Penerapan prosedur PAS-Final butuh kepastian hukumPenerapan prosedur PAS-Final butuh kepastian hukumSenin 4 Des 2017 13:42Ridha Anantidibaca 2043 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017, yang merupakan revisi kedua PMK Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak. Di mana salah satunya berisi mengenai masyarakat diberikan kesempatan untuk melaporkan hartanya.selengkapnya

 Menkeu: Patuh Lapor Pajak Itu Lebih MurahMenkeu: Patuh Lapor Pajak Itu Lebih MurahSelasa 28 Nov 2017 10:13Ridha Anantidibaca 361 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap Wajib Pajak (WP) semakin meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Hal ini terkait dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 165 tahun 2017yang merupakan revisi kedua dari PMK Nomor 118 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Pajak atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau BangunanPajak atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau BangunanKamis 6 Jul 2017 11:31Ajeng Widyadibaca 17393 kaliSemua Kategori

PENGHASILAN yang diterima dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan merupakan objek pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Definisi dari pengalihan atas tanah dan/atau bangunan adalah:selengkapnya

 Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSelasa 30 Mei 2017 12:20Ajeng Widyadibaca 623 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

 PPN Rokok Naik, Bagaimana Nasib Saham Gudang Garam?PPN Rokok Naik, Bagaimana Nasib Saham Gudang Garam?Kamis 12 Jan 2017 10:48Ajeng Widyadibaca 1361 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau menjadi 9,1%. Perubahan PPN ini diterbitkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2016 sebagai perubahan atas PMK nomor 174/PMK.03/2015 tentang cara penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau.selengkapnya

 Pemeriksa Pajak Kanwil Jakarta Diperiksa KPKPemeriksa Pajak Kanwil Jakarta Diperiksa KPKSenin 5 Des 2016 10:50Ajeng Widyadibaca 762 kaliSemua Kategori

Pemeriksa Pajak Madya Kanwil DJP Jakarta Khusus Harun Al Rasyid dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)selengkapnya

 Kasubdit Pajak Akui Disuap Rp 6 Miliar Untuk Membuat Nol Tunggakan Pajak Rp 78 MiliarKasubdit Pajak Akui Disuap Rp 6 Miliar Untuk Membuat Nol Tunggakan Pajak Rp 78 MiliarSenin 28 Nov 2016 12:41Ajeng Widyadibaca 787 kaliSemua Kategori

Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno, mengakui ditawari hadiah dari Rajesh Rajamohanan Nair.selengkapnya

 Kuasa Hukum Sebut Penyuap Kasubdit Ditjen Pajak Baru Mendapatkan Status WNIKuasa Hukum Sebut Penyuap Kasubdit Ditjen Pajak Baru Mendapatkan Status WNIJumat 25 Nov 2016 14:32Ajeng Widyadibaca 1202 kaliSemua Kategori

Direktur Utama PT EK Prima Ekspor Indonesia Rajesh Rajamohanan Nair disebut-sebut baru mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia.selengkapnya

 Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Jumat 25 Nov 2016 13:53Ajeng Widyadibaca 1252 kaliSemua Kategori

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

 PT EK Prima Ekspor Mengaku Terbelit Tunggakan Pajak dan Diperas Kasubdit Ditjen PajakPT EK Prima Ekspor Mengaku Terbelit Tunggakan Pajak dan Diperas Kasubdit Ditjen PajakJumat 25 Nov 2016 13:48Ajeng Widyadibaca 1130 kaliSemua Kategori

PT EK Prima Ekspor Indonesia mengaku memiliki tunggakan pajak.selengkapnya

 Follow the suspect, KPK bakal periksa Dirjen PajakFollow the suspect, KPK bakal periksa Dirjen PajakKamis 24 Nov 2016 10:24Ajeng Widyadibaca 757 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan akan memeriksa Dirjen Pajak pasca Operasi Tangkap Tangan terhadap pegawai instansi tersebut.selengkapnya

 KPK Geledah 4 Lokasi Terkait Suap Penghapusan Surat Setoran Pajak Rp 78 MiliarKPK Geledah 4 Lokasi Terkait Suap Penghapusan Surat Setoran Pajak Rp 78 MiliarRabu 23 Nov 2016 15:09Ajeng Widyadibaca 816 kaliSemua Kategori

Sejumlah dokumen disita Komisi Pemberantasan Korupsi usai menggeledah empat lokasi terkait kasus suap penghapusan pajak Rp 78 milir milik PT EK Prima Ekspor Indonesia.selengkapnya

 Dua Tersangka Kasus Suap Pajak Ditahan TerpisahDua Tersangka Kasus Suap Pajak Ditahan TerpisahRabu 23 Nov 2016 11:51Ajeng Widyadibaca 891 kaliSemua Kategori

KPK menahan Country Director PT EKP (E.K.Prima Ekspor Indonesia) RRN (Rajesh Rajamohanan Nain) dan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak HS (Handang Soekarno) di dua tempat terpisah pasca ditetapkan sebagai tersangka.selengkapnya

 Pengamat: Tinjau Ulang Aturan Tarif SellulerPengamat: Tinjau Ulang Aturan Tarif SellulerRabu 12 Okt 2016 14:04Admindibaca 519 kaliSemua Kategori

Kata pakar Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) ini, , Yustinus Prastowo menyarankan pemerintah meninjau kembali rencana revisi PP nomor 52/2000 dan PP nomor 23/2000 tentang berbagi jaringan dan tarif interkoneksi.selengkapnya

 Dipimpin Sri Mulyani, Jokowi Bentuk Gugus Tugas Tax AmnestyDipimpin Sri Mulyani, Jokowi Bentuk Gugus Tugas Tax AmnestySenin 10 Okt 2016 14:40Admindibaca 1214 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluar keputusan (Keppres) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Gugus Tugas (Task Force) Dalam Rangka Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak. Keppres ini telah ditandatangani pada 4 Oktober lalu.selengkapnya

 Jokowi Bentuk Gugus Tugas Buat Jamin Kepastian Hukum Tax AmnestyJokowi Bentuk Gugus Tugas Buat Jamin Kepastian Hukum Tax AmnestySenin 10 Okt 2016 12:49Admindibaca 785 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Gugus Tugas (Task Force) Dalam Rangka Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak pada 4 Oktober 2016 lalu.selengkapnya

 BEI Ditetapkan Sebagai Tempat Penyampaian Amnesti PajakBEI Ditetapkan Sebagai Tempat Penyampaian Amnesti PajakSelasa 20 Sep 2016 17:27Administratordibaca 897 kaliSemua Kategori

Bursa Efek Indonesia (BEI) ditetapkan sebagai tempat tertentu penyampaian surat pernyataan harta dalam rangka pengampunan pajak.selengkapnya

 Aturan Keringanan Pajak Buat Perusahaan Migas Keluar Minggu DepanAturan Keringanan Pajak Buat Perusahaan Migas Keluar Minggu DepanSabtu 27 Ags 2016 12:57Administratordibaca 1043 kaliSemua Kategori

oordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) dan pajak penghasilan di sektor hulu minyak dan gas (migas) sudah tahap finalisasi.selengkapnya

 Penghasilan Sampai Rp54 Juta/Tahun Tidak Kena PajakPenghasilan Sampai Rp54 Juta/Tahun Tidak Kena PajakJumat 1 Jul 2016 13:40Administratordibaca 2450 kaliSemua Kategori

Dengan pertimbangan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, pemerintah memandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP).selengkapnya

 BI Masih Kaji Buka Data Transaksi Kartu KreditBI Masih Kaji Buka Data Transaksi Kartu KreditKamis 19 Mei 2016 14:57Administratordibaca 1318 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo, mengaku wacana kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit, masih dalam tahap kajian BI. "Enggak ada komentar. Baru ada yang dikeluarkan oleh Kemenkeu sehubungan dengan kewajiban pembayaran pajak," kata Agus saat ditemui di sela-sela sidang tahunan Islamic Development Bank (IDB) ke-41 di Jakarta, Rabu (18/05/2016), menanggapi pernyataan Menkeuselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :