Telanjur Bayar Pajak Berganda, Ini yang Harus Dilakukan WPTelanjur Bayar Pajak Berganda, Ini yang Harus Dilakukan WPSelasa 7 Feb 2017 16:16Ajeng Widyadibaca 769 kaliSemua Kategori

Terdapat beberapa wajib pajak yang mengeluh tingginya beban pajak yang harus dibayarkan. Utamanya adalah wajib pajak yang selama ini harus membayar pajak berganda, di Indonesia dan pada negara tempat berusaha dan menyimpan aset.selengkapnya

 WP Tak Usah Khawatir Bayar Pajak Ganda Usai Tax AmnestyWP Tak Usah Khawatir Bayar Pajak Ganda Usai Tax AmnestySelasa 7 Feb 2017 14:42Ajeng Widyadibaca 823 kaliSemua Kategori

Sebagian peserta tax amnesty merasa bingung. Bagaimana tidak, usai tax amnesty harta wajib pajak (WP) di luar terungkap sehingga mereka khawatir akan membayar pajak berganda yakni dalam dan luar negeri.selengkapnya

 Tabungan Lahan Kawasan Industri dan Properti Tak Kena Pajak ProgresifTabungan Lahan Kawasan Industri dan Properti Tak Kena Pajak ProgresifSelasa 7 Feb 2017 14:38Ajeng Widyadibaca 869 kaliSemua Kategori

Sofyan Djalil tengah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar rencana pengenaan pajak progresif terhadap lahan telantar tidak malah menimbulkan distorsi pasar.selengkapnya

 Taktik Hindari Pajak Berganda di Luar NegeriTaktik Hindari Pajak Berganda di Luar NegeriSelasa 7 Feb 2017 13:48Ajeng Widyadibaca 578 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak telah memulai melakukan sosialiasi kepada wajib pajak yang telah mengikuti tax amnesty mengenai tata cara melaporkan harta dari luar negeri. Hal ini pun cukup banyak menjadi pernyataan bagi wajib pajak yang selama ini tidak terbiasa melaporkan harta dari luar negeri.selengkapnya

 Keseimbangan pajak bisnis digital di OECDKeseimbangan pajak bisnis digital di OECDSenin 6 Feb 2017 09:49Ajeng Widyadibaca 636 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia akan mengusulkan penyeimbangan hak pemajakan bisnis digital antar negara kepada anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Usulan ini dilayangkan karena selama ini banyak potensi pajak negara berkembang hilang dari pajak bisnis digital.selengkapnya

 Tanah Nganggur Dipajaki, Negara Mesti Pikirkan IniTanah Nganggur Dipajaki, Negara Mesti Pikirkan IniKamis 2 Feb 2017 11:11Ajeng Widyadibaca 757 kaliSemua Kategori

"Jika dilihat dari tujuannya, kita sambut baik itu (pajak progresif lahan tidur)," kata Herully Suherman, Local Direktor Strategic Consulting konsultan properti Jones Lang LaSalle (JLL) di Jakarta, Rabu (1/2/2017),selengkapnya

 Kemenkeu Kirim Surat ke 1 Juta Wajib Pajak, Ini IsinyaKemenkeu Kirim Surat ke 1 Juta Wajib Pajak, Ini IsinyaSelasa 31 Jan 2017 15:35Ajeng Widyadibaca 773 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengirimkan surat kepada 1 juta wajib pajak untuk mengejar target penerimaan dalam dua bulan sisa waktu amnesti pajak. Surat tersebut berisi imbauan agar WP mengikuti program amnesti pajak.selengkapnya

 DJP Papua-Maluku Incar 3 Penunggak Pajak PrioritasDJP Papua-Maluku Incar 3 Penunggak Pajak PrioritasJumat 27 Jan 2017 15:16Ajeng Widyadibaca 1073 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Papua-Maluku tengah mengincar tiga penunggak pajak prioritas yang kemungkinan dalam waktu dekat bisa dikenakan tindakan penyanderaan (gijzeling).selengkapnya

 Pemprov Papua Tagih Freeport Bayar Tunggakan Pajak Rp 3 TriliunPemprov Papua Tagih Freeport Bayar Tunggakan Pajak Rp 3 TriliunJumat 27 Jan 2017 14:39Ajeng Widyadibaca 797 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendesak PT Freeport Indonesia untuk segera membayar tunggakan pajak air permukaan berikut dendanya. Tunggakan pajak tersebut setidaknya telah berlangsung dalam lima tahun terakhir.Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, total tunggakan yang harus dibayar Freeport kepada pemerintah daerah mencapai Rp 2,6 triliun.selengkapnya

 Pajak Progresif Tanah, Administrasi dan Pajak Harus TerintegrasiPajak Progresif Tanah, Administrasi dan Pajak Harus TerintegrasiRabu 25 Jan 2017 15:04Ajeng Widyadibaca 1273 kaliSemua Kategori

Pajak progresif untuk tanah tidak produktif atau menganggur boleh saja diterapkan, namun harus ada syarat yang harus dipenuhi pemerintah. Salah satunya administrasi pertanahan dan pajak yang harus terintegrasi.selengkapnya

 Jika Negosiasi Gagal, Ditjen Pajak Harus Bawa Google ke Ranah HukumJika Negosiasi Gagal, Ditjen Pajak Harus Bawa Google ke Ranah HukumSenin 23 Jan 2017 10:27Ajeng Widyadibaca 764 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah melakukan pendekatan dengan Google untuk membahas mengenai masalah perpajakan. Namun, hingga saat ini belum terdapat titik terang dari Google mengenai utang pajak yang harus dibayarkan.selengkapnya

 Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?Jumat 20 Jan 2017 15:04Ajeng Widyadibaca 2999 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana untuk menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak multifungsi atau Kartu Indonesia Satu. Ini merupakan strategi DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.selengkapnya

 Disambangi Shinzo Abe, Jokowi Soroti Perjanjian Pajak BergandaDisambangi Shinzo Abe, Jokowi Soroti Perjanjian Pajak BergandaSenin 16 Jan 2017 10:54Ajeng Widyadibaca 626 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah usai melakukan pertemuan bilateral. Saat ini, Jokowi melanjutkan pertemuan dengan jamuan makan malam bagi tamu dari Jepang.selengkapnya

 Sri Mulyani Naikkan Pajak Rokok, Negara Dapat Rp 1,3 TriliunSri Mulyani Naikkan Pajak Rokok, Negara Dapat Rp 1,3 TriliunJumat 13 Jan 2017 09:18Ajeng Widyadibaca 846 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan hasil tembakau atau rokok menjadi 9,1 persen per 1 Januari 2017. Kebijakan tersebut menyumbang sekitar Rp 1,3 triliun ke pendapatan negara di APBN 2017.selengkapnya

 Alasan Kemenkeu Naikkan Pajak Rokok Jadi 9,1 PersenAlasan Kemenkeu Naikkan Pajak Rokok Jadi 9,1 PersenRabu 11 Jan 2017 14:00Ajeng Widyadibaca 929 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rokok dari 8,7 persen menjadi 9,1 persen. Namun kenaikan tarif pajak ini dinilai sebagai upaya untuk menyetarakan tarif PPN dengan produk lain seperti makanan dan minuman.selengkapnya

 Polda Metro: Yang Naik Bukan Pajak, tapi Material BPKB-STNKPolda Metro: Yang Naik Bukan Pajak, tapi Material BPKB-STNKJumat 6 Jan 2017 14:05Ajeng Widyadibaca 728 kaliSemua Kategori

Biaya pembuatan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan resmi mengalami kenaikan pada hari ini, Jumat 6 Januari 2017. Sehari menjelang kenaikan, masyarakat berbondong-bondong mengurus BPKB dan STNK, baik baru maupun perubahan.selengkapnya

 Kenaikan Biaya STNK, Perbaikan Sistem DitungguKenaikan Biaya STNK, Perbaikan Sistem DitungguJumat 6 Jan 2017 12:26Ajeng Widyadibaca 730 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan biaya pengurusan surat-surat kendaraan antara dua hingga tiga kali lipat. Aturan ini efektif berlaku pada 6 Januari 2017.selengkapnya

 Ingkar Janji Bawa Pulang Dana ke RI, Ini Ancaman Sri MulyaniIngkar Janji Bawa Pulang Dana ke RI, Ini Ancaman Sri MulyaniRabu 4 Jan 2017 13:34Ajeng Widyadibaca 525 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan memungut tarif pajak normal kepada Wajib Pajak (WP) peserta tax amnesty yang tidak merealisasikan repatriasi dana hingga 31 Desember 2016.selengkapnya

 Sri Mulyani: Kontribusi Pajak Pulau Jawa Capai 81 PersenSri Mulyani: Kontribusi Pajak Pulau Jawa Capai 81 PersenKamis 29 Des 2016 15:52Ajeng Widyadibaca 768 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyatakan kontribusi pajak penghasilan (Pph) dan pajak pertambahan nilai (PPN) di Pulau Jawa tertinggi secara nasional.selengkapnya

 Pajak Google, Kemenkominfo Tunggu Pelaporan Ditjen PajakPajak Google, Kemenkominfo Tunggu Pelaporan Ditjen PajakKamis 29 Des 2016 10:03Ajeng Widyadibaca 1208 kaliSemua Kategori

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) masih menunggu laporan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memblokir layanan Google terkait penolakan kewajiban membayar pajak selama beroperasi di Indonesia.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :