Sekarang Giliran Facebook Dibidik Dirjen PajakSekarang Giliran Facebook Dibidik Dirjen PajakKamis 24 Nov 2016 09:59Ajeng Widyadibaca 615 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengaku telah mengirim surat kepada perusahaan jejaring sosial asal Amerika Serikat, Facebook terkait kewajiban perpajakannya selama beroperasi di Indonesia.selengkapnya

 Ditjen Pajak Ngotot Pajaki Google Tahun IniDitjen Pajak Ngotot Pajaki Google Tahun IniSenin 7 Nov 2016 15:05Ajeng Widyadibaca 619 kaliSemua Kategori

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak, Yon Arsal mengakui, penerimaan pajak pada bulan Oktober 2016 masih belum menggembirakan. Hal ini dikarenakan adanya ekspektasi tinggi dari masyarakat akibat penerimaan pajak pada bulan September melebihi target.selengkapnya

 Negara-negara G-20 Saling Curhat Soal Pajak e-CommerceNegara-negara G-20 Saling Curhat Soal Pajak e-CommerceKamis 13 Okt 2016 08:05Administratordibaca 742 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penghindaran pajak yang selama ini dilakukan oleh beberapa perusahaan raksasa teknologi dunia, menjadi salah satu topik diskusi penting dalam pertemuan antara Menteri Keuangan dan Bank Sentral negara-negara anggota G-20.selengkapnya

 ASEAN Sebut Facebook-Twitter Untung Besar di AsiaASEAN Sebut Facebook-Twitter Untung Besar di AsiaSabtu 17 Sep 2016 20:20Administratordibaca 922 kaliSemua Kategori

Ribut-ribut soal pajak Google di Indonesia, Pemerintah Indonesia mendapat dukungan dari organisasi ASEAN. Dukungan ASEAN tersebut berdasarkan data pengguna media sosial seperti Facebook dan Twitter yang tertinggi di Asia Tertangga.selengkapnya

 Pemerintah Ragu Pajaki Raksasa Digital GlobalPemerintah Ragu Pajaki Raksasa Digital GlobalJumat 9 Sep 2016 15:37Administratordibaca 604 kaliSemua Kategori

Keseriusan pemerintah untuk menarik pajak dari perusahaan digital raksasa dunia, seperti; Google, Facebook, Twitter, Youtube, Yahoo! dan sejenisnya masih ditunggu. Sebab, keberadaan perusahaan digital perlu diberikan kepastian hukum, sekaligus kepastian bagi penerimaan negara.selengkapnya

 Belum Ketok Palu, Rencana Aturan OTT Masih Bahas Soal PajakBelum Ketok Palu, Rencana Aturan OTT Masih Bahas Soal PajakSelasa 14 Jun 2016 13:17Administratordibaca 838 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengatakan, bahwa pihaknya belum mengetok palu aturan bagi para pemain Over The Top (OTT) asing seperti Facebook, Google, dan lainnya. Padahal, masa uji publik telah diperpanjang dan usai pada bulan lalu. Belum rampungnya aturan OTT asing ini, lantaran masih adanya persoalan pajak yang harus dibahas antar kementerian.selengkapnya

 4 Raksasa Teknologi Dikejar Pajak4 Raksasa Teknologi Dikejar PajakSabtu 30 Apr 2016 15:24Administratordibaca 1968 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah memeriksa Google, Facebook, Twitter, dan Yahoo. Empat perusahaan asing itu tidak pernah membayar pajak meski mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Menurut Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, ketidakhadiran perusahaan-perusahaan digital itu secara fisik di suatu negara seolah-olah membuat mereka bebas dari pajak.selengkapnya

 BINCANG BISNIS - Ken Dwijugiasteadi, Dirjen Pajak: Kejar Target Pajak dengan Satu JiwaBINCANG BISNIS - Ken Dwijugiasteadi, Dirjen Pajak: Kejar Target Pajak dengan Satu JiwaSelasa 26 Apr 2016 22:07Administratordibaca 1538 kaliSemua Kategori

Direktorat Pajak Kementerian Keuangan terus memacu langkah untuk mencapai target pajak tahun ini. Mes kipun pada tahun lalu pendapatan negara dari sektor pajak tidak mencapai target, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi tetap optimistis. Ia tetap yakin mampu mencapai target Rp 1.360 triliun yang ditetapkan hingga akhir tahun.selengkapnya

 Menkominfo Terbitkan Surat Edaran, Paksa OTT Asing Bayar PajakMenkominfo Terbitkan Surat Edaran, Paksa OTT Asing Bayar PajakJumat 1 Apr 2016 12:29Administratordibaca 2128 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan Konten Melalui Internet (Over-the-Top/OTT), yang diunggah dalam laman Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Kamis malam (31/3/2016). Dalam Surat Edaran tersebut, salah satu hal yang dinyatakan adalah terkait penyedia layanan Over-The-Top (OTT) asing.selengkapnya

 Pemerintah Minim Regulasi Sistem Administrasi Pajak DigitalPemerintah Minim Regulasi Sistem Administrasi Pajak DigitalSelasa 16 Jul 2019 14:20Ridha Anantidibaca 293 kaliSemua Kategori

Pertemuan para pemimpin lembaga keuangan dari negara-negara anggota G-20 di Buenos Aires, Argentina kembali menyoroti masalah perpajakan. Dalam pertemuan itu, mereka membahas soal keinginan untuk menciptakan keadilan pajak ekonomi digital.selengkapnya

 Demi Kenyamanan, Dovizioso Tak Masalah Bayar PajakDemi Kenyamanan, Dovizioso Tak Masalah Bayar PajakSenin 24 Jun 2019 14:43Ridha Anantidibaca 276 kaliSemua Kategori

Dari masa ke masa, para pembalap top Italia cukup dikenal dengan upaya mereka dalam menghindari pajak. Akan tetapi, hal itu nyatanya menjadi sesuatu yang tidak dilakukan oleh pembalap Mission Winnow Ducati, Andrea Dovizioso.selengkapnya

 Intip Perlakuan Perpajakan Bagi Bisnis E-CommerceIntip Perlakuan Perpajakan Bagi Bisnis E-CommerceSelasa 19 Feb 2019 13:46Ridha Anantidibaca 609 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan kembali latar belakang diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.10/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce).selengkapnya

 Ini Penjelasan Ditjen Pajak Soal Aturan E-CommerceIni Penjelasan Ditjen Pajak Soal Aturan E-CommerceSenin 18 Feb 2019 15:01Ridha Anantidibaca 345 kaliSemua Kategori

Otoritas Pajak menegaskan bahwa implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.10/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan atau level playing field antara pelaku usaha konvensional maupun pelaku usaha e-commerce.selengkapnya

 Larangan Penggunaan Kantong Plastik Bisa Gerus Penerimaan PajakLarangan Penggunaan Kantong Plastik Bisa Gerus Penerimaan PajakSenin 4 Feb 2019 08:57Ridha Anantidibaca 605 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerbitkan peraturan pelarangan penggunaan kantong dan produk plastik, sama saja menghilangkan potensi penerimaan pajak negara.selengkapnya

 Permintaan Damai Cristiano Ronaldo Ditolak Otoritas Pajak SpanyolPermintaan Damai Cristiano Ronaldo Ditolak Otoritas Pajak SpanyolKamis 31 Mei 2018 10:57Ridha Anantidibaca 616 kaliSemua Kategori

Otoritas pajak Spanyol dikabarkan telah menolak upaya penyelesaian penggelapan pajak yang dilakukan penyerang Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Otoritas menolak tawaran pembayaran denda pajak sebesar 14,7 juta euro yang diajukan si megabintang.selengkapnya

 Pajak Mobil Mewah Raffi Ahmad Mencapai Miliaran RupiahPajak Mobil Mewah Raffi Ahmad Mencapai Miliaran RupiahSenin 18 Des 2017 10:57Ridha Anantidibaca 706 kaliSemua Kategori

Raffi Ahmad termasuk salah satu selebritas yang gemar mengoleksi mobil-mobil mewah. Mobil bernilai miliaran rupiah yang ia miliki di antaranya Lamborghini, Maserati, juga Rolls Royce.selengkapnya

 BI: Pemerintah Berhak Tarik Pajak dari `e-Commerce`BI: Pemerintah Berhak Tarik Pajak dari `e-Commerce`Senin 26 Sep 2016 13:03Administratordibaca 1312 kaliSemua Kategori

Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas mengatakan pemerintah berhak memperoleh penerimaan pajak dari transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) meski saat ini peraturan perpajakan untuk industri tersebut masih dalam proses pembahasan.selengkapnya

 Peran Teknologi dan Penelisik Data di Balik Panama PapersPeran Teknologi dan Penelisik Data di Balik Panama PapersKamis 12 Mei 2016 17:52Administratordibaca 997 kaliSemua Kategori

Pada Selasa lalu (10/5), konsorsium wartawan investigasi atau International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) akhirnya membuka bank data Dokumen Panama atau lebih dikenal The Panama Papers ke publik. Isinya memuat daftar 214 ribu perusahaan cangkang di luar negeri (offshore) yang didirikan di 21 negara suaka pajak (tax haven). Selain itu, informasi lebih dari 100 ribu entitas offshoreselengkapnya

 Pajak Barang Mewah Tidak Jadi Masalah Bagi Pemilik MogePajak Barang Mewah Tidak Jadi Masalah Bagi Pemilik MogeSelasa 19 Feb 2019 14:58Ridha Anantidibaca 989 kaliSemua Kategori

Motor Besar atau yang lebih dikenal dengan sebutan Moge termasuk dalam barang mewah yang wajib membayar Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. Tujuan diberlakukan pajak ini adalah menciptakan keseimbangan beban pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi (Pasal 5 Ayat (1) UU PPN dan PPnBM).selengkapnya

 Kemenperin Keberatan dengan Cukai Plastik, Begini AlasannyaKemenperin Keberatan dengan Cukai Plastik, Begini AlasannyaKamis 27 Des 2018 14:58Ridha Anantidibaca 280 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian menyatakan keberatan dengan rencana pengenaan cukai untuk produk kantong plastik. Hal ini disebabkan kebijakan tersebut dinilai bakal berdampak pada industri kecil dan menengah (IKM).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :