Pemangkasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 25 persen menjadi 20 persen diproyeksi dapat menurunkan pendapatan negara hingga Rp86 triliun.selengkapnya

Pemerintah menargetkan tax ratio di tahun ini berada di level 11,6% terhadap produk domestik bruto (PDB). Pemerintah menghitung tax ratio dari penerimaan paja, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) migas dan pertambangan umum.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak periode 2001-2006 Hadi Poernomo mengatakan instrumen pajak bisa digunakan untuk melawan korupsi secara efektif, dengan syarat utama basis data yang kuat.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak periode 2001-2006 Hadi Poernomo mengatakan, instrumen pajak bisa digunakan untuk melawan korupsi secara efektif. Asalkan, ada basis data yang kuat.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) membentuk dua direktorat baru terkait pengembangan sistem informasi dan pengumpulan data. Kedua direktorat baru ini diharapkan menjadi kekuatan baru untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka meningkatkan kapasitas DJP selaku otoritas pajak.selengkapnya

Kementerian Keuangan menjawab kritikan dari sejumlah ekonom soal kinerja rasio pajak yang masih rendah yakni di kisaran 11%.selengkapnya

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah berupaya meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) alias tax ratio. Upaya tersebut dilakukan pemerintah melalui peningkatan kepatuhan administrasi.selengkapnya

Kepala Peneliti Fiskal Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji meminta pemerintah lebih mewaspadai perlemahan pertumbuhan ekonomi global. Ia menilai, kondisi ekonomi global yang melemah bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti dalam pendapatan negara berupa pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan bahwa penerimaan perpajakan masih menjadi komponen kebijakan fiskal yang sangat penting mengingat kontribusinya signifikan dalam APBN dan memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian nasional.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru saja merilis data realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan 31 Maret 2018. Tercatat, realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Maret 2018 sebesar Rp244,5 triliun (17,16% dari target) dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp17,89 triliun (9,22% dari target).selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yakin setelah data wajib pajak terkumpul dengan lengkap, tidak akan ada lagi pemeriksaan berulang terhadap WP yang patuh.selengkapnya

Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas Aviliani berharap batas saldo rekening yang perlu dilaporkan lembaga keuangan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa ditingkatkan menjadi Rp 3 miliar ke atas. Ia mengaku, saat ini diskusi tengah dilakukan oleh pihak Perbanas dengan DJP.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa tahun ini pihaknya menekankan persuasi dan komunikas terhadap para pelaku usaha terkait pengumpulan pajak.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis kinerja penerimaan pajak tahun ini lebih baik dibandingkan capaian 2017.selengkapnya

Robert Pakpahan menjadi nahkoda baru Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Robert, akan memimpin Ditjen Pajak mulai saat ini hingga dua tahun ke depan sebelum memasuki masa purnabaktinya nanti.selengkapnya

Dilantiknya Robert Pakpahan menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru mendapat sambutan positif dari kalangan pengusaha. Bahkan, pengusaha menilai Robert bukan sosok yang menakut-nakuti.selengkapnya

Niat Pemerintah Indonesia memburu aset Warga Negara Indonesia (WNI) di Singapura nampaknya bakal segera terlaksana. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengaku sudah mengantongi persetujuan dari Singapura untuk bisa mendapatkan akses data keuangan WNI di Singapura dalam waktu dekat.selengkapnya

Era globalisasi menjadikan perkembangan perekonomian dunia tidak mengenal batas. Saat ini, pertukaran aset dalam perekonomian sudah semakin cepat, dan negara berlomba-lomba untuk menarik masuk investasi dari berbagai belahan dunia.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan siap menindak para wajib pajak yang belum melaporkan harta dan aset dengan benar seusai berakhirnya program amnesti pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, pasca krisis ekonomi yang terjadi pada 2008 hingga 2009, negara-negara di dunia kemudian berlomba-lomba meningkatkan penerimaan pajak negaranya. ‎Bahkan, Eropa dan Amerika Serikat (AS) sempat berantem lantaran merebutkan tunggakan pajak dari perusahaan raksasa Apple Inc.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya