Tax & royalty bisa menggenjot investasi migasTax & royalty bisa menggenjot investasi migasJumat 24 Nov 2017 10:01Ridha Anantidibaca 567 kaliSemua Kategori

Investasi hulu migas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami tren penurunan. Lesunya investasi bukan hanya disebabkan harga minyak yang masih dalam tren menurun tetapi juga karena berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah yang akhirnya menimbulkan ketidakpastian.selengkapnya

 Tuntaskan Revisi UU Ketentuan Umum PerpajakanTuntaskan Revisi UU Ketentuan Umum PerpajakanSelasa 21 Nov 2017 13:18Ridha Anantidibaca 879 kaliSemua Kategori

Penerimaan perpajakan yang selalu berada di bawah target selama satu dekade terakhir membutuhkan pembenahan menyeluruh.selengkapnya

 Pesan Sri Mulyani Agar Pegawai Pajak Tidak NakalPesan Sri Mulyani Agar Pegawai Pajak Tidak NakalSelasa 29 Nov 2016 13:53Ajeng Widyadibaca 1029 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui masih ada segelintir pegawai direktorat 'nakal', yang terbukti telah melanggar sumpahnya sendiri saat menerima suatu jabatan.selengkapnya

 Ikut Tax Amnesty, Ini Laporan Boy Rafli AmarIkut Tax Amnesty, Ini Laporan Boy Rafli AmarSabtu 1 Okt 2016 08:52Administratordibaca 1197 kaliSemua Kategori

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Boy Rafli Amar, mendeklarasikan harta miliknya dalam program tax amnesty pada Jumat (30/9/2016).selengkapnya

 Presiden Apresiasi DPD Dukung Amnesti PajakPresiden Apresiasi DPD Dukung Amnesti PajakSelasa 16 Ags 2016 12:58Administratordibaca 845 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo mengapresiasi dukungan dan komitmen Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap kebijakan pemerintah dalam melaksanakan amnesti pajak untuk mendukung pembangunan.selengkapnya

 PIDATO KENEGARAAN: Presiden Apresiasi Komitmen DPD Dukung Amnesti PajakPIDATO KENEGARAAN: Presiden Apresiasi Komitmen DPD Dukung Amnesti PajakSelasa 16 Ags 2016 10:43Administratordibaca 1149 kaliSemua Kategori

Komitmen Dewan Perwakilan Daerah mendukung amnesti pajak dan penguatan BPD serta pengembangan koperasi mendapat apresiasi Presiden. Presiden Joko Widodo mengapresiasi dukungan dan komitmen Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap kebijakan pemerintah dalam melaksanakan amnesti pajak untuk mendukung pembangunan.selengkapnya

 Pleno PBNU bahas Amnesti Pajak hingga PokemonPleno PBNU bahas Amnesti Pajak hingga PokemonSenin 25 Jul 2016 09:53Administratordibaca 1042 kaliSemua Kategori

Rapat pleno PBNU di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, yang dibuka Mensos Khofifah Indar Parawansa mewakili pemerintah, Minggu, akan membahas berbagai persoalan aktual termasuk Amnesti Pajak dan game Pokemon Go.selengkapnya

 Pengamat Nilai RUU Tax Amnesty InkonstitusionalPengamat Nilai RUU Tax Amnesty InkonstitusionalSenin 27 Jun 2016 14:23Administratordibaca 1199 kaliSemua Kategori

Rencana Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bertentangan dengan perintah Undang-Undang Dasar. Bukan karena di balik itu justru melindungi kejahatan ekonomi trans-nasional, namun juga karena kekayaan yang “digelapkan” tersebut semestinya diusut bagian mana yang sejatinya aset nasional dan harus dikembalikan.selengkapnya

 Pengamat: RUU Tax Amnesty InkonstitusionalPengamat: RUU Tax Amnesty InkonstitusionalSenin 27 Jun 2016 13:53Administratordibaca 981 kaliSemua Kategori

Rencana Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bertentangan dengan perintah Undang-Undang Dasar. Bukan karena di balik itu justru melindungi kejahatan ekonomi trans-nasional, namun juga karena kekayaan yang “digelapkan” tersebut semestinya diusut bagian mana yang sejatinya aset nasional dan harus dikembalikan.selengkapnya

 Pengampunan Pajak Inkonstitusional dan Mau Lindungi Kejahatan Ekonomi Trans-NasionalPengampunan Pajak Inkonstitusional dan Mau Lindungi Kejahatan Ekonomi Trans-NasionalSenin 27 Jun 2016 13:40Administratordibaca 1153 kaliSemua Kategori

Rencana Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bertentangan dengan perintah UUD. Bukan hanya karena di balik rencana ini terlihat mau melindungi kejahatan ekonomi trans-nasional, tapi juga karena kekayaan yang "digelapkan" tersebut semestinya diusut tuntas, sehingga jelas masa saja aset nasional yang harus dikembalikan.selengkapnya

 RUU Tax Amnesty InkonstitusionalRUU Tax Amnesty InkonstitusionalSenin 27 Jun 2016 13:38Administratordibaca 666 kaliSemua Kategori

Rencana Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bertentangan dengan perintah Undang-Undang Dasar. Bukan karena di balik itu justru melindungi kejahatan ekonomi trans-nasional, tetapi juga karena kekayaan yang "digelapkan" tersebut semestinya diusut bagian mana yang sejatinya aset nasional dan harus dikembalikan.selengkapnya

 Pengusaha Batu Bara Tagih Restitusi PPN Rp 1,5 TriliunPengusaha Batu Bara Tagih Restitusi PPN Rp 1,5 TriliunJumat 20 Mei 2016 12:53Administratordibaca 1523 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menagih Direktorat ‎Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk segera membayar kelebihan pembayaran pajak (restitusi). Dalam hitungan APBI, besaran restitusi yang belum dibayarkan mencapai Rp 1,5 triliun. Ketua Umum APBI Pandu Sjahrir mengatakan, ada 11 perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B), khususnya padaselengkapnya

 MPR: Demi Perekonomian, Pro Kontra Mesti Jadi Masukan Bahas RUU Tax AmnestyMPR: Demi Perekonomian, Pro Kontra Mesti Jadi Masukan Bahas RUU Tax AmnestyKamis 5 Mei 2016 19:42Administratordibaca 1367 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua MPR, Oesman Sapta Odang mengatakan bahwa sikap pro dan kontra harusnya menjadi masukan bagi pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) demi kepentingan perekonomian bangsa. Dia mengakui bahwa pembahasan RUU Tax Amnesty antara DPR dan pemerintah masih alot dan terjadi pro dan kontra. Demikian juga di kalangan masyarakat sendiri muncul sikap yang berbeda-beda.selengkapnya

 Ekonomi Sudah Berat, Jokowi Minta Pangkas AnggaranEkonomi Sudah Berat, Jokowi Minta Pangkas AnggaranRabu 23 Mar 2016 09:36Administratordibaca 735 kaliSemua Kategori

Seretnya perekonomian nasional membuat Presiden Jokowi tak punya pilihan. Kecuali memotong anggaran di kementerian maupun lembaga (K/L). Kecuali infrastruktur dan pendukung pertumbuhan. Kepastian adanya pemangkasan yang bakal diusulkan dalam RAPBN-P 2016 ini, disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. "Pesan Presiden, APBN-P perlu potong belanja," kata Menkeu Bambang di Jakarta, Selasaselengkapnya

 Pengusaha Tambang Minta Perlakuan Sama Restitusi PajakPengusaha Tambang Minta Perlakuan Sama Restitusi PajakRabu 16 Mar 2016 05:00Administratordibaca 1730 kaliSemua Kategori

Perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) generasi III menuntut perlakuan sama dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Dalam hal ini ada kesetaraan mekanisme restitusi pajak pertambahan nilai (PPN). Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Supriatna Suhala memaparkan masing-masing perusahaan PKP2B generasi ketiga mendapatselengkapnya

 UU Pengampunan Pajak Bisa Disahkan MeiUU Pengampunan Pajak Bisa Disahkan MeiSelasa 1 Mar 2016 07:29Administratordibaca 2022 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak yang akan dibahas mulai 6 April mendatang bisa disahkan menjadi UU pada Mei nanti, sesuai target waktu pemerintah. DPR memberikan fokus perhatian pada RUU tax amnesty inisiatif presiden ini, sebagai salah satu solusi mengatasi kurangnya penerimaan negara Rp 200-250 triliun dari target APBN 2016.selengkapnya

 Freeport Bayar Pajak Air Permukaan ke Papua Rp 1,4 TriliunFreeport Bayar Pajak Air Permukaan ke Papua Rp 1,4 TriliunSenin 2 Mar 2020 13:59Ridha Anantidibaca 548 kaliSemua Kategori

Manajemen PT Freeport Indonesia telah merealisasikan tunggakan pajak air permukaan kepada Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp 1,4 triliun dengan dua tahap pembayaran. Tahap pertama dibayarkan 50 persen sebesar Rp 700 miliar dan ditambah kewajiban per tahun 15 juta dolar AS atau setara Rp 160 miliar pada Oktober 2019.selengkapnya

 NAVIGASI PAJAK: Beli E-book Sekarang Bebas PPN, dengan Syarat...NAVIGASI PAJAK: Beli E-book Sekarang Bebas PPN, dengan Syarat...Senin 10 Feb 2020 08:45Ridha Anantidibaca 308 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menjanjikan segera menyelesaikan skema penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final atas transaski derivatif di perdagangan berjangka komoditi.selengkapnya

 Potensi Pajak Rp 390,5 Miliar Hilang Akibat Treaty ShoppingPotensi Pajak Rp 390,5 Miliar Hilang Akibat Treaty ShoppingJumat 6 Des 2019 14:45Ridha Anantidibaca 2255 kaliSemua Kategori

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Belanda menyebabkan potensi kehilangan penerimaan pajak Indonesia sebesar Rp 390,5 miliar dalam periode 2010 hingga 2019. Angka ini disampaikan Perkumpulan Prakarsa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asal Belanda, SOMO, dalam laporannya bertajuk How the Indonesia-Netherlands Tax Treaty Enables Tax Avoidance.selengkapnya

 Restitusi pajak hingga Oktober sebesar Rp 133 triliun, ini penjelasan pemerintahRestitusi pajak hingga Oktober sebesar Rp 133 triliun, ini penjelasan pemerintahSelasa 19 Nov 2019 13:58Ridha Anantidibaca 390 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sepanjang Januari-Oktober 2019 total pengembalian pajak atau restitusi pajak tumbuh 12,4% secara year on year (yoy) atau setara dengan Rp 133 triliun.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :