Sri Mulyani: Jika Ada Pegawai Pajak Semena-Mena, Lapor ke SayaSri Mulyani: Jika Ada Pegawai Pajak Semena-Mena, Lapor ke SayaSenin 17 Sep 2018 09:03Ridha Anantidibaca 495 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta pengusaha melapor jika mendapat perlakuan semena-mena dari pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini disampaikan dalam seminar nasional bertema peran serta dunia usaha dalam membangun sistem perpajakan dan moneter yang adil, transparan dan akuntabel.selengkapnya

 Penurunan Pajak Tambang Akan Ditutup dari Penerimaan LainPenurunan Pajak Tambang Akan Ditutup dari Penerimaan LainJumat 10 Ags 2018 10:49Ridha Anantidibaca 472 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kebijakan penurunan Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan pertambangan akan dikompensasi oleh komponen penerimaan negara lain. Hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2018 tentang pajak penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral.selengkapnya

 Aturan Perpajakan Pertambangan Mineral Dibuat, Apa Isinya?Aturan Perpajakan Pertambangan Mineral Dibuat, Apa Isinya?Kamis 9 Ags 2018 14:47Ridha Anantidibaca 538 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Mineral. Penandatangan ini dilakukan pada 1 Agustus 2018.selengkapnya

 Kemenkeu: Pajak Mobil Dinas Sri Mulyani Sudah DibayarKemenkeu: Pajak Mobil Dinas Sri Mulyani Sudah DibayarRabu 8 Ags 2018 11:15Ridha Anantidibaca 470 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pajak mobil dinas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah dibayarkan sejak lama. Bahkan, penyerahan pelat nomor baru pun sudah diterima.selengkapnya

 DJP: proses pemeriksaan WP melalui validasi dataDJP: proses pemeriksaan WP melalui validasi dataKamis 23 Nov 2017 09:59Ridha Anantidibaca 1922 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang belum melapor harta dengan benar melalui validasi data dan berlangsung secara profesional.selengkapnya

 Draf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah RampungDraf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah RampungJumat 24 Feb 2017 11:03Ajeng Widyadibaca 903 kaliSemua Kategori

OJK mengklaim tak ada lagi penolakan dari pelaku industri perbankan terkait kebijakan tersebut. “Kan ini sudah (kesepakatan) internasional semuanya,” kata Mulya Siregar.selengkapnya

 Pegawai Pajak Diminta Ikut AmnestiPegawai Pajak Diminta Ikut AmnestiJumat 17 Feb 2017 12:52Ajeng Widyadibaca 539 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi meminta seluruh jajarannya di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk ikut program pengampunan pajak. Tujuannya sederhana, untuk bisa memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat terkait keikutsertaan dalam amnesti pajak.selengkapnya

 Minta Pajak Ringan, Darmin Nilai Freeport Hanya Butuh KepastianMinta Pajak Ringan, Darmin Nilai Freeport Hanya Butuh KepastianKamis 16 Feb 2017 13:16Ajeng Widyadibaca 627 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, PT Freeport Indonesia sejatinya hanya butuh kepastian terhadap investasi jangka panjang. Hal ini menanggapi permintaan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) itu agar diberikan keringanan soal pajak, jika status kontraknya berubah dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).selengkapnya

 Dapat IUPK, Freeport Menolak Ikut Sistem Pajak yang BerlakuDapat IUPK, Freeport Menolak Ikut Sistem Pajak yang BerlakuSabtu 11 Feb 2017 11:39Ajeng Widyadibaca 968 kaliSemua Kategori

Direktur Jendral Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Bambang Gatot mengatakan, pemerintah sedang membahas kemungkinan Freeport mendapatkan insentif pajak pada proses Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang baru. Hal ini dikarenakan pemerintah menetapkan prevailing atau sistem pajak yang sesui dengan aturan pajak yang berlaku.selengkapnya

 DJP Papua-Maluku Incar 3 Penunggak Pajak PrioritasDJP Papua-Maluku Incar 3 Penunggak Pajak PrioritasJumat 27 Jan 2017 15:16Ajeng Widyadibaca 1070 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Papua-Maluku tengah mengincar tiga penunggak pajak prioritas yang kemungkinan dalam waktu dekat bisa dikenakan tindakan penyanderaan (gijzeling).selengkapnya

 SENTIMEN PASAR 18 JANUARI: Soroti Perpanjangan Kontrak ONWJ & Penerimaan PajakSENTIMEN PASAR 18 JANUARI: Soroti Perpanjangan Kontrak ONWJ & Penerimaan PajakRabu 18 Jan 2017 10:39Ajeng Widyadibaca 595 kaliSemua Kategori

Sejumlah berita dari dalam negeri menjadi perhatian pasar pada perdagangan hari ini, Rabu (18/1/2017).selengkapnya

 Ini Prediksi Uang Tebusan Tax Amnesty Periode IIIni Prediksi Uang Tebusan Tax Amnesty Periode IIKamis 29 Des 2016 11:11Ajeng Widyadibaca 649 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyadari penerimaan pajak dari uang tebusan program ‎pengampunan pajak (tax amnesty) di periode II tidak akan setinggi realisasi di periode I.selengkapnya

 Surat Tax Amnesty Meresahkan, Ditjen Pajak: Abaikan Kalau Tak BenarSurat Tax Amnesty Meresahkan, Ditjen Pajak: Abaikan Kalau Tak BenarSelasa 27 Des 2016 11:09Ajeng Widyadibaca 1064 kaliSemua Kategori

“Belum lagi nuansa ancaman yang bisa menurunkan trust dan kesan sewenang-wenang. Sebaiknya ada validasi terlebih dahulu sebelum (surat) dikirim."selengkapnya

 Disandera Ditjen Pajak, Penunggak Pajak Janji Ikut Tax AmnestyDisandera Ditjen Pajak, Penunggak Pajak Janji Ikut Tax AmnestySabtu 19 Nov 2016 13:46Ajeng Widyadibaca 720 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak semakin gencar mengejar penerimaan dari para penunggak pajak. Bahkan, institusi itu tak segan-segan mengambil langkah penyanderaan (gijzeling) agar para penunggak melunasi utang-utang pajaknya.selengkapnya

 Misbakhun: Keberhasilan Amnesti Pajak Kuatkan Kepercayaan MasyarakatMisbakhun: Keberhasilan Amnesti Pajak Kuatkan Kepercayaan MasyarakatJumat 28 Okt 2016 15:36Administratordibaca 664 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhun menegaskan keberhasilan Amnesti Pajak menjadi sinyal menguatnya kepercayaan masyarakat pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.selengkapnya

 Reformasi Pajak tak Boleh Berhenti di Tax AmnestyReformasi Pajak tak Boleh Berhenti di Tax AmnestyRabu 26 Okt 2016 15:15Administratordibaca 692 kaliSemua Kategori

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla memperioritaskan untuk membenahi perekonomian Indonesia dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi 7% pada 2019. Maka dari itu Jokowi menetapkan target-target penerimaan yang tinggi.selengkapnya

 Repatriasi Dana, Cadangan Devisa Akan Terus Naik Sampai Akhir 2016Repatriasi Dana, Cadangan Devisa Akan Terus Naik Sampai Akhir 2016Sabtu 8 Okt 2016 12:56Admindibaca 984 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa pada akhir September lalu mencapai US$ 115,7 miliar. Jumlahnya bertambah US$ 2,2 miliar atau 2 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar US$ 113,5 miliar. Tren kenaikan cadangan devisa ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun.selengkapnya

 AMNESTI PAJAK: UMKM Bisa Sampaikan SPH Secara KolektifAMNESTI PAJAK: UMKM Bisa Sampaikan SPH Secara KolektifKamis 6 Okt 2016 10:34Admindibaca 1384 kaliSemua Kategori

Wajib pajak dengan peredaran usaha di bawah Rp4,8 miliar atau yang sering disebut UMKM bisa menyampaikan surat pernyataan harta ke asosiasi untuk mengikuti pengampunan pajak.selengkapnya

 Jokowi Ajak Masyarakat Ikut Tax Amnesty Tahap II dan IIIJokowi Ajak Masyarakat Ikut Tax Amnesty Tahap II dan IIISenin 3 Okt 2016 06:44Administratordibaca 1041 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kepada para Wajib Pajak agar berpartisipasi dalam program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, lantaran masih ada tahapan kedua dan ketiga dengan tarif tebusan masing-masing sebesar tiga dan lima persen.selengkapnya

 Dirjen Pajak Tak Puas Penerimaan Tax Amnesty Masih RendahDirjen Pajak Tak Puas Penerimaan Tax Amnesty Masih RendahRabu 28 Sep 2016 10:45Administratordibaca 732 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, dirinya belum mengaku puas dengan raihan tax amnesty hingga saat ini. Meskipun malam ini capaian tebusan telah mencapai lebih dari Rp70 triliun, namun masih banyak perbaikan yang masih perlu dilakukan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :