Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan memberlakukan cukai pada produk rokok elektrik (vape) guna memberikan pengawasan ketat terhadap produk hasil tembakau dan lainya. "Kami melakukan sosialisasi pengenaan cukai produk hasil pengolahan tembakau di Denpasar," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Bali, NTB, NTT, Syarif Hidayat di Denpasar, Bali, Rabu (26/).selengkapnya

Direktorat Jendral Pajak meluncurkan sistem baru dalam melayani pembayaran pajak dengan nama core billing 2.0. Sistem yang dikerjasamakan dengan Bank Mandiri itu ditargetkan dapat menyerap Rp280 Triliun pembayaran pajak.selengkapnya

Hari ini, 14 Juli, diperingati sebagai Hari Pajak. Di media sosial Twitter, tanda pagar #HariPajak menjadi salah satu trending pada Sabtu (14/7/2018) pagi.selengkapnya

Bisnis membuat indekos memang menjadi pilihan bagi banyak warga saat ini, terutama bagi mereka yang memiliki lahan dekat lingkungan kampus atau perkantoran. Tapi tahukan ada aturan bagi pemilik indekos untuk membayar pajak?selengkapnya

Setelah PT Citra Borneo Utama (CBU) melaksanakan presentasi proses bisnisnya di hadapan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan beserta para pejabat eselon III, Kepala Kanwil langsung memberikan izin fasilitas Kawasan Berikat kepada PT CBU, Kamis (5/7). Izin Kawasan Berikat ini diberikan dalam kurun waktu kurang dari 1 jam sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.selengkapnya

Pemerintah berencana menerapkan tarif cukai produk tembakau alternatif, termasuk vape, pada 1 Juli 2018 dalam kategori hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL). Tarif yang dikenakan 57 persen lebih tinggi daripada rata-rata pengguna cukai rokok saat ini.selengkapnya

Pemprov DKI Jakarta membebaskan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam menyambut HUT ke-491 Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, denda pembayaran pajak kendaraan bermotor ditiadakan mulai 22 Juni hingga 21 Juli.selengkapnya

Usai membuka Pekan Panutan Pembayaran PBB 2018 Walikota Semarang Hendrar Prihadi meluncurkan aplikasi ‘E-SPOP’ atau surat pemberitahuan objek pajak online di Hall Balaikota Semarang, Senin 14 Mei 2018.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak menyempurnakan aplikasi e-faktur sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan perpajakan bagi para Pengusaha Kena Pajak (PKP). Aplikasi versi 2.1 ini dapat diunduh mulai hari ini di alamat https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi.selengkapnya

Guna mempercepat perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sekaligus menjawab keluhan UMKM selama ini, pemerintah siap menurunkan tarif pajak. Tarif pajak penghasilan atas penjualan di bawah Rp 4,8 miliar yang semula dikenakan tarif PP 46 sebesar 1% per bulan dari jumlah omset, akan dipangkas menjadi 0,5% pada bulan ini.selengkapnya

Dalam bulan ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan atas penjualan dibawah Rp4,8 miliar yang dikenakan tarif PP 46 sebesar 1% per bulan dari jumlah omzet, menjadi 0,5%.selengkapnya

Pemerintah segera merealisasikan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk UMKM sebagai upaya mendorong daya saing dengan produk-produk impor sebagaimana dijanjikan sebelumnya.selengkapnya

Pemerintah siap menurunkan tarif pajak penghasilan 1 persen menjadi 0,5 persen dalam bulan ini untuk UMKM. Hal tersebut guna mempercepat perkembangan UMKM sekaligus menjawab keluhan UMKM selama ini.selengkapnya

Pemerintah segera merealisasikan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk UMKM sebagai upaya mendorong daya saing dengan produk-produk impor sebagaimana dijanjikan sebelumnya.selengkapnya

Ada 300.000 bidang tanah danb bangunan (PBB) yang menjadi objek dari pajak bumi dan bangunan di Kota Malang.selengkapnya

Setelah mengalami proses yang berliku, aturan mengenai keterbukaan beneficial owner atau pemilik manfaat dari korporasi akhirnya terbit dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali mengincar data nasabah kartu kredit sebagai sumber informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengumpulkan pajak di tahun ini. Aturan ini sebenarnya sudah pernah dikeluarkan pada Maret 2016, tetapi ditunda karena DJP memilih fokus pada program amnesti pajak.selengkapnya

Kewajiban menyampaikan data transaksi kartu kredit membantu pemerintah untuk mengetahui profil wajib pajak.selengkapnya

Kewajiban menyampaikan data transaksi kartu kredit membantu pemerintah untuk mengetahui profil wajib pajak.selengkapnya

Diam-diam, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan kembali mewajibkan perbankan menyerahkan data-data transaksi kartu kredit.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya