Ditjen Pajak Prihatin Rendahnya Kesadaran Pajak Pelaku MLMDitjen Pajak Prihatin Rendahnya Kesadaran Pajak Pelaku MLMJumat 3 Jun 2016 19:48Administratordibaca 1452 kaliSemua Kategori

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Hestu Yoga Saksama mengimbau pelaku usaha di bidang penjualan langsung melalui Multi Level Marketing (MLM) bisa menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Menurutnya, perusahaan di bidang MLM perkembangannya cukup pesat di Indonesia, baik dari sisi omzet maupun industri.selengkapnya

 Pertama kalinya, Bea Cukai Yogyakarta berikan fasilitas Kawasan Berikat MandiriPertama kalinya, Bea Cukai Yogyakarta berikan fasilitas Kawasan Berikat MandiriJumat 3 Jul 2020 13:10Ridha Anantidibaca 661 kaliSemua Kategori

Untuk pertama kalinya, Bea Cukai Yogyakarta memberikan fasilitas kawasan berikat mandiri. Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Hengky Aritonang, telah mengeluarkan surat keputusan pemberian fasilitas kawasan berikat mandiri kepada Danu Radityo selalu General Manager PT Udaka Indonesia, Selasa (30/6).selengkapnya

 Pemerintah Targetkan Rasio Pajak Capai 12,4 Persen pada 2020Pemerintah Targetkan Rasio Pajak Capai 12,4 Persen pada 2020Selasa 25 Jun 2019 13:24Ridha Anantidibaca 639 kaliSemua Kategori

Pemerintah menargetkan rasio pajak (tax ratio) berada di kisaran 11,8 persen hingga 12,4 persen pada 2020. Target ini tak jauh berbeda dengan tahun ini yang diharapkan mencapai 12,2 persen.selengkapnya

 Kodam Iskandar Muda Dukung Kinerja Cea Cukai AcehKodam Iskandar Muda Dukung Kinerja Cea Cukai AcehSenin 30 Jul 2018 10:28Ridha Anantidibaca 677 kaliSemua Kategori

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh, Agus Yulianto menerima kunjungan silaturahmi dari Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Iskandar Muda (IM) Aceh, Mayjen Teuku Abdul Hafil Fuddin, Selasa (17/7). Kunjungan kerja kali ini merupakan kunjungan balasan, yang sebelumnya Kakanwil Bea Cukai Aceh mengunjungi Pangdam Iskandar Muda di Markas Kodam Iskandar Muda pada tanggal 28 Maret 2018 yang lalu.selengkapnya

 Ini Strategi Pemerintah Genjot Penerimaan Pajak di 2019Ini Strategi Pemerintah Genjot Penerimaan Pajak di 2019Senin 4 Jun 2018 11:35Ridha Anantidibaca 296 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menargetkan tax ratio tahun 2019 mencapai 11,4 hingga 11,9 persen dari produk domestik bruto (PDB).selengkapnya

 DPR harap kenaikan cukai jangan sampai bebani industriDPR harap kenaikan cukai jangan sampai bebani industriKamis 17 Mei 2018 11:15Ridha Anantidibaca 518 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi Keuangan DPR RI Wilgo Zainar berharap pemerintah tidak membebani industri dengan kenaikan cukai yang tinggi di 2019 mendatang.selengkapnya

 INSTEP Bakal Kawal Reformasi Pajak dan Kebijakan PublikINSTEP Bakal Kawal Reformasi Pajak dan Kebijakan PublikKamis 15 Mar 2018 13:30Ridha Anantidibaca 902 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Institute for Tax Reform & Public Policy (INSTEP) Hendi Subandi menilai perjalanan reformasi perpajakan serta kebijakan publik lainnya di wilayah ekonomi yang dinamis memerlukan pengawalan bersama seluruh elemen.selengkapnya

 Sri Mulyani Kembali Incar Data Nasabah Kartu KreditSri Mulyani Kembali Incar Data Nasabah Kartu KreditRabu 7 Feb 2018 10:30Ridha Anantidibaca 464 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali mengincar data nasabah kartu kredit sebagai sumber informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengumpulkan pajak di tahun ini. Aturan ini sebenarnya sudah pernah dikeluarkan pada Maret 2016, tetapi ditunda karena DJP memilih fokus pada program amnesti pajak.selengkapnya

 Terjebak Pajak Berganda, Bisakah WP Tarik Dananya Kembali?Terjebak Pajak Berganda, Bisakah WP Tarik Dananya Kembali?Selasa 7 Feb 2017 14:06Ajeng Widyadibaca 1056 kaliSemua Kategori

Wajib Pajak (WP) di Indonesia yang memiliki aset atau usaha di luar negeri akhirnya mengungkapkan adanya masalah yang dihadapi, yaitu pembayaran pajak berganda di Indonesia dan negara tempat berusaha.selengkapnya

 UU Tax Amnesty Sah Konstitusional, Hilangkan Keraguan Wajib PajakUU Tax Amnesty Sah Konstitusional, Hilangkan Keraguan Wajib PajakKamis 15 Des 2016 14:54Ajeng Widyadibaca 887 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dapat memberikan kepastian dan menghilangkan keraguan bagi Wajib Pajak (WP) yang ikut tax amnesty.selengkapnya

 Pajak, Utang dan Kredibilitas APBN di Tahun Ketiga JokowiPajak, Utang dan Kredibilitas APBN di Tahun Ketiga JokowiSelasa 1 Nov 2016 06:56Administratordibaca 652 kaliSemua Kategori

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pemerintah menargetkan penerimaan dalam negeri sebesar Rp 1.748,9 triliun. Sebesar Rp 1.271,7 triliun berasal dari penerimaan khusus pajak non minyak dan gas bumi (migas).selengkapnya

 Ini Cerita Sukses Amnesti Pajak di BogorIni Cerita Sukses Amnesti Pajak di BogorSenin 19 Sep 2016 07:10Administratordibaca 1677 kaliSemua Kategori

Program amnesti (pengampunan) pajak di daerah mendapat respon positif. Misalnya di Kantor Pajak Pratama Bogor, Jawa Barat, program ini mampu mengoleksi tambahan duit pajak nan lumayan.selengkapnya

 Penerapan Tax Amnesty Diharapkan Bisa Beri Rasa KeadilanPenerapan Tax Amnesty Diharapkan Bisa Beri Rasa KeadilanRabu 3 Ags 2016 13:34Administratordibaca 1918 kaliSemua Kategori

Ketua Komite Nasional Pengampunan Pajak (KNPP) berharap program pengampunan pajak atau tax amnesty yang baru digulirkan pemerintah mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.selengkapnya

 Pemerintah Naikkan Pajak Non Migas Menjadi 14,5 PersenPemerintah Naikkan Pajak Non Migas Menjadi 14,5 PersenJumat 3 Jun 2016 12:40Administratordibaca 751 kaliSemua Kategori

Pemerintah mencantumkan kenaikan penerimaan negara melalui sektor pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 menjadi Rp1.318,9 triliun atau naik Rp200 miliar dari target yang ditetapkan dalam APBN 2016 sebesar Rp1.318,7 triliun.selengkapnya

 Menteri Susi: Sri Mulyani Marah ke Saya soal Pajak PerikananMenteri Susi: Sri Mulyani Marah ke Saya soal Pajak PerikananJumat 1 Feb 2019 09:53Ridha Anantidibaca 524 kaliSemua Kategori

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku geram melihat banyak pengusaha perikanan tangkap yang tak jujur melaporkan hasil lautnya. Hal ini menghambat Indonesia menjadi negara dengan tata kelolaan ikan yang baik.selengkapnya

 Ini Penyebab Lamanya Pelayanan Tax Amnesty di Kantor PajakIni Penyebab Lamanya Pelayanan Tax Amnesty di Kantor PajakAhad 4 Sep 2016 08:53Administratordibaca 1291 kaliSemua Kategori

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sejak awal digulirkan pada Juli 2016 terus menuai kritik dari berbagai kalangan. Kali ini, kritik yang dilayangkan masyarakat terkait pelayanan yang lama untuk mengurus pengampunan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).selengkapnya

 Indonesia Kekurangan Konsultan PajakIndonesia Kekurangan Konsultan PajakAhad 22 Mei 2016 21:22Administratordibaca 2914 kaliSemua Kategori

Saat ini Indonesia kekurangan konsultan pajak. Hal itu diindikasikan dengan penerimaan pajak negara tidak mencapai target. Sekretaris Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Kismantoro Petrus menilai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak akan sanggup menggaet seluruh wajib pajak (WP) yang jumlahnya mencapai 60 juta orang.selengkapnya

 Penyusunan Roadmap Cukai Hasil Tembakau Harus Pertimbangkan Kompleksitas IndustriPenyusunan Roadmap Cukai Hasil Tembakau Harus Pertimbangkan Kompleksitas IndustriKamis 29 Ags 2019 15:29Ridha Anantidibaca 398 kaliSemua Kategori

Penyusunan roadmap atau peta jalan simplifikasi cukai hasil tembakau (CHT) perlu mempertimbangkan kompleksitas industri hasil tembakau (IHT). Langkah itu diperlukan, supaya setiap kebijakan yang diimplementasikan lebih efektif dan mencakup semua aspek.selengkapnya

 Kemkeu Terbitkan Dua Standar bagi Pemda untuk Hitung dan Tagih Pajak DaerahKemkeu Terbitkan Dua Standar bagi Pemda untuk Hitung dan Tagih Pajak DaerahSenin 14 Jan 2019 13:54Ridha Anantidibaca 514 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat menerbitkan standar bagi pemerintah daerah dalam menghitung dan mengumpulkan pajak daerah. Standar itu termuat dalam dua peraturan menteri keuangan (PMK), yaitu PMK Nomor 207/PMK.07/2018 tentang pedoman penagihan dan pemeriksaan pajak daerah dan PMK Nomor 208/PMK.07/2018 tentang pedoman penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).selengkapnya

 Pengusaha belum siap terapkan aturan e-fakturPengusaha belum siap terapkan aturan e-fakturRabu 21 Mar 2018 14:32Ridha Anantidibaca 447 kaliSemua Kategori

Pengusaha mengaku masih belum siap menjalankan seluruh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26/PJ/2017 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik atau e-faktur.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :