Pemerintah Klaim Amnesti Pajak Perbaiki Sistem PerpajakanPemerintah Klaim Amnesti Pajak Perbaiki Sistem PerpajakanSenin 29 Ags 2016 22:32Administratordibaca 882 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan hasil dari program amnesti pajak berdampak pada pembenahan sistem perpajakan selain target penerimaan.selengkapnya

 Dirjen Pajak: Amnesti Pajak Benahi Sistem PerpajakanDirjen Pajak: Amnesti Pajak Benahi Sistem PerpajakanSenin 29 Ags 2016 21:57Administratordibaca 1304 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan hasil dari program amnesti pajak berdampak pada pembenahan sistem perpajakan selain target penerimaan. Ken di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, mengatakan prinsip kebijakan amnesti pajak selain mendapatkan dana repatriasi, deklrasi harta, dan tebusan amnesti, juga menyelesaikan permasalahan tunggakan para wajib pajak.selengkapnya

 Menteri Keuangan Rilis Aturan Teknis Repatriasi Dana ke Sektor RiilMenteri Keuangan Rilis Aturan Teknis Repatriasi Dana ke Sektor RiilRabu 10 Ags 2016 13:03Administratordibaca 1124 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 tahun 2016, yang merupakan turunan dari Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Peraturan tersebut melengkapi dua PMK dan satu Keputusan Menteri Keuangan yang sudah lebih duluan dirilis sebagai petunjuk teknis kebijakan amnesti pajak.selengkapnya

 Alot, Pembahasan Aturan Skema Dana Tax Amnesty ke Sektor RiilAlot, Pembahasan Aturan Skema Dana Tax Amnesty ke Sektor RiilRabu 3 Ags 2016 13:04Administratordibaca 1006 kaliSemua Kategori

Pemerintah hingga saat ini belum menerbitkan satu aturan teknis yang merupakan turunan dari Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Penyebabnya, pemerintah masih belum dapat menentukan skema penempatan dana hasil kebijakan tersebut ke sektor riil.selengkapnya

 OJK Larang Dana Repatriasi Dipinjamkan untuk Perusahaan AsingOJK Larang Dana Repatriasi Dipinjamkan untuk Perusahaan AsingKamis 21 Jul 2016 20:27Administratordibaca 1591 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan hingga kini belum merampungkan satu aturan turunan dari Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Aturan itu adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pemanfaatan dana repatriasi dari hasil kebijakan tersebut.selengkapnya

 Menkeu Semringah Hari Pertama Tax Amnesty Banyak Bayar TebusanMenkeu Semringah Hari Pertama Tax Amnesty Banyak Bayar TebusanRabu 20 Jul 2016 06:41Administratordibaca 693 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro semringah lantaran animo masyarakat pada hari pertama pemberlakuan UU Pengampuna Pajak (Tax Amensty). Banyak masyarakat yang membayar uang tebusan membuatnya optimistis bahwa tax amnesty ini akan berjalan dengan baik.selengkapnya

 Menkominfo Nyatakan Pajak jadi Isu Penyedia Aplikasi Berbasis InternetMenkominfo Nyatakan Pajak jadi Isu Penyedia Aplikasi Berbasis InternetJumat 3 Jun 2016 14:54Administratordibaca 805 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan isu terkait pajak menjadi pertanyaan para penyedia layanan aplikasi berbasis "internet" (over the top/OTT). "Saya masih berkomunikasi dengan pajak terkait hal ini bagaimana terbaiknya, karena ini masih banyak menjadi pertanyaan. Kita inginnya sih penghitungan pajak yang sederhana, sehingga memudahkan membayar pajak," kata Rudiantaraselengkapnya

 Pengusaha Berbasis Internet Pertanyakan Kepastian Pajak OnlinePengusaha Berbasis Internet Pertanyakan Kepastian Pajak OnlineJumat 3 Jun 2016 14:51Administratordibaca 572 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan isu terkait pajak menjadi pertanyaan para penyedia layanan aplikasi berbasis "internet" (over the top/OTT). "Saya masih berkomunikasi dengan pajak terkait hal ini bagaimana terbaiknya, karena ini masih banyak menjadi pertanyaan. Kita inginnya sih penghitungan pajak yang sederhana, sehingga memudahkan membayar pajak," kata Rudiantaraselengkapnya

 Kemenkeu: Dampak Paket Kebijakan akan Dirasakan di 2016Selasa 16 Feb 2016 04:40Administratordibaca 1965 kaliSemua Kategori

Pemerintah hingga saat ini telah menerbitkan 10 paket kebijakan ekonomi melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Paket kebijakan ini sengaja dikeluarkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri.selengkapnya

 MPSI minta tarif cukai rokok tidak dinaikkan tahun depanMPSI minta tarif cukai rokok tidak dinaikkan tahun depanSenin 30 Ags 2021 15:50Ridha Anantidibaca 724 kaliSemua Kategori

Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Indonesia (MPSI) menilai, kenaikan tarif cukai rokok yang direncanakan pada tahun 2022 akan membuat beban dan tekanan industri padat karya semakin besar.selengkapnya

 Petani tembakau minta pemerintah tak menaikkan tarif cukai 2022Petani tembakau minta pemerintah tak menaikkan tarif cukai 2022Senin 9 Ags 2021 10:49Ridha Anantidibaca 464 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Agus Parmuji mewanti-wanti pemerintah agar tidak menaikan cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2022. Pasalnya, wacana kenaikan CHT akan mengganggu panen petani tembakau tahun ini.selengkapnya

 Kejar Pajak Netflix cs, Sri Mulyani: Beberapa Bulan Dapat Rp 96 MKejar Pajak Netflix cs, Sri Mulyani: Beberapa Bulan Dapat Rp 96 MKamis 22 Okt 2020 15:18Ridha Anantidibaca 288 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sejak 1 Agustus 2020 bagi pelanggan produk digital seperti Spotify, Netflix, dan sebagainya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dalam beberapa bulan pemerintah telah memperoleh Rp 96 miliar dari penarikan PPN tersebut.selengkapnya

 Biaya Logistik di Indonesia Mencapai 23,5 Persen dari PDB, Ini Strategi Bea CukaiBiaya Logistik di Indonesia Mencapai 23,5 Persen dari PDB, Ini Strategi Bea CukaiJumat 9 Okt 2020 10:29Ridha Anantidibaca 426 kaliSemua Kategori

Bea Cukai terus mendorong penataan ekosistem logistik nasional untuk peningkatan efisiensi aktivitas perekonomian.selengkapnya

 Ekonom Indef: 51,4 Persen Penerimaan Pajak Pemerintah Habis Buat Bayar UtangEkonom Indef: 51,4 Persen Penerimaan Pajak Pemerintah Habis Buat Bayar UtangSelasa 30 Jun 2020 10:10Ridha Anantidibaca 322 kaliSemua Kategori

Ekonom senior Indef Drajad Wibowo mengatakan sekitar 51,4 persen dari penerimaan pajak Indonesia pada 2019 digunakan untuk membayar pokok dan utang, baik dalam maupun luar negeri.selengkapnya

 Menkeu Klaim Pembahasan Anggaran RI Lebih Baik dari Negara LainMenkeu Klaim Pembahasan Anggaran RI Lebih Baik dari Negara LainRabu 24 Jun 2020 16:18Ridha Anantidibaca 434 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) mengklaim sistem perencanaan dan penganggaran yang dilakukan Pemerintah Indonesia cukup baik jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Sebab, dalam prosesnya harus melewati persetujuan dari berbagai pihak.selengkapnya

 Insentif pajak baru terserap 6,8%, ini yang diminta pengusahaInsentif pajak baru terserap 6,8%, ini yang diminta pengusahaSenin 22 Jun 2020 13:32Ridha Anantidibaca 264 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menggelontorkan insentif pajak dalam rangka mendukung dunia usaha terhadap dampak ekonomi yang disebabkan corona virus disease 2019 (Covid-19). Namun, sampai dengan Mei 2020, realisasinya baru sebesar Rp 8,2 triliun atau 6,8% dari total anggaran senilai Rp 120,6 triliun.selengkapnya

 Restitusi pajak membesar jadi Rp 56,07 triliun per kuartal I 2020Restitusi pajak membesar jadi Rp 56,07 triliun per kuartal I 2020Senin 20 Apr 2020 11:01Ridha Anantidibaca 750 kaliSemua Kategori

Restitusi atau pengembalian pajak telah memengaruhi penerimaan negara sepanjang kuartal I-2020. Meski bertujuan untuk menyokong cashflow perusahaan, nampaknya kantor pajak harus menerima konsekuensi dari percepatan restitusi pajak ini.selengkapnya

 Kebijakan Baru PPN Granula Untungkan Pasar Perhiasan Dalam NegeriKebijakan Baru PPN Granula Untungkan Pasar Perhiasan Dalam NegeriSenin 24 Feb 2020 13:59Ridha Anantidibaca 1252 kaliSemua Kategori

Fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan granula bisa diterapkan atas kegiatan perdagangan komoditas ini oleh produsen kepada pembeli, dalam hal ini produsen perhiasan emas dalam negeri.selengkapnya

 Bagi yang enggan bayar pajak, kendaraan bisa disita dan dilelangBagi yang enggan bayar pajak, kendaraan bisa disita dan dilelangSenin 13 Jan 2020 08:58Ridha Anantidibaca 706 kaliSemua Kategori

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya, cukup serius menindak penunggak pajak kendaraan.selengkapnya

 Pemda apresiasi langkah pemerintah pusat rasionalisasi pajak daerahPemda apresiasi langkah pemerintah pusat rasionalisasi pajak daerahSelasa 24 Des 2019 09:57Ridha Anantidibaca 494 kaliSemua Kategori

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) telah dipastikan masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi atawa Omnibus Law Perpajakan. Hal tersebut nyatanya disambut baik oleh pemerintah daerah (Pemda).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :