Kemenkeu Beri Kelonggaran Pajak bagi Korban Gempa Palu-DonggalaKemenkeu Beri Kelonggaran Pajak bagi Korban Gempa Palu-DonggalaKamis 4 Okt 2018 09:24Ridha Anantidibaca 380 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan memberikan pelonggaran wajib pajak bagi wajib pajak (WP) untuk area bencana di Kabupaten Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.selengkapnya

 Kanwil Wajib Pajak Besar Ajak Biofarma Sosialisasi Perpajakan ke MasyarakatKanwil Wajib Pajak Besar Ajak Biofarma Sosialisasi Perpajakan ke MasyarakatSelasa 2 Okt 2018 11:13Ridha Anantidibaca 580 kaliSemua Kategori

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar mengajak PT Biofarma (persero) turut berpartisipasi dalam mengedukasi perpajakan pada masyarakat.selengkapnya

 Saat Pelaku UMKM Kawasan Danau Toba Diingatkan Soal PajakSaat Pelaku UMKM Kawasan Danau Toba Diingatkan Soal PajakSelasa 25 Sep 2018 14:34Ridha Anantidibaca 883 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II menggelar dialog pemberdayaan UMKM dan implikasi perpajakan, serta Peresmian Tax Center DEL dengan tema 'Menuju Masyarakat Kawasan Danau Toba Tertib Pajak' di Institut Teknologi DEL, Laguboti, Tobasa.selengkapnya

 Korban Gempa Lombok Dapat Keringanan Bayar PajakKorban Gempa Lombok Dapat Keringanan Bayar PajakJumat 24 Ags 2018 14:32Ridha Anantidibaca 377 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memberikan perlakuan khusus kepada seluruh wajib pajak (WP) yang berdomisili di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).selengkapnya

 Begini Cara Memanfaatkan PPh Final 0,5% untuk UMKMBegini Cara Memanfaatkan PPh Final 0,5% untuk UMKMSenin 13 Ags 2018 09:11Ridha Anantidibaca 413 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus menggalakkan sosialisasi mengenai implementasi PPh final 0,5% bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Walaupun sebenarnya aturan ini telah banyak diulas dan dibicarakan oleh banyak pihak, tetapi tak jarang masih ada wajib pajak atau pihak-pihak tertentu yang bertanya mengenai implementasi kebijakan tersebut.selengkapnya

 Dugaan Polisi : Sri Mulyani Lupa Bayar Pajak Mobil DinasnyaDugaan Polisi : Sri Mulyani Lupa Bayar Pajak Mobil DinasnyaRabu 8 Ags 2018 14:25Ridha Anantidibaca 458 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani sepertinya tak menyadari bahwa pajak mobil dinas yang dikendarainya telah mati atau kadaluarsa.selengkapnya

 Sri Mulyani Kendarai Mobil Dinas yang Pajak Kendaraannya MatiSri Mulyani Kendarai Mobil Dinas yang Pajak Kendaraannya MatiRabu 8 Ags 2018 14:21Ridha Anantidibaca 1302 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani sepertinya tak menyadari bahwa mobil dinas yang dikendarai pajak kendaraannya telah mati atau kadaluarsa.selengkapnya

 Kemenkeu: Pajak mobil Menkeu sudah dibayarkan, pelat nomor baru dikirim hari iniKemenkeu: Pajak mobil Menkeu sudah dibayarkan, pelat nomor baru dikirim hari iniRabu 8 Ags 2018 14:11Ridha Anantidibaca 1106 kaliSemua Kategori

Pajak mobil dinas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpelat nomor RI 26 diduga telah melewati jatuh tempo pembayaran. Di bawah huruf dan angka pelat nomor mobil itu tertera angka 07 18 yang mengisyaratkan jatuh tempo pajak pada Juli 2018.selengkapnya

 Catat, Ini Sanksi Penunggak Pajak Kendaraan yang Terjaring RaziaCatat, Ini Sanksi Penunggak Pajak Kendaraan yang Terjaring RaziaJumat 27 Jul 2018 15:13Ridha Anantidibaca 1023 kaliSemua Kategori

Warga penunggak pajak kendaraan bermotor yang terjaring razia tidak diberi sanksi berupa penilangan, tetapi mereka akan diminta langsung melunasi tunggakan pajak mereka di lokasi razia.selengkapnya

 DPR minta laporan resmi Rp 32,75 triliun piutang pajak yang berpotensi hilangDPR minta laporan resmi Rp 32,75 triliun piutang pajak yang berpotensi hilangSelasa 24 Jul 2018 11:03Ridha Anantidibaca 413 kaliSemua Kategori

Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng menilai, piutang pajak menjadi persoalan di tiap laporan keuangan tahunan Kementerian Keuangan (Kemkeu). Pihaknya pun meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk memperinci piutang pajak tersebut.selengkapnya

 Pemerintah Klaim Butuh Pembukuan UMKM Agar Tak Salah KebijakanPemerintah Klaim Butuh Pembukuan UMKM Agar Tak Salah KebijakanSenin 9 Jul 2018 14:53Ridha Anantidibaca 414 kaliSemua Kategori

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah mengaku kurang gembira, meski adanya pemotongan pajak penghasilan atau PPh final sebesar 0,5 persen. Sebab, pemerintah juga mewajibkan pembukuan setelah habis masa skema PPh final tersebut selesai.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Daerah DKI Semester Pertama Baru 36,22 %Penerimaan Pajak Daerah DKI Semester Pertama Baru 36,22 %Rabu 4 Jul 2018 13:41Ridha Anantidibaca 452 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta pada semester pertama 2018 mengalami penurunan jumlah realisasi dibanding periode yang sama di tahun lalu. Penerimaan pajak di era Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk periode yang sama ini lebih rendah ketimbang masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahokselengkapnya

 Jawa Barat Bebaskan Bea Balik Nama dan Denda Pajak KendaraanJawa Barat Bebaskan Bea Balik Nama dan Denda Pajak KendaraanRabu 6 Jun 2018 14:16Ridha Anantidibaca 1700 kaliSemua Kategori

Sambut waktu libur Lebaran, Samsat Kota Bekasi memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan setelah masa liburan.selengkapnya

 Komisi XI belum Prioritaskan RUU KUPKomisi XI belum Prioritaskan RUU KUPSenin 21 Mei 2018 14:11Ridha Anantidibaca 465 kaliSemua Kategori

Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo yang akan memprioritaskan revisi RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ternyata belum menjamin pembahasan RUU KUP ini segera terlaksana.selengkapnya

 Fitur Baru Aplikasi E-Faktur Cakup Pencantuman NIKFitur Baru Aplikasi E-Faktur Cakup Pencantuman NIKJumat 11 Mei 2018 09:00Ridha Anantidibaca 1378 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak menyempurnakan aplikasi e-faktur sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan perpajakan bagi para Pengusaha Kena Pajak (PKP). Aplikasi versi 2.1 ini dapat diunduh mulai hari ini di alamat https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi.selengkapnya

 Pajak sedan dikaji turun, ini tanggapan APMPajak sedan dikaji turun, ini tanggapan APMJumat 20 Apr 2018 14:28Ridha Anantidibaca 485 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mengkaji rencana perubahan tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk jenis mobil sedan. Penurunan tarif PPnBM mobil sedan akan dilakukan karena tarif yang berlaku saat ini sebesar 30% dinilai memberatkan dan melemahkan daya saing di pasar global.selengkapnya

 Telat Lapor SPT, 3 Juta Lebih Wajib Pajak Orang Pribadi DidendaTelat Lapor SPT, 3 Juta Lebih Wajib Pajak Orang Pribadi DidendaKamis 19 Apr 2018 15:07Ridha Anantidibaca 845 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebut ada sekitar 3 juta lebih Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun 2017 mereka. Sebagai sanksinya, semua WP tersebut dikenakan denda sesuai peraturan yang berlaku.selengkapnya

 Adopsi Teknologi, Pemerintah Permudah Pembayaran PajakAdopsi Teknologi, Pemerintah Permudah Pembayaran PajakKamis 5 Apr 2018 15:29Ridha Anantidibaca 536 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak melakukukan berbagai perbaikan di bidang layanan perpajakan. Di antaranya, ada penyederhanaan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kemudahan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), perluasan layanan di luar kantor, serta percepatan pemberian surat keterangan fiskal.selengkapnya

 PENYAMPAIAN SPT: Sanksi Denda Telat Lapor SPT Dinilai Tak EfektifPENYAMPAIAN SPT: Sanksi Denda Telat Lapor SPT Dinilai Tak EfektifSelasa 3 Apr 2018 11:26Ridha Anantidibaca 586 kaliSemua Kategori

Kantor pajak tidak akan lagi menerima layanan lapor SPT tahunan seiring dengan berakhirnya masa pelaporan yang jatuh pada 31 Maret 2018. Sayangnya, dari target 14 juta wajib pajak, tahun ini hanya terkumpul 10,58 juta atau 74% dari target.selengkapnya

 Enam Proyek Kilang Minyak Pertamina Dapat Insentif Bebas PajakEnam Proyek Kilang Minyak Pertamina Dapat Insentif Bebas PajakJumat 30 Mar 2018 14:13Ridha Anantidibaca 1095 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan memberikan insentif pembebasan pajak dalam waktu tertentu (tax holiday) untuk seluruh proyek pembangunan kilang minyak PT Pertamina (Persero). Tujuannya untuk mempercepat pembangunan kilang.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :