Bank Dunia Nilai Pajak Indonesia Kurang `Greget`Bank Dunia Nilai Pajak Indonesia Kurang `Greget`Kamis 2 Jun 2016 20:06Administratordibaca 1200 kaliSemua Kategori

Bank Dunia menilai pengumpulan pendapatan pajak di Indonesia saat ini diperkirakan hanya setengah dari potensi pajak yang ada. Lembaga ini juga menilai, rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia termasuk yang terendah (13,1% pada 2015) dan begitu pula dengan rasio pajak terhadap PDB (10,8%).selengkapnya

 Tax Amnesty, Dana dari Luar Negeri Lebih Baik Masuk DahuluTax Amnesty, Dana dari Luar Negeri Lebih Baik Masuk DahuluKamis 12 Mei 2016 18:32Administratordibaca 1409 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) akan kembali digulirkan pasca masa reses parlemen. Salah satu fokus yang akan dibahas, disinyalir terkait tarif tebusan tax amnesty yang dianggap terlalu rendah. Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan, mekanisme penentuan skema tarif tax amnesty memang menjadi hak sepenuhnya pemerintah. Namun, dia menyarankan,selengkapnya

 Wejangan Sri Mulyani soal Polemik Panama PapersWejangan Sri Mulyani soal Polemik Panama PapersSelasa 19 Apr 2016 11:17Administratordibaca 1182 kaliSemua Kategori

Managing Director dan Chief Operating Officer (COO) World Bank, Sri Mulyani mengatakan, dampak bocornya dokumen Panama Papers yang berisi puluhan juta pihak-pihak yang diyakini melakukan pencucian uang dan penggelapan pajak, bisa menginspirasi sistem perpajakan agar ke depannya menjadi lebih kuat dan lebih adil.selengkapnya

 Sanksi administrasi pajak jadi lebih fleksibel, DDTC: Baik untuk kepatuhan WPSanksi administrasi pajak jadi lebih fleksibel, DDTC: Baik untuk kepatuhan WPJumat 9 Okt 2020 12:55Ridha Anantidibaca 752 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengatur sanksi administrasi pajak jadi lebih fleksibel. Sebelumnya sanksi bunga atas denda administrasi yang ditetapkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebesar 2%.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Hingga Agustus Tumbuh 1,4 PersenPenerimaan Pajak Hingga Agustus Tumbuh 1,4 PersenKamis 26 Sep 2019 14:26Ridha Anantidibaca 346 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan penerimaan perpajakan hingga Agustus tercatat lebih rendah. Dalam kurun waktu Januari hingga Agustus 2019, pertumbuhannya 1,4 persen atau jauh lebih melambat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, 24,3 persen.selengkapnya

 Ekonomi Melemah, China Pangkas Target PDB dan PajakEkonomi Melemah, China Pangkas Target PDB dan PajakSelasa 5 Mar 2019 15:42Ridha Anantidibaca 398 kaliSemua Kategori

Pelemahan ekonomi China memaksa Beijing menurunkan target pertumbuhan ekonomi dan pemotongan pajak besar-besaran sebagai upaya untuk menahan agar ekonomi tidak turun drastis serta menjaga stabilitas dari dampak perang dagang dengan Amerika Serikat.selengkapnya

 Penerimaan Pajak dari Empat Sektor Industri Utama Tumbuh MelambatPenerimaan Pajak dari Empat Sektor Industri Utama Tumbuh MelambatJumat 4 Jan 2019 11:23Ridha Anantidibaca 702 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak 2018 dari empat sektor utama tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor yang dimaksud yakni industri pengolahan, perdagangan, konstruksi dan real estat, serta pertanian.selengkapnya

 Kemenkeu Yakin Defisit APBN 2018 Tak Lebih dari 2 PersenKemenkeu Yakin Defisit APBN 2018 Tak Lebih dari 2 PersenKamis 6 Des 2018 10:56Ridha Anantidibaca 867 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tak lebih dari 2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sepanjang 2018.selengkapnya

 Gairahkan Sektor Properti, Pemerintah Relaksasi Aturan PajakGairahkan Sektor Properti, Pemerintah Relaksasi Aturan PajakJumat 19 Okt 2018 10:00Ridha Anantidibaca 406 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan menghapus pengenaan PPnBM dan PPh 22 terhadap semua jenis properti. Rencana tersebut digulirkan untuk memangkas biaya transaksi sehingga harga properti bakal lebih terjangkau.selengkapnya

 Pengamat: Ada Anomali di Struktur Perpajakan IndonesiaPengamat: Ada Anomali di Struktur Perpajakan IndonesiaKamis 15 Mar 2018 12:00Ridha Anantidibaca 963 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan Darussalam menilai struktur penerimaan perpajakan di Indonesia terdapat anomali dimana pajak penghasilan (PPh) badan lebih tinggi dibandingkan PPh pribadi. Sebaliknya, di banyak negara PPh pribadi justru lebih tinggi dua kali lipat bila dibandingkan PPh badan.selengkapnya

 Menkeu Janji Penagihan Pajak Lebih `Halus`Menkeu Janji Penagihan Pajak Lebih `Halus`Rabu 3 Jan 2018 11:58Ridha Anantidibaca 714 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tata cara penagihan pajak kepada perusahaan dan pelaku usaha akan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di bawah Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang baru, Kemenkeu yakin bisa meraih capaian pajak yang sesuai dengan target dan kebutuhan.selengkapnya

 Seorang Remaja Australia Bayar Pajak Lebih Dari Rp 5 MSeorang Remaja Australia Bayar Pajak Lebih Dari Rp 5 MSenin 18 Apr 2016 10:39Administratordibaca 1683 kaliSemua Kategori

Informasi yang diperoleh ABC mendapati seorang remaja Australia yang sudah terjun di dunia bisnis membayar pajak lebih dari 500 ribu dolar AS (lebih dari Rp 5 miliar) di tahun keuangan 2013-2014. Dalam waktu bersamaan, perusahaan besar termasuk McDonald's, Qantas, Virgin Australia, General Motors dan William Hill tidak membayar pajak pendapatan sama sekali.selengkapnya

 Sri Mulyani: Penyerapan Insentif Perpajakan Baru 24,6 PersenSri Mulyani: Penyerapan Insentif Perpajakan Baru 24,6 PersenJumat 23 Okt 2020 13:23Ridha Anantidibaca 333 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi insentif perpajakan yang menjadi bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) belum mencapai 25 persen dari total anggaran Rp 120,6 triliun. Insentif ini meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak karyawan yang ditanggung pemerintah hingga restitusi pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).selengkapnya

 Inaplas sebut rencana pengenaan cukai plastik tidak efektifInaplas sebut rencana pengenaan cukai plastik tidak efektifRabu 30 Sep 2020 14:18Ridha Anantidibaca 502 kaliSemua Kategori

Sehingga, pada tahun depan DJBC akan menarik cukai untuk kantong plastik terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak menimbulkan shock di masyarakat, sebab pungutan kantong plastik sebelumnya sudah berlaku di beberapa daerah. Sehingga, tarif cukai kantong plastik yang dipatok sebesar Rp 200 per lembar.selengkapnya

 Eks Menkeu sebut Program Relaksasi Pajak Tak Akan MembantuEks Menkeu sebut Program Relaksasi Pajak Tak Akan MembantuRabu 15 Apr 2020 14:13Ridha Anantidibaca 264 kaliSemua Kategori

Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri mengatakan saat ini pemerintah tak perlu memprioritaskan pemberian insentif relaksasi pajak karena dinilai tidak membantu dalam situasi saat ini akan banyak perusahaan yang merugi.selengkapnya

 Kesepakatan Pajak Digital Ditargetkan Akhir 2020Kesepakatan Pajak Digital Ditargetkan Akhir 2020Kamis 18 Jul 2019 15:11Ridha Anantidibaca 414 kaliSemua Kategori

Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) John Hutagaol mengatakan, dunia internasional saat ini sedang menyusun dan memformulasikan norma serta standar perpajakan global atas transaksi ekonomi digital. Saat ini, John menyebutkan, sudah ada 129 yurisdiksi yang tergabung dalam The Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).selengkapnya

 Bayar Pajak Kendaraan di Banten Saat Ini Bisa Via MinimarketBayar Pajak Kendaraan di Banten Saat Ini Bisa Via MinimarketSenin 13 Mei 2019 12:56Ridha Anantidibaca 682 kaliSemua Kategori

Pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di Banten yang sebelumnya hanya bisa dilakukan di kantor Samsat dan ATM di Banten, saat ini sudah dapat dilakukan melalui Indomaret dan Alfamart yang ada. Hal itu merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam membayar PKB.selengkapnya

 Pemerintah Putar Otak Agar PPN Pertanian Tak Beratkan PetaniPemerintah Putar Otak Agar PPN Pertanian Tak Beratkan PetaniRabu 20 Feb 2019 10:53Ridha Anantidibaca 1411 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian saat ini tengah memutar otak untuk memikirkan sejumlah cara yang tepat agar keberadaan kebijakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pertanian, tidak membebani petani.selengkapnya

 Pemerintah Masih Pikir-pikir Turunkan Pajak ObligasiPemerintah Masih Pikir-pikir Turunkan Pajak ObligasiJumat 25 Jan 2019 14:22Ridha Anantidibaca 387 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mengaku masih mengkaji kemungkinan untuk menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) dari bunga obligasi. Penurunan PPh bunga obligasi tentu harus mempertimbangkan iklim investasi yang terjadi saat ini.selengkapnya

 KPK Soroti Penerimaan Pajak Reklame DKI Jakarta yang Tak OptimalKPK Soroti Penerimaan Pajak Reklame DKI Jakarta yang Tak OptimalJumat 21 Des 2018 11:00Ridha Anantidibaca 817 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti penerimaan pajak daerah, khususnya pajak reklame di Provinsi DKI Jakarta yang kurang optimal. Saat ini, hanya 5 dari 295 tiang reklame di Jakarta yang berizin. Hal ini menyebabkan Pemprov DKI Jakarta berpotensi kehilangan pendapatan sebesar Rp 130 miliar dari pajak reklame.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :