BerandaBeritaTAG : koperasi petani kopi


 RUU Tax Amnesty InkonstitusionalRUU Tax Amnesty InkonstitusionalSenin 27 Jun 2016 13:38Administratordibaca 679 kaliSemua Kategori

Rencana Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bertentangan dengan perintah Undang-Undang Dasar. Bukan karena di balik itu justru melindungi kejahatan ekonomi trans-nasional, tetapi juga karena kekayaan yang "digelapkan" tersebut semestinya diusut bagian mana yang sejatinya aset nasional dan harus dikembalikan.selengkapnya

 Bos Sampoerna ke Saleh Husin: Kami Bayar Pajak dan Cukai Rp67 TBos Sampoerna ke Saleh Husin: Kami Bayar Pajak dan Cukai Rp67 TRabu 11 Mei 2016 13:12Administratordibaca 1259 kaliSemua Kategori

Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) Paul Janelle menemui Menteri Perindustrian Saleh Husein hari ini untuk membicarakan beberapa hal. Salah satunya adalah setoran pajak. "Dan juga saya menjelaskan ke dia (Saleh Husin), tahun lalu Sampoerna membayar Rp67 triliun dari pajak, cukai, semuanya. Sampoerna membayar tax dari kepemilikan Indonesia dari semua," jelasnya.selengkapnya

1415161718

 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :


Semua Kategori


TAGS # :


sampoerna (4) berita pajak (2) tax amnesty (2) saleh husin (2) sampoerna membayar (2) berita (2) amnesty (2) membayar (2) ruu tax amnesty inkonstitusional (1) tax amnesty inkonstitusional rencana (1) amnesty inkonstitusional rencana pemerintah (1) inkonstitusional rencana pemerintah dan (1) rencana pemerintah dan dpr (1) pemerintah dan dpr mengesahkan (1) dan dpr mengesahkan ruu (1) dpr mengesahkan ruu pengampunan (1) mengesahkan ruu pengampunan pajak (1) ruu pengampunan pajak tax (1) pengampunan pajak tax amnesty (1) pajak tax amnesty bertentangan (1) tax amnesty bertentangan dengan (1) amnesty bertentangan dengan perintah (1) bertentangan dengan perintah undang-undang (1) dengan perintah undang-undang dasar (1) perintah undang-undang dasar bukan (1) undang-undang dasar bukan karena (1) dasar bukan karena di (1) bukan karena di balik (1) balik itu justru melindungi (1) itu justru melindungi kejahatan (1) justru melindungi kejahatan ekonomi (1) melindungi kejahatan ekonomi trans-nasional (1) kejahatan ekonomi trans-nasional tetapi (1) ekonomi trans-nasional tetapi juga (1) trans-nasional tetapi juga karena (1) tetapi juga karena kekayaan (1) juga karena kekayaan yang (1) karena kekayaan yang digelapkan (1) kekayaan yang digelapkan tersebut (1) yang digelapkan tersebut semestinya (1) digelapkan tersebut semestinya diusut (1) tersebut semestinya diusut bagian (1) semestinya diusut bagian mana (1) diusut bagian mana yang (1) bagian mana yang sejatinya (1) mana yang sejatinya aset (1) yang sejatinya aset nasional (1) sejatinya aset nasional dan (1) aset nasional dan harus (1) nasional dan harus dikembalikan (1) dan harus dikembalikan berita (1) harus dikembalikan berita pajak (1)