Ditjen Pajak mendesak Kemkominfo untuk segera merampungkan RPM tentang Penyediaan Layanan Aplikasi atau Konten Melalui Internet agar seluruh pemain OTT dan e-commerce asing dapat dikenakan wajib pajak. Iwan Djuniardi, Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi pada Direktorat Jenderal Pajak mengakui sampai saat ini banyak pemain over the top (OTT) dan e-commerce asing yangselengkapnya

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan sinyal positif terkait rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengembangan industri mobil listrik. Di mana semua fasilitas fiskal, nantinya bisa diakses pelaku usaha pada sektor automotif ramah lingkungan ini.selengkapnya

Pemerintah Indonesia diharapkan segera merumuskan regulasi khusus dan mengatur secara jelas tentang produk tembakau alternatif untuk mengurangi asumsi yang simpang siur di masyarakat terkait profil produk dan tingkat risiko penggunaannya.selengkapnya

Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau yang sering disebut pajak bandara (PSC) segera naik, terutama untuk bandara-bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II.selengkapnya

Pemerintah segera merealisasikan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk UMKM sebagai upaya mendorong daya saing dengan produk-produk impor sebagaimana dijanjikan sebelumnya.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan segera melakukan evaluasi terhadap target penerimaan negara yang rawan meleset dari target yang dicanangkan. Evaluasi tersebut mencakup penerimaan pajak, bea cukai, ataupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP)selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pada Juni ini terkait kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 36 juta setahun atau Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta setiap bulan. Kebijakan ini akan berlaku surut mulai Januari 2016.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai perlu segera menyusun aturan baru terkait pajak e-commerce. Hal ini menyusul keputusan untuk membatalkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.selengkapnya

Siap-siap setelah implementasi revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46/2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, aturan lain terkait e-commerce bakal segera dirampungkan.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur mengenai tarif pajak penghasilan (PPh) final usaha kecil menengah (UMKM) akan segera dikeluarkan.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur mengenai tarif pajak penghasilan (PPh) final usaha kecil menengah (UMKM) akan segera dikeluarkan.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur mengenai tarif pajak penghasilam (PPh) final usaha kecil menengah (UMKM) akan segera dikeluarkan.selengkapnya

Pemerintah segera mengumpulkan para pelaku e-commerce atau pedagang daring terkait rencana implementasi beleid perlakuan fiskal terhadap e-commerce.selengkapnya

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan "memaksa" para pemilik mobil mewah untuk taat bayar pajak dengan cara mengumumkan data tunggapan pajak di hadapan media.selengkapnya

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mendesak seluruh pemilik mobil mewah yang ada di ibu kota negara itu agar segera menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya.selengkapnya

Komisi XI DPR RI menganggap realisasi penerimaan pajak yang tidak pernah mencapai target menjadi tolok ukur bahwa proses reformasi perpajakan mesti segera dituntaskan. Anggota Komisi XI Fraksi Golkar DPR RI M. Sarmuji menyatakan proses reformasi tersebut tak boleh hanya mencakup salah satu aspek saja, akan tetapi juga harus mencakup seluruh aspek yang mendukung kinerja penerimaan Ditektoratselengkapnya

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyikapi soal munculnya kontroversi Undang-undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dari publik belakangan ini. Adapun, kontroversi itu antara lain seperti munculnya pertentangan dari publik melalui petisi di sosial media karena Tax Amnesty terkesan mulai menyasar kalangan menengah ke bawah.selengkapnya

Pihak Istana meminta Direktorat Jenderal Pajak segera mengklarifikasi stigma negatif tentang program tax amnesty yang menjadi viral di kalangan masyarakat. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan hal tersebut menanggapi penolakan yang dilakukan masyarakat terhadap program itu, sampai akhirnya tagar #StopBayarPajak menjadi viral di media sosial twitter.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kepada masyarakat yang memiliki tabungan untuk segera melaporkannya dalam SPT. Bagi masyarakat yang selama ini belum melaporkan, maka diharapkan dapat segera mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Pemerintah berjanji segera menyelesaikan pembuatan payung hukum terkait kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Seperti diketahui, hingga saat ini belum semua aturan turunan dari Undang-undang tax amnesty dikeluarkan oleh pemerintah, terutama Kementerian Keuangan.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya