Jaga Industri Hasil Tembakau, Revisi PP No.109/2012 Perlu Kajian MendalamJaga Industri Hasil Tembakau, Revisi PP No.109/2012 Perlu Kajian MendalamJumat 22 Nov 2019 15:49Ridha Anantidibaca 571 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian menilai rencana revisi Peraturan Pemerintah No.109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu dikaji lebih dalam agar tidak menimbulkan problem bagi industri hasil tembakau.selengkapnya

 Produksi Industri Hasil Tembakau Terancam Turun DrastisProduksi Industri Hasil Tembakau Terancam Turun DrastisJumat 22 Nov 2019 14:36Ridha Anantidibaca 443 kaliSemua Kategori

Tren penurunan produksi industri hasil tembakau diperkirakan kian signifikan bila revisi Peraturan Pemerintah No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan terealisasi.selengkapnya

 Tahun Depan, Harga Jual Vape NaikTahun Depan, Harga Jual Vape NaikKamis 21 Nov 2019 09:03Ridha Anantidibaca 640 kaliSemua Kategori

Kenaikan harga jual eceran (HJE) hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) berupa essence tembakau (vape) akan diterapkan tahun depan.selengkapnya

 Rencana Revisi PP 109/2012, Ini Respons HM Sampoerna (HMSP)Rencana Revisi PP 109/2012, Ini Respons HM Sampoerna (HMSP)Selasa 19 Nov 2019 14:21Ridha Anantidibaca 790 kaliSemua Kategori

PT HM Sampoerna Tbk. menilai Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, masih cukup relevan untuk memberikan edukasi ke masyarakat tentang bahaya rokok dan anak tidak memiliki akses terhadap rokok.selengkapnya

 Bea Cukai Jateng DIY Terbitkan 30 Fasilitas FiskalBea Cukai Jateng DIY Terbitkan 30 Fasilitas FiskalSenin 18 Nov 2019 14:55Ridha Anantidibaca 404 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Jateng DIY terus berupaya agar investasi terutama yang berorientasi ekspor dapat tumbuh dengan baik. Sepanjang 2019, Bea Cukai telah memberikan fasilitas fiskal kepada 30 perusahaan yang tersebar di wilayah Jateng dan DIY.selengkapnya

 Belum Ada Kesepakatan Terkait Revisi PP 109/2012Belum Ada Kesepakatan Terkait Revisi PP 109/2012Senin 18 Nov 2019 09:35Ridha Anantidibaca 414 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea Cukai memastikan tidak ada kesepakatan apapun terkait dengan wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.selengkapnya

 Nominal Denda Facebook dkk Akan Diatur di PNBP KemenkominfoNominal Denda Facebook dkk Akan Diatur di PNBP KemenkominfoSenin 18 Nov 2019 09:25Ridha Anantidibaca 413 kaliSemua Kategori

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan mengatur nominal denda kepada platform media sosial dalam Peraturan Pemerintah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenkominfo.selengkapnya

 Kantor Samsat Sukmajaya Depok Hapus Denda Pajak KendaraanKantor Samsat Sukmajaya Depok Hapus Denda Pajak KendaraanRabu 13 Nov 2019 13:26Ridha Anantidibaca 718 kaliSemua Kategori

Kantor Samsat Sukmajaya, Kota Depok, mengeluarkan program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor. Kegiatan ini sudah dimulai sejak 10 November hingga 10 Desember 2019.selengkapnya

 Arus Barang di Gudang Berikat DiperketatArus Barang di Gudang Berikat DiperketatSenin 11 Nov 2019 13:19Ridha Anantidibaca 597 kaliSemua Kategori

Pemerintah memperketat pengawasan barang di gudang berikat untuk menyesuaikan perubahan-perubahan di Pusat Logistik Berikat dan Kawasan Berikat.selengkapnya

 PPnBM Terbit, Toyota Godok Jual Mobil Hybrid `Murah` di RIPPnBM Terbit, Toyota Godok Jual Mobil Hybrid `Murah` di RISenin 28 Okt 2019 14:27Ridha Anantidibaca 436 kaliSemua Kategori

Toyota-Astra Motor (TAM) masih melakukan studi terkait mobil hybrid dan murni listrik untuk dipasarkan di Indonesia menyusul Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang telah terbit berupa Peraturan Pemerintah (PM) Nomor 73 Tahun 2019 dan resmi diundangkan pada 16 Oktober 2019.selengkapnya

 Bea Cukai Dukung Ekspor Dry Ice Expanded TobaccoBea Cukai Dukung Ekspor Dry Ice Expanded TobaccoJumat 25 Okt 2019 15:57Ridha Anantidibaca 653 kaliSemua Kategori

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar pemerintah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha untuk dapat menghadapi gejolak ekonomi global, salah satunya dengan meningkatkan investasi dan ekspor yang merupakan kunci dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

 Beredar Info Lapor Jastip Dapat Pulsa, Ditjen Bea Cukai: Hoax!Beredar Info Lapor Jastip Dapat Pulsa, Ditjen Bea Cukai: Hoax!Rabu 23 Okt 2019 14:56Ridha Anantidibaca 413 kaliSemua Kategori

Beredar kabar di media sosial bahwa Bea Cukai menawarkan hadiah berupa pulsa bagi masyarakat yang bisa memberikan info mengenai pihak yang menawarkan jasa titip (jastip) barang branded alias bermerek.selengkapnya

 Apartemen Berfungsi Indekos-Hotel di Bandung Akan Kena PajakApartemen Berfungsi Indekos-Hotel di Bandung Akan Kena PajakRabu 23 Okt 2019 13:17Ridha Anantidibaca 575 kaliSemua Kategori

Pemkot Bandung tengah berupaya menggali potensi pajak apartemen agar bisa menambah pendapatan daerah. Sebab, selama ini pajak yang diterapkan untuk apartemen baru berupa pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).selengkapnya

 Pajak STNK mati, siap-siap kena sanksi dipenjara atau bayar dendaPajak STNK mati, siap-siap kena sanksi dipenjara atau bayar dendaSenin 14 Okt 2019 10:10Ridha Anantidibaca 846 kaliSemua Kategori

Salah satu kewajiban pemilik kendaraan yang kerap terabaikan, yaitu membayar pajak. Bila tidak mengindahkan hal tersebut, maka Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK menjadi tidak berlaku lagi. Bila sudah demikian, maka memungkinkan polisi untuk melakukan tindakan berupa sanksi tilang pada penunggak pajak kendaraan.selengkapnya

 Kemasan Polos Rokok Berpotensi Kerek Peredaran Rokok IlegalKemasan Polos Rokok Berpotensi Kerek Peredaran Rokok IlegalKamis 10 Okt 2019 10:04Ridha Anantidibaca 431 kaliSemua Kategori

Penerapan pembatasan merek (brand restriction) serta kemasan polos (plain packaging) bagi produk rokok dinilai belum dapat diterapkan di Indonesia karena berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal.selengkapnya

 Bapenda Jatim Ingin Warga Manfaatkan Momen Pemutihan Pajak KendaraanBapenda Jatim Ingin Warga Manfaatkan Momen Pemutihan Pajak KendaraanKamis 10 Okt 2019 09:43Ridha Anantidibaca 437 kaliSemua Kategori

Kado Hari Jadi ke-74 Provinsi Jawa Timur salah satunya berupa pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pemutihan tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat hingga dua bulan ke depan.selengkapnya

 Ada indikasi jastip barang impor nakal, Bea Cukai perketat pengawasanAda indikasi jastip barang impor nakal, Bea Cukai perketat pengawasanRabu 2 Okt 2019 13:58Ridha Anantidibaca 503 kaliSemua Kategori

Jasa titipan atau jastip impor barang merupakan model bisnis baru yang belum diatur secara resmi oleh pemerintah. Namun, jastip yang keluar dari aturan bea masuk dapat mengganggu tatanan barang impor.selengkapnya

 Jastip kian marak, Bea Cukai lakukan strategi ini untuk cegah penyelewenganJastip kian marak, Bea Cukai lakukan strategi ini untuk cegah penyelewenganSenin 30 Sep 2019 14:51Ridha Anantidibaca 386 kaliSemua Kategori

Jasa titipan atau Jastip kerap disalahgunakan oleh para pelaku dengan membawa barang melebihi ketentuan yang berlaku. Pemerintah mengaku Jastip dapat mengganggu arus barang impor dan merugikan pengusaha dalam negeri.selengkapnya

 Kenaikan cukai tidak berlaku bagi perokok lintingKenaikan cukai tidak berlaku bagi perokok lintingSenin 30 Sep 2019 14:26Ridha Anantidibaca 2293 kaliSemua Kategori

Rokok linting tampaknya akan menjadi produk alternatif bagi perokok siap saji. Pasalnya tembakau iris yang menjadi bahan baku rokok linting akan dibebaskan cukai.selengkapnya

 Mulai Bulan Ini, PIB Resmi Sebagai Faktur PajakMulai Bulan Ini, PIB Resmi Sebagai Faktur PajakRabu 11 Sep 2019 15:12Ridha Anantidibaca 927 kaliSemua Kategori

Mulai bulan ini pemerintah resmi menerapkan perluasan jenis dokumen yang kedudukannya disamakan dengan faktur pajak seperti yang tercantum dalam implementasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-13/PJ/2019.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :