Wajib lapor strategi Pajak menuai pro dan kontraWajib lapor strategi Pajak menuai pro dan kontraSelasa 6 Feb 2018 09:22Ridha Anantidibaca 540 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berencana memberlakukan aturan mandatory disclosure rules (MDR) dalam waktu dekat. Kewajiban melaporkan perencanaan pajak (tax planing) yang disiapkan wajib pajak ini merupakan strategi untuk mencegah penghindaran pajak. Aparat pajak mencurigai tax planing banyak dilakukan wajib pajak Indonesia.selengkapnya

 Jangan terburu-buru buka data kartu kredit demi pajakJangan terburu-buru buka data kartu kredit demi pajakSelasa 6 Feb 2018 09:14Ridha Anantidibaca 516 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo meminta pembukaan data kartu kredit nasabah untuk kepentingan perpajakan tidak dilakukan terburu-buru karena langkah ini membutuhkan persiapan matang dan mesti mempertimbangkan kondisi perekonomian terkini.selengkapnya

 POLEMIK KARTU KREDIT: Otoritas Pajak Tetap Punya OtoritasPOLEMIK KARTU KREDIT: Otoritas Pajak Tetap Punya OtoritasSelasa 6 Feb 2018 09:11Ridha Anantidibaca 545 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dianggap memiliki otoritas untuk mengakses transaksi kartu kredit.selengkapnya

 AKSES DATA TRANSAKSI KARTU KREDIT: Langkah Ditjen Pajak Tak Langgar UUAKSES DATA TRANSAKSI KARTU KREDIT: Langkah Ditjen Pajak Tak Langgar UUSelasa 6 Feb 2018 09:09Ridha Anantidibaca 341 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dianggap memiliki otoritas untuk mengakses transaksi kartu kredit.selengkapnya

 Menyoal Sahihnya Data Tunggakan Pajak Mobil Mewah yang Diumumkan AniesMenyoal Sahihnya Data Tunggakan Pajak Mobil Mewah yang Diumumkan AniesSenin 29 Jan 2018 09:55Ridha Anantidibaca 606 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan "memaksa" para pemilik mobil mewah untuk taat bayar pajak dengan cara mengumumkan data tunggapan pajak di hadapan media.selengkapnya

 Akankah Pembahasan RUU KUP Tertunda?Akankah Pembahasan RUU KUP Tertunda?Kamis 18 Jan 2018 09:55Ridha Anantidibaca 396 kaliSemua Kategori

Proses revisi Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi fokus Komisi XI dalam masa sidang III tahun 2017 - 2018.selengkapnya

 Pembahasan RUU KUP dan PNBP Dilakukan ParalelPembahasan RUU KUP dan PNBP Dilakukan ParalelSenin 8 Jan 2018 15:53Ridha Anantidibaca 849 kaliSemua Kategori

Pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) diharapkan dibahas secara bersamaan dengan proses pembahasan UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah dibahas lebih awal.selengkapnya

 Reformasi pajak perlu dipercepatReformasi pajak perlu dipercepatJumat 5 Jan 2018 12:07Ridha Anantidibaca 395 kaliSemua Kategori

Target penerimaan pajak yang dipatok pemerintah pada tahun ini, yakni Rp 1.454,5 triliun dinilai terlalu besar. Sebab, tantangan yang ada tahun ini lebih berat.selengkapnya

 Masih Ada yang Bebas Pajak di Arab Saudi, Apa Saja?Masih Ada yang Bebas Pajak di Arab Saudi, Apa Saja?Rabu 3 Jan 2018 12:00Ridha Anantidibaca 1946 kaliSemua Kategori

Otoritas Makanan dan Obat Arab Saudi (Food and Drug Authority/FDA) mengungkapkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak akan dikenakan pada obat-obatan, vitamin, dan peralatan medis lainnya yang terdaftar.selengkapnya

 Penerimaan pajak 2018 dihadapan risiko domestikPenerimaan pajak 2018 dihadapan risiko domestikJumat 22 Des 2017 11:10Ridha Anantidibaca 360 kaliSemua Kategori

Danny Darussalam Tax Center (DDTC) memproyeksi target penerimaan pajak di 2018 akan sulit tercapai karena adanya berbagai risiko. Risiko tersebut berasal dari domestik maupun eksternal.selengkapnya

 Aprindo: Skema PPN Final 2%-3% lebih baikAprindo: Skema PPN Final 2%-3% lebih baikJumat 22 Des 2017 10:42Ridha Anantidibaca 1180 kaliSemua Kategori

Dunia usaha memberi usul agar pemerintah mengganti skema pajak pertambahan nilai (PPN) sebanyak 10% dengan PPN final dari omzet penjualan suatu produk guna meringankan beban yang ditanggung.selengkapnya

 idEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan AsingidEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan AsingSelasa 12 Des 2017 09:24Ridha Anantidibaca 597 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan sedang menggodok pungutan bea masuk barang tak berwujud (intangible goods) seiring dengan perkembangan e-commerce di Indonesia.selengkapnya

 Pemerintah Godok Sistem Perpajakan E-Commerce dan UKMPemerintah Godok Sistem Perpajakan E-Commerce dan UKMJumat 8 Des 2017 12:52Ridha Anantidibaca 449 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat koordinasi tentang e-commerce di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis 7 Desember 2017.selengkapnya

 Di Negara Ini Warganya Enggan Bayar PajakDi Negara Ini Warganya Enggan Bayar PajakRabu 6 Des 2017 15:31Ridha Anantidibaca 820 kaliSemua Kategori

Pemerintah Ghana terus mendorong peningkatan setoran pajak. Namun korupsi menggerus kepercayaan publik untuk taat membayar pajak.selengkapnya

 Pajak Backpacker Australia DigugatPajak Backpacker Australia DigugatRabu 6 Des 2017 11:21Ridha Anantidibaca 384 kaliSemua Kategori

Validitas pajak turis backpacker (berbujet rendah) yang diberlakukan Pemerintah Australia tengah dikritik, setahun setelah legislasi ini disahkan oleh Parlemen.selengkapnya

 Sri Mulyani lantik Dirjen Pajak baru malam iniSri Mulyani lantik Dirjen Pajak baru malam iniKamis 30 Nov 2017 16:10Ridha Anantidibaca 406 kaliSemua Kategori

Hari ini Kamis (30/11) menjadi hari terakhir Ken Dwijugiasteadi menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ken memasuki masa purnabaktinya mulai 1 Desember 2017.selengkapnya

 KUNKER KOMISI XI DPR KE AUSTRALIA: Ini Cerita Dirjen PajakKUNKER KOMISI XI DPR KE AUSTRALIA: Ini Cerita Dirjen PajakRabu 29 Nov 2017 09:12Ridha Anantidibaca 957 kaliSemua Kategori

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, kehadirannya dalam kunjungan kerja (kunker) Komisi XI DPR di Australia pekan lalu hanya sebatas mengantar dan tak terlibat pembicaraan lebih jauh dengan otoritas pajak di negeri Kangguru tersebut.selengkapnya

 Ditjen Pajak kejar syarat pertukaran data ajakDitjen Pajak kejar syarat pertukaran data ajakSenin 27 Nov 2017 14:56Ridha Anantidibaca 348 kaliSemua Kategori

Batas waktu implementasi kerjasama pertukaran informasi perpajakan otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) memang masih setahun lalu. Namun Indonesia masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah (PR) persyaratan yang harus dipenuhi agar lolos mengikuti AEoI.selengkapnya

 Tuntaskan Revisi UU Ketentuan Umum PerpajakanTuntaskan Revisi UU Ketentuan Umum PerpajakanSelasa 21 Nov 2017 13:18Ridha Anantidibaca 870 kaliSemua Kategori

Penerimaan perpajakan yang selalu berada di bawah target selama satu dekade terakhir membutuhkan pembenahan menyeluruh.selengkapnya

 Target Pajak Rp1.283,6 Triliun, Pemerintah Lakukan Identifikasi Wajib PajakTarget Pajak Rp1.283,6 Triliun, Pemerintah Lakukan Identifikasi Wajib PajakSenin 20 Nov 2017 08:53Ridha Anantidibaca 652 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus melakukan identifikasi wajib pajak untuk mengejar target penerimaan pajak yang tahun ini dipatok Rp1.283,6 triliun.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :