Pemerintah mengakui tidak mudah mengumpulkan pajak e-commercePemerintah mengakui tidak mudah mengumpulkan pajak e-commerceSenin 14 Okt 2019 11:00Ridha Anantidibaca 290 kaliSemua Kategori

Pajak e-commerce menjadi ladang yang sangat potensial bagi penerimaan pajak. Pertumbuhan e-commerce. Namun pemerintah mengaku kesulitan menarik kewajiban para Wajib Pajak (WP) pelaku ekonomi digital tersebut.selengkapnya

 Pemerintah masih kesulitan mengatur kepatuhan pajak e-commercePemerintah masih kesulitan mengatur kepatuhan pajak e-commerceJumat 11 Okt 2019 13:43Ridha Anantidibaca 283 kaliSemua Kategori

Pajak e-commerce menjadi ladang yang sangat potensial bagi penerimaan pajak. Pertumbuhan e-commerce. Namun pemerintah mengaku kesulitan menarik kewajiban para Wajib Pajak (WP) pelaku ekonomi digital tersebut.selengkapnya

 Supaya Adil, Pemerintah Siapkan Pajak Khusus bagi FintechSupaya Adil, Pemerintah Siapkan Pajak Khusus bagi FintechKamis 26 Sep 2019 09:56Ridha Anantidibaca 379 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berencana membuat pajak khusus untuk fintech. Tujuan pajak khusus ini adalah untuk memberikan perlakuan pajak yang adil terhadap pelaku fintech. Untuk itu, Sri Mulyani berencana memanggil para pelaku fintech untuk berdiskusi mengenai penerapan pajak ini.selengkapnya

 Ini Bocoran dari Sri Mulyani soal Pajak FintechIni Bocoran dari Sri Mulyani soal Pajak FintechRabu 25 Sep 2019 09:09Ridha Anantidibaca 505 kaliSemua Kategori

Di era teknologi saat ini, industri financial technologi (fintech) semakin berkembang pesat. Perkembangan itu mendorong Kementerian Keuangan untuk meramu kebijakan termasuk terkait perpajakan.selengkapnya

 REVISI UU PPH : Objek Pajak Diperluas, Ini Dia BocorannyaREVISI UU PPH : Objek Pajak Diperluas, Ini Dia BocorannyaRabu 24 Jul 2019 13:39Ridha Anantidibaca 973 kaliSemua Kategori

Selain tentang tarif, pembahasan revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) juga mencakup pembahasan mengenai perluasan obyek pajak yang nantinya akan menjadi lahan perburuan baru bagi otoritas pajak.selengkapnya

 Optimalkan pengumpulan data, Ditjen Pajak resmikan dua direktorat baruOptimalkan pengumpulan data, Ditjen Pajak resmikan dua direktorat baruSelasa 9 Jul 2019 09:23Ridha Anantidibaca 503 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) membentuk dua direktorat baru terkait pengembangan sistem informasi dan pengumpulan data. Kedua direktorat baru ini diharapkan menjadi kekuatan baru untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka meningkatkan kapasitas DJP selaku otoritas pajak.selengkapnya

 Aturan Baru, Persaingan Sehat Ritel Konvensional Vs Online DimulaiAturan Baru, Persaingan Sehat Ritel Konvensional Vs Online DimulaiSenin 4 Feb 2019 14:57Ridha Anantidibaca 653 kaliSemua Kategori

Pemerintah ambil tindakan tegas memberikan aturan khusus pajak transaksi perdagangan online (e-commerce). Pasalnya peraturan ini,selain untuk meningkatkan pendapatan negara, juga agar persaingan bisnis antara pelaku ekonomi digital dan konvensional berjalan adil.selengkapnya

 6 Hal yang Wajib Anda Ketahui tentang Pajak Cryptocurrency6 Hal yang Wajib Anda Ketahui tentang Pajak CryptocurrencyKamis 3 Jan 2019 15:27Ridha Anantidibaca 1507 kaliSemua Kategori

Cryptocurrency sama seperti kelas aset lainnya ketika musim pajak tiba. Sayangnya, pajak cryptocurrency tampak begitu rumit sehingga hanya sedikit orang yang mengajukannya. Yang lain melihat cryptocurrency sebagai cara untuk memindahkan uang secara illegal—yang berarti menghindari pajak cryptocurrency sepenuhnya.selengkapnya

 Pajak UMKM Ditetapkan 0,5%Pajak UMKM Ditetapkan 0,5%Kamis 8 Mar 2018 14:33Ridha Anantidibaca 966 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan menurunkan besaran pajak atas usaha kecil dan menengah (UKM) dari satu persen menjadi 0,5 persen. Aturan itu berlaku mulai akhir Maret 2018.selengkapnya

 Lanskap Berubah, Ini Penjelasan Ditjen PajakLanskap Berubah, Ini Penjelasan Ditjen PajakSenin 5 Feb 2018 09:33Ridha Anantidibaca 777 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan, perubahan lanskap perpajakan global yang terjadi belakangan ini disebabkan oleh empat variabel.selengkapnya

 BI: Pemerintah Berhak Tarik Pajak dari `e-Commerce`BI: Pemerintah Berhak Tarik Pajak dari `e-Commerce`Senin 26 Sep 2016 13:03Administratordibaca 1320 kaliSemua Kategori

Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas mengatakan pemerintah berhak memperoleh penerimaan pajak dari transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) meski saat ini peraturan perpajakan untuk industri tersebut masih dalam proses pembahasan.selengkapnya

 Aturan untuk Google DisiapkanAturan untuk Google DisiapkanAhad 18 Sep 2016 15:47Administratordibaca 921 kaliSemua Kategori

Pemerintah bakal menyiapkan payung hukum baru untuk bisa memajaki layanan aplikasi atau konten melalui internet (over the top/OTT).selengkapnya

 KASUS PAJAK GOOGLE, Menkeu Dukung Penuh Langkah Keras Ditjen PajakKASUS PAJAK GOOGLE, Menkeu Dukung Penuh Langkah Keras Ditjen PajakAhad 18 Sep 2016 10:13Administratordibaca 1040 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendukung penuh Otoritas Pajak yang berencana menempuh langkah lebih keras terhadap raksasa digital Google, melalui Google Asia Pacific Pte Ltd yang bermarkas di Singapura maupun PT Google Indonesia.selengkapnya

 BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenKamis 24 Ags 2017 14:22Ajeng Widyadibaca 1369 kaliSemua Kategori

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

 Angin Segar Ekonomi Menuju IndonesiaAngin Segar Ekonomi Menuju IndonesiaJumat 24 Jun 2016 07:28Administratordibaca 829 kaliSemua Kategori

Banyak orang bilang, tahun ini merupakan tahun paceklik di era Presiden Jokowi. Lantaran, lesunya perekonomian global menular ke Indonesia. Benarkah? Namun, tim ekonomi Kabinet Kerja tetap optimis. Angka pertumbuhan, sesuai kesepakatan dalam RAPBN Perubahan 2016, dipatok 5,2%. Turun sedikit ketimbang APBN 2016 senilai 5,3%.selengkapnya

 Pengamat menilai UU Cipta Kerja beri keuntungan pajak bagi WNAPengamat menilai UU Cipta Kerja beri keuntungan pajak bagi WNAJumat 9 Okt 2020 13:24Ridha Anantidibaca 302 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai melalui beleid Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, warga negara asing (WNA) akan diuntungkan terkait dengan pemberlakuan subjek pajak dalam negeri (SPDN) yang sebelumnya menggunakan worldwide system menjadi territorial systemselengkapnya

 Bertemu Menkeu Arab Saudi, Sri Mulyani Bahas Masalah PajakBertemu Menkeu Arab Saudi, Sri Mulyani Bahas Masalah PajakSelasa 25 Feb 2020 11:16Ridha Anantidibaca 406 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjadi salah satu panelis dalam acara G20 Symposium on Tax Transparency yang diselenggarakan oleh Arab Saudi sebagai Presidensi G20 tahun 2020.selengkapnya

 Sri Mulyani: Tak Boleh Ada Lagi Negara Surga PajakSri Mulyani: Tak Boleh Ada Lagi Negara Surga PajakSelasa 25 Feb 2020 10:40Ridha Anantidibaca 257 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjadi salah satu panelis pada acara G20 Symposium on Tax Transparency yang diselenggarakan oleh Arab Saudi sebagai Presidensi G20 tahun 2020.selengkapnya

 OECD sebut pemanfaatan teknologi dan informasi permudah administrasi pajakOECD sebut pemanfaatan teknologi dan informasi permudah administrasi pajakRabu 9 Okt 2019 10:26Ridha Anantidibaca 444 kaliSemua Kategori

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada akhir September lalu mengeluarkan laporan terkait administrasi pajak.selengkapnya

 Sri Mulyani kejar pajak perdagangan online hingga ke media sosialSri Mulyani kejar pajak perdagangan online hingga ke media sosialSenin 19 Ags 2019 09:46Ridha Anantidibaca 638 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, upaya pemerintah mulai mengejar pajak dari perdagangan online tidak hanya berhenti di platform e-commmerce. Namun ungkap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, pemerintah juga akan mengejar pajak para pelaku e-commerce yang lari jualan melalui media sosial.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :