KEMUDAHAN BERUSAHA: Hore! Syarat Pembuatan NPWP DipermudahKEMUDAHAN BERUSAHA: Hore! Syarat Pembuatan NPWP DipermudahRabu 31 Jan 2018 10:20Ridha Anantidibaca 1263 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak menyederhanakan persyaratan administrasi penyampaian dokumen kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam rangka mendukung program kemudahan berusaha.selengkapnya

 Beleid Pajak E-commerce Segera Masuk Meja Sri MulyaniBeleid Pajak E-commerce Segera Masuk Meja Sri MulyaniSenin 15 Jan 2018 09:42Ridha Anantidibaca 716 kaliSemua Kategori

Pemerintah memulai tahap finalisasi aturan perpajakan bagi e-commerce atau dagang-el. Kabarnya, pekan ini skema pemajakannya akan diserahkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.selengkapnya

 KURS RUPIAH: Capai Level Tertinggi Dalam Tiga Pekan, Didorong UU Pengampunan PajakKURS RUPIAH: Capai Level Tertinggi Dalam Tiga Pekan, Didorong UU Pengampunan PajakKamis 30 Jun 2016 14:04Administratordibaca 830 kaliSemua Kategori

Mata uang garuda menguat ke level tertinggi dalam tiga pekan terakhir setelah adanya pengesahan Undang-undang pengampunan Pajak kemarin (28/6/2016). Adanya beleid baru bertujuan meningkatkan pendapatan negara.selengkapnya

 UU PENGAMPUNAN PAJAK: WP Bebas Memilih Instrumen InvestasiUU PENGAMPUNAN PAJAK: WP Bebas Memilih Instrumen InvestasiKamis 30 Jun 2016 07:12Administratordibaca 1118 kaliSemua Kategori

Wajib pajak yang melakukan repatriasi hartanya yang ada di luar negeri bebas memilih salah satu instrumen investasi yang ada dalam Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak. Dalam beleid yang telah disetujui parlemen untuk diundangkan itu tidak ada ketentuan instrumen investasi yang wajib dipakai wajib pajak (WP). Aturan itu hanya mengamanatkan patokan waktu kewajiban investasi (lock-up) minimal 3selengkapnya

 Beleid baru sanksi administrasi pajak dinilai memberikan keadilan bagi wajib pajakBeleid baru sanksi administrasi pajak dinilai memberikan keadilan bagi wajib pajakJumat 9 Okt 2020 13:33Ridha Anantidibaca 705 kaliSemua Kategori

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, aturan baru sanksi administrasi perpajakan memberikan keadilan bagi wajib pajak (WP).selengkapnya

 Pengawasan Data Transaksi Perpajakan Makin KetatPengawasan Data Transaksi Perpajakan Makin KetatRabu 8 Jul 2020 13:49Ridha Anantidibaca 469 kaliSemua Kategori

Pemerintah berupaya meningkatkan keakurasian data perpajakan dengan implementasi Taxpayer Accounting Modul Revenue Accounting System (TPA Modul RAS).selengkapnya

 Pemerintah Ubah Mekanisme Penyampaian SPOP PBBPemerintah Ubah Mekanisme Penyampaian SPOP PBBJumat 13 Des 2019 15:13Ridha Anantidibaca 2022 kaliSemua Kategori

Mekanisme penyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Bumi dan Bangunan bakal menggunakan saluran elektronik mulai awal tahun depan.selengkapnya

 Mobil Listrik Bisa Kena PPnBM 0 PersenMobil Listrik Bisa Kena PPnBM 0 PersenKamis 24 Okt 2019 10:14Ridha Anantidibaca 610 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan ketentuan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) bagi mobil listrik melalui implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 tahun 2019.selengkapnya

 Dua Skema Pengadaan Jasa Konsultasi Sistem Administrasi PerpajakanDua Skema Pengadaan Jasa Konsultasi Sistem Administrasi PerpajakanSenin 9 Sep 2019 10:09Ridha Anantidibaca 375 kaliSemua Kategori

Langkah pembaruan sistem administrasi perpajakan atau tax administration system di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terus menunjukkan adanya perkembangan.selengkapnya

 Asosiasi UMKM Minta Aturan Pajak E-Commerce DitundaAsosiasi UMKM Minta Aturan Pajak E-Commerce DitundaSenin 14 Jan 2019 14:11Ridha Anantidibaca 832 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun meminta Ditjen Pajak menunda implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018. Beleid tersebut mengatur perlakuan perpajakan bagi pelaku usaha niaga elektronik.selengkapnya

 Sri Mulyani: Jangan sampai piutang pajak dibiarkan kedaluwarsaSri Mulyani: Jangan sampai piutang pajak dibiarkan kedaluwarsaSelasa 24 Jul 2018 11:18Ridha Anantidibaca 333 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 mencatat piutang pajak sebesar Rp 54,16 triliun. Angka itu turun Rp 47 triliun dibanding tahun 2016 yang sebesar Rp 101,7 triliun.selengkapnya

 BMW Indonesia: Harmonisasi Pajak Sedan Tidak Akan Turunkan HargaBMW Indonesia: Harmonisasi Pajak Sedan Tidak Akan Turunkan HargaRabu 14 Mar 2018 08:46Ridha Anantidibaca 580 kaliSemua Kategori

BMW Group Indonesia menegaskan bahwa harmonisasi pajak sedan tidak akan menurunkan harga jual mobil yang sudah beredar. Perusahaan mengatakan rencana pemerintah tersebut akan berdampak pada sedan yang diluncurkan setelah beleid disahkan.selengkapnya

 Amnesti Pajak: OJK Tambah 23 GatewayAmnesti Pajak: OJK Tambah 23 GatewayJumat 30 Sep 2016 10:19Administratordibaca 1109 kaliSemua Kategori

Derasnya aliran dana repatriasi amnesti pajak membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menambah 23 perusahaan laporan daftar pintu masuk (gateway) dari manajer investasi dan perantara pedagang efek.selengkapnya

 E-Filling Eror, Denda Keterlambatan SPT DibebaskanE-Filling Eror, Denda Keterlambatan SPT DibebaskanRabu 27 Nov 2019 14:19Ridha Anantidibaca 384 kaliSemua Kategori

Pemerintah membebaskan sanksi administrasi bagi wajib pajak (WP) yang terlambat menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Masa PPh yang jatuh tempo pada tanggal 20 November 2019.selengkapnya

 Melalui Super Deductible Tax, Pemerintah Berharap Investasi Padat Karya MeningkatMelalui Super Deductible Tax, Pemerintah Berharap Investasi Padat Karya MeningkatKamis 11 Jul 2019 09:52Ridha Anantidibaca 418 kaliSemua Kategori

Implementasi PP No.45/2019 yang memberikan insentif bagi industri vokasi maupun riset dan pengembangan (R&D) dapat mendorong peningkatan investasi di industri padat karya.selengkapnya

 Efek Pelonggaran PPnBM Hanya Akan Dirasakan oleh Pengembang Properti PremiumEfek Pelonggaran PPnBM Hanya Akan Dirasakan oleh Pengembang Properti PremiumKamis 20 Jun 2019 10:20Ridha Anantidibaca 478 kaliSemua Kategori

Salah satu sektor properti yang tengah lesu, yakni hunian mewah, baru saja kembali mendapat dorongan dari pemerintah berupa pelonggaran aturan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).selengkapnya

 Tarif PPN Dihapus, Pelayaran Angkutan Kargo Ekspor SemringahTarif PPN Dihapus, Pelayaran Angkutan Kargo Ekspor SemringahSenin 8 Apr 2019 14:33Ridha Anantidibaca 1234 kaliSemua Kategori

PT Samudera Indonesia Tbk berpeluang mengangkut kargo ekspor lebih banyak setelah pemerintah merilis kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) 0% untuk jasa transportasi barang tujuan ekspor.selengkapnya

 Pemegang IUPK OP Wajib Memungut PPNPemegang IUPK OP Wajib Memungut PPNRabu 2 Jan 2019 14:21Ridha Anantidibaca 944 kaliSemua Kategori

Setelah resmi mengakuisisi saham Freeport Indonesia, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK No.166/PMK.03/2018 tentang Penunjukan Pemegang IUPK Operasi Produksi Untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan PPN dan PPnBM beserta tata caranya.selengkapnya

 Pemberlakuan UU Tax Amnesty: Pemerintah Tunggu Kiriman DPRPemberlakuan UU Tax Amnesty: Pemerintah Tunggu Kiriman DPRKamis 30 Jun 2016 16:09Administratordibaca 628 kaliSemua Kategori

emerintah mengharapkan DPR segera mengirimkan dokumen pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) agar kebijakan itu bisa segera direalisasikan per 1 Juli 2016. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden memang memiliki waktu 30 hari untuk menandatangani UU pascadisahkan DPR.selengkapnya

 Beda Paham Tax Amnesty ICW dan Lapangan BantengBeda Paham Tax Amnesty ICW dan Lapangan BantengSenin 20 Jun 2016 11:49Administratordibaca 1010 kaliSemua Kategori

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas mengkritik keras rendahnya tarif tebusan dalam beleid pengampunan pajak (tax amnesty). Seharusnya angkanya 15-20%. "Menurut kami kalau hanya 4 sampai 6 persen untuk tarif tebusan, itu sangat kecil sekali. Kami usulkan 15 sampai 20 persen. Jadi, kalau repatriasi 15 persen dan non-repatriasi 20 persen," kata Firdaus dalam sebuah diskusiselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :