DJP Ubah Strategi Sosialisasi Amnesti PajakDJP Ubah Strategi Sosialisasi Amnesti PajakAhad 16 Okt 2016 14:27Administratordibaca 1070 kaliSemua Kategori

Untuk mengejar pelaksanaan amnesti pajak tahap kedua dan ketiga, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan mengubah strategi komunikasi yang dilakukannya. Ditjen Pajak mengaku akan membagi segmentasi wajib pajak (WP) sehingga sosialisasi yang dilakukan lebih tepat sasaran. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP)selengkapnya

 Tuai Hasil Positif, Bea Cukai Rilis Survei Dampak Ekonomi Fasilitas Kawasan Berikat & Kemudahan ImporTuai Hasil Positif, Bea Cukai Rilis Survei Dampak Ekonomi Fasilitas Kawasan Berikat & Kemudahan ImporSelasa 19 Feb 2019 13:56Ridha Anantidibaca 543 kaliSemua Kategori

Bea Cukai secara resmi merilis survei manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), hasil kerja sama antara Bea Cukai dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan University Network for Indonesia Export Development (UNIED).selengkapnya

 Pemerintah Didorong Realisasikan Pajak Karbon Biar RI Punya Daya SaingPemerintah Didorong Realisasikan Pajak Karbon Biar RI Punya Daya SaingSenin 13 Sep 2021 11:19Ridha Anantidibaca 1422 kaliSemua Kategori

Pemerintah didorong segera merealisasikan penerapan nilai ekonomi karbon caranya dengan menerapkan pajak. Tujuannya untuk menjaga daya saing industri Indonesia di dunia.selengkapnya

 Pemerintah Susun Skema Moderasi Pajak DaerahPemerintah Susun Skema Moderasi Pajak DaerahKamis 5 Des 2019 10:57Ridha Anantidibaca 274 kaliSemua Kategori

Dalam rangka menarik investasi, pemerintah tengah menyusun skema memoderasi sejumlah jenis daerah menjadi satu tarif.selengkapnya

 Terobosan Investasi dan Ekspor, Pemerintah Segera Pangkas Pajak Besar-besaranTerobosan Investasi dan Ekspor, Pemerintah Segera Pangkas Pajak Besar-besaranJumat 21 Jun 2019 14:47Ridha Anantidibaca 451 kaliSemua Kategori

Pemerintah melakukan terobosan untuk meraih investasi dan meningkatkan ekspor sebanyak-banyaknya. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah segera melakukan pemangkasan pajak besar-besaran dalam beberapa sektor usaha.selengkapnya

 Fiscal Cadaster PBB-P2 Jurus Optimalkan Pajak di Ibu KotaFiscal Cadaster PBB-P2 Jurus Optimalkan Pajak di Ibu KotaJumat 21 Jun 2019 14:43Ridha Anantidibaca 274 kaliSemua Kategori

Fiscal Cadaster Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah diluncurkan akhir April 2019 lalu. Fiscal Cadaster atau lebih dikenal dengan pendataan pertanahan merupakan sistem administrasi informasi detail yang berisi kepentingan atas tanah yaitu hal batasan dan tanggung jawab dalam bentuk uraian geometrik dan daftar program di suatu pemerintahan.selengkapnya

 Pemerintah segera pangkas pajak besar-besaranPemerintah segera pangkas pajak besar-besaranKamis 20 Jun 2019 14:42Ridha Anantidibaca 667 kaliSemua Kategori

Pemerintah melakukan terobosan untuk meraih investasi dan meningkatkan ekspor sebanyak-banyaknya. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah segera melakukan pemangkasan pajak besar-besaran dalam beberapa sektor usaha.selengkapnya

 Tak Dapat Insentif, Pajak Motor Listrik di RI Tembus Rp 1,7 Juta!Tak Dapat Insentif, Pajak Motor Listrik di RI Tembus Rp 1,7 Juta!Jumat 18 Mei 2018 14:00Ridha Anantidibaca 1811 kaliSemua Kategori

Industri kendaraan listrik yang baru ingin berkembang di Indonesia, rasanya perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Karena ini akan bedampak pada pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia agar tidak mati di tengah jalan.selengkapnya

 Ketua DPR Instruksikan Semua Pegawai Laporkan Pajak TahunanKetua DPR Instruksikan Semua Pegawai Laporkan Pajak TahunanRabu 7 Mar 2018 10:10Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memastikan anggota DPR dan pegawai di lingkungan Setjen DPR menyampaikan laporan SPT Tahunan Pribadi kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ini sebagai bentuk kepatuhan hukum dan keteladanan kepada publik.selengkapnya

 Kawasan Industri Akan Dikecualikan dari Kebijakan Pajak Progresif Lahan MenganggurKawasan Industri Akan Dikecualikan dari Kebijakan Pajak Progresif Lahan MenganggurSenin 6 Feb 2017 14:32Ajeng Widyadibaca 1213 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan di masyarakat. Salah satu poinnya adalah menerapkan pajak progresif bagi lahan yang menganggur.selengkapnya

 Tak Mau Bayar Pajak, Google Harus DiblokirTak Mau Bayar Pajak, Google Harus DiblokirSelasa 20 Sep 2016 14:14Administratordibaca 893 kaliSemua Kategori

Pemerintah mendapat dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk bersikap tegas pada perusahaan yang menolak di pajaki, namun melakukan aktivitas usahanya di Indonesia. Seperti perusahaan over the top (OTT), Google.selengkapnya

 Beban di Pundak Sri MulyaniBeban di Pundak Sri MulyaniAhad 14 Ags 2016 11:47Administratordibaca 1137 kaliSemua Kategori

Kehadiran Sri Mulyani Indrawati di Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK memberikan perubahan besar terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belum genap sebulan menduduki kursi Menteri Keuangan (Menkeu), mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu telah melakukan pemangkasan.selengkapnya

 Telkom-Ditjen Pajak integrasikan data perpajakanTelkom-Ditjen Pajak integrasikan data perpajakanSenin 3 Des 2018 15:31Ridha Anantidibaca 707 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI bersama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk meresmikan integrasi data perpajakan sekaligus Telkom sebagai pengguna e-Faktur melalui sistem antarserver yang terhubung satu sama lain (host to host).selengkapnya

 Telkom dan Direktorat Pajak Integrasikan Data PerpajakanTelkom dan Direktorat Pajak Integrasikan Data PerpajakanSenin 3 Des 2018 14:53Ridha Anantidibaca 626 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI bersama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk meresmikan integrasi data perpajakan. Sekaligus Telkom sebagai pengguna e-Faktur melalui sistem antarserver yang terhubung satu sama lain (host to host).selengkapnya

 Cegah Pelanggaran, Bea Cukai Verifikasi Beda Data Ekspor Batu BaraCegah Pelanggaran, Bea Cukai Verifikasi Beda Data Ekspor Batu BaraJumat 12 Okt 2018 14:56Ridha Anantidibaca 1193 kaliSemua Kategori

Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) akan melakukan verifikasi data ekspor batu bara. Ini untuk menghindari adanya pelanggaran hukum akibat perbedaan data ekspor batu bara.selengkapnya

 Bebas pajak bagi penanaman modal jumboBebas pajak bagi penanaman modal jumboJumat 30 Mar 2018 10:48Ridha Anantidibaca 739 kaliSemua Kategori

Kabar baik bagi para investor sektor riil, terutama yang menanamkan modalnya dalam skala jumbo. Pemerintah akan memberikan pembebasan pajak penghasilan sampai 20 tahun investasi bernilai besar.selengkapnya

 Berlaku Juli, DJP Baru Tarik Pajak Netflix dan Spotify di AgustusBerlaku Juli, DJP Baru Tarik Pajak Netflix dan Spotify di AgustusKamis 18 Jun 2020 15:06Ridha Anantidibaca 344 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan memastikan akan tetap menarik pajak kepada perusahaan digital seperti Netflix hingga Spotify. Mengingat perusahaan tersebut mengambil keuntungan di Indonesia meskipun berkantor di luar negeri.selengkapnya

 Indef: Tinjau Kembali Kebijakan Tarif Cukai Hasil TembakauIndef: Tinjau Kembali Kebijakan Tarif Cukai Hasil TembakauKamis 5 Sep 2019 14:51Ridha Anantidibaca 477 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad meminta agar pemerintah meninjau kembali kebijakan tata cara tarif cukai hasil tembakau yang diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor 37 Tahun 2017.selengkapnya

 Pemangkasan pajak obligasi tak merebut dana perbankanPemangkasan pajak obligasi tak merebut dana perbankanSenin 24 Jun 2019 11:49Ridha Anantidibaca 466 kaliSemua Kategori

Perbankan optimistis upaya Kementerian Keuangan memotong tarif Pajak Penghasilan (PPh) bunga obligasi dari 15% menjadi 5% tak akan menciptakan perebutan dana masyarakat.selengkapnya

 Sebab tax ratio Indonesia rendah dari negara lainSebab tax ratio Indonesia rendah dari negara lainRabu 13 Des 2017 13:43Ridha Anantidibaca 1833 kaliSemua Kategori

Tax ratio atau rasio pajak Indonesia yang masih di bawah 11% (dalam artian sempit) terbilang rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Namun Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai, rendahnya tax ratio Indonesia lantaran basis pajak yang rendah yang juga disebabkan oleh sejumlah hal.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :