Direktorat Jenderal Pajak: Tidak ada aturan khusus untuk influencer atau SelebgramDirektorat Jenderal Pajak: Tidak ada aturan khusus untuk influencer atau SelebgramKamis 17 Jan 2019 10:29Ridha Anantidibaca 859 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengaku tidak menyiapkan aturan pajak khusus bagi influencer, baik selebgram maupun youtuber. Hal ini merespon keinginan Menteri Kominfo Rudiantara yang meminta ada pajak khusus influencer atau Selebritas Instagram.selengkapnya

 Rudiantara: Selebgram Harus Kena PajakRudiantara: Selebgram Harus Kena PajakKamis 10 Jan 2019 11:07Ridha Anantidibaca 617 kaliSemua Kategori

Fenomena selebgram atau selebritas instagram saat ini menjadi ladang bisnis yang menjanjikan dengan penghasilan fantastis. Hal ini pun menjadi perbincangan hangat karena belum ada peraturan pemerintah yang menyasar penarikan pajak selebgram.selengkapnya

 Realisasi Penerimaan Pajak di Bali Capai 8,5 TriliunRealisasi Penerimaan Pajak di Bali Capai 8,5 TriliunKamis 13 Des 2018 13:56Ridha Anantidibaca 510 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali (Kanwil DJP Bali) sampai saat ini mencatat realisasi penerimaan pajak hingga Rp 8,5 triliun. Jumlah tersebut tumbuh 16,03 persen dibanding periode sama tahun lalu atau setara 81,08 persen dari target Rp 10,5 triliun tahun ini.selengkapnya

 Realisasi Penerimaan Pajak Kanwil DJP I Jatim MeningkatRealisasi Penerimaan Pajak Kanwil DJP I Jatim MeningkatKamis 13 Des 2018 13:40Ridha Anantidibaca 1341 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I mengkungkapkan, realisasi penerimaan pajak pada periode Januari-November 2018 meningkat sebesar 12 persen. Realisasi tersebut sudah mencapai 77 persen dari target hingga akhir tahun.selengkapnya

 Pengusaha Curhat ke Sri Mulyani Susah Urus Restitusi PajakPengusaha Curhat ke Sri Mulyani Susah Urus Restitusi PajakRabu 5 Des 2018 11:13Ridha Anantidibaca 343 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri Ceo Networking 2018 yang berlangsung di Ritz Carlton, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, bendahara negara itu banyak menerima pertanyaan, saran dan kritik dari pengusaha.selengkapnya

 Sri Mulyani Prihatin Penerimaan Pajak Masih Ditopang Pajak PerusahaanSri Mulyani Prihatin Penerimaan Pajak Masih Ditopang Pajak PerusahaanJumat 16 Nov 2018 10:46Ridha Anantidibaca 435 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku prihatin dengan penerimaan pajak Indonesia yang kebanyakan masih ditopang dari pajak perusahaan. Menurut dia, penerimaan pajak perusahaan lebih tinggi dibandingkan peneriman pajak pribadi.selengkapnya

 Tingkatkan Devisa, Kemenpar Usul Regulasi VAT Refund Wisman DirevisiTingkatkan Devisa, Kemenpar Usul Regulasi VAT Refund Wisman DirevisiJumat 12 Okt 2018 14:53Ridha Anantidibaca 465 kaliSemua Kategori

Tahun ini devisa dari wisatawan mancanegara (wisman) diproyeksikan meningkat US miliar (naik 20% dibanding 2017). Untuk meningkatkan perolehan devisa tersebut, Kementerian Pariwisata dan pelaku usaha pariwisata mengusulkan revisi regulasi VAT Refund wisman.selengkapnya

 Kejar Pajak, Pemerintah Perlu Pakai Pendekatan Tekanan SosialKejar Pajak, Pemerintah Perlu Pakai Pendekatan Tekanan SosialSelasa 9 Okt 2018 15:22Ridha Anantidibaca 433 kaliSemua Kategori

Pemerintah dinilai perlu menggunakan pendekatan tekanan sosial guna membuat masyarakat patuh membayar pajak. Langkah ini dianggap lebih efektif ketimbang pemaksaan kepatuhan pajak oleh otoritas.selengkapnya

 Bea Cukai Ingatkan Aturan Barang Kiriman Terbaru Berlaku OktoberBea Cukai Ingatkan Aturan Barang Kiriman Terbaru Berlaku OktoberSelasa 9 Okt 2018 15:13Ridha Anantidibaca 567 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Bea Cukai telah menetapkan aturan baru terkait impor barang kiriman lewat e-commerce. Melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.04/2018, pemerintah melakukan penyesuaian nilai pembebasan (de minimis value) bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas barang kiriman dari sebelumnya USD 100 menjadi USD 75 per orang per hari dan akan mulai diberlakukan pada 10 Oktoberselengkapnya

 Ingat! Aturan Barang Kiriman Terbaru Berlaku 10 OktoberIngat! Aturan Barang Kiriman Terbaru Berlaku 10 OktoberSelasa 9 Okt 2018 08:55Ridha Anantidibaca 666 kaliSemua Kategori

Bea Cukai menetapkan aturan baru terkait impor barang kiriman lewat e-commerce. Melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.04/2018, pemerintah melakukan penyesuaian nilai pembebasan (de minimis value) bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas barang kiriman dari sebelumnya 100 dolar AS menjadi 75 dolar AS per orang per hari dan akan mulai diberlakukan pada 10 Oktober 2018.selengkapnya

 Dirjen Pajak Akui Pemeriksaan Wajib Pajak Rawan SuapDirjen Pajak Akui Pemeriksaan Wajib Pajak Rawan SuapJumat 5 Okt 2018 11:14Ridha Anantidibaca 644 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan turut berkomentar soal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada jajarannya. Robert menilai ranah pemeriksaan wajib pajak memang rawan disalahgunakan.selengkapnya

 Sri Mulyani Heran Masih Banyak Masyarakat Takut Bikin Kartu Wajib PajakSri Mulyani Heran Masih Banyak Masyarakat Takut Bikin Kartu Wajib PajakSelasa 2 Okt 2018 14:16Ridha Anantidibaca 858 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merasa heran mengenai masyarakat Indonesia yang takut ditagih mengenai pembayaran pajak. Ia mengaku, masih menemukan masyarakat yang masih gemetar saat ditanyai mengenai pembuatan kartu wajib pajak atau melaporkan pajak pribadi.selengkapnya

 Bea Cukai Ubah Ketentuan Impor Barang Kiriman Lewat e-CommerceBea Cukai Ubah Ketentuan Impor Barang Kiriman Lewat e-CommerceSelasa 18 Sep 2018 10:07Ridha Anantidibaca 827 kaliSemua Kategori

Demi lindungi industri kecil dan menengah dalam negeri, pemerintah melalui Bea Cukai mengubah aturan terkait impor barang kiriman lewat e-commerce. Melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.04/2018, pemerintah melakukan penyesuaian nilai pembebasan (de minimis value) bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas barang kiriman dari sebelumnya USD 100 menjadi USD 75 per orang per hari.selengkapnya

 Ditjen Pajak menyisir WP yang tidak pernah diperiksa tiga tahun terakhirDitjen Pajak menyisir WP yang tidak pernah diperiksa tiga tahun terakhirSenin 3 Sep 2018 10:36Ridha Anantidibaca 1537 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memasukkan Wajib Pajak (WP) yang selama tiga tahun belum pernah diperiksa dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak (all taxes) sebagai salah satu indikator ketidakpatuhan.selengkapnya

 GANJIL-GENAP: Perlu Diberikan Insentif Keringanan PajakGANJIL-GENAP: Perlu Diberikan Insentif Keringanan PajakSenin 3 Sep 2018 10:00Ridha Anantidibaca 370 kaliSemua Kategori

Pemilik kendaraan pribadi berhak mendapatkan keringanan pajak sebagai insentif penerapan ganjil genap.selengkapnya

 Kebijakan Ganjil Genap : Pemilik Kendaraan Berhak dapat Keringanan PajakKebijakan Ganjil Genap : Pemilik Kendaraan Berhak dapat Keringanan PajakSenin 3 Sep 2018 09:56Ridha Anantidibaca 381 kaliSemua Kategori

Pengamat kebijakan publik menilai pemilik kendaraan pribadi berhak mendapatkan keringanan pajak sebagai insentif penerapan ganjil genap.selengkapnya

 Undang ASITA dan Backpacker Internasional, Bea Cukai Sosialisasikan Aturan Kepabeanan untuk TravelerUndang ASITA dan Backpacker Internasional, Bea Cukai Sosialisasikan Aturan Kepabeanan untuk TravelerRabu 18 Jul 2018 09:27Ridha Anantidibaca 766 kaliSemua Kategori

Bagi masyarakat, khususnya para traveler antar negara, aturan kepabeanan terkait barang bawaan penumpang dan barang kiriman merupakan dua kebijakan pemerintah yang kerap dibahas. Bagaimana tidak, aktivitas melancong para traveler dapat dipastikan selalu bersinggungan dengan kedua aturan tersebut. Demi menambah pemahaman dan kepatuhan masyarakat, khususnya para traveler, Bea Cukai mensosialisasikaselengkapnya

 5 Alasan Penting Anda Perlu Punya Nomor Pajak atau NPWP5 Alasan Penting Anda Perlu Punya Nomor Pajak atau NPWPSenin 9 Jul 2018 14:41Ridha Anantidibaca 710 kaliSemua Kategori

NPWP merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Sebagai warga negara yang baik, membayar pajak tentunya menjadi hal yang wajib dilakukan. Dengan adanya NPWP, para wajib pajak akan lebih mudah membayar pajak mereka karena NPWP ini sifatnya akan dipergunakan sebagai tanda identitas si wajib pajak.selengkapnya

 Warga Negara Ini Harus Bayar Pajak Tiap Buka Media SosialWarga Negara Ini Harus Bayar Pajak Tiap Buka Media SosialKamis 5 Jul 2018 10:33Ridha Anantidibaca 790 kaliSemua Kategori

Pemerintah Uganda menerapkan pajak bagi warganya yang mengakses media sosial. Pajak yang ditetapkan sebesar 200 shilling Uganda atau berkisar Rp 750 per hari. Aturan pajak akses media sosial tersebut berlaku sejak mulai bulan Mei lalu.selengkapnya

 Melihat Detil Aturan Tarif PPh Final UMKM 0,5 PersenMelihat Detil Aturan Tarif PPh Final UMKM 0,5 PersenSelasa 26 Jun 2018 10:55Ridha Anantidibaca 1693 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo pada Jumat (22/6/2018) lalu telah meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak (WP) yang Memiliki Peredaran Bruto (Omzet) Tertentu.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :