Kepopuleran crypto memicu pemerintah berencana mengekuarkan regulasi. Pemerintah melalui Bappebti dikabarkan tengah menggodok penetapan pajak aset digital.selengkapnya
Perpanjangan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat di Jakarta sangat berdampak bagi emiten PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA), pengelola gerai Pizza Hut di Indonesia. PZZA mengurangi pembukaan outlet di mal dan sebagai gantinya akan lebih memfokuskan penjualan di outlet yang berada di luar mal.selengkapnya
Pemerintah menyediakan fasilitas super tax deduction atau diskon pajak besar-besaran bagi perusahaan yang berinveatasi dalam program pengembangan vaksin Covid-19.selengkapnya
Komite Pengawas Perpajakan diharapkan dapat memberikan input positif dalam upaya reformasi struktural di bidang tersebut.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan beberapa keuntungan jika berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, hal itu dapat menguntungkan di masa mendatang.selengkapnya
Mobil dan sepeda motor listrik di wilayah DKI Jakarta sepertinya akan dijual dengan harga lebih murah, setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana untuk membebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) kendaraan tersebut.selengkapnya
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menganggap tanpa dukungan iklim investasi dan stabilitas politik risiko outflow dana repatriasi makin besar.selengkapnya
Komunitas internasional telah membuat kemajuan penting dalam meningkatkan kemampuan negara berkembang untuk memajaki perusahaan multinasional dan mendorong mobilisasi pendapatan domestik.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menggandeng pengusaha ritel dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk terlibat dalam program pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Value Added Tax (VAT) Refund bagi para turis yang membeli barang kena pajak di Indonesia.selengkapnya
Pemesanan pita cukai rokok menjadi harapan pemerintah mengejar target penerimaan pajak di tahun ini. Sebab, sinyal perlambatan sudah terasa dalam delapan bulan terakhir.selengkapnya
Upaya Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat memperjuangkan "Bebas Pajak bagi Pengetahuan" masih tertahan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Diharapkan bila ada pengurangan pajak atas kertas koran akan membuat industri media cetak kembali hidup.selengkapnya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak akan mempercepat penyelesaian mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan. Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan, telah menyusun regulasi dan pokok-pokok yang akan dimasukkin dalam RUU. Hal ini dilakukan agar bisa diterapkan pada tahun 2021selengkapnya
Presiden Jokowi dikabarkan telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menindaklanjuti tuntutan No Tax for Knowledge, khususnya bagi pajak kertas.selengkapnya
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama, mengatakan pihaknya belum bisa membahas penghapusan pajak untuk pengetahuan (No Tax for Knowledge) yang diusulkan Serikat Perusahaan Pers (SPS).selengkapnya
Serikat Perusahaan Pers (SPS) mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menghapus pajak untuk pengetahuan (no tax for knowledge). SPS meminta Menkeu untuk menghapus pajak kertas untuk koran.selengkapnya
Serikat Perusahaan Pers (SPS) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membahas pembebasan pajak untuk pengetahuan (no tax for knowledge). Asosiasi mendesak Menkeu menghapus pajak kertas untuk koran.selengkapnya
Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, bebas pajak bagi pengetahuan (No Tax for Knowledge) untuk industri perusahaan media cetak merupakan insentif yang tepat apabila diberlakukan. Sebab, Indonesia masih membutuhkan dorongan untuk meningkatkan literasi masyarakat, termasuk melalui koran.selengkapnya
Upaya Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat untuk memperjuangkan ‘Bebas Pajak bagi Pengetahuan’ (No Tax for Knowledge) kembali kandas di tangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai dampak perang dagang membuat pelaku usaha mengerem investasi. Hal tersebut disebabkan ketidakpastian yang diakibatkan oleh perang dagang sehingga membuat pelaku usaha berhati-hati.selengkapnya
Obral insentif yang diberikan pemerintah diharapkan mendorong peforma investasi yang menunjukan gejala pelemahan.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya