Fitur PajakPartner Hadirkan Solusi di Luar OnlinePajakFitur PajakPartner Hadirkan Solusi di Luar OnlinePajakRabu 28 Feb 2018 13:52Ridha Anantidibaca 705 kaliSemua Kategori

OnlinePajak sebagai perusahaan teknologi yang mengembangkan aplikasi perpajakan yang terintegrasi dan inovatif meluncurkan PajakPartner. Fitur terbaru besutan OnlinePajak ini adalah sebuah wadah yang menyediakan jasa solusi di luar OnlinePajak, seperti konsultan pajak, penyedia aplikasi akuntansi dan HR, ERP, e-commerce, dan bank yang bersifat membantu perusahaan di Indonesia dalam menjalankan seselengkapnya

 Ditjen Pajak pantau data WP dan e-commerce di GPNDitjen Pajak pantau data WP dan e-commerce di GPNRabu 6 Des 2017 10:31Ridha Anantidibaca 512 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang akan memungkinkan sistem pembayaran yang saling interkoneksi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, GPN ini bisa digunakan untuk menambah basis perpajakan.selengkapnya

 Indonesia Komitmen Implementasikan Automatic Exchange of Information Tentang PerpajakanIndonesia Komitmen Implementasikan Automatic Exchange of Information Tentang PerpajakanJumat 3 Mar 2017 13:40Ajeng Widyadibaca 921 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menggelar Seminar Nasional Komitmen Indonesia atas Implementasi Automatic Exchange of Information Tahun 2018, di Jakarta, Jumat (3/3). Kegiatan ini untuk mengkaji implementasi dan antisipasi yang perlu dilakukan dalam pertukaran informasi secara otomatis mengenai perpajakan di berbagai negara pada tahun 2018 mendatang.selengkapnya

 Di G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan TransparanDi G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan TransparanSenin 5 Sep 2016 15:41Administratordibaca 1612 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, Indonesia mendukung diterapkannya kebijakan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang.selengkapnya

 Perpres pengadaan terbit, Ditjen Pajak punya sistem administrasi yang lebih gaharPerpres pengadaan terbit, Ditjen Pajak punya sistem administrasi yang lebih gaharSelasa 15 Mei 2018 10:46Ridha Anantidibaca 699 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Dengan perpres ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sudah dapat restu untuk membeli sistem teknologi informasi (TI) atau sistem core tax baru.selengkapnya

 Reformasi Pajak Masuki Tahap Kedua? Ini Beberapa CatatanyaReformasi Pajak Masuki Tahap Kedua? Ini Beberapa CatatanyaKamis 5 Apr 2018 09:28Ridha Anantidibaca 414 kaliSemua Kategori

Program Reformasi Perpajakan dan Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai telah menapaki tahun kedua.selengkapnya

 Reformasi Pajak Sri Mulyani Akan Kurangi Jumlah Pegawai ?Reformasi Pajak Sri Mulyani Akan Kurangi Jumlah Pegawai ?Senin 21 Nov 2016 11:44Ajeng Widyadibaca 1130 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ini tengah menyiapkan formula untuk melakukan reformasi pada bidang perpajakan di Indonesia. Beberapa persiapan pun tengah dilakukan, diantaranya adalah melakukan revisi terhadap beberapa Undang-Undang pada sektor perpajakan.selengkapnya

 Sri Mulyani Akan Telusuri Harta WNI di Luar Negeri Demi Dongkrak PenerimaanSri Mulyani Akan Telusuri Harta WNI di Luar Negeri Demi Dongkrak PenerimaanSelasa 23 Jun 2020 14:27Ridha Anantidibaca 639 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berencana memaksimalkan berbagai kerja sama perpajakan internasional untuk menggali lebih dalam potensi penerimaan pajak pada tahun 2021. Menurutnya profil harta wajib pajak di luar negeri bisa menjadi informasi tambahan bagi Ditjen Pajak (DJP) dalam melakukan pengawasan atas kepatuhan wajib pajak.selengkapnya

 Menimbang pajak digital dalam omnibus law perpajakanMenimbang pajak digital dalam omnibus law perpajakanSenin 10 Feb 2020 13:59Ridha Anantidibaca 447 kaliSemua Kategori

Bersiaplah para pelaku ekonomi digital. Pemerintah bakal menarik pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan Penyelenggara PMSE (PPMSE) baik ritel online, marketplace, hingga perusahaan digital raksasa.selengkapnya

 Draft RUU Reklasasi Pajak Ditargetkan Rampung Akhir TahunDraft RUU Reklasasi Pajak Ditargetkan Rampung Akhir TahunJumat 6 Sep 2019 10:58Ridha Anantidibaca 328 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan, draft Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dapat diserahkan ke DPR pada tahun ini.selengkapnya

 Target Penerimaan Pajak 2020 Terlalu Tinggi Jadi Beban EkonomiTarget Penerimaan Pajak 2020 Terlalu Tinggi Jadi Beban EkonomiSelasa 20 Ags 2019 13:33Ridha Anantidibaca 255 kaliSemua Kategori

Pendapatan negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 ditargetkan sebesar Rp2.221,5 triliun atau naik sebesar 9,04% dibandingkan target pendapatan di APBN 2019 sebesar Rp2.142,5 triliun. Kenaikan ini mengiringi lonjakan penerimaan perpajakan sebesar 13,31% namun dengan penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sebesar -7%.selengkapnya

 Tren tarif pajak turun, CITA: Skema nailed-down tepat untuk FreeportTren tarif pajak turun, CITA: Skema nailed-down tepat untuk FreeportRabu 26 Des 2018 14:25Ridha Anantidibaca 694 kaliSemua Kategori

Pemerintah resmi menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui holding BUMN pertambangan yakni PT Inalum (Persero). Disamping itu, operasional Freeport resmi beralih ke skema IUPK, namun dengan aturan perpajakan bersifat nailed-down alias tetap hingga masa operasionalnya berakhir di tahun 2041.selengkapnya

 DJP Butuh Duit Rp3,1 Triliun, Buat Apa?DJP Butuh Duit Rp3,1 Triliun, Buat Apa?Jumat 18 Mei 2018 13:10Ridha Anantidibaca 294 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan memastikan adanya pembaruan sistem teknologi informasi (core tax system) senilai Rp3,1 triliun untuk mendukung perbaikan administrasi perpajakan.selengkapnya

 Pemerintah Godok Sistem Perpajakan E-Commerce dan UKMPemerintah Godok Sistem Perpajakan E-Commerce dan UKMJumat 8 Des 2017 12:52Ridha Anantidibaca 469 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat koordinasi tentang e-commerce di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis 7 Desember 2017.selengkapnya

 Indonesia Optimistis Penuhi Syarat Keterbukaan Informasi Pajak InternasionalIndonesia Optimistis Penuhi Syarat Keterbukaan Informasi Pajak InternasionalSenin 27 Nov 2017 10:40Ridha Anantidibaca 527 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah memfinalisasi semua syarat yang dibutuhkan untuk ikut dalam program Automatic Exchange of Information (AEoI) tahun 2018 mendatang.selengkapnya

 Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Indonesia Sangat RendahSri Mulyani: Penerimaan Pajak Indonesia Sangat RendahJumat 21 Okt 2016 07:13Administratordibaca 1302 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, selama beberapa tahun terakhir penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah. Selain penerimaan pajak nasional yang belum optimal, rasio pajak juga mengalami penurunan bahkan lebih rendah dibanding negara lain.selengkapnya

 Tak Ada Uang Kotor di Amnesti PajakTak Ada Uang Kotor di Amnesti PajakKamis 13 Okt 2016 11:20Administratordibaca 766 kaliSemua Kategori

Ketika proses uji materi masih berjalan di Mahkamah Konstitusi, pemerintah berusaha meyakinkan dunia terkait dengan posisi dan implementasi UU No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak di Tanah Air.selengkapnya

 UU Pajak akan Direvisi Setelah Pengesahan UU Tax AmnestyUU Pajak akan Direvisi Setelah Pengesahan UU Tax AmnestyRabu 6 Jul 2016 14:36Administratordibaca 1069 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana merevisi sejumlah Undang-Undang (UU) terkait perpajakan lainnya, setelah UU Tax Amnesty berhasil disahkan. Presiden Jokowi sempat menyebutkan, tax amnesty akan ditindaklanjuti dengan merevisi total UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan UU Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

 DJP: Selama Transaksi Benar, Pengguna Kartu Kredit tak Usah KhawatirDJP: Selama Transaksi Benar, Pengguna Kartu Kredit tak Usah KhawatirRabu 8 Jun 2016 15:37Administratordibaca 1029 kaliSemua Kategori

Pada 22 Maret lalu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meneken PMK Nomor 39/ PMK.03/2016 yang memuat rincian jenis data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Salah satunya, bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit wajib melaporkan data transaksi yang bersumber dari lembar penagihan bulanan setiap nasabah kartu kredit.selengkapnya

 Sudah Siap Kartu Kredit Anda Diintip Pajak?Sudah Siap Kartu Kredit Anda Diintip Pajak?Kamis 26 Mei 2016 17:52Administratordibaca 1985 kaliSemua Kategori

Akhir bulan ini akan menjadi gelombang pertama bagi perbankan dan lembaga penerbit kartu kredit Tanah Air melaporkan data transaksi kartu kredit nasabahnya pada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Wacana yang dikumandangkan sejak April ini tak pelak menyebar keresahan bagi nasabah, yang berujung aksi penutupan kartu kredit di perbankan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :