Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) menyebut Undang-undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty untuk membuat para wajib pajak untuk bisa tidur dengan nyenyak dan enak.selengkapnya
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mulai melakukan sosialisasi pengampunan pajak (tax amnesty) di gedung Dhanapala Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (21/7) pagi. Dalam kesempatan ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam sambutannya di hadapan para pengusaha mengharapkan pengusaha agar memanfaatkan program pengampunan pajak (tax amnesty) secepatnya.selengkapnya
Anggota Komisi IX DPR Mukhamad Misbakhun yang biasanya bersuara lantang, kini melunak. Bahwa tambahan pajak sebesar Rp 165 triliun bisa diraih dari program pengampunan pajak.selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjamin Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dapat menjaga kerahasiaan data para wajib pajak (WP). Sebab dalam produk hukum tersebut menegaskan sanksi pidana bila ada kebocoran data WP.selengkapnya
Anggota Komisi IX DPR RI Mukhamad Misbakhun optimistis target penerimaan pajak sebesar Rp165 triliun dapat tercapai karena banyaknya wajib pajak yang mulai mendatangi konsultan pajak untuk membuat surat pernyataan amnesti pajak.selengkapnya
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) telah melakukan sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di Singapura. Pasalnya, BNI telah memiliki cabang khusus di Singapura.selengkapnya
Program pengampunan pajak atau tax amnesty sudah resmi bergulir sejak Senin, 18 Juli 2016 kemarin. Animo masyarakat terhadap kebijakan tersebut pun mulai terlihat, seiring dengan mulai berdatangannya para wajib pajak ke sejumlah Kantor Pelayanan Pajak, meskipun baru tahap konsultasi.selengkapnya
Daerah meyakini pemberlakuan program pengampunan pajak akan menggenjot aliran dana ke industri riil berupa investasi langsung dan peningkatan pendapatan pajak pemerintah.selengkapnya
Undang-undang mengenai pengampunan pajak (tax amnesty) oleh DPR akhir Juni 2016 lalu ternyata masih menjadi perbincangan hangat di kalangan agen properti.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan siap mengawal implementasi program amnesti pajak, setelah adanya penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016 sebagai turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya
Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty resmi diterapkan pekan ini. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang telah resmi ditandatangani, Senin, 18 Juli kemarin, program pengampunan pajak akhirnya dapat dilaksanakan.selengkapnya
Kementerian Koperasi dan UKM mendorong pengusaha kecil-menengah segera memanfaatkan pengampunan pajak atau tax amnesty. Mengingat, masa pelaksanaannya terbatas.selengkapnya
Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro pada Senin sore 18 Juli 2016, mengadakan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Pajak Pratama (KPP) di wilayah Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan. Sidak ini berkaitan dengan pelaksanaan UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty.selengkapnya
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komaruddin mengimbau pemerintah Singapura membatalkan rencana pembebasan pajak bagi WNI yang menyimpan uang di bank Singapura. Sebab, program itu bisa menggembosi program pengampunan pajak di Indonesia.selengkapnya
Ketua DPR Ade Komaruddin mengimbau pemerintah Singapura mengurungkan niatnya menggembosi program pengampunan pajak di Indonesia. Sebelumnya, beredar kabar bahwa Pemerintah Singapura akan membebaskan pajak bagi WNI yang menyimpan uangnya di bank Singapura dan tidak mengikuti program tax amnesty dengan melakukan repatriasi dana ke Indonesia.selengkapnya
Tidak benar bila semua bank diperkenankan mengelola dana repatriasi sebagai bagian dari program pengampunan pajak (tax amnesty). Kementerian Keuangan sudah memberikan batasan.selengkapnya
Kementerian Koperasi dan UKM siap memfasilitasi pelaku UKM yang ingin memanfaatkan kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty. Pelaku UKM diminta memanfaatkan kesempatan kebijakan tax amnesty karena waktunya yang terbatas.selengkapnya
Demi mensukseskan program pengampunan pajak (Tax Amnesty/TA), Presiden Joko Widodo rela ikut mensosialisasikannya. Padahal, aturan ini tengah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK)selengkapnya
Wajib pajak (WP) di seluruh Indonesia sudah bisa mengajukan permohonan pengampunan pajak (tax amnesty) pada Senin 18 Juli 2016 mendatang. Pemerintah berharap semua WP mengikuti program yang diharapkan akan mengoptimalkan penerimaan pajak negara tersebut.selengkapnya
Undang-undang mengenai pengampunan pajak (tax amnesty) oleh DPR akhir Juni 2016 lalu ternyata masih menjadi perbincangan hangat di kalangan agen properti.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya