Soal Pajak, Google Tidak Boleh DiistimewakanSoal Pajak, Google Tidak Boleh DiistimewakanSelasa 20 Sep 2016 14:02Administratordibaca 508 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) diminta tidak membeda-bedakan aturan pajak alias memberikan perlakukan istimewa pada perusahaan yang menetap di Indonesia dengan perusahaan asing seperti Google.selengkapnya

 Jateng Ukir Rekor Tertinggi Penerimaan Amnesti Pajak, Ini JumlahnyaJateng Ukir Rekor Tertinggi Penerimaan Amnesti Pajak, Ini JumlahnyaSelasa 20 Sep 2016 13:46Administratordibaca 609 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I mencatatkan rekor tertinggi di tingkat nasional dalam penerimaan dana pengampunan pajak atau tax amnesty dengan nilai tebusan mencapai Rp5,7 triliun.selengkapnya

 Tembus Rp5,7 T, Tebusan Tax Amnesty DJP Jateng I TertinggiTembus Rp5,7 T, Tebusan Tax Amnesty DJP Jateng I TertinggiSelasa 20 Sep 2016 12:26Administratordibaca 595 kaliSemua Kategori

Antusiasme wajib pajak (WP) wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng I untuk mengikuti tax amnesty atau pengampunan pajak terus meningkat.selengkapnya

 KEIN Minta Pemerintah Terus Kejar Pajak GoogleKEIN Minta Pemerintah Terus Kejar Pajak GoogleSelasa 20 Sep 2016 09:53Administratordibaca 1017 kaliSemua Kategori

Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ‎untuk tetap mengejar kewajiban pajak yang harus dibayar Google di Indonesia. Sebab jika tidak, akan terjadi ketidakadilan bagi pengusaha di dalam negeri yang telah taat membayar pajak.selengkapnya

 Ada Tax Amnesty, UKM Diyakini Jadi Basis Pajak BaruAda Tax Amnesty, UKM Diyakini Jadi Basis Pajak BaruSenin 19 Sep 2016 16:38Administratordibaca 658 kaliSemua Kategori

Target pemerintah dalam program tax amnesty bukan hanya uang tebusan sebesar Rp165 triliun. Penambahan wajib pajak baru dan perluasan basis pajak juga menjadi alasan pemerintah sangat berniat menerapkan program tersebut.selengkapnya

 Pemeriksaan Pajak akan Kembali DiintensifkanPemeriksaan Pajak akan Kembali DiintensifkanSenin 19 Sep 2016 09:00Administratordibaca 2492 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan kembali mengintensifkan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang diduga telah melakukan pelanggaran. Padahal, sejak awal Agustus lalu otoritas pajak telah memerintahkan seluruh petugasnya untuk menghentikan pemeriksaan terhadap wajib pajak (WP).selengkapnya

 Menkeu: Pajak Perdagangan Elektronik Jadi Persoalan DuniaMenkeu: Pajak Perdagangan Elektronik Jadi Persoalan DuniaAhad 18 Sep 2016 08:45Administratordibaca 1173 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masalah pajak dari perdagangan secara elektronik saat ini sedang menjadi persoalan dunia dan sedang diupayakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.selengkapnya

 Aparat Sipil Di Sulsel Diminta Manfaatkan Amnesti PajakAparat Sipil Di Sulsel Diminta Manfaatkan Amnesti PajakAhad 18 Sep 2016 07:12Administratordibaca 641 kaliSemua Kategori

Kalangan aparatur sipil negara atau ASN di Sulawesi Selatan dihimbau agar ikut memanfaatkan program amnesti pajak yang digulirkan pemerintah sejak Juli 2016.selengkapnya

 DJP Sosialisasi Amnesti Pajak di Kantor Gubernur SulselDJP Sosialisasi Amnesti Pajak di Kantor Gubernur SulselSabtu 17 Sep 2016 09:16Administratordibaca 1063 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) melakukan sosialisasi Undang Undang (UU) Pengampunan Pajak di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (16/9).selengkapnya

 Dirjen Pajak: Jangan Takut Tarik Harta dari SingapuraDirjen Pajak: Jangan Takut Tarik Harta dari SingapuraJumat 16 Sep 2016 14:22Administratordibaca 482 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan meminta agar wajib pajak yang memiliki harta tak tercatat di Singapura tidak khawatir atas isu yang berkembang belakangan bahwa akan ada pelaporan oleh pihak bank kepada kepolisian Singapura. Hal ini menyusul ketakutan perbankan di Singapura atas kemungkinan kehilangan nasabah besar yang selama ini mengendapkan uang mereka di sana.selengkapnya

 Tolak Diperiksa Ditjen Pajak, Google Terancam Pidana?Tolak Diperiksa Ditjen Pajak, Google Terancam Pidana?Jumat 16 Sep 2016 10:58Administratordibaca 694 kaliSemua Kategori

Perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google menolak diperiksa petugas pajak karena selama ini mangkir menyetor pajak di Indonesia. Penolakan Google ini masuk dalam kategori pidana.selengkapnya

 Mangkir Bayar Pajak, Google Menolak Diperiksa Ditjen PajakMangkir Bayar Pajak, Google Menolak Diperiksa Ditjen PajakJumat 16 Sep 2016 09:21Administratordibaca 898 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari pihak Google. Perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat (AS) menolak diperiksa petugas pajak karena selama ini mangkir menyetor pajak di Indonesia.selengkapnya

 Sulitnya Mengejar Setoran Amnesti PajakSulitnya Mengejar Setoran Amnesti PajakSenin 12 Sep 2016 08:44Administratordibaca 937 kaliSemua Kategori

Duit tebusan dari program amnesti (pengampunan) pajak per 10 September 2016 hanya Rp8,5 triliun. Atau 5,2% dari target Rp165 triliun.selengkapnya

 Tebusan Amnesti Pajak Capai Rp8,5 TriliunTebusan Amnesti Pajak Capai Rp8,5 TriliunAhad 11 Sep 2016 11:31Administratordibaca 790 kaliSemua Kategori

Uang tebusan dari hasil program amnesti pajak per tanggal 10 September 2016 sudah terkumpul Rp8,5 triliun dari yang ditargetkan sebesar Rp165 triliun pada akhir periode 31 Maret 2016 atau mencapai progres 5,2 persen dari target.selengkapnya

 Tebusan Pengampunan Pajak Baru 5,2 Persen dari TargetTebusan Pengampunan Pajak Baru 5,2 Persen dari TargetAhad 11 Sep 2016 11:02Administratordibaca 860 kaliSemua Kategori

Uang tebusan dari hasil program pengampunan pajak per tanggal 10 September 2016 sudah terkumpul Rp 8,5 triliun. Angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah yakni Rp165 triliun pada akhir periode 31 Maret 2016. Artinya, tembusan baru mencapai progres 5,2 persen dari target.selengkapnya

 Tebusan Amnesti Pajak 10 September Rp8,5 TriliunTebusan Amnesti Pajak 10 September Rp8,5 TriliunAhad 11 Sep 2016 10:14Administratordibaca 863 kaliSemua Kategori

Uang tebusan dari hasil program amnesti pajak per tanggal 10 September 2016 sudah terkumpul Rp8,5 triliun dari yang ditargetkan sebesar Rp165 triliun pada akhir periode 31 Maret 2016 atau mencapai progres 5,2 persen dari target.selengkapnya

 Jokowi Sebaiknya Serahkan Data WP Kakap ke DJPJokowi Sebaiknya Serahkan Data WP Kakap ke DJPJumat 9 Sep 2016 13:29Administratordibaca 696 kaliSemua Kategori

Di era Joko Widodo-JK, kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) kembali digulirkan. Akankah program ini mengulang gagal seperti halnya 1964 dan 1984?selengkapnya

 Kemenkeu: Progres Amnesti Pajak 3,6 PersenKemenkeu: Progres Amnesti Pajak 3,6 PersenKamis 8 Sep 2016 08:33Administratordibaca 864 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mencatat progres program amnesti pajak per 7 September 2016 mencapai 3,6 persen atau terkumpul uang tebusan Rp6,35 triliun dari target Rp165 triliun hingga batas akhir 31 Maret 2017.selengkapnya

 Hampir 10.000 Pengemplang Pajak ikut Tax AmnestyHampir 10.000 Pengemplang Pajak ikut Tax AmnestyRabu 7 Sep 2016 06:26Administratordibaca 660 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Ken Dwijugiasteadi mengatakan, hingga 5 September 2016 terdapat 9.588 wajib pajak yang tidak pernah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) atau tidak pernah membayar pajak, mengikuti program amnesti pajak. Jumlah tersebut mencapai 30,61% dari jumlah wajib pajak yang menyampaikan surat pernyataan harta (SPH).selengkapnya

 Ada Tax Amnesty, 1.591 Wajib Pajak Baru Miliki NPWPAda Tax Amnesty, 1.591 Wajib Pajak Baru Miliki NPWPSelasa 6 Sep 2016 21:26Administratordibaca 1558 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat adanya 1.929 Wajib Pajak (WP) yang mengikuti program kebijakan pengampunan pajak, atau tax amnesty. Dari total angka tersebut, sebanyak 1.591 WP baru memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sejak berlakunya Undang-undang Tax Amnesty.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :