Pajak Jasa Kurir & Pergudangan Melejit, Ini PenyebabnyaPajak Jasa Kurir & Pergudangan Melejit, Ini PenyebabnyaKamis 30 Nov 2017 09:00Ridha Anantidibaca 428 kaliSemua Kategori

Kontribusi pajak sektor jasa kurir dan pergudangan tumbuh mencapai dua digit.selengkapnya

 DJP Sumut I Himpun Ratusan Jenis Data di 67 InstansiDJP Sumut I Himpun Ratusan Jenis Data di 67 InstansiSelasa 28 Nov 2017 16:02Ridha Anantidibaca 410 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak menghimpun ratusan jenis data dari 67 instansi baik pemerintah maupun swasta yang sesuai Undang-Undang wajib memberikan data secara teratur kepada Ditjen Pajak. Hal ini dikatakan Kepala Kantor DJP Wilayah Sumut I, Mukhtar, Selasa (28/11/2017).selengkapnya

 DPR: Target Penerimaan Pajak Jangan MelencengDPR: Target Penerimaan Pajak Jangan MelencengSelasa 28 Nov 2017 14:08Ridha Anantidibaca 354 kaliSemua Kategori

Target penerimaan pajak yang telah ditetapkan diharapkan jangan sampai melenceng karena pajak yang diperoleh sangat bermanfaat untuk pembiayaan pembangunan negara, sehingga perlu solusi yang inovatif untuk mengatasi persoalan ini.selengkapnya

 DJP berharap WP manfaatkan PMK 165DJP berharap WP manfaatkan PMK 165Selasa 28 Nov 2017 11:51Ridha Anantidibaca 1324 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Jawa Tengah II berharap wajib pajak memanfaatkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 tentang Perubahan atas PMK 118 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Ini Prosedur Wajib Pajak Lapor Harta Bebas Sanksi 200 PersenIni Prosedur Wajib Pajak Lapor Harta Bebas Sanksi 200 PersenSelasa 28 Nov 2017 10:03Ridha Anantidibaca 1408 kaliSemua Kategori

Sebagai tindak lanjut dari program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor ‎165/PMK.03/2017. PMK ini mengatur soal prosedur perpajakan bagi wajib pajak yang melaporkan harta tersembunyi sebelum aset tersebut ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeuselengkapnya

 Penelusuran harta wajib pajak dipercepatPenelusuran harta wajib pajak dipercepatSelasa 28 Nov 2017 09:51Ridha Anantidibaca 405 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) klaim bekerja cepat dalam pengawasan data wajib pajak (WP) berdasarkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan surat pernyataan harta (SPH) hasil amnesti pajak. Karena itu, jika ada aset yang belum tercantum di SPT dan SPH, segeralah lapor ke pajak, sebelum ditemukan lebih dahulu oleh petugas pajak.selengkapnya

 Ada Waktu Satu Bulan Bayar Tarif jika Harta `Tersembunyi` Wajib Pajak TerungkapAda Waktu Satu Bulan Bayar Tarif jika Harta `Tersembunyi` Wajib Pajak TerungkapSelasa 28 Nov 2017 09:06Ridha Anantidibaca 565 kaliSemua Kategori

Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan batas waktu satu bulan bagi wajib pajak (WP) yang sudah melaporkan hartanya untuk membayar tarif pajaknya.selengkapnya

 Pajak Jadi Program Pembelajaran di 2018, Ditjen Pajak Sosialisasi ke DosenPajak Jadi Program Pembelajaran di 2018, Ditjen Pajak Sosialisasi ke DosenSenin 27 Nov 2017 13:42Ridha Anantidibaca 388 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan sosialisasi dan sharing mengenai implementasi pembelajaran kesadaran pajak pada pendidikan atau perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Kegiatan ini dihadiri oleh dosen dari berbagai perguruan tinggi di Depok, Bogor, Banten dan Jakarta.selengkapnya

 Sudah Diampuni Pajaknya, Tapi Masih Banyak WP Sembunyikan HartaSudah Diampuni Pajaknya, Tapi Masih Banyak WP Sembunyikan HartaJumat 24 Nov 2017 10:43Ridha Anantidibaca 495 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku masih banyak para peserta program pengampunan pajak (tax amnesty) pada tahun lalu yang belum melaporkan seluruh harta kekayaannya di dalam Surat Pernyataan Harta (SPH). Kondisi ini yang menjadi salah satu pendorong lahirnya aturan pembebasan sanksi 200 persen.selengkapnya

 Pengusaha ingin DItjen Pajak lebih bersahabatPengusaha ingin DItjen Pajak lebih bersahabatJumat 24 Nov 2017 10:07Ridha Anantidibaca 685 kaliSemua Kategori

Menjelang pergantian Direktur Jenderal pajak akhir bulan ini, banyak harapan dan pekerjaan rumah yang menunggu untuk dipenuhi.selengkapnya

 Ditjen Pajak Fasilitasi Merchant Daftar NPWP Online Via Aplikasi Go-JekDitjen Pajak Fasilitasi Merchant Daftar NPWP Online Via Aplikasi Go-JekJumat 24 Nov 2017 09:02Ridha Anantidibaca 795 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan resmi bekerja sama dengan PT Go-Jek Indonesia dalam hal mendaftarkan semua merchant di aplikasi untuk pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).selengkapnya

 Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?Rabu 22 Nov 2017 11:28Ridha Anantidibaca 433 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan membebaskan sanksi pajak kepada Wajib Pajak (WP) yang sudah ikut tax amnesty maupun yang belum ikut. Langkah pemerintah mengeluarkan kebijakan ini dinilai pengusaha tidak akan mampu mendongkrak penerimaan pajak yang ditargetkan Rp 1.283,6 triliun hingga akhir 2017.selengkapnya

 Pengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 PersenPengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 PersenRabu 22 Nov 2017 10:47Ridha Anantidibaca 391 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik langkah Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menghapus denda bagi para peserta pengampunan pajak (tax amnesty) maupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

 RUU Konsultan Pajak akan dibahas, apa isinya?RUU Konsultan Pajak akan dibahas, apa isinya?Rabu 22 Nov 2017 09:55Ridha Anantidibaca 472 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR RI akan segera membahas Rancangan Undang-undang (UU) Konsultan Pajak. RUU Konsultan Pajak kini sudah berada di Badan Legislatif dan juga termasuk ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2018.selengkapnya

 Cari Celah, Natuna Kaji Pajak Perusahaan Lepas PantaiCari Celah, Natuna Kaji Pajak Perusahaan Lepas PantaiSelasa 21 Nov 2017 13:09Ridha Anantidibaca 808 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), mulai mengkaji pungutan pajak atau retribusi dari perusahaan minyak dan gas (migas) lepas pantai demi menambah pendapatan asli daerah (PAD).selengkapnya

 ESDM gandeng Bea Cukai percepat produksi migasESDM gandeng Bea Cukai percepat produksi migasSenin 20 Nov 2017 09:45Ridha Anantidibaca 763 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi baru saja melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Anak Buah Sri Mulyani Berencana Tarik Cukai Emisi MobilAnak Buah Sri Mulyani Berencana Tarik Cukai Emisi MobilSelasa 14 Nov 2017 13:30Ajeng Widyadibaca 613 kaliSemua Kategori

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji pengenaan cukai terhadap emisi atau gas buang kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor. Rencananya pungutan cukai ini bisa diajukan pada tahun depan sebagai objek cukai baru.selengkapnya

 Sektor Perhotelan Hadapi Tantangan BeratSektor Perhotelan Hadapi Tantangan BeratSelasa 14 Nov 2017 08:48Ajeng Widyadibaca 1625 kaliSemua Kategori

Industri perhotelan menghadapi tantangan berat. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani mengatakan tantangan itu berasal dari kondisi kelebihan pasokan kamar (oversupply) yang terjadi di beberapa kota besar dan kekurangan tenaga kerja ahli di sektor pariwisata dan perhotelan.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Masih Alami Pertumbuhan 13 PersenPenerimaan Pajak Masih Alami Pertumbuhan 13 PersenSenin 13 Nov 2017 12:37Ajeng Widyadibaca 375 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengungkapkan penerimaan pajak masih tumbuh dengan baik. Hal itu terkait dengan penerimaan hingga akhir Oktober 2017 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.selengkapnya

 Gelar Due Diligence untuk Kasus `Paradise Papers`Gelar Due Diligence untuk Kasus `Paradise Papers`Jumat 10 Nov 2017 15:01Ajeng Widyadibaca 573 kaliSemua Kategori

Bocoran dokumen keuangan berskala luas yang disebut Paradise Papers telah membuat Kementerian Keuangan melalui Ditjen Pajak meningkatkan pengawasannya. Dokumen tersebut mengungkapkan bagaimana orang-orang super kaya seperti Tommy Soeharto, Mamiek Soeharto hingga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subiantoselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :