Pertama kali, Arab Saudi pungut PPNPertama kali, Arab Saudi pungut PPNSelasa 2 Jan 2018 09:29Ridha Anantidibaca 1145 kaliSemua Kategori

Untuk pertama kalinya, Arab Saudi akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN). PPN sebesar 5% itu akan dibebankan terhadap sebagian besar transaksi barang dan jasa.selengkapnya

 Inaplas sebut rencana pengenaan cukai plastik tidak efektifInaplas sebut rencana pengenaan cukai plastik tidak efektifRabu 30 Sep 2020 14:18Ridha Anantidibaca 497 kaliSemua Kategori

Sehingga, pada tahun depan DJBC akan menarik cukai untuk kantong plastik terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak menimbulkan shock di masyarakat, sebab pungutan kantong plastik sebelumnya sudah berlaku di beberapa daerah. Sehingga, tarif cukai kantong plastik yang dipatok sebesar Rp 200 per lembar.selengkapnya

 Menkeu akan Terus Kejar Pajak Perusahaan DigitalMenkeu akan Terus Kejar Pajak Perusahaan DigitalRabu 30 Okt 2019 10:20Ridha Anantidibaca 406 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus mencari cara mengejar pajak perusahaan penyedia layanan media streaming digital berbasis di Amerika Serikat (AS), Netflix. Saat ini, Australia, Italia dan SIngapura telah menerapkan kebijakan tersebut.selengkapnya

 Simplifikasi tarif cukai tembakau disebut akan mematikan industri pertembakauanSimplifikasi tarif cukai tembakau disebut akan mematikan industri pertembakauanSelasa 30 Jul 2019 09:51Ridha Anantidibaca 374 kaliSemua Kategori

Ketua Pansus RUU Pertembakauan, Firman Soebagyo meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana penyederhanaan (simplifikasi) tarif cukai tembakau. Pasalnya, simplifikasi tarif cukai mengakhawatirkan para pelaku industri rokok skala menengah dan kecil.selengkapnya

 Selandia Baru akan Kenakan Pajak Baru ke Google dan FacebookSelandia Baru akan Kenakan Pajak Baru ke Google dan FacebookRabu 20 Feb 2019 14:00Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Pemerintah Selandia Baru merencanakan pajak baru bagi Google dan Facebook. Kedua raksasa daring tersebut mampu menghasilkan banyak uang di negara itu tetapi membayar sedikit pajak.selengkapnya

 BKF: Insentif penurunan pajak untuk produsen batubara kakap berlaku 2019BKF: Insentif penurunan pajak untuk produsen batubara kakap berlaku 2019Rabu 14 Nov 2018 10:35Ridha Anantidibaca 316 kaliSemua Kategori

Selain telah merancang revisi keenam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 terkait dengan pengalihan status dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), pemerintah juga tengah menggarap peraturan tentang penerimaan negara dari bidang usaha batubara.selengkapnya

 Penduduk 265 Juta Orang, Hanya 1,3 Juta Warga RI yang Bayar PajakPenduduk 265 Juta Orang, Hanya 1,3 Juta Warga RI yang Bayar PajakSelasa 13 Nov 2018 09:42Ridha Anantidibaca 1654 kaliSemua Kategori

Data kurang membanggakan dipaparkan oleh otoritas pajak Indonesia. Di negara yang memiliki penduduk 265 juta jiwa ini, terkuak hanya 1,3 juta saja yang bayar pajak.selengkapnya

 Ancaman Ditjen Pajak dipenghujung tax amnestyAncaman Ditjen Pajak dipenghujung tax amnestyKamis 9 Mar 2017 13:31Ajeng Widyadibaca 692 kaliSemua Kategori

Menjelang berakhirnya periode pengampunan pajak atau tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan bahwa di periode ketiga ini memang mengancam para Wajib Pajak (WP)selengkapnya

 PEMBANGUNAN PASAR KLEWER : Ini Syarat Pemkot Kepada Pedagang Pasar Klewer untuk Tempati Kios dan LosPEMBANGUNAN PASAR KLEWER : Ini Syarat Pemkot Kepada Pedagang Pasar Klewer untuk Tempati Kios dan LosJumat 18 Mar 2016 18:21Administratordibaca 1913 kaliSemua Kategori

Pemkot Solo akan mensyaratkan bagi seluruh pedagang Pasar Klewer memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta melunasi pajak.selengkapnya

 Chatib Basri imbau agar pemerintah alihkan insentif pajak untuk BLT, ini alasannyaChatib Basri imbau agar pemerintah alihkan insentif pajak untuk BLT, ini alasannyaSelasa 21 Jul 2020 13:14Ridha Anantidibaca 268 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah berupaya keras dalam menjaga perekonomian Indonesia yang tengah diterpa badai Covid-19. Pemerintah pun fokus dalam pengembangan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).selengkapnya

 Luhut Panggil Airlangga Minta Laporan soal Aturan Pajak Mobil ListrikLuhut Panggil Airlangga Minta Laporan soal Aturan Pajak Mobil ListrikSelasa 3 Sep 2019 14:32Ridha Anantidibaca 854 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ingin mempercepat implementasi Perpres nomor 55 tahun 2019 soal kendaraan listrik. Dia memanggil Menteri Perindustrian Airlangga Hartato ke kantornya.selengkapnya

 Pemprov Bali Pantau Pajak Hotel dan Restoran Secara ElektronikPemprov Bali Pantau Pajak Hotel dan Restoran Secara ElektronikKamis 14 Feb 2019 10:39Ridha Anantidibaca 682 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi Bali sebentar lagi dapat mengakses laporan penerimaan pajak hotel dan restoran masing-masing kabupaten/kota melalui sebuah dashboard yang mengintegrasikan informasi potensi dan penerimaan.selengkapnya

 OJK, Manfaat Lain Dana Pensiun Bebas PajakOJK, Manfaat Lain Dana Pensiun Bebas PajakSabtu 29 Okt 2016 11:10Administratordibaca 1548 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan menyatakan opsi manfaat lain sebagaimana tertuang dalam Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Iuran, Manfaat Pensiun dan Manfaat Lainnya akan terbebas dari pengenaan pajak.selengkapnya

 Analisis Gus Solah, Mengapa Tax Amnesty Berjalan LambatAnalisis Gus Solah, Mengapa Tax Amnesty Berjalan LambatKamis 15 Sep 2016 07:28Administratordibaca 1037 kaliSemua Kategori

Tax Amnesty seharusnya dilihat sebagai hak yang akan digunakan semua wajib pajak untuk melaporkan kekayaannya karena di situ ada unsur "pengampunan."selengkapnya

 Buruh Berharap Hakim MK Kabulkan Gugatan UU Tax AmnestyBuruh Berharap Hakim MK Kabulkan Gugatan UU Tax AmnestyRabu 3 Ags 2016 10:40Administratordibaca 887 kaliSemua Kategori

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berharap gugatan untuk segera dicabutnya Undang-Undang (UU) pengampunan pajak (tax amnesty) akan bisa dimenangkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pihaknya telah menggugat Undang-Undang (UU) pengampunan pajak (tax amnesty) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada beberapa waktu lalu.selengkapnya

 Pakar Ekonomi Minta Rencana Kenaikan Cukai DitundaPakar Ekonomi Minta Rencana Kenaikan Cukai DitundaJumat 11 Okt 2019 11:12Ridha Anantidibaca 354 kaliSemua Kategori

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB), Prof Dr Chandra Fajri Ananda, meminta penundaan cukai dan harga jual eceran (HJE) rokok masing masing sebesar 23 dan 35 persen yang direncanakan pemerintah.selengkapnya

 Ditjen Pajak beri keringan pajak pada korban bencana Palu dan DonggalaDitjen Pajak beri keringan pajak pada korban bencana Palu dan DonggalaKamis 4 Okt 2018 09:14Ridha Anantidibaca 349 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan memberi keringanan pajak kepada korban bencana alam di Palu dan Donggala.selengkapnya

 BPN: Pajak Progresif Tanah Nganggur Tidak Ganggu InvestasiBPN: Pajak Progresif Tanah Nganggur Tidak Ganggu InvestasiSenin 6 Feb 2017 14:59Ajeng Widyadibaca 1083 kaliSemua Kategori

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, pajak progresif bagi tanah yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya dipastikan tidak akan mengganggu investasi.selengkapnya

 Sofyan Djalil: Pajak Progresif tidak Ganggu InvestasiSofyan Djalil: Pajak Progresif tidak Ganggu InvestasiSenin 6 Feb 2017 14:42Ajeng Widyadibaca 551 kaliSemua Kategori

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan pajak progresif bagi tanah yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya dipastikan tidak akan mengganggu investasi.selengkapnya

 Prinsip Pemerataan Kepemilikan DisepakatiPrinsip Pemerataan Kepemilikan DisepakatiRabu 25 Jan 2017 14:00Ajeng Widyadibaca 905 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menggunakan skema pajak progresif sebagai instrumen untuk pemerataan kepemilikan tanah di Indonesia, apalagi saat ini marak aksi investasi lewat pembelian tanah tetapi dibiarkan menganggur.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :