Transaksi Kartu Kredit Melambat, Ekonom: Karena Bisa Diintip PajakTransaksi Kartu Kredit Melambat, Ekonom: Karena Bisa Diintip PajakSenin 16 Apr 2018 11:34Ridha Anantidibaca 548 kaliSemua Kategori

Transaksi kartu kredit tercatat mengalami penurunan baik dari sisi nominal dan volume transaksi. Dari data alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) BI volume transaksi kartu kredit pada Februari 2018 tercatat 25,11 juta kali lebih rendah dibanding volume transaksi Januari 2018 28,97 juta kali.selengkapnya

 Penerimaan PPN Naik, Tapi Konsumsi Masyarakat Turun, Kok Bisa?Penerimaan PPN Naik, Tapi Konsumsi Masyarakat Turun, Kok Bisa?Kamis 8 Feb 2018 08:56Ridha Anantidibaca 418 kaliSemua Kategori

Tergerusnya konsumsi rumah tangga yang mencapai titik terendah dalam waktu 5 tahun terakhir justru terjadi saat penerimaan pajak khususnya dari Pajak Pertambahan Nilai atau PPN tumbuh cukup siginfikan.selengkapnya

 Ditjen Pajak: Revisi PPh Final 1% Bisa Picu Pertumbuhan EkonomiDitjen Pajak: Revisi PPh Final 1% Bisa Picu Pertumbuhan EkonomiSenin 29 Jan 2018 09:45Ridha Anantidibaca 359 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masih menghitung implikasi rencana penurunan pajak penghasilan (PPh) final 1% ke penerimaan pajak.selengkapnya

 PPN dari Saudi bisa bikin ongkos pergi haji naik Rp 900.000 per jemaahPPN dari Saudi bisa bikin ongkos pergi haji naik Rp 900.000 per jemaahKamis 25 Jan 2018 09:45Ridha Anantidibaca 365 kaliSemua Kategori

Kementerian Agama (Kemnag) mengaku sudah menyusun rencana biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2018. Ongkos penyelenggaraan haji 2018 akan naik. Salah satu sumber kenaikan: penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 5% oleh Pemerintah Arab Saudi mulai 1 Januari 2018.selengkapnya

 Tarik PPN 5%, Biaya Perjalanan Haji dan Umrah Bisa Naik 25%Tarik PPN 5%, Biaya Perjalanan Haji dan Umrah Bisa Naik 25%Kamis 4 Jan 2018 14:27Ridha Anantidibaca 369 kaliSemua Kategori

Asosiasi Perjalanan Umrah dan Haji In-Bound Indonesia (Asphurindo) memprediksi biaya perjalanan haji dan umrah naik 10%-25% setelah Pemerintah Arab Saudi memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5% mulai 2018.selengkapnya

 Penyederhanaan cukai bisa dongkrak penerimaanPenyederhanaan cukai bisa dongkrak penerimaanSenin 18 Des 2017 10:41Ridha Anantidibaca 309 kaliSemua Kategori

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait penyederhanaan Tarif Cukai Tembakau dinilai akan meningkatkan penerimaan negara. Selain penerimaan negara yang meningkat, penyederhanaan ini juga berdampak positif pada persaingan industri yang lebih adil.selengkapnya

 Pelaku Pidana Perpajakan & Kepabeanan Bisa DimiskinkanPelaku Pidana Perpajakan & Kepabeanan Bisa DimiskinkanSenin 6 Nov 2017 15:18Ajeng Widyadibaca 634 kaliSemua Kategori

Pemiskinan pelaku pidana kepabeanan maupun perpajakan terus digaungkan pemerintah. Langkah itu dinilai ampuh untuk meminimalisir pelanggaran yang umuknya dilakukan importir berisiko tinggi.selengkapnya

 Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBJumat 14 Jul 2017 14:24Ajeng Widyadibaca 987 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

 Kekurangan Pajak Susut Separuh, APBN 2017 Bisa Tanpa RevisiKekurangan Pajak Susut Separuh, APBN 2017 Bisa Tanpa RevisiSelasa 7 Mar 2017 14:08Ajeng Widyadibaca 725 kaliSemua Kategori

"Menteri Keuangan tidak perlu merevisi APBN. Kecuali ada perubahan asumsi makro seperti harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) dan lifting minyak."selengkapnya

 Peserta TA Minim, Menkeu Ani Hanya Bisa SedihPeserta TA Minim, Menkeu Ani Hanya Bisa SedihRabu 1 Mar 2017 10:31Ajeng Widyadibaca 924 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tak puas dengan capaian program pengampunan pajak atau tax amnesty (TA). Dia pun merasa sedih.selengkapnya

 KATA MEREKA: Data Nasabah `Ditelanjangi`, Bisa Tempeleng Pengemplang PajakKATA MEREKA: Data Nasabah `Ditelanjangi`, Bisa Tempeleng Pengemplang PajakSenin 20 Feb 2017 10:54Ajeng Widyadibaca 1254 kaliSemua Kategori

Program amnesti pajak atau tax amnesty akan berakhir pada 31 Maret 2017. Berdasarkan data hingga 13 Februari 2017, program amnesti pajak telah diikuti lebih dari 650 ribu wajib pajak dan mengumpulkan lebih dari Rp111 triliun uang tebusan.selengkapnya

 Wajib Pajak Bisa Hapus Pajak Berganda, Begini CaranyaWajib Pajak Bisa Hapus Pajak Berganda, Begini CaranyaSelasa 7 Feb 2017 13:45Ajeng Widyadibaca 750 kaliSemua Kategori

Program tax amnesty sukses mengungkap adanya wajib pajak yang selama ini harus membayar pajak berganda. Artinya, wajib pajak tersebut harus membayar pajak di negara tempat berusaha dan Indonesia.selengkapnya

 Tanah Nganggur Kena Pajak Tinggi, Harga Rumah Bisa Lebih MurahTanah Nganggur Kena Pajak Tinggi, Harga Rumah Bisa Lebih MurahKamis 2 Feb 2017 13:18Ajeng Widyadibaca 788 kaliSemua Kategori

Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) terus menggodok skema atau mekanisme pengenaan pajak progresif atas tanah menganggur atau tidak produktif. Kebijakan tersebut masuk dalam Kebijakan Ekonomi Berkeadilan untuk mengatasi ketimpangan di Indonesia, termasuk memberantas para spekulan tanah.selengkapnya

 Selain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakSelain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakJumat 20 Jan 2017 14:18Ajeng Widyadibaca 2012 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan segera meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1 yang salah satunya dapat menjadi tax clearance (surat keterangan fiskal) atas kegiatan pelayanan publik. Penggunaan kartu serbaguna tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menunaikan kewajiban membayar pajak.selengkapnya

 Menkeu: Bisa Saja Cucu Daendels Datang Minta Istana NegaraMenkeu: Bisa Saja Cucu Daendels Datang Minta Istana NegaraRabu 30 Nov 2016 15:28Ajeng Widyadibaca 918 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan sulitnya memperjuangkan aset negara. Bahkan, pemerintah harus berhadapan dengan para preman, untuk mendapatkan kembali aset-aset tersebut.selengkapnya

 Pulau Jawa Dominasi Setoran Pajak, Menkeu: Kita Tak Bisa Kelola NegaraPulau Jawa Dominasi Setoran Pajak, Menkeu: Kita Tak Bisa Kelola NegaraKamis 24 Nov 2016 14:02Ajeng Widyadibaca 591 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa saat ini penerimaan pajak sebagian besar ditopang oleh Pulau Jawa, khususnya adalah Jakarta. Menurut Sri Mulyani, apabila terus mengandalkan pajak di Pulau Jawa, maka akan sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi secara merata.selengkapnya

 Wapres JK Sempat Tak Percaya Tax Amnesty Bisa SuksesWapres JK Sempat Tak Percaya Tax Amnesty Bisa SuksesJumat 28 Okt 2016 13:33Administratordibaca 539 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak alias tax amnesty berjalan sukses pada periode I. Kesuksesan memperoleh uang tebusan sekira Rp97,1 triliun tersebut nyatanya tidak disangka Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.selengkapnya

 Sri Mulyani: Wajib Pajak Masih Bisa DipidanaSri Mulyani: Wajib Pajak Masih Bisa DipidanaRabu 21 Sep 2016 10:24Administratordibaca 671 kaliSemua Kategori

Wajib Pajak (WP) dalam program tax amnesty dipastikan tak akan terkena pidana berdasarkan harta yang dilaporkan. Namun, hal ini tidak berlaku dalam jangka panjang.selengkapnya

 Jokowi Terjebak Data Pajak, Tax Amnesty Bisa FatalJokowi Terjebak Data Pajak, Tax Amnesty Bisa FatalJumat 9 Sep 2016 15:09Administratordibaca 929 kaliSemua Kategori

Penerimaan negara dari program amnesti (pengampunan) pajak atau tax amnesty masih rendah. Besar kemungkinan program ini gatot alias gagal total.selengkapnya

 Diboikot di Twitter, DJP: Pajak Tidak Bisa DiboikotDiboikot di Twitter, DJP: Pajak Tidak Bisa DiboikotSelasa 30 Ags 2016 06:29Administratordibaca 887 kaliSemua Kategori

Tagar #stopbayarpajak tiba-tiba meramaikan jagat media sosial Twitter sejak kemarin malam, 28 Agustus 2016. Hingga pukul 18:00 WIB pada hari ini, Senin 29 Agustus 2016, tagar#stopbayarpajak masih menduduki posisi ke 7, dengan jumlah tweetmencapai 4.000.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :