Laporan SPT Jateng II Lewat E-Filling Melebihi TargetLaporan SPT Jateng II Lewat E-Filling Melebihi TargetRabu 4 Apr 2018 15:45Ridha Anantidibaca 402 kaliSemua Kategori

Realisasi pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) melalui e-filing di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II hingga saat ini tercapai 68 persen.selengkapnya

 Menkeu Siapkan Aturan untuk Pengusaha Mangkir TAMenkeu Siapkan Aturan untuk Pengusaha Mangkir TARabu 1 Mar 2017 14:14Ajeng Widyadibaca 557 kaliSemua Kategori

Program tax amnesty (TA)pengampunan pajak akan berakhir pada, berakhir pada31 Maret 2017. Apa sanksi untukUntuk pengusaha yang tak ikut program ini?selengkapnya

 Hilangkan Korupsi di Ditjen Pajak, Menkeu Disarankan Pertegas SanksiHilangkan Korupsi di Ditjen Pajak, Menkeu Disarankan Pertegas SanksiSabtu 3 Des 2016 10:29Ajeng Widyadibaca 752 kaliSemua Kategori

Pasca kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) pegawai pajak, nampaknya reformasi besar-besaran akan dilakukan pemerintah. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No 37 tahun 2015 yang terkait dengan insentif berupa tambahan tunjangan untuk pegawai Ditjen Pajak.selengkapnya

 Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakSabtu 26 Mar 2016 09:46Administratordibaca 10517 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya

 Dirjen Pajak Permudah Pelaporan, Sanksi 2 Persen jika Kurang BayarDirjen Pajak Permudah Pelaporan, Sanksi 2 Persen jika Kurang BayarSenin 20 Apr 2020 10:45Ridha Anantidibaca 298 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan masyarakat untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan paling lambat 30 April 2020.selengkapnya

 Kemenkeu akan Perlonggar Pajak Deposito Dana Hasil EksporKemenkeu akan Perlonggar Pajak Deposito Dana Hasil EksporJumat 25 Jan 2019 13:13Ridha Anantidibaca 481 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara memastikan adanya pelonggaran terkait pengenaan pajak penghasilan. Pelonggaran pajak ini untuk bunga deposito yang dananya berasal dari rekening khusus devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam.selengkapnya

 8 Tahun Tidak Bayar Pajak, Hotel di Cipanas Menunggak Hingga Rp 12 Miliar8 Tahun Tidak Bayar Pajak, Hotel di Cipanas Menunggak Hingga Rp 12 MiliarKamis 10 Jan 2019 11:15Ridha Anantidibaca 823 kaliSemua Kategori

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, akan memberikan sanksi tegas terhadap Hotel Yasmin di Kecamatan Cipanas karena menunggak pajak hingga Rp12 miliar.selengkapnya

 Telat Lapor SPT, 3 Juta Lebih Wajib Pajak Orang Pribadi DidendaTelat Lapor SPT, 3 Juta Lebih Wajib Pajak Orang Pribadi DidendaKamis 19 Apr 2018 15:07Ridha Anantidibaca 838 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebut ada sekitar 3 juta lebih Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun 2017 mereka. Sebagai sanksinya, semua WP tersebut dikenakan denda sesuai peraturan yang berlaku.selengkapnya

 DJP berharap WP manfaatkan PMK 165DJP berharap WP manfaatkan PMK 165Selasa 28 Nov 2017 11:51Ridha Anantidibaca 1321 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Jawa Tengah II berharap wajib pajak memanfaatkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 tentang Perubahan atas PMK 118 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Ada Waktu Satu Bulan Bayar Tarif jika Harta `Tersembunyi` Wajib Pajak TerungkapAda Waktu Satu Bulan Bayar Tarif jika Harta `Tersembunyi` Wajib Pajak TerungkapSelasa 28 Nov 2017 09:06Ridha Anantidibaca 563 kaliSemua Kategori

Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan batas waktu satu bulan bagi wajib pajak (WP) yang sudah melaporkan hartanya untuk membayar tarif pajaknya.selengkapnya

 Pemeriksaan intai Amnesti Pajak jilid IIPemeriksaan intai Amnesti Pajak jilid IISelasa 21 Nov 2017 09:20Ridha Anantidibaca 675 kaliSemua Kategori

Kesempatan emas dapat pengampunan pajak dibuka lagi! Pemerintah, lewat revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 118/2016 membuka kesempatan bagi wajib pajak untuk ikut program amnesti pajak jilid II.selengkapnya

 Dirjen: Orang Patuh Bayar Pajak Kalau Tahu Uangnya Buat ApaDirjen: Orang Patuh Bayar Pajak Kalau Tahu Uangnya Buat ApaSenin 13 Nov 2017 15:56Ajeng Widyadibaca 2697 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus berupaya untuk mencapai target penerimaan pajak. Salah satu langkahnya ialah dengan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajaknya sendiri.selengkapnya

 Usai Periode III Tax Amnesty, Pembayaran Pajak Bersifat MengancamUsai Periode III Tax Amnesty, Pembayaran Pajak Bersifat MengancamJumat 9 Des 2016 15:41Ajeng Widyadibaca 1170 kaliSemua Kategori

Pemerintah menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama negara sekarang ini. Bahkan untuk memperluas basis pajak, pemerintah pun memberikan suatu pengampunan pajak berupa program tax amnesty.selengkapnya

 Bawa Kembali Tax Amnesty ke Tujuan AwalBawa Kembali Tax Amnesty ke Tujuan AwalRabu 31 Ags 2016 08:44Administratordibaca 1001 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak dinilai telah menimbulkan keresahan. Keresahan dipicu oleh ketakutan masyarakat akan sanksi jika tidak mengikuti amnesti. Mereka berharap tax amnesty kembali ke tujuan awal, menarik dana di luar negeri.selengkapnya

 Optimalkan Pajak Daerah, DJP Libatkan Ditjen Perimbangan KeuanganOptimalkan Pajak Daerah, DJP Libatkan Ditjen Perimbangan KeuanganSenin 24 Jun 2019 13:16Ridha Anantidibaca 342 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan melibatkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dalam proses pengawasan pajak yang dihasilkan dari belanja APBD.selengkapnya

 Pajak Impor Dinaikkan, Indonesia Yakin tidak Disanksi WTOPajak Impor Dinaikkan, Indonesia Yakin tidak Disanksi WTOKamis 6 Sep 2018 13:08Ridha Anantidibaca 337 kaliSemua Kategori

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan, upaya pemerintah untuk membatasi impor barang konsumsi tidak memicu sanksi dari Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Menurutnya, kebijakan tersebut masih dalam rambu-rambu yang diatur oleh WTO.selengkapnya

 Ditjen Bea Cukai dan BI akan awasi jumlah pembawaan valuta asingDitjen Bea Cukai dan BI akan awasi jumlah pembawaan valuta asingJumat 8 Jun 2018 14:04Ridha Anantidibaca 939 kaliSemua Kategori

Mulai tanggal 4 Juni 2018, Ditjen Bea Cukai akan menerapkan pembatasan jumlah maksimal membawa valuta asing (valas) dari dalam maupun luar negeri. Aturan ini berkaitan dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia No 20/2/2018.selengkapnya

 Performa WP Tajir Ditunggu Sampai Akhir AprilPerforma WP Tajir Ditunggu Sampai Akhir AprilSelasa 3 Apr 2018 11:22Ridha Anantidibaca 353 kaliSemua Kategori

Pemerintah meyakini kinerja wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) non karyawan bakal naik dibandingkan dengan tahun lalu. Apalagi, rasio kepatuhan WP non karyawan pada tahun ini tercatat mencapai 40,5% jika dibandingkan dengan Maret 2017.selengkapnya

 Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSelasa 30 Mei 2017 12:20Ajeng Widyadibaca 623 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

 Rayakan Ultah, Pemkot Tangerang Hapus Denda Pajak PBBRayakan Ultah, Pemkot Tangerang Hapus Denda Pajak PBBSenin 4 Feb 2019 11:14Ridha Anantidibaca 1050 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menghapuskan sanksi administratif (denda) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaaan (P2) bagi warga Kota Tangerang. Penghapusan denda PBB itu dilaksanakan dalam rangka menyambut hari jadi Kota Tangerang ke 26 yang jatuh pada 28 Februari 2019.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :