Jokowi: Perusahaan Saya Ikut Amnesti PajakJokowi: Perusahaan Saya Ikut Amnesti PajakSenin 3 Okt 2016 07:46Administratordibaca 800 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo mengatakan perusahaan yang pernah dimilikinya ikut berpartisipasi dalam program amnesti pajak periode satu yang telah berakhir pada 30 September 2016. "Saya tidak (ikut amnesti). Tapi perusahaan ikut, itu pun saya sudah tidak mengurus," kata Presiden seusai meninjau pelayanan amnesti pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (30/9) malam.selengkapnya

 Lima poin PR bagi presiden terpilih di sektor pajak versi HIPMILima poin PR bagi presiden terpilih di sektor pajak versi HIPMIJumat 12 Apr 2019 10:09Ridha Anantidibaca 322 kaliSemua Kategori

Pemilihan Presiden (Pilpres) tinggal menghitung hari lagi. Pun bagi Presiden baru kelak sudah banyak pekerjaan baru yang menanti. Salah satunya di sektor pajak.selengkapnya

 Pajak UKM akan diturunkan menjadi 0,5 persenPajak UKM akan diturunkan menjadi 0,5 persenKamis 8 Mar 2018 14:03Ridha Anantidibaca 453 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan menurunkan besaran Pajak Atas Usaha Kecil Menengah (UKM) dari 1 persen menjadi 0,5 persen pada akhir Maret 2018.selengkapnya

 Pemerintah Turunkan Pajak UKM Jadi 0,5 PersenPemerintah Turunkan Pajak UKM Jadi 0,5 PersenKamis 8 Mar 2018 13:41Ridha Anantidibaca 557 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan menurunkan besaran Pajak Atas Usaha Kecil Menengah (UKM) dari 1 persen menjadi 0,5 persen pada akhir Maret 2018.selengkapnya

 Presiden: Pemerintah Yakin Mmenangkan UU Amnesti PajakPresiden: Pemerintah Yakin Mmenangkan UU Amnesti PajakSenin 1 Ags 2016 21:14Administratordibaca 648 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah akan memenangkan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak yang sudah diajukan permohonan uji materiilnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Yang penting pemerintah akan all out, agar MK tetap memenangkan UU ini. Kita harus yakin," kata Presiden Jokowi dalam sosialisasi Amnesti Pajak kepada pengusaha di JIExpo Kemayoran Jakarta,selengkapnya

 Wapres JK Janji Pelaksanaan UU Tax Amnesty Akan MudahWapres JK Janji Pelaksanaan UU Tax Amnesty Akan MudahKamis 9 Jun 2016 07:53Administratordibaca 795 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla berjanji pelaksanaan Undang Undang (UU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty akan lebih mudah terutama bagi pengusaha. Hal ini menyusul adanya masukan dari Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh saat berbuka bersama Presiden Joko Widodo kemarin.selengkapnya

 TAX AMNESTY: UU Tak Kunjung Terbit, Presiden Diminta Ambil Alih KendaliTAX AMNESTY: UU Tak Kunjung Terbit, Presiden Diminta Ambil Alih KendaliSenin 6 Jun 2016 15:50Administratordibaca 902 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo diminta untuk mengambil alih kendali pembahasan RUU Pengampunan Pajak dengan melibatkan multipihak macam DPR, asosiasi pengusaha dan penegak hukum. Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) Yustinus Prastowo menuturkan pembahasan RUU Pengampunan Pajak di DPR saat ini masih berlarut-larut. Pembahasan yang bertele-tele, sambungnya, menciptakan ketidakpastian.selengkapnya

 Simplikasi Tarif Cukai Beratkan Perusahaan Rokok RakyatSimplikasi Tarif Cukai Beratkan Perusahaan Rokok RakyatKamis 15 Ags 2019 11:13Ridha Anantidibaca 339 kaliSemua Kategori

Pengusaha dan Pengelola Perusahaan Rokok yang tergabung dalam Gaperoma mendukung penuh kebijakan Presiden Joko Widodo menolak simplifikasi penerapan tarif cukai yang semula 10 tier menjadi 5 tier. Simplifikasi akan berdampak pada banyaknya perusahaan rokok yang berguguran dan puluhan ribu tenaga kerja industri hasil tembakau (IHT) akan kehilangan lapangan pekerjaan.selengkapnya

 Jokowi Minta Sri Mulyani Pastikan Pengampunan Pajak BerjalanJokowi Minta Sri Mulyani Pastikan Pengampunan Pajak BerjalanKamis 28 Jul 2016 03:36Administratordibaca 802 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo memberi tugas besar pada menteri keuangan yang baru, Sri Mulyani yakni memastikan program pengampunan pajak berjalan.selengkapnya

 Dana Rp11 Ribu Triliun Milik WNI Seliweran di Luar NegeriDana Rp11 Ribu Triliun Milik WNI Seliweran di Luar NegeriSelasa 2 Ags 2016 07:53Administratordibaca 961 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo mengaku memiliki dana lebih dari Rp11 ribu triliun di kantongnya. Dana tersebut diakui, bukan milik pribadi Presiden, melainkan dana yang berseliweran di luar negeri milik pengusaha besar yang akan mengikuti program pengampunan pajak, atau tax amnesty.selengkapnya

 Sri Mulyani Punya Semua Data Uang PengusahaSri Mulyani Punya Semua Data Uang PengusahaSelasa 2 Ags 2016 10:25Administratordibaca 1210 kaliSemua Kategori

Nama Sri Mulyani kembali menjadi bahan perbincangan, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempatkan wanita tersebut sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Bambang Brodjonegoro. Sri hari ini, Senin, 1 Agustus 2016, didaulat menjadi salah satu pembicara dalam sosiasliasai program pengampunan pajak atau Tax Amnesty, yang dihadiri Jokowi serta sejumlah kabinet kerja, termasuk Kapolriselengkapnya

 Jokowi Kaget Sosialisasi Tax Amnesty Dihadiri 10 Ribu PengusahaJokowi Kaget Sosialisasi Tax Amnesty Dihadiri 10 Ribu PengusahaSenin 1 Ags 2016 22:13Administratordibaca 981 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo kembali mensosialisasikan mengenai program tax amnesty. Kali ini sosialisasi dilakukan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta. Ini menjadi sosialisasi ke-3 yang dilakukan sebelumnya di Surabaya dan Medan. Berbeda dengan sosialisasi di beberapa kota sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku terkejut dalam sosialisasi yang diselenggarakan dengan bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesiaselengkapnya

 BEA CUKAI DAN POLDA JATENG SEPAKAT PERKUAT SINERGI PENGAMANAN EKONOMI DAN INVESTASIBEA CUKAI DAN POLDA JATENG SEPAKAT PERKUAT SINERGI PENGAMANAN EKONOMI DAN INVESTASIKamis 4 Jun 2020 11:34Ridha Anantidibaca 973 kaliSemua Kategori

Bea Cukai dan POLDA Jateng sepakat untuk terus memperkuat komunikasi dan sinergi dalam menjaga sektor ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Tengah.selengkapnya

 Sri Mulyani Akui Godaan Korupsi di Kemenkeu BesarSri Mulyani Akui Godaan Korupsi di Kemenkeu BesarRabu 11 Des 2019 11:42Ridha Anantidibaca 653 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui karyawan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memang mendapatkan 'godaan' melakukan korupsi. Godaan bahkan selalu datang setiap hari.selengkapnya

 Mobil Dipasang Stiker, Penunggak Pajak Diberi Waktu 7 Hari untuk BayarMobil Dipasang Stiker, Penunggak Pajak Diberi Waktu 7 Hari untuk BayarRabu 11 Des 2019 09:58Ridha Anantidibaca 611 kaliSemua Kategori

Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta terus memburu para pelanggar administrasi di area Jakarta. Razia yang dilakukan dari pintu ke pintu ini menyasar para pemilik kendaraan mewah yang belum membayar pajak, hingga menunggak ratusan juta rupiah.selengkapnya

 Mulai Bulan Ini, PIB Resmi Sebagai Faktur PajakMulai Bulan Ini, PIB Resmi Sebagai Faktur PajakRabu 11 Sep 2019 15:12Ridha Anantidibaca 914 kaliSemua Kategori

Mulai bulan ini pemerintah resmi menerapkan perluasan jenis dokumen yang kedudukannya disamakan dengan faktur pajak seperti yang tercantum dalam implementasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-13/PJ/2019.selengkapnya

 PMK Pajak E-commerce Ditarik, Indef Endus Adanya KetidaksiapanPMK Pajak E-commerce Ditarik, Indef Endus Adanya KetidaksiapanSenin 1 Apr 2019 08:41Ridha Anantidibaca 404 kaliSemua Kategori

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara menilai bahwa masalah utama dari ditariknya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) e-commerce adalah lantaran kurangnya sosialisasi PMK tersebut kepada sejumlah stakeholder terkait.selengkapnya

 Tidak Bayar Pajak, Ini yang Bakal Dilakukan Bupati Gianyar pada WargaTidak Bayar Pajak, Ini yang Bakal Dilakukan Bupati Gianyar pada WargaRabu 26 Sep 2018 09:07Ridha Anantidibaca 562 kaliSemua Kategori

Bupati Gianyar I Made Mahayastra mulai Januari 2019, akan sosialisasi kepada para wajib pajak (WP) agar tidak menunggak pembayarannya, sekaligus memasang stiker besar di rumah dan lokasi yang terlihat untuk menimbulkan efek jera dan malu.selengkapnya

 Wali Kota Solo Usul Pajak Pelaku UKM DihapusWali Kota Solo Usul Pajak Pelaku UKM DihapusRabu 15 Ags 2018 09:46Ridha Anantidibaca 455 kaliSemua Kategori

Wali Kota Solo, F.X Hadi Rudyatmo mengusulkan agar pemerintah pusat menghapus ketetapan pajak bagi pelaku usaha kecil menengah. Diketahui baru-baru ini Pemerintah pusat mengeluarkan peraturan terkait perubahan tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi wajib pajak usaha kecil menengah (UKM) dari 1 persen menjadi 0,5 persen.selengkapnya

 Kantor Pajak Buka Layanan Pelaporan SPT di Kompas GramediaKantor Pajak Buka Layanan Pelaporan SPT di Kompas GramediaKamis 15 Mar 2018 11:11Ridha Anantidibaca 596 kaliSemua Kategori

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta, Tanah Abang Tiga membuka layanan pelaporan SPT Tahunan di Bentara Budaya Jakarta (BBJ) dan Gedung Kompas Gramedia Palmerah Barat.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :