Restitusi Pajak Membengkak jadi Rp 46 triliunRestitusi Pajak Membengkak jadi Rp 46 triliunSenin 16 Mei 2016 11:07Administratordibaca 1826 kaliSemua Kategori

Jumlah pembayaran restitusi pajak tahun ini membengkak dibandingkan tahun 2015 lalu. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteiadi mengatakan, jumlah restitusi yang dibayarkan mencapai Rp 46 triliun, naik dari Rp 32 triliun pada tahun 2015. Kondisi ini menjadi anomali, karena di saat pemerintah mengharapkan penerimaan pajak yang meningkat, justru kewajiban atas restitusi yang membengkak.selengkapnya

 JK Minta Klien Mossack Fonseca Segera Urus NPWPJK Minta Klien Mossack Fonseca Segera Urus NPWPSabtu 14 Mei 2016 11:04Administratordibaca 927 kaliSemua Kategori

Dari 1038 nama orang Indonesia di daftar Panama Paper atau dokumen panama, ada 766 nama yang bermasalah. Di antaranya tidak memiliki Nomor Pokok Wakib Pajak (NPWP), sebagiannya lagi validitasnya diragukan. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengaku tidak habis pikir, karena sebagian besar nama di daftar tersebut adalah pengusaha. Kata dia seharusnya tidak mungkin seorang pengusaha tidak memiliki NPWP,selengkapnya

 Surat Tagihan Pajak 137 WP Di Panama Paper Sudah TerbitSurat Tagihan Pajak 137 WP Di Panama Paper Sudah TerbitKamis 12 Mei 2016 19:53Administratordibaca 1875 kaliSemua Kategori

Terhadap 137 wajib pajak Indonesia yang tercantum dalam data Panama Papers sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak (SKP/STP). Kendati demikian, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan terbitnya SKP/STP itu masih akan ditelusuri dan diidentifikasi lebih lanjut. Pasalnya, ada kemungkinan SKP/STP tersebut tidak berhubungan dengan data Panama Papers.selengkapnya

 528 Orang Indonesia di Panama Papers Belum Teridentifikasi528 Orang Indonesia di Panama Papers Belum TeridentifikasiKamis 12 Mei 2016 19:49Administratordibaca 947 kaliSemua Kategori

Geger Panama Papers pada April lalu membuat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melakukan penyelidikan. Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi mengatakan, dari 1038 nama wajib pajak Indonesia yang tercantum di Panama Papers sebanyak 528 nama belum teridentifikasi apakah memiliki NPWP atau tidak. Menurut Ken, data tersebut berpotensi akan berkembang lagi bila kelak ditemukan nama-nama baru diselengkapnya

 Menunggak Pajak Rp 2,3 Miliar, 2 Pria Ini DisanderaMenunggak Pajak Rp 2,3 Miliar, 2 Pria Ini DisanderaRabu 11 Mei 2016 15:53Administratordibaca 1906 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua dan Maluku serta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manokwari menyandera (gijzeling) dua orang Wajib Pajak (WP) di Lembaga Pemasyarakatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim). Keduanya mempunyai tunggakan pajak sebesar Rp 2,357 miliar. Dalam melakukan penyanderaan, DJP menggandeng Kepolisian Daerah jawa Timur, Kanwil Kementerian Hukum dan HAMselengkapnya

 Setoran Pajak hingga April Masih TerkontraksiSetoran Pajak hingga April Masih TerkontraksiRabu 11 Mei 2016 13:14Administratordibaca 1374 kaliSemua Kategori

Jakarta. Target penerimaan negara di APBN 2016 terancam gagal tercapai. Hingga April 2016, realisasi penerimaan pajak masih mencatatkan kontraksi. "(Penerimaan pajak per akhir April) 20% dari target kira-kira," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kepada KONTAN, Senin (9/5) malam.selengkapnya

 Hasil Akhir ‎Pelaporan SPT Tahunan Tembus 11,67 Juta Wajib PajakHasil Akhir ‎Pelaporan SPT Tahunan Tembus 11,67 Juta Wajib PajakSabtu 7 Mei 2016 11:04Administratordibaca 3319 kaliSemua Kategori

Rekapitulasi hasil penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2015 mencapai 11,67 juta Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) maupun Badan per 30 April 2016. Realisasi ini naik 13,10 persen dibanding pencapaian tahun sebelumnya yang sebanyak 10,32 juta WP.selengkapnya

 Lunasi Tunggakan Pajak, Bos Hotel DilepaskanLunasi Tunggakan Pajak, Bos Hotel DilepaskanKamis 5 Mei 2016 19:56Administratordibaca 935 kaliSemua Kategori

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus akhirnya melepaskan SPG, 50, pengusaha hotel ternama di Kudus yang disandera badan (gijzeling) karena menunggak pajak sebesar Rp300 juta. Upaya penyanderaan badan akan terus dilanjutkan karena dinilai efektif dan memunculkan efek jera bagi penunggak pajak. SPG hanya tiga jam ditahan di Rutan Kudus.selengkapnya

 Negara Ini 59 Kali Terapkan Kebijakan Pengampunan PajakNegara Ini 59 Kali Terapkan Kebijakan Pengampunan PajakSelasa 3 Mei 2016 19:12Administratordibaca 1701 kaliSemua Kategori

Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) seperti barang baru bagi Indonesia. Padahal negara ini sudah dua kali menerapkan kebijakan tersebut di era pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Sementara di Italia, telah menerapkan kebijakan pengampunan pajak hingga 59 kali.selengkapnya

 Penunggak Pajak Rp300 Juta di Kudus DitahanPenunggak Pajak Rp300 Juta di Kudus DitahanSenin 2 Mei 2016 18:58Administratordibaca 2217 kaliSemua Kategori

Seorang wajib pajak berinisial SPG (50), warga Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, ditahan karena tidak mau membayar tunggakan pajaknya selama lima tahun dengan nilai Rp300 juta. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I Dasto Ledyanto saat jumpa pers di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kudus, Senin, penunggak pajak yang memiliki usaha perhotelan tersebut saat ini ditahan di Ruselengkapnya

 Melkias Mekeng: RUU Tax Amnesty Sangat PentingMelkias Mekeng: RUU Tax Amnesty Sangat PentingJumat 29 Apr 2016 22:44Administratordibaca 688 kaliSemua Kategori

Anggota komisi XI DPR Melkias Mekeng mengakui RUU Tax amnesty sangat penting bagi bangsa dan negara tetapi tidak perlu tergesa-gesa karena harus dipastikan tidak akan ada masalah dikemudian hari. "RUU Tax Amnesty ini sangat penting. Tetapi jangan sampai ingin cepat-cepat akibatnya ada asas-asas yang kita langgar, sehingga bisa digugat," kata anggota komisi XI Melkias Mekeng usai sidang paripurnaselengkapnya

 Masyarakat Luas Bisa Manfaatkan Pengampunan PajakMasyarakat Luas Bisa Manfaatkan Pengampunan PajakJumat 29 Apr 2016 22:22Administratordibaca 1370 kaliSemua Kategori

Dalam pengampunan pajak bukan hanya ditujukan untuk orang-orang kaya, pengusaha besar ataupun wajib pajak besar. Guru besar Universitas Indonesia Gunadi mengatakan, sebab, pengampunan pajak bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat. "Cakupan pengampunan pajak luas. Bukan satu sektor atau kalangan tertentu, tapi juga seluruh masyarakat," kata Gunadi di Jakarta, Kamis (28/4/2016).selengkapnya

 Tax Amnesty Bukan Tameng Pelaku KorupsiTax Amnesty Bukan Tameng Pelaku KorupsiJumat 29 Apr 2016 22:10Administratordibaca 1343 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty) jelas dinyatakan bahwa pengampunan pajak bukan untuk mengampuni kejahatan pidana atau koruptor. Namun, sesungguhnya tujuan tax amnesty memberi kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh wajib pajak. Menurut Managing Partner Danny Darussalam Tax Center, Darussalam, Tax amnesty bukan serta merta membebaskan para pelaku korupsi dari tuntutanselengkapnya

 Pengamat: Pengampunan Pajak bukan Beri Pengampunan KoruptorPengamat: Pengampunan Pajak bukan Beri Pengampunan KoruptorRabu 27 Apr 2016 21:20Administratordibaca 1586 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) bukan untuk mengampuni kejahatan pidana atau koruptor namun memberi kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh wajib pajak. Managing Partner Danny Darussalam Tax Center, Darussalam di Jakarta, Rabu, mengatakan pengampunan pajak bukan serta merta membebaskan para pelaku korupsi dari tuntutan hukum karena pengampunan pajak tidak ada kaitannyaselengkapnya

 Nama dalam Panama Papers Dinilai Ingin Jegal Tax AmnestyNama dalam Panama Papers Dinilai Ingin Jegal Tax AmnestySelasa 26 Apr 2016 22:00Administratordibaca 1434 kaliSemua Kategori

Pemerintah diminta waspada dan tegas, lantaran disinyalir ada beberapa nama-nama penting dan pejabat yang tercantum dalam daftar Panama Papers akan berupaya menjegal kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Pengamat ekonomi, Dahnil Simanjuntak menerangkan kemungkinan motifnya, mereka ingin tetap menyimpan uang di Singapura atau negara tax heavens agar tidak diusut oleh aparat penyidik.selengkapnya

 Lima Catatan BI Soal Pengampunan PajakLima Catatan BI Soal Pengampunan PajakSelasa 26 Apr 2016 17:28Administratordibaca 1538 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) melihat kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty adalah hal lazim dan sudah dilakukan beberapa negara dunia. Namun, menurut BI, pelaksanaan tax amnesty di Indonesia tahun ini akan berbeda karena dekat dengan momentum pelaksanaan Automatic Exchange of Information (AEoI) yang telah disepakati oleh negara-negara G-20.selengkapnya

 Penunggak Pajak Rp4,2 Miliar Divonis Satu Tahun PenjaraPenunggak Pajak Rp4,2 Miliar Divonis Satu Tahun PenjaraSenin 25 Apr 2016 20:19Administratordibaca 1928 kaliSemua Kategori

Hakim Pengadilan Negeri Pontianak memvonis satu tahun penjara dan denda Rp377 juta kepada pengusaha aksesoris dan peralatan komputer Yulianto (36) yang menunggak pajak sebesar Rp4,2 miliar tahun 2010-2011. Pembacaan vonis sidang kasus penunggak pajak tahun 2010 sebesar Rp4,2 milir dipimpin Majelis Hakim PN Pontianak Bonny Sanggah, di Pontianak, Senin sore.selengkapnya

 CITA: Keterbukaan Data Perbankan Hal MustahilCITA: Keterbukaan Data Perbankan Hal MustahilAhad 24 Apr 2016 22:54Administratordibaca 4495 kaliSemua Kategori

Indonesia dan negara G20, mengakhiri rezim kerahasiaan bank untuk perpajakan pada akhir 2018. Aturan keterbukaan informasi, atau automatic exchange of information (AEoI) diberlakukan. Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengaku pesimis Indonesia bakal mengikuti aturan tersebut. Alasannya, sampai detik ini, regulasi yang mengatur kerahasiaan bank,selengkapnya

 Dua Negara Surga Pajak Ini Tolak Buka DataDua Negara Surga Pajak Ini Tolak Buka DataSabtu 23 Apr 2016 00:37Administratordibaca 2206 kaliSemua Kategori

Masih ada dua negara yakni Bahrain dan Panama yang menolak membuka akses data dan informasi pajak maupun perbankan di akhir 2017. Kedua negara tersebut adalah negara surga bebas pajak (tax havens). Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Suahasil Nazara saat Konferensi Pers Hasil Pertemuan IMF-World Bank Spring Meetings mengungkapkan, terkuaknya data skandal pajak Panamaselengkapnya

 RI Bakal Kesulitan Terapkan Keterbukaan Data Pajak dan BankRI Bakal Kesulitan Terapkan Keterbukaan Data Pajak dan BankJumat 22 Apr 2016 21:48Administratordibaca 1893 kaliSemua Kategori

Indonesia diyakini akan kesulitan menerapkan keterbukaan dan pertukaran informasi perbankan untuk pajak dalam Automatic Exchange of Information (AEoI) pada akhir 2017. Pasalnya Indonesia memiliki kelemahan data perpajakan yang dapat diberikan kepada negara lain yang memberlakukan AEoI.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :