Bisnis Online Bisa Tembus US$ 130 M, Berapa Potensi Pajaknya?Bisnis Online Bisa Tembus US$ 130 M, Berapa Potensi Pajaknya?Senin 27 Nov 2017 11:46Ridha Anantidibaca 1089 kaliSemua Kategori

Transaksi bisnis online (e-commerce) di Indonesia diprediksi dapat mencapai US$ 130 miliar pada 2020. Peluang ini harus dapat ditangkap Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk menggali potensi penerimaan dari bisnis online tersebut.selengkapnya

 Realisasi Penerimaan Pajak Sulselbartra Baru 56,25% per September 2018Realisasi Penerimaan Pajak Sulselbartra Baru 56,25% per September 2018Kamis 25 Okt 2018 10:16Ridha Anantidibaca 456 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak yang terhimpun DJP Kanwil Sulselbartra dalam sembilan bulan tahun ini berada pada angka Rp7,92 triliun.selengkapnya

 Jokowi: Tax Amnesty Bukan Hanya untuk KonglomeratJokowi: Tax Amnesty Bukan Hanya untuk KonglomeratSenin 1 Ags 2016 22:56Administratordibaca 824 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kebijakan amnesti pajak tidak hanya untuk konglomerat tetapi juga para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "Amnesti pajak ini bukan hanya untuk konglomerat, yang belum punya nomor pokok wajib pajak atau NPWP silakan minta, juga yang UMKM," kata Presiden Jokowi dalam sosialisasi amnesti pajak di Hall D2 JIExpo Kemayoran Jakarta, Senin.selengkapnya

 NPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak NakalNPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak NakalJumat 20 Jan 2017 15:38Ajeng Widyadibaca 1723 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana meluncurkan Kartu Indonesia Satu. Kartu ini akan diisi identitas seperti Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Nomor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.selengkapnya

 Bareskrim Usut Dugaan Kasus Faktur Pajak BodongBareskrim Usut Dugaan Kasus Faktur Pajak BodongAhad 9 Okt 2016 08:30Administratordibaca 1845 kaliSemua Kategori

Penyidik Bareskrim Polri akan mengusut tuntas kasus dugaan pemalsuan faktur pajak bodong senilai Rp 33 miliar oleh oknum PT LG Electronic Cabang Pekanbaru, Riau yang merugikan pengusaha elektronik Alexander Patra.selengkapnya

 Banjir Produk China, Perlakuan Fiskal Barang Kiriman akan DiubahBanjir Produk China, Perlakuan Fiskal Barang Kiriman akan DiubahRabu 25 Des 2019 10:08Ridha Anantidibaca 491 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyatakan bahwa perubahan perlakuan fiskal kepada barang kiriman ditujukan untuk mendorong daya saing e-commerce domestik.selengkapnya

 Sri Mulyani: Kita Negara Paling Kompleks Aturan PerpajakannyaSri Mulyani: Kita Negara Paling Kompleks Aturan PerpajakannyaSelasa 7 Ags 2018 14:03Ridha Anantidibaca 493 kaliSemua Kategori

Teknologi pajak di Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini sedang berupaya untuk memperbaiki sistem IT supaya lebih canggih dan mudah digunakan.selengkapnya

 KPK Usul LHKPN Diitegrasikan dengan SPT, Menkeu Sri Mulyani SetujuKPK Usul LHKPN Diitegrasikan dengan SPT, Menkeu Sri Mulyani SetujuSenin 4 Mar 2019 14:44Ridha Anantidibaca 1004 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan memberi sinyal mendukung usulan agar pelapor kekayaan pejabat negara disatukan dengan SPT.selengkapnya

 Ini respon pelaku usaha soal pajak e-commerceIni respon pelaku usaha soal pajak e-commerceJumat 18 Jan 2019 15:00Ridha Anantidibaca 568 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah mengumumkan aturan perpajakan untuk e-commerce akan berlaku pada 1 April 2019 mendatang. Aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 210/PMK.010/2018 mengatur pelaku e-commerce harus memberitahu NPWP atay NIK untuk tata cara pemungutan pajak.selengkapnya

 Pedagang Kecil Girang Barang Impor Rp 45.000 Kena PajakPedagang Kecil Girang Barang Impor Rp 45.000 Kena PajakKamis 16 Jan 2020 11:42Ridha Anantidibaca 822 kaliSemua Kategori

Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menilai pemerintah lambat dalam penerapan ketentuan impor terbaru terkait barang impor kiriman. Pasalnya, kebijakan tersebut sudah lama ditunggu oleh pelaku UMKM dan baru bisa diimplementasikan pada 30 Januari 2020.selengkapnya

 Perdirjen pajak e-commerce belum selesai, idEA akui tiga hal ini yang masih alotPerdirjen pajak e-commerce belum selesai, idEA akui tiga hal ini yang masih alotKamis 14 Mar 2019 10:45Ridha Anantidibaca 511 kaliSemua Kategori

Hingga pertengahan Maret 2019, Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen) mengenai pajak e-commerce belum juga rampung dibahas. Padahal, rencananya tanggal 1 April akan mulai efektif berlaku.selengkapnya

 Target Rasio Kepatuhan Dipatok Tetap pada 80-85 PersenTarget Rasio Kepatuhan Dipatok Tetap pada 80-85 PersenSelasa 3 Mar 2020 11:26Ridha Anantidibaca 360 kaliSemua Kategori

Rasio kepatuhan formal wajib pajak (WP) pada 2020 ditargetkan di kisaran 80 persen - 85 persen atau tidak berubah dari angka tahun lalu.selengkapnya

 Barang Kiriman Buku Bebas dari Kewajiban PerpajakanBarang Kiriman Buku Bebas dari Kewajiban PerpajakanRabu 25 Des 2019 10:16Ridha Anantidibaca 536 kaliSemua Kategori

Meski menurunkan ambang batas pembebasan bea masuk atau deminimis value bagi barang kiriman, pemerintah memastikan ketentuan itu tak berlaku bagi semua jenis buku.selengkapnya

 Sri Mulyani Ungkap Alasan Penerbitan Pajak E-CommerceSri Mulyani Ungkap Alasan Penerbitan Pajak E-CommerceKamis 17 Jan 2019 13:04Ridha Anantidibaca 311 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan di balik penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.10/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce). Penerbitan aturan ini menimbulkan reaksi dari para pelaku usaha e-commerce.selengkapnya

 Peserta TA Minim, Menkeu Ani Hanya Bisa SedihPeserta TA Minim, Menkeu Ani Hanya Bisa SedihRabu 1 Mar 2017 10:31Ajeng Widyadibaca 954 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tak puas dengan capaian program pengampunan pajak atau tax amnesty (TA). Dia pun merasa sedih.selengkapnya

 PPH 0,5 persen bukti keberpihakan pemerintah terhadap IKMPPH 0,5 persen bukti keberpihakan pemerintah terhadap IKMSelasa 26 Jun 2018 10:44Ridha Anantidibaca 488 kaliSemua Kategori

Penerbitan PPH 0,5 persen untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) yang juga Industri Kecil Menengah (IKM) dinilai sebagai bukti keberpihakan pemerintah terhadap perkembangan IKM.selengkapnya

 Ada Celah bagi Oknum Pajak di Tax Amnesty?Ada Celah bagi Oknum Pajak di Tax Amnesty?Jumat 22 Jul 2016 15:53Administratordibaca 1836 kaliSemua Kategori

Ketua ASEAN Competition Institute, Joy Martua Pardede mengkritisi keberadaan Pasal 8 ayat 3 di UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Ia menilai pasal tersebut memiliki celah oknum pegawai pajak bagi wajib pajak (WP) yang ingin melunasi tunggakan pajakselengkapnya

 Ditjen Pajak Klarifikasi Terkait Tunggakan Pajak Tax AmnestyDitjen Pajak Klarifikasi Terkait Tunggakan Pajak Tax AmnestySabtu 23 Jul 2016 12:08Administratordibaca 2860 kaliSemua Kategori

Kepala Sub-Direktorat Hubungan Masyarakat Direktur Jenderal Pajak, Ani Natalia menegaskan, fiskus tidak bisa bermain dalam menaikkan tunggakan pajak. Pasalnya, tunggakan pajak itu sudah tersistem dan tidak terkait dengan declarewajib pajak secara langsung.selengkapnya

 Ditjen Pajak menyisir WP yang tidak pernah diperiksa tiga tahun terakhirDitjen Pajak menyisir WP yang tidak pernah diperiksa tiga tahun terakhirSenin 3 Sep 2018 10:36Ridha Anantidibaca 1539 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memasukkan Wajib Pajak (WP) yang selama tiga tahun belum pernah diperiksa dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak (all taxes) sebagai salah satu indikator ketidakpatuhan.selengkapnya

 KPK Soroti Besarnya Potensi Pajak Sektor Batubara yang Belum TergaliKPK Soroti Besarnya Potensi Pajak Sektor Batubara yang Belum TergaliJumat 7 Des 2018 11:33Ridha Anantidibaca 552 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kepatuhan pajak di sektor Sumber Daya Alam (SDA) atau industri ekstraktif seperti pertambangan batubara, masih sangat rendah. Hal ini perlu jadi perhatian, sebab ada potensi besar penerimaan dari sektor tersebut.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :