Syarat Tax Amnesty Diminta Jangan Mengganjal WPSyarat Tax Amnesty Diminta Jangan Mengganjal WPAhad 14 Feb 2016 22:35Administratordibaca 1696 kaliSemua Kategori

Direktur Eksektif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berpendapat pemerintah harus memetakan kembali keuntungan dan kerugian persyaratan bebas persengketaan di Pengadilan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) bagi wajib pajak (WP) yang mengajukan pengampunan pajak atau Tax Amnesty.selengkapnya

 Ini Rencana Syarat Mendapat Tax AmnestyIni Rencana Syarat Mendapat Tax AmnestyJumat 12 Feb 2016 09:44Administratordibaca 3927 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan sejumlah persyaratan bagi wajib pajak (WP) yang akan mengajukan pengampunan pajak atawa Tax Amnesty. Salah satunya, bagi wajib pajak yang sedang dalam sengketa pajak. Pasal 7 ayat 3 huruf f draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak, diatur bahwa pengajuan pengampunan harus diiringi dengan surat pernyataan mencabut permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajakselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :


tax amnesty (4) amnesty (4) pengampunan (4) bagi wajib pajak (3) wajib pajak (3) pengampunan pajak (3) mengajukan pengampunan pajak (2) berita pajak (2) mengajukan pengampunan (2) berita (2) syarat (2) pemerintah (2) persyaratan (2) mengajukan (2) berita pajak - syarat (1) syarat tax amnesty diminta (1) tax amnesty diminta jangan (1) amnesty diminta jangan mengganjal (1) diminta jangan mengganjal wp (1) jangan mengganjal wp direktur (1) mengganjal wp direktur eksektif (1) wp direktur eksektif center (1) direktur eksektif center for (1) eksektif center for indonesia (1) center for indonesia taxation (1) for indonesia taxation analysis (1) indonesia taxation analysis cita (1) taxation analysis cita yustinus (1) analysis cita yustinus prastowo (1) cita yustinus prastowo berpendapat (1) yustinus prastowo berpendapat pemerintah (1) prastowo berpendapat pemerintah harus (1) berpendapat pemerintah harus memetakan (1) pemerintah harus memetakan kembali (1) harus memetakan kembali keuntungan (1) memetakan kembali keuntungan dan (1) kembali keuntungan dan kerugian (1) keuntungan dan kerugian persyaratan (1) dan kerugian persyaratan bebas (1) kerugian persyaratan bebas persengketaan (1) persyaratan bebas persengketaan di (1) bebas persengketaan di pengadilan (1) persengketaan di pengadilan direktorat (1) di pengadilan direktorat jenderal (1) pengadilan direktorat jenderal ditjen (1) direktorat jenderal ditjen pajak (1) jenderal ditjen pajak kementerian (1) ditjen pajak kementerian keuangan (1) pajak kementerian keuangan kemkeu (1) kementerian keuangan kemkeu bagi (1) keuangan kemkeu bagi wajib (1) kemkeu bagi wajib pajak (1)