KADIN: Tax Amnesty Pintu Masuk Darurat Atasi Defisit APBNKADIN: Tax Amnesty Pintu Masuk Darurat Atasi Defisit APBNRabu 20 Apr 2016 19:36Administratordibaca 1566 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR RI mengundang kalangan dunia usaha untuk mendengar tanggapan atas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang sudah diajukan Pemerintah kepada DPR. Dunia usaha diwakili oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang dipimpin Zainal Bintang, sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, sementaraselengkapnya

 Omnibus Law Perpajakan Diajukan ke DPR Akhir Tahun IniOmnibus Law Perpajakan Diajukan ke DPR Akhir Tahun IniSelasa 12 Nov 2019 15:47Ridha Anantidibaca 1597 kaliSemua Kategori

Pemerintah menargetkan omnibus law perpajakan dapat diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhir tahun ini.selengkapnya

 Isu Kepatuhan jadi Sentral Pembahasan RUU KUPIsu Kepatuhan jadi Sentral Pembahasan RUU KUPKamis 9 Jun 2016 09:42Administratordibaca 1873 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai membahas Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP). Beleid ini digadang-gadang sebagai langkah konkret reformasi sistem dan lembaga perpajakan. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi isu sentral yang menjadi latar belakang diajukannya RUU ini.selengkapnya

 Singapura Siapkan Kebijakan Lawan Tax Amnesty IndonesiaSingapura Siapkan Kebijakan Lawan Tax Amnesty IndonesiaJumat 11 Mar 2016 10:40Administratordibaca 2473 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih menunggu keputusan dari anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menerapkan program pengampunan pajak (Tax Amnesty). Rencananya keputusan kebijakan ini akan bisa diberlakukan atau tidak‎, baru diketahui pada April setelah pihak DPR melakukan rapat usai reses. Pengamat Ekonomi Aviliani menjelaskan, pemerintah dan DPR baiknya mempercepat pemberlakuanselengkapnya

 Sri Mulyani Mau Bebaskan Pajak Bahan Baku Kertas KoranSri Mulyani Mau Bebaskan Pajak Bahan Baku Kertas KoranSenin 24 Ags 2020 14:29Ridha Anantidibaca 512 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan baku kertas media cetak alias koran. Kebijakan insentif pajak ini sebagai salah upaya bantuan pemerintah terhadap industri di tengah pandemi Corona.selengkapnya

 Omnibus law permudah eskalasi barang kena cukaiOmnibus law permudah eskalasi barang kena cukaiRabu 12 Feb 2020 09:58Ridha Anantidibaca 645 kaliSemua Kategori

Eskalasi barang kena cukai akan semakin mulus. Nantinya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak harus menentukan barang kena cukai melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).selengkapnya

 Tarif cukai hasil tembakau akan naik di atas 10%, begini prospek saham rokokTarif cukai hasil tembakau akan naik di atas 10%, begini prospek saham rokokKamis 5 Sep 2019 13:44Ridha Anantidibaca 482 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menaikkan tarif cukai hasil tembakau di atas 10% atau double digit pada tahun 2020. Ini sejalan dengan kesepakatan pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang menaikkan target penerimaan cukai menjadi Rp 180,53 triliun atau tumbuh 9% secara tahunan.selengkapnya

 Ini 5 Jenis Pajak DKI Yang Bakal Direvisi Tarifnya Tahun IniIni 5 Jenis Pajak DKI Yang Bakal Direvisi Tarifnya Tahun IniRabu 25 Jan 2017 12:42Ajeng Widyadibaca 840 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta akan melakukan revisi tarif lima jenis pajak daerah tahun ini, demi mendorong penerimaan pajak daerah juga implementasi dari paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat.selengkapnya

 Amnesti pajak momentum pemda terbitkan obligasiAmnesti pajak momentum pemda terbitkan obligasiJumat 25 Nov 2016 13:57Ajeng Widyadibaca 528 kaliSemua Kategori

Hingga saat ini belum ada daerah di Indonesia yang mampu menerbitkan obligasi daerah, sebagai sumber pendanaan alternatif. Padahal, metode pembiayaan pembangunan infrastruktur menggunakan obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah ini sudah diinisiasi sejak 2006 lalu.selengkapnya

 Pemerintah dan BI Sepakat Tax Amnesty Perkuat RupiahPemerintah dan BI Sepakat Tax Amnesty Perkuat RupiahSelasa 19 Jul 2016 10:07Administratordibaca 1111 kaliSemua Kategori

Di depan Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah dan Bank Indonesia satu suara atas sejumlah indikator makro seperti penguatan rupiah. Dalam rapat kerja ini, misalnya, mereka menyebutkan tax amnesty menjadi salah satu penopang pergerakan mata uang Indonesia ini.selengkapnya

 Program Tax Amnesty Berlaku, Ini Imbauan Presiden JokowiProgram Tax Amnesty Berlaku, Ini Imbauan Presiden JokowiAhad 3 Jul 2016 21:29Administratordibaca 1503 kaliSemua Kategori

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan program pengampunan pajak atau tax amnesty pada Jumat (1/7/2016). Pencanangan program ini dilakukan usai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang (UU) pengampunan pajak pada Selasa 28 Juni 2016.selengkapnya

 Jokowi Peringatkan Pengusaha Ikuti Tax AmnestyJokowi Peringatkan Pengusaha Ikuti Tax AmnestyAhad 3 Jul 2016 21:12Administratordibaca 808 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Jumat (1/7) melakukan pencanangan program pengampunan pajak, alias tax amnesty. Hal ini dilakukan setelah Undang-undang pengampunan pajak disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Selasa lalu.selengkapnya

 Tanpa Tax Amnesty, Deklarasi Pajak Diandalkan Tambal Anggaran NegaraTanpa Tax Amnesty, Deklarasi Pajak Diandalkan Tambal Anggaran NegaraSenin 13 Jun 2016 15:13Administratordibaca 987 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak masih berjalan alot di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Padahal, pemerintah berharap beleid itu bisa disahkan akhir bulan ini sehingga potensi penerimaannya bisa diperhitungkan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016. Jika gagal, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengaku sudahselengkapnya

 DPR Minta Sri Mulyani Pecat Pegawai yang KorupsiDPR Minta Sri Mulyani Pecat Pegawai yang KorupsiSelasa 29 Nov 2016 10:49Ajeng Widyadibaca 916 kaliSemua Kategori

Dewan perwakilan Rakyat (DPR) meminta kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati untuk memecat pegawai pajak dan bea cukai yang tertangkap tangan melakukan praktik korupsi. Saat ini, dua pegawai yang sudah menjadi tersangka ini berstatus diberhentikan sementara atau pegawai non aktif.selengkapnya

 Jokowi Resmikan Program Tax AmnestyJokowi Resmikan Program Tax AmnestyAhad 3 Jul 2016 21:04Administratordibaca 1168 kaliSemua Kategori

Presiden, Joko Widodo hari ini Jumat (1/7/2016) mencanangkan dimulainya program pengampunan pajak atau tax amnesty, yang beberaoa hari yang lalu disahkan oleh Anggota Dewan.selengkapnya

 UU Tax Amnesty Disahkan, Jokowi: Siapkan Instrumen InvestasinyaUU Tax Amnesty Disahkan, Jokowi: Siapkan Instrumen InvestasinyaKamis 30 Jun 2016 07:04Administratordibaca 584 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak atau yang lebih dikenal dengan UU Tax Amnesty. Pengesahan ini dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR pada Selasa (28/6). Presiden Joko Widodo mengatakan UU Tax Amnesty akan menjadi payung hukum dan memberi rasa aman bagi wajib pajak yang memiliki aset di luar negeri. Harapannya dengan adanya UU,selengkapnya

 Revisi UU Ketentuan Pajak Dipercepat, Besaran Denda DiturunkanRevisi UU Ketentuan Pajak Dipercepat, Besaran Denda DiturunkanKamis 9 Jun 2016 12:43Administratordibaca 940 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah membahas revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Salah satu poin pembahasan beleid yang diharapkan rampung akhir tahun ini adalah, menurunkan besaran denda bagi pembyara pajak yang tidak patuh. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, revisi UU KUP ini diharapkan bisa rampung dibahas sebelum akhir tahun iniselengkapnya

 Pemprov DKI Akan Naikkan Bea Balik Nama Kendaraan Jadi 12,5%Pemprov DKI Akan Naikkan Bea Balik Nama Kendaraan Jadi 12,5%Jumat 8 Feb 2019 14:06Ridha Anantidibaca 509 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor naik dari saat ini 10 persen menjadi 12,5 persen. Kenaikan tarif ini bukan semata untuk menaikkan pendapatan daerah, namun juga untuk mengerem laju kepemilikan kendaraan.selengkapnya

 Masih Banyak Aset WNI di Luar NegeriMasih Banyak Aset WNI di Luar NegeriSenin 3 Okt 2016 18:53Administratordibaca 1341 kaliSemua Kategori

Program amnesti pajak (tax amnesty) periode pertama telah berakhir Jumat (30/9) lalu. Pemerintah optimistis deklarasi harta, repatriasi, dan uang tebusan akan terus meningkat seiring pelaksanaan amnesti pajak pada periode kedua dan ketiga.selengkapnya

 Hari Pertama Tax Amnesty, Ditjen Pajak Klaim Peminatnya BanyakHari Pertama Tax Amnesty, Ditjen Pajak Klaim Peminatnya BanyakSelasa 19 Jul 2016 19:07Administratordibaca 1166 kaliSemua Kategori

Pemerintah mulai menjalankan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) mulai Senin (18/7) pekan ini. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengklaim tingginya minat wajib pajak untuk mengikuti kebijakan yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhir bulan lalu tersebut.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :