NPL Membaik, Laba Bersih Maybank Indonesia Naik 71%NPL Membaik, Laba Bersih Maybank Indonesia Naik 71%Jumat 17 Feb 2017 11:02Ajeng Widyadibaca 749 kaliSemua Kategori

Di tengah perlambatan ekonomi dan banyaknya tantangan di berbagai sektor usaha PT Bank Maybank Indonesia berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang positif. Sepanjang tahun 2016 PT Bank Maybank Indonesia membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 71%.selengkapnya

 Bidik Rp 70 Triliun dari Amnesti Pajak, BNI Mengaku Kebanjiran Dana RepatriasiBidik Rp 70 Triliun dari Amnesti Pajak, BNI Mengaku Kebanjiran Dana RepatriasiKamis 4 Ags 2016 16:25Administratordibaca 974 kaliSemua Kategori

PT Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk (BBNI) mengaku telah ‎banyak menyerap dana tebusan dan repatriasi dari wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak. Bank berpelat merah tersebut, menargetkan dana repatriasi yang masuk ke grup BNI mencapai Rp 70 triliun, ‎dengan rincian Rp 55 triliun ke produk BNI dan Rp 25 triliun tersebar ke produk anak usaha.selengkapnya

 Gubernur BI: Ditjen Pajak Boleh Intip Data Transaksi Kartu KreditGubernur BI: Ditjen Pajak Boleh Intip Data Transaksi Kartu KreditRabu 18 Mei 2016 17:42Administratordibaca 1813 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) menilai aturan laporan data transaksi kartu kredit nasabah kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan tidak melanggar Undang-undang (UU) kerahasiaan perbankan. BI menanggapi reaksi kalangan industri perbankan perihal aturan laporan data transaksi kartu kredit nasabah ini. Gubernur BI Agus Martowardojo usai menghadiri Sidang Tahunan Islamic Development Bankselengkapnya

 Soal Pajak Intip Data Nasabah, Ini Kata Gubernur BISoal Pajak Intip Data Nasabah, Ini Kata Gubernur BIRabu 18 Mei 2016 17:33Administratordibaca 923 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo enggan berspekulasi, terkait maraknya nasabah yang menutup kartu kreditnya, setelah kebijakan perbankan yang harus melaporkan data transaksi pemilik kartu kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak, demi kepentingan perpajakan. Agus, saat ditemui dalam perhelatan sidang tahunan Islamic Bank Development di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu 18 Mei 2016,selengkapnya

 Tarif turun, BNI siap tampung pembayaran pajak UMKMTarif turun, BNI siap tampung pembayaran pajak UMKMSenin 25 Jun 2018 14:36Ridha Anantidibaca 394 kaliSemua Kategori

PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BNI menyatakan pihaknya siap menjadi bank persepsi yang menampung pembayaran pajak yang diberlakukan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pasca pemberlakuan tarif yang baru, yaitu tarif yang diturunkan dari 1% menjadi 0,5% terhadap omzet per tahun.selengkapnya

 Tebusan Amnesti Pajak BNI Denpasar Capai Rp1 MTebusan Amnesti Pajak BNI Denpasar Capai Rp1 MKamis 15 Sep 2016 08:03Administratordibaca 484 kaliSemua Kategori

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Denpasar menyatakan bahwa jumlah uang tebusan amnesti pajak melalui bank tersebut di kawasan Bali dan Nusa Tenggara hingga saat ini mencapai Rp1 miliar.selengkapnya

 BTN Resmi Jadi `Gateway` Program Amnesty PajakBTN Resmi Jadi `Gateway` Program Amnesty PajakSelasa 9 Ags 2016 11:22Administratordibaca 971 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Menteri Keuangan RI telah menyetujui PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menjadi bank persepsi sebagai Gateway dalam program Amnesti Pajak.selengkapnya

 Bulan Depan, Mau Bayar Pajak Harus Punya e-BillingBulan Depan, Mau Bayar Pajak Harus Punya e-BillingSenin 13 Jun 2016 12:34Administratordibaca 1481 kaliSemua Kategori

Per 1 Juli, pembayaran pajak di seluruh bank persepsi dan kantor pos, hanya bisa secara online atau daring, melalui e-Billing. "Sistem pembayaran pajak berbasis manual, atau hard copy yang selama ini dilayani bank BUMN serta kantor pos, berakhir 30 Juni 2016," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama di Jakarta, Jumat (10/6/2016).selengkapnya

 Kemenkeu: Bayar Pajak `e-Billing` Diterapkan 1 Juli 2016Kemenkeu: Bayar Pajak `e-Billing` Diterapkan 1 Juli 2016Sabtu 11 Jun 2016 11:49Administratordibaca 2529 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak menginformasikan bahwa mulai 1 Juli 2016 pembayaran pajak di seluruh bank persepsi dan kantor pos hanya dapat dilakukan secara "online" atau daring melalui "e-Billing". "Sistem pembayaran pajak yang berbasis manual atau "hard copy" yang selama ini dilayani oleh bank BUMN serta kantor pos akan berakhir pada 30 Juni 2016," kata Direktur Penyuluselengkapnya

 Ditjen Pajak Beri Sinyal Kaji Ulang Pemeriksaan Data Kartu KreditDitjen Pajak Beri Sinyal Kaji Ulang Pemeriksaan Data Kartu KreditJumat 20 Mei 2016 13:33Administratordibaca 1530 kaliSemua Kategori

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) saat ini mengaku mengalami kerugian setelah adanya aturan Kementerian Keuangan yang mewajibkan penerbit kartu kredit dan bank melaporkan data dan transaksi setiap bulan. Akibat aturan ini, penutupan kartu kredit BCA telah meningkat tiga kali lipat dibandingkan sebelum diterbitkannya aturan tersebut.selengkapnya

 BI Masih Kaji Buka Data Transaksi Kartu KreditBI Masih Kaji Buka Data Transaksi Kartu KreditKamis 19 Mei 2016 14:57Administratordibaca 1305 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo, mengaku wacana kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit, masih dalam tahap kajian BI. "Enggak ada komentar. Baru ada yang dikeluarkan oleh Kemenkeu sehubungan dengan kewajiban pembayaran pajak," kata Agus saat ditemui di sela-sela sidang tahunan Islamic Development Bank (IDB) ke-41 di Jakarta, Rabu (18/05/2016), menanggapi pernyataan Menkeuselengkapnya

 Tax Amnesty, Ibarat Madu dan Racun Bagi PengembangTax Amnesty, Ibarat Madu dan Racun Bagi PengembangKamis 5 Mei 2016 19:39Administratordibaca 2057 kaliSemua Kategori

Sungguh, pengembang dan bank nasional merupakan dua pendekar utama dalam mengembangkan sektor properti yang saat ini mulai kembali menggeliat. Bagaimana prospek pengembang di masa mendatang di tengah mimpi suku bunga kredit single digit atau di bawah 10 persen? Tidak dapat dibantah, bank nasional tidak mungkin menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) dan atau kredit pemilikan apartemen (KPA)selengkapnya

 Kuartal III 2018, laba sebelum pajak Bukopin naik 12,96%Kuartal III 2018, laba sebelum pajak Bukopin naik 12,96%Rabu 17 Okt 2018 13:23Ridha Anantidibaca 421 kaliSemua Kategori

Kinerja PT Bank Bukopin Tbk di kuartal III 2018 lebih baik ketimbang kuartal sebelumnya. Hal ini terlihat dari laba sebelum pajak Bank Bukopin yang meningkat menjadi Rp 393 miliar atau naik 12,96% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnyselengkapnya

 Ditjen Pajak: Mayoritas WNI yang Terlibat Mega Transfer Rp 19 Triliun Sudah Ikut `Tax Amnesty`Ditjen Pajak: Mayoritas WNI yang Terlibat Mega Transfer Rp 19 Triliun Sudah Ikut `Tax Amnesty`Jumat 10 Nov 2017 10:08Ajeng Widyadibaca 503 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengaku sudah tahu siapa yang ada di balik mega transfer Rp 19 triliun melalui bank Standard Chartered merupakan nasabah asal Indonesia. Uang Rp 19 triliun itu ditransfer nasabah tersebut dari bank Standard Chartered cabang Guernsey (Inggris) ke Singapura, beberapa waktu lalu.selengkapnya

 Bahaya, Persekongkolan Petugas Pajak dan WPBahaya, Persekongkolan Petugas Pajak dan WPJumat 17 Feb 2017 10:26Ajeng Widyadibaca 760 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan aplikasi pembukaan rahasia bank secara elektronik yang diberi nama Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (Akasia). Rencananya aplikasi ini bakal diluncurkan pada 1 Maret 2017 mendatang.selengkapnya

 Pajak kirimi 1 juta Wajib Pajak email Tax AmnestyPajak kirimi 1 juta Wajib Pajak email Tax AmnestySelasa 31 Jan 2017 15:40Ajeng Widyadibaca 608 kaliSemua Kategori

Pada periode terakhir Tax Amnesty, Direktorat Jenderal Pajak semakin gencar mengabsen Wajib Pajak untuk melaporkan hartanya. Salah satunya, menggandeng bank-bank BUMN untuk mengirimkan surat peringatan kepada nasabah wajib pajak yang belum ikut program pengampunan pajak tersebut.selengkapnya

 Negara-negara G-20 Putar Otak Tangani Penghindar PajakNegara-negara G-20 Putar Otak Tangani Penghindar PajakKamis 13 Okt 2016 06:45Administratordibaca 856 kaliSemua Kategori

Fokus kebijakan perpajakan internasional menjadi agenda utama dalam pertemuan antarmenteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara anggota G-20. Pertemuan ini merupakan rangkaian pertemuan Tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington D.C, Amerika Serikat beberapa waktu lalu.selengkapnya

 Cadev September 2016 Naik Dibanding AgustusCadev September 2016 Naik Dibanding AgustusSabtu 8 Okt 2016 13:03Admindibaca 1203 kaliSemua Kategori

Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Arbonas Hutabarat, mengatakan, peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan devisa migas, penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, dan hasil lelang Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas. Di mana, jumlahnya melampaui kebutuhan devisa untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan SBBI valas jatuh tempo.selengkapnya

 Pemerintah Ajak WNI di London ikut Tax AmnestyPemerintah Ajak WNI di London ikut Tax AmnestyJumat 9 Sep 2016 15:56Administratordibaca 758 kaliSemua Kategori

Setelah sosialisasi program pengampunan pajak (tax amnesty) dilakukan di Singapura dan Hongkong, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) juga mengajak warga negara Indonesia (WNI) di London untuk mengikuti program ini.selengkapnya

 Sedot Dana dari Tax Amnesty, BCA Sewa Konsultan PajakSedot Dana dari Tax Amnesty, BCA Sewa Konsultan PajakJumat 29 Jul 2016 19:04Administratordibaca 1299 kaliSemua Kategori

PT Bank Central Asia Tbk serius menangkap peluang dari program pengampunan pajak yang diluncurkan pemerintah. Bank swasta nasional terbesar itu menyewa konsultan pajak untuk melakukan sosialisasi terkait pengampunan pajak ke nasabah di seluruh Indonesia.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :