Pakai Aplikasi Si Ondel, Bayar Pajak Kendaraan Kini Lebih MudahPakai Aplikasi Si Ondel, Bayar Pajak Kendaraan Kini Lebih MudahKamis 24 Sep 2020 16:29Ridha Anantidibaca 524 kaliSemua Kategori

Di tengah pandemi Covid-19 seluruh sektor pelayanan publik dituntut beradaptasi dengan kebiasaan dan tatanan kehidupan baru untuk mencegah penyebaran virus. Sebab itu, strategi atau inovasi melalui teknologi diperlukan untuk menghindari kerumunan dan mengurangi interaksi antarorang.selengkapnya

 PBB Tersisa Rp24 Miliar, Jatuh Tempo 30 September 2020PBB Tersisa Rp24 Miliar, Jatuh Tempo 30 September 2020Kamis 24 Sep 2020 16:12Ridha Anantidibaca 499 kaliSemua Kategori

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terus menunjukkan progres yang signifikan. Realisasinya sudah mencapai Rp110 miliar atau 82,4% dari target Rp134 miliar, tersisa Rp24 miliar sebelum jatuh tempo pembayaran 30 September nanti.selengkapnya

 Sinergi Tiga Institusi Mudahkan Pembayaran PajakSinergi Tiga Institusi Mudahkan Pembayaran PajakKamis 24 Sep 2020 14:57Ridha Anantidibaca 369 kaliSemua Kategori

Guna memudahkan warga Jakarta melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara praktis, Bank DKI dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan GoPay sebagai dompet digital milik Gojek.selengkapnya

 Pemprov DKI dan Bank DKI gandeng Gopay untuk memudahkan pembayaran pajakPemprov DKI dan Bank DKI gandeng Gopay untuk memudahkan pembayaran pajakKamis 24 Sep 2020 11:14Ridha Anantidibaca 401 kaliSemua Kategori

Permudah warga Jakarta melakukan pembayaran PBB secara praktis, Bank DKI dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan GoPay, uang elektronik bagian dari Gojek Indonesia.selengkapnya

 Penyederhanaan tarif cukai dinilai tak lindungi petani tembakauPenyederhanaan tarif cukai dinilai tak lindungi petani tembakauRabu 22 Jul 2020 15:07Ridha Anantidibaca 451 kaliSemua Kategori

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dinilai mengandung klausul-klausul yang mengancam eksistensi tembakau. Di antaranya klausul bahwa pemerintah akan terus menggali potensi penerimaan melalui penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT), dan peningkatan tarif cukai hasil tembakau.selengkapnya

 Sri Mulyani: Pembahasan Pajak Digital MandekSri Mulyani: Pembahasan Pajak Digital MandekSelasa 21 Jul 2020 10:02Ridha Anantidibaca 299 kaliSemua Kategori

Menteri Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pembahasan pajak digital di tataran internasional mandek.selengkapnya

 Pajak Digital: Jika Konsensus Global Mentok, Indonesia Siapkan Aksi UnilateralPajak Digital: Jika Konsensus Global Mentok, Indonesia Siapkan Aksi UnilateralJumat 3 Jul 2020 11:40Ridha Anantidibaca 456 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia masuk sebagai salah satu negara yang akan mengambil langkah unilateral terkait pemajakan ekonomi digital.selengkapnya

 Perluasan insentif pajak sektor transportasi dan pariwisata masih dikajiPerluasan insentif pajak sektor transportasi dan pariwisata masih dikajiSelasa 14 Apr 2020 12:18Ridha Anantidibaca 489 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah memberikan stimulus perpajakan ke 19 sektor manufaktur untuk meredam dampak dari virus corona (Covid-19) terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, rencananya stimulus perpajakan ini akan diperluas ke sektor industri lainnya.selengkapnya

 Fasilitas PPh Kawasan Ekonomi Tergantung Keputusan Sri MulyaniFasilitas PPh Kawasan Ekonomi Tergantung Keputusan Sri MulyaniKamis 12 Mar 2020 10:09Ridha Anantidibaca 748 kaliSemua Kategori

Skema fasilitas PPh untuk pelaku usaha berinvestasi pada kegiatan utama di kawasan ekonomi khusus (KEK) masih terganjal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

 Sri Mulyani: Tak Boleh Ada Lagi Negara Surga PajakSri Mulyani: Tak Boleh Ada Lagi Negara Surga PajakSelasa 25 Feb 2020 10:40Ridha Anantidibaca 265 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjadi salah satu panelis pada acara G20 Symposium on Tax Transparency yang diselenggarakan oleh Arab Saudi sebagai Presidensi G20 tahun 2020.selengkapnya

 Ada cukai plastik kresek, Panca Budi (PBID) andalkan plastik food gradeAda cukai plastik kresek, Panca Budi (PBID) andalkan plastik food gradeSenin 24 Feb 2020 11:15Ridha Anantidibaca 754 kaliSemua Kategori

Pemerintah lewat Menteri Keuangan mengusulkan cukai kantong plastik kresek sebesar Rp 30.000 per kilogram atau Rp 200 per lembar untuk tahap awal. Usulan ini berpotensi menambah kas negara dari cukai kantong plastik sebesar Rp 1,61 triliun.selengkapnya

 Ini tanggapan produsen soal rencana Kemenkeu terapkan cukai minuman berpemanisIni tanggapan produsen soal rencana Kemenkeu terapkan cukai minuman berpemanisSenin 24 Feb 2020 11:05Ridha Anantidibaca 838 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mengusulkan pengenaan tarif cukai untuk produk minuman berpemanis. Usulan ini lantaran banyaknya masyarakat Indonesia yang terkena penyakit akibat gula dan makanan berpemanis.selengkapnya

 Indonesia-Singapura Teken Kerja Sama Penghindaran Pajak BergandaIndonesia-Singapura Teken Kerja Sama Penghindaran Pajak BergandaRabu 5 Feb 2020 14:06Ridha Anantidibaca 490 kaliSemua Kategori

Pertemuan Presiden Singapura Halimah Yacob dam Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghasilkan sejumlah kesepakatan kerjasama. Salah satunya yakni, berhasil disepakatinya perjanjian persetujuan penghindaran pajak berganda atau tax treaty.selengkapnya

 137 Negara Berkomitmen Sepakati Solusi Pajak Digital pada Akhir 2020137 Negara Berkomitmen Sepakati Solusi Pajak Digital pada Akhir 2020Selasa 4 Feb 2020 13:41Ridha Anantidibaca 435 kaliSemua Kategori

Sebanyak 137 negara yang tergabung dalam Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS) berkomitmen untuk meneruskan pembahasan mengenai pengenaan pajak atas transaksi digital..selengkapnya

 Pengusaha Minta Harga Vape Tak NaikPengusaha Minta Harga Vape Tak NaikJumat 22 Nov 2019 10:21Ridha Anantidibaca 694 kaliSemua Kategori

Pengusaha meminta kenaikan harga jual eceran (HJE) bagi hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) jenis liquid vape perlu mempertimbangkan kelangsungan industri.selengkapnya

 Rp 7 Triliun Pajak Kendaraan Masuk ke Kas DKIRp 7 Triliun Pajak Kendaraan Masuk ke Kas DKIRabu 20 Nov 2019 13:25Ridha Anantidibaca 750 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) menargetkan dapat meraup uang sebesar Rp 8,8 triliun di tahun 2019 dari pajak kendaraan. Sebelum akhir tahun 2019 berakhir masih ada pemilik kendaraan yang belum menunaikan kewajiban tersebut.selengkapnya

 Jakarta Genjot Pajak untuk Hindari Pembengkakan DefisitJakarta Genjot Pajak untuk Hindari Pembengkakan DefisitSenin 18 Nov 2019 09:31Ridha Anantidibaca 637 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggenjot pendapatan dari sektor pajak untuk menghindari pembengkakan defisit lebih besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019. Berdasarkan data yang dihimpun per 11 November 2019, realisasi pendapatan dari pajak sebesar Rp 33,5 triliun dari target Rp 44,5 triliun.selengkapnya

 Harus bayar pajak lagi, aset Merck (MERK) merosot 37% di kuartal III 2019Harus bayar pajak lagi, aset Merck (MERK) merosot 37% di kuartal III 2019Rabu 6 Nov 2019 11:12Ridha Anantidibaca 501 kaliSemua Kategori

Pangkal masalah revisi nilai dividen PT Merck Tbk (MERK) akhirnya terkuak. Perusahaan farmasi ini dalam laporan keuangan memaparkan, ada pembayaran pajak penghasilan badan tahun 2018 terutama berasal dari laba operasi yang dihentikan yakni penjualan segmen usaha consumer health.selengkapnya

 Koalisi Tembakau Datangi Gedung DPR Gugat Kenaikan Cukai RokokKoalisi Tembakau Datangi Gedung DPR Gugat Kenaikan Cukai RokokSelasa 29 Okt 2019 11:10Ridha Anantidibaca 523 kaliSemua Kategori

Koalisi Tembakau yang beranggotakan petani dan pelaku usaha tembakau pada Senin (28/10/2019) mendatangi DPR untuk menggugat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 152/2019 tentang penaikan cukai yang dinilai menjadi ancam keberlangsungan industri rokok.selengkapnya

 Kenaikan cukai rokok memicu protes dari kalangan petani tembakauKenaikan cukai rokok memicu protes dari kalangan petani tembakauSenin 28 Okt 2019 12:50Ridha Anantidibaca 460 kaliSemua Kategori

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152 /PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau menuai protes dari kalangan petani tembakau.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :