Insentif Perda Larangan Plastik Bisa Menggerus Penerimaan PajakInsentif Perda Larangan Plastik Bisa Menggerus Penerimaan PajakRabu 30 Jan 2019 11:38Ridha Anantidibaca 546 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerbitkan peraturan pelarangan penggunaan kantong dan produk plastik, sama saja menghilangkan potensi penerimaan pajak negara.selengkapnya

 Sri Mulyani Minta DJP Kerja Keras Tingkatkan Kualitas Data Wajib PajakSri Mulyani Minta DJP Kerja Keras Tingkatkan Kualitas Data Wajib PajakSelasa 29 Jan 2019 16:01Ridha Anantidibaca 481 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengoptimalkan pencarian informasi dari berbagai sumber yang kredibel dan relevan. Hal ini, guna untuk meningkatkan kualitas informasi data wajib pajak (WP).selengkapnya

 Pemprov DKI Targetkan Pajak Naik Rp6 Triliun pada 2019Pemprov DKI Targetkan Pajak Naik Rp6 Triliun pada 2019Senin 28 Jan 2019 11:19Ridha Anantidibaca 562 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta menargetkan kenaikan pajak sebesar Rp6 triliun atau mencapai Rp44,18 triliun pada 2019. Pajak tahun sebelumnya diketahui senilai Rp38,12 triliun. Upaya mencapai target tersebut melalui revisi lima rancangan peraturan daerah (raperda) yang terkait pajak.selengkapnya

 Apresiasi Kerja Bea Cukai di 2018, Menkeu Sampaikan Arahan Hadapi 2019Apresiasi Kerja Bea Cukai di 2018, Menkeu Sampaikan Arahan Hadapi 2019Jumat 25 Jan 2019 14:00Ridha Anantidibaca 416 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani berkesempatan menghadiri acara Rapat Koordinasi Gabungan Bea Cukai pada Rabu 23 Januari 2018. Dalam acara tersebut, Sri Mulyani memberikan beberapa arahan kepada seluruh jajaran Bea Cukai dalam mengadapi tahun 2019, di mana beberapa poin penting yang ditekankan adalah penindakan terhadap pelaku usaha yang tidak patuh tetap ditingkatkan dan Bea Cukaiselengkapnya

 Naik 6,62%, Realisasi Pajak Infrastruktur dan Perumahan Capai Rp83,51 TriliunNaik 6,62%, Realisasi Pajak Infrastruktur dan Perumahan Capai Rp83,51 TriliunJumat 25 Jan 2019 13:54Ridha Anantidibaca 571 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mencatat realisasi pajak dari sektor konstruksi dan perumahan pada 2018 sebesar Rp83,51 triliun. Angka tersebut tumbuh 6,62% dibandingkan realisasi pajak dari tahun 2017 lalu.selengkapnya

 Kejar Rp1.557 Triliiun, Dirjen Pajak: Cukup MenantangKejar Rp1.557 Triliiun, Dirjen Pajak: Cukup MenantangJumat 25 Jan 2019 13:50Ridha Anantidibaca 265 kaliSemua Kategori

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp1.577,6 triliun. Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menyatakan, target itu meningkat 20,1% dari realisasi penerimaan pajak di tahun 2018.selengkapnya

 Pajak Miliarder Naik, Kesenjangan si Kaya dan si Miskin BerkurangPajak Miliarder Naik, Kesenjangan si Kaya dan si Miskin BerkurangSelasa 22 Jan 2019 16:23Ridha Anantidibaca 623 kaliSemua Kategori

Adanya kesenjangan global yang semakin meningkat, membuat suatu organisasi nirlaba yakni Oxfam mendesak pemerintah untuk menaikan pajak orang kaya dan perusahaan.selengkapnya

 Kesenjangan Makin Lebar, Pajak Orang Kaya Harus DinaikkanKesenjangan Makin Lebar, Pajak Orang Kaya Harus DinaikkanSelasa 22 Jan 2019 16:20Ridha Anantidibaca 401 kaliSemua Kategori

Organisasi nirlaba, Oxfam mendesak pemerintah untuk menaikkan pajak orang kaya dan perusahaan. Tujuannya mengatasi kesenjangan global yang semakin meningkat.selengkapnya

 Operasi Pasar, Bea Cukai Mataram Sita Ribuan Rokok, dan Cairan Vape IlegalOperasi Pasar, Bea Cukai Mataram Sita Ribuan Rokok, dan Cairan Vape IlegalSelasa 22 Jan 2019 11:41Ridha Anantidibaca 476 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Mataram mengawali kegiatan tahun 2019 dengan melakukan Operasi Pasar terhitung mulai tanggal 7 s.d. 11 Januari. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengawasi peredaran barang kena cukai (BKC) yang menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat serta menimbulkan kerugian negara.selengkapnya

 Soal E-Commerce, Sri Mulyani: Tak Melulu Pungut PajakSoal E-Commerce, Sri Mulyani: Tak Melulu Pungut PajakJumat 18 Jan 2019 14:24Ridha Anantidibaca 513 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengeluarkan Peraturan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Sri Mulyani pun saat ini telah melakukan diskusi bersama-sama pelaku usaha di media sosial.selengkapnya

 Penjelasan Sri Mulyani soal Pajak E-Commerce yang DiributkanPenjelasan Sri Mulyani soal Pajak E-Commerce yang DiributkanJumat 18 Jan 2019 14:21Ridha Anantidibaca 392 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun memberikan penjelasan terkait peraturan tersebutselengkapnya

 Kemenkeu Revisi Aturan Kredit Pajak Luar NegeriKemenkeu Revisi Aturan Kredit Pajak Luar NegeriKamis 10 Jan 2019 16:18Ridha Anantidibaca 719 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merevisi aturan kredit pajak luar negeri. Hal ini untuk meningkatkan kemudahan dan kepastian, juga mendorong wajib pajak untuk mengklaim manfaat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).selengkapnya

 Menkominfo: Selebgram Harusnya Dikenai PajakMenkominfo: Selebgram Harusnya Dikenai PajakKamis 10 Jan 2019 16:15Ridha Anantidibaca 384 kaliSemua Kategori

Fenomena selebritas instagram atau dikenal dengan selebgram menjadi mata pencaharian baru untuk raup penghasilan fantastis. Ladang bisnis ini mendapatkan pemasukan dari mempromosikan suatu produk atau disebut dengan istilah endorsement (endorse).selengkapnya

 Jepang Mulai Terapkan Pajak untuk TurisJepang Mulai Terapkan Pajak untuk TurisSelasa 8 Jan 2019 12:57Ridha Anantidibaca 400 kaliSemua Kategori

Pemerintah Jepang telah menerapkan pajak untuk turis lokal maupun turis asing yang akan meninggalkan negeri Sakura tersebut melalui jalur udara maupun laut, sejak Senin 7 Januari 2019.selengkapnya

 Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Barang Impor Maksimal USD500/OrangPemerintah Bebaskan Bea Masuk Barang Impor Maksimal USD500/OrangSenin 7 Jan 2019 14:38Ridha Anantidibaca 510 kaliSemua Kategori

Pemerintah menetapkan biaya batas bea masuk untuk barang-barang impor yang dibawa dari luar negeri. Pembebasan barang bawaan tersebut sebesar USD500 per orang.selengkapnya

 Samsat Jakbar Kejar 70 Pemilik Kendaraan Mewah yang Belum Lunasi PajakSamsat Jakbar Kejar 70 Pemilik Kendaraan Mewah yang Belum Lunasi PajakJumat 28 Des 2018 11:24Ridha Anantidibaca 487 kaliSemua Kategori

Samsat Jakarta Barat mengejar pemilik kendaraan agar secepatnya melunasi pajak. Pasalnya, pajak puluhan kendaraan mewah di daerah tersebut masih menunggak serta masa pemutihan pajak akan habis pada 31 Desember 2018.selengkapnya

 Puluhan Mobil Mewah Tunggak Pajak Senilai Rp4 MiliarPuluhan Mobil Mewah Tunggak Pajak Senilai Rp4 MiliarJumat 28 Des 2018 11:07Ridha Anantidibaca 433 kaliSemua Kategori

Puluhan kendaraan mewah di Jakarta Barat masih menunggak pajak. Saat ini Samsat Jakarta Barat terus mengejar pemilik ken daraan supaya secepatnya melunasi pajak sebelum masa pemutihan pajak habis pada 31 Desember mendatang.selengkapnya

 Masih Ada Peluang Korupsi Petugas PajakMasih Ada Peluang Korupsi Petugas PajakSenin 10 Des 2018 10:18Ridha Anantidibaca 395 kaliSemua Kategori

Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2018 di Lingkungan Ditjen Pajak, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan meminta setiap unit untuk menjadi contoh yang baik dari antikorupsi.selengkapnya

 KPK: Sektor Sumber Daya Alam Punya Ketidakpatuhan Pajak yang TinggiKPK: Sektor Sumber Daya Alam Punya Ketidakpatuhan Pajak yang TinggiSenin 10 Des 2018 09:58Ridha Anantidibaca 493 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menyebut kepatuhan wajib pajak pada sektor sumber daya alam (SDA) atau sektor ekstraktif masih sangat rendah. Adapun industri ekstraktif merupakan industri yang menggali, mengambil, dan mengolah bahan baku langsung dari alam sekitar, di antaranya pertambangan, pertanian, perikanan.selengkapnya

 Hari Antikorupsi Dunia, Dirjen Pajak Akui Masih Ada Peluang KorupsiHari Antikorupsi Dunia, Dirjen Pajak Akui Masih Ada Peluang KorupsiJumat 7 Des 2018 12:11Ridha Anantidibaca 439 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan meminta setiap unit di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengevaluasi kinerja. Hal ini untuk meningkatkan pencegahan terjadinya tindakan korupsi di tubuh Ditjen Pajak, yang memang rentan akan hal itu.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :