Pemerintah Susun Cetak Biru Industri Hasil TembakauPemerintah Susun Cetak Biru Industri Hasil TembakauJumat 22 Nov 2019 15:54Ridha Anantidibaca 600 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) berharap pemerintah segera membuat cetak biru atau blueprint kebijakan terkait industri hasil tembakau atau IHT.selengkapnya

 Pemerintah Beri Relaksasi Fiskal bagi Impor HankamPemerintah Beri Relaksasi Fiskal bagi Impor HankamKamis 14 Nov 2019 14:21Ridha Anantidibaca 689 kaliSemua Kategori

Pemerintah kembali merivisi aturan mengenai pembebasan bea masuk atas impor untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.selengkapnya

 Pemerintah mengakui tidak mudah mengumpulkan pajak e-commercePemerintah mengakui tidak mudah mengumpulkan pajak e-commerceSenin 14 Okt 2019 11:00Ridha Anantidibaca 271 kaliSemua Kategori

Pajak e-commerce menjadi ladang yang sangat potensial bagi penerimaan pajak. Pertumbuhan e-commerce. Namun pemerintah mengaku kesulitan menarik kewajiban para Wajib Pajak (WP) pelaku ekonomi digital tersebut.selengkapnya

 Pemerintah masih kesulitan mengatur kepatuhan pajak e-commercePemerintah masih kesulitan mengatur kepatuhan pajak e-commerceJumat 11 Okt 2019 13:43Ridha Anantidibaca 267 kaliSemua Kategori

Pajak e-commerce menjadi ladang yang sangat potensial bagi penerimaan pajak. Pertumbuhan e-commerce. Namun pemerintah mengaku kesulitan menarik kewajiban para Wajib Pajak (WP) pelaku ekonomi digital tersebut.selengkapnya

 Pemerintah Kaji Pelonggaran PPh Orang PribadiPemerintah Kaji Pelonggaran PPh Orang PribadiJumat 6 Sep 2019 15:18Ridha Anantidibaca 594 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengkaji kemungkinan pelonggaran Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP). Salah satu cara yang dikaji adalah dengan mengubah rentang kelompok penghasilan (bracket) pada lapisan (layer) penghasilan kena pajak dalam memungut PPh OP.selengkapnya

 Pemerintah Serius Tarik Pajak dari Netflix dan GooglePemerintah Serius Tarik Pajak dari Netflix dan GoogleRabu 4 Sep 2019 13:35Ridha Anantidibaca 393 kaliSemua Kategori

Pemerintah menegaskan langkah seriusnya untuk menarik penerimaan pajak dari perusahaan digital multinasional seperti Google, Twitter, Netflix, Facebook, hingga Amazon. Selama ini, perusahaan-perusahaan tersebut memang tidak bisa dikukuhkan sebagai subyek pajak luar negeri yang bisa dipungut pajaknya.selengkapnya

 GAPPRI: Pemerintah perlu pertimbangkan efek kenaikan cukai ke industri hasil tembakauGAPPRI: Pemerintah perlu pertimbangkan efek kenaikan cukai ke industri hasil tembakauSelasa 20 Ags 2019 09:32Ridha Anantidibaca 358 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menaikkan tarif cukai hasil tembakau di tahun 2020. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.selengkapnya

 Pemerintah Akan Geber Penerimaan Pajak Digital di 2020Pemerintah Akan Geber Penerimaan Pajak Digital di 2020Senin 19 Ags 2019 15:18Ridha Anantidibaca 314 kaliSemua Kategori

Pemerintah optimis mampu meningkatkan pendapatan negara pada tahun 2020 yang dalam RAPBN 2020 dipatok sebesar Rp2.221,5 triliun. Untuk mencapai target tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan memperkuat penerimaan pajak dari e-commerce.selengkapnya

 Pemerintah Anggarkan Rp2,04 Triliun untuk Pengadaan Core Tax SystemPemerintah Anggarkan Rp2,04 Triliun untuk Pengadaan Core Tax SystemJumat 2 Ags 2019 10:34Ridha Anantidibaca 386 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp2,04 triliun untuk pengadaan core tax system atau sistem inti perpajakan. Anggaran ini akan digunakan sampai proyek pengadaan tersebut bisa optimal pada 2024.selengkapnya

 Alasan Pemerintah Beri Keringanan Pajak Hingga 300 PersenAlasan Pemerintah Beri Keringanan Pajak Hingga 300 PersenRabu 10 Jul 2019 14:01Ridha Anantidibaca 464 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan regulasi baru mengenai pemberian insentif super deduction tax. Insentif ini diberikan untuk industri yang berinvestasi dalam pendidikan vokasi dan kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang)selengkapnya

 YLKI minta pemerintah hapus beberapa pajak yang dikenakan kepada maskapaiYLKI minta pemerintah hapus beberapa pajak yang dikenakan kepada maskapaiRabu 3 Jul 2019 13:31Ridha Anantidibaca 453 kaliSemua Kategori

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti beberapa hal terkait upaya pemerintah menurunkan tiket pesawat.selengkapnya

 Terobosan Investasi dan Ekspor, Pemerintah Segera Pangkas Pajak Besar-besaranTerobosan Investasi dan Ekspor, Pemerintah Segera Pangkas Pajak Besar-besaranJumat 21 Jun 2019 14:47Ridha Anantidibaca 423 kaliSemua Kategori

Pemerintah melakukan terobosan untuk meraih investasi dan meningkatkan ekspor sebanyak-banyaknya. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah segera melakukan pemangkasan pajak besar-besaran dalam beberapa sektor usaha.selengkapnya

 Pemerintah segera pangkas pajak besar-besaranPemerintah segera pangkas pajak besar-besaranKamis 20 Jun 2019 14:42Ridha Anantidibaca 650 kaliSemua Kategori

Pemerintah melakukan terobosan untuk meraih investasi dan meningkatkan ekspor sebanyak-banyaknya. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah segera melakukan pemangkasan pajak besar-besaran dalam beberapa sektor usaha.selengkapnya

 Cegah Shifting, Pemerintah Diminta Turut Tarik Pajak Penjual di MedsosCegah Shifting, Pemerintah Diminta Turut Tarik Pajak Penjual di MedsosJumat 29 Mar 2019 14:44Ridha Anantidibaca 484 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mulai memberlakukan penerapan pajak e-commerce kepada marketplace per awal 1 April 2019. Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) berharap pemberlakuan penerapan pajak tidak hanya berlaku pada marketplace saja.selengkapnya

 Pemerintah: Pajak royalti tinggi, masyarakat pilih jadi youtuber ketimbang penelitiPemerintah: Pajak royalti tinggi, masyarakat pilih jadi youtuber ketimbang penelitiJumat 15 Mar 2019 14:52Ridha Anantidibaca 382 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengakui bahwa lingkungan di Indonesia masih belum dapat mendorong geliat tumbuhnya penelitian. Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Yunirwansyah pun memberi gambaran dari 1000 penduduk, hanya 98 yang menjadi peneliti.selengkapnya

 Mobil Listrik Segera Masuk, Pemerintah Siapkan Pajak 0%Mobil Listrik Segera Masuk, Pemerintah Siapkan Pajak 0%Rabu 13 Mar 2019 15:02Ridha Anantidibaca 451 kaliSemua Kategori

Langkah pemerintah untuk mendorong populasi mobil listrik mencapai 20 persen pada 20205, akan diimbangi dengan pembebasan pajak atau nol persen pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).selengkapnya

 Pemerintah Bakal Turunkan Pajak Mobil Mewah hingga 0 PersenPemerintah Bakal Turunkan Pajak Mobil Mewah hingga 0 PersenSelasa 12 Mar 2019 13:25Ridha Anantidibaca 715 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan kini tengah menggodok aturan untuk menurunkan Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah (PPnBM) bagi kendaraan roda empat hingga sebesar 0 persen.selengkapnya

 Insentif Pajak Jadi Andalan Pemerintah Gaet Investor Industri ElektornikInsentif Pajak Jadi Andalan Pemerintah Gaet Investor Industri ElektornikJumat 22 Feb 2019 14:58Ridha Anantidibaca 601 kaliSemua Kategori

Pemerintah mendorong berkembanganya industri komponen elektronik di dalma negeri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai industri dan menekan angka impor.selengkapnya

 Asosiasi E-Commerce Siap Buka-Bukaan Soal Data ke PemerintahAsosiasi E-Commerce Siap Buka-Bukaan Soal Data ke PemerintahRabu 13 Feb 2019 10:44Ridha Anantidibaca 557 kaliSemua Kategori

Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) terbuka untuk memberikan data kepada pemerintah. Asalkan, ada tujuan dan payung hukum yang jelas.selengkapnya

 Indef sarankan pemerintah tak mengejar penerimaan pajak tinggi tahun iniIndef sarankan pemerintah tak mengejar penerimaan pajak tinggi tahun iniSenin 7 Jan 2019 09:50Ridha Anantidibaca 461 kaliSemua Kategori

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyarankan supaya pemerintah tidak terlalu memaksakan diri untuk mengejar penerimaan pajak di tahun ini. Pasalnya, bila penerimaan pajak yang ditetapkan terlalu tinggi, hal ini akan berdampak pada pelaku usaha yang enggan berekspansi.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :