalami deficit karena ekspor Indonesia belum pulih atau masih stagnan. Belum pulihnya kegiatan ekspor Indonesia, kata Bambang, karena tidak terlepas dari perekonomian global yang masih belum pasti, sehingga permintaan terhadap produk Indonesia masih kecil.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :