KASUS PAJAK GOOGLE, Menkeu Dukung Penuh Langkah Keras Ditjen PajakKASUS PAJAK GOOGLE, Menkeu Dukung Penuh Langkah Keras Ditjen PajakAhad 18 Sep 2016 10:13Administratordibaca 1045 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendukung penuh Otoritas Pajak yang berencana menempuh langkah lebih keras terhadap raksasa digital Google, melalui Google Asia Pacific Pte Ltd yang bermarkas di Singapura maupun PT Google Indonesia.selengkapnya

 Soal Pajak Selebgram, Ini Kata Sri MulyaniSoal Pajak Selebgram, Ini Kata Sri MulyaniSenin 21 Jan 2019 08:57Ridha Anantidibaca 296 kaliSemua Kategori

Instagram merupakan salah satu media sosial yang menjadi ladang penghasilan bagi pengguna dengan banyak follower, atau yang biasa disebut sebagai selebgram (selebriti Instagram).selengkapnya

 Pungutan pajak ekonomi digital jadi fokus anggota G20Pungutan pajak ekonomi digital jadi fokus anggota G20Jumat 23 Mar 2018 10:12Ridha Anantidibaca 382 kaliSemua Kategori

Pertemuan para pemimpin lembaga keuangan dari negara-negara anggota G20 di Buenos Aires, Argentina kembali menyoroti masalah perpajakan. Dalam pertemuan itu, mereka membahas soal keinginan untuk menciptakan keadilan pajak dalam ekonomi digital.selengkapnya

 Pemerintah Dituntut Kreatif Cari Pos Baru Penerimaan PajakPemerintah Dituntut Kreatif Cari Pos Baru Penerimaan PajakSenin 13 Nov 2017 13:44Ajeng Widyadibaca 496 kaliSemua Kategori

Pemerintah dinilai akan terus mengalami kekurangan penerimaan pajak (shortfall) jika tidak segera melakukan strategi kreatif dalam eksistensifikasi dan intensifikasi pengejaran dana pajak.selengkapnya

 Pemerintah tunjuk 6 perusahaan asing untuk pungut pajak konsumenPemerintah tunjuk 6 perusahaan asing untuk pungut pajak konsumenJumat 26 Jun 2020 14:35Ridha Anantidibaca 479 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan sudah ada enam perusahaan asing yang siap membantu pemerintah untuk menarik pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak yang dibayar konsumen.selengkapnya

 Gandeng Kemenkeu, Tokopedia dan Bukalapak Sediakan Layanan Bayar PajakGandeng Kemenkeu, Tokopedia dan Bukalapak Sediakan Layanan Bayar PajakSelasa 6 Ags 2019 15:07Ridha Anantidibaca 533 kaliSemua Kategori

Perusahaan e-commerce Tokopedia merilis fitur bayar pajak pada hari ini (6/8). Bukalapak juga berencana meluncurkan layanan serupa pada Kuartal III 2019. Fitur tersebut bisa digunakan untuk membayar lebih dari 900 jenis penerimaan negara.selengkapnya

 PPh 0,5% Sebaiknya Diberlakukan juga Untuk UMKM OnlinePPh 0,5% Sebaiknya Diberlakukan juga Untuk UMKM OnlineSelasa 26 Jun 2018 15:09Ridha Anantidibaca 611 kaliSemua Kategori

Pemberlakuan pajak penghasilan sebesar 0,5% pada UMKM konvensional dapat diberlakukan juga pada UMKM online.selengkapnya

 Sudah mendapat binaan banyak institusi, realisasi pajak UMKM masih minimSudah mendapat binaan banyak institusi, realisasi pajak UMKM masih minimKamis 20 Feb 2020 10:02Ridha Anantidibaca 334 kaliSemua Kategori

Pertumbuhan jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM) makin membesar apalagi seiring kehadiran e-commerce yang membuka ruang untuk berdagang via online. Namun, pemerintah menilai realisasi pajak UMKM masih mini, meski jumlah pembayarnya makin banyak.selengkapnya

 TOP OF THE WEEK: Program Entaskan Kemiskinan hingga Pajak RI Tak SeksiTOP OF THE WEEK: Program Entaskan Kemiskinan hingga Pajak RI Tak SeksiSenin 18 Apr 2016 10:53Administratordibaca 1301 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Diantaranya ada beberapa program sinergi yang bakal dijalankan pemerintah. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali naik pitam lantaran lamanya pembuatan sertifikat tanah. Hal ini dia temukan saat melakukan kunjungan ke Brebes. Selain itu, Okezone telah merangkum tiga berita yang paling banyak dibacaselengkapnya

 PPh Final 0,5% Dapat Diberlakukan untuk UMKM OnlinePPh Final 0,5% Dapat Diberlakukan untuk UMKM OnlineSelasa 26 Jun 2018 16:09Ridha Anantidibaca 735 kaliSemua Kategori

Pemberlakuan pajak penghasilan sebesar 0,5% pada UMKM konvensional dapat diberlakukan juga pada UMKM online. Hal ini penting untuk menciptakan equal playing field atau penyetaraan perlakuan antara UMKM konvensional dengan UMKM online.selengkapnya

 Tarif Pajak untuk E-Dagang Belum DiputuskanTarif Pajak untuk E-Dagang Belum DiputuskanSenin 31 Okt 2016 18:03Administratordibaca 1029 kaliSemua Kategori

Pemerintah belum memutuskan skema tarif pajak untuk bisnis berbasis e-commerce atau e-dagang. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal menjelaskan, peta jalan dari pemajakan e-dagang masih dikaji di level Kementerian Koordinator Perekonomian dan akan dimasukkan dalam paket kebijakan ekonomi ke-14 yang akan terbit sebelum akhir tahun ini.selengkapnya

 Penghasilan Fantastis, Alasan Selebgram dan Youtuber Mesti Kena PajakPenghasilan Fantastis, Alasan Selebgram dan Youtuber Mesti Kena PajakRabu 23 Jan 2019 10:21Ridha Anantidibaca 960 kaliSemua Kategori

Pengaturan pajak bagi pelaku usaha di Instagram dan Youtube saat ini, tengah menjadi perhatian pemerintah, setelah beberapa waktu lalu pengaturan pajak bagi pelaku usaha perdagangan elektronik atau e-Commerce diluncurkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018.selengkapnya

 Pelajaran Pajak Digital dari Amazon dan AustraliaPelajaran Pajak Digital dari Amazon dan AustraliaJumat 26 Okt 2018 10:44Ridha Anantidibaca 456 kaliSemua Kategori

Besarnya potensi bisnis digital menarik perhatian Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Hanya, pemerintah harus memperbaiki tata cara pelaporan terlebih dulu sebelum memungut pajak dari bisnis digital. Upaya pemerintah Australia menarik pajak dari raksasa e-commerce Amazon bisa jadi pelajaran.selengkapnya

 Genjot Penerimaan Negara, Pemerintah Cari Basis Pajak BaruGenjot Penerimaan Negara, Pemerintah Cari Basis Pajak BaruRabu 11 Des 2019 13:57Ridha Anantidibaca 362 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo mengaku tengah mencari cara untuk menambal penerimaan keuangan negara melalui sektor perpajakan lain. Pernyataan ini menyusul adanya rencana pemerintah untuk mengatur penurunan Pajak Penghasilan Badan (PPh) melalui Omnibus Law, dari 25 persen menjadi 20 persen.selengkapnya

 Belanja Online dari Luar Negeri di Atas Rp 1 Juta Kena PajakBelanja Online dari Luar Negeri di Atas Rp 1 Juta Kena PajakSelasa 18 Sep 2018 10:33Ridha Anantidibaca 1336 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan lewat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) punya aturan baru buat importir.selengkapnya

 Bersiaplah, Ditjen Pajak akan pungut pajak Netflix dan SpotifyBersiaplah, Ditjen Pajak akan pungut pajak Netflix dan SpotifySelasa 2 Jun 2020 12:08Ridha Anantidibaca 592 kaliSemua Kategori

Mulai tanggal 1 Juli 2020, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap menarik pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% dari nilai transaksi kepada konsumen Netflix, Spotify, dan barang atau jasa lainnya dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).selengkapnya

 PERTEMUAN G20 DI ARGENTINA: Menkeu Sri Mulyani Minta Kesetaraan dalam Pemungutan Pajak DigitalPERTEMUAN G20 DI ARGENTINA: Menkeu Sri Mulyani Minta Kesetaraan dalam Pemungutan Pajak DigitalJumat 23 Mar 2018 09:08Ridha Anantidibaca 615 kaliSemua Kategori

Dalam pertemuan negara-negara G20 di Argentina, pemerintah Indonesia memperjuangkan hak sebagai negara berkembang supaya bisa memperoleh pajak yang adil dari perusahaan-perusahaan digital yang beroperasi global seperti Facebook, Google , Twitter, Amazon, Lazada, Uber, Grab.selengkapnya

 Perhatian! Ini Cara Baru Tarik Pajak Layanan Digital 1 JuliPerhatian! Ini Cara Baru Tarik Pajak Layanan Digital 1 JuliSelasa 2 Jun 2020 14:20Ridha Anantidibaca 478 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo mengatakan penarikan pajak pertambahan nilai (PPN) pada jenis barang dan jasa digital 1 Juli nanti menggunakan cara baru. Pemerintah menunjuk perusahaan digital sebagai pemungut, penyetor, dan pelapor PPN atas produk tersebut.selengkapnya

 Pajak Bidik Transaksi HarbolnasPajak Bidik Transaksi HarbolnasSenin 18 Des 2017 09:48Ridha Anantidibaca 307 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak Kementerian Keuangan akan mengincar potensi pajak dari setiap transaksi e-commerce atau dagang elektronik, termasuk momentum Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2017. Apalagi, transaksi dari event belanja tersebut mencatatkan nilai yang cukup signifikan.selengkapnya

 Bea Cukai akan turunkan batasan bea masuk dan pajak barang impor, ini rinciannyaBea Cukai akan turunkan batasan bea masuk dan pajak barang impor, ini rinciannyaSelasa 24 Des 2019 10:00Ridha Anantidibaca 676 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan akan menurunkan batasan bea masuk dan pajak bagi barang impor (de minimis). Hal ini dengan pertimbangan banjirnya produk impor lewat e-commerce y ang bisa memengaruhi daya saing industri dalam negeri.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :