Bisnis Online Bisa Tembus US$ 130 M, Berapa Potensi Pajaknya?Bisnis Online Bisa Tembus US$ 130 M, Berapa Potensi Pajaknya?Senin 27 Nov 2017 11:46Ridha Anantidibaca 1068 kaliSemua Kategori

Transaksi bisnis online (e-commerce) di Indonesia diprediksi dapat mencapai US$ 130 miliar pada 2020. Peluang ini harus dapat ditangkap Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk menggali potensi penerimaan dari bisnis online tersebut.selengkapnya

 Pelajari Perpajakan, Komisi XI DPR & Dirjen Pajak Diam-diam Pelesiran ke Australia & EkuadorPelajari Perpajakan, Komisi XI DPR & Dirjen Pajak Diam-diam Pelesiran ke Australia & EkuadorKamis 23 Nov 2017 09:35Ridha Anantidibaca 296 kaliSemua Kategori

Tanpa banyak hiruk pikuk, Komisi XI DPR ternyata melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Australia dan Ekuador terkait pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP.selengkapnya

 Sri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise PapersSri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise PapersRabu 22 Nov 2017 11:21Ridha Anantidibaca 666 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pihaknya akan terus melakukan verifikasi terhadap data dalam Paradise Papers. Dalam dokumen tersebut, memuat sekitar 13,4 juta nama yang diam-diam berinvestasi di negara lain, termasuk warga negara Indonesia.selengkapnya

 Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranJumat 26 Mei 2017 15:14Ajeng Widyadibaca 704 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

 Menteri Agraria: Pajak Progresif Kecualikan Kawasan IndustriMenteri Agraria: Pajak Progresif Kecualikan Kawasan IndustriSelasa 7 Feb 2017 10:46Ajeng Widyadibaca 563 kaliSemua Kategori

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, pajak progresif bagi tanah yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya (idle) dipastikan tidak akan mengganggu investasi. Pasalnya, pajak progresif dikecualikan untuk kawasan industri dan kawasan yang tanahnya memiliki perencanaan bisnis jelas.selengkapnya

 Konglomerasi dan Perusahaan Multinasional Rawan Praktik Transfer PricingKonglomerasi dan Perusahaan Multinasional Rawan Praktik Transfer PricingSenin 6 Feb 2017 14:06Ajeng Widyadibaca 1250 kaliSemua Kategori

Konglomerasi dan Perusahaan Multinasional menjadi sektor paling rawan penggelapan pajak sebagai akibat dari praktik transfer pricing hingga tax avoidance.selengkapnya

 Pemerintah Belum Mau Ambil Langkah Tegas Kejar Pajak GooglePemerintah Belum Mau Ambil Langkah Tegas Kejar Pajak GoogleKamis 26 Jan 2017 14:58Ajeng Widyadibaca 677 kaliSemua Kategori

Pemerintah belum mau mengambil langkah tegas dalam pengusutan kasus pajak Google di Indonesia. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masih akan menggunakan pendekatan persuasif dengan terus melakukan diskusi agar kesepakatan pembayaran pajak ini dapat tercapai.selengkapnya

 Sri Mulyani: Produktivitas SDM Rendah, Upahnya KemahalanSri Mulyani: Produktivitas SDM Rendah, Upahnya KemahalanSabtu 10 Des 2016 11:29Ajeng Widyadibaca 522 kaliSemua Kategori

Perekonomian Indonesia rentan terhadap gejolak dan perlambatan ekonomi global. Demi mendukung ekonomi yang punya daya tahan kuat, dibutuhkan produktivitas dan daya saing. Persoalannya, produktivitas sumber daya manusia (SDM) masih rendah namun upahnya kemahalan.selengkapnya

 Menkeu tekankan pentingnya institusi pajak yang kredibelMenkeu tekankan pentingnya institusi pajak yang kredibelSelasa 6 Des 2016 14:14Ajeng Widyadibaca 1301 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya institusi pajak yang kredibel dalam upaya reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara.selengkapnya

 Tim Reformasi Pajak Libatkan KPKTim Reformasi Pajak Libatkan KPKRabu 30 Nov 2016 10:42Ajeng Widyadibaca 947 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan pembentukan tim reformasi perpajakan akan rampung dalam waktu dekat, sebelum akhir 2016 ini. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto menyebutkan, pemerintah akan memasukkan unsur dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tim ini.selengkapnya

 WTO Akan Beri Sanksi BoeingWTO Akan Beri Sanksi BoeingSenin 28 Nov 2016 12:36Ajeng Widyadibaca 644 kaliSemua Kategori

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pekan ini memerintahkan pemberian sanksi kepada produsen pesawat terbang Amerika Serikat AS), Boeing Co (BA.N). Sebab, Boeing menerima keringanan pajak ilegal dari negara bagian Washington, menurut laporan yang diturunkan the Telegraph dan the Wall Street Journal (WSJ).selengkapnya

 Hantaman Keras Institusi Pajak di Tengah Perbaikan CitraHantaman Keras Institusi Pajak di Tengah Perbaikan CitraKamis 24 Nov 2016 12:14Ajeng Widyadibaca 793 kaliSemua Kategori

Citra baik Direktorat Jenderal Pajak yang baru kembali pulih dari serentetan kasus suap yang dialaminya, kini tercoreng kembali. Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin lalu, 21 November 2016, menangkap tangan pegawai pajak atas kasus suap.selengkapnya

 Pejabat DJP Diciduk KPK, Target Penerimaan Pajak Tetap AmanPejabat DJP Diciduk KPK, Target Penerimaan Pajak Tetap AmanRabu 23 Nov 2016 16:16Ajeng Widyadibaca 849 kaliSemua Kategori

Penangkapan oknum pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini tidak akan mengganggu target penerimaan pajak 2016 dan 2017. Kehebohan praktik korupsi tersebut hanya bersifat sementara dan mampu diredam Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

 Pemerintah bentuk tim khusus reformasi pajakPemerintah bentuk tim khusus reformasi pajakSenin 21 Nov 2016 11:45Ajeng Widyadibaca 558 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan meninjau ulang alias review seluruh beleid yang terkait perpajakan. Seperti diketahui, pemerintah memang berencana mengajukan revisi di sejumlah Undang-undang bidang perpajakan.selengkapnya

 RUU Konsultan Pajak Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2017RUU Konsultan Pajak Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2017Jumat 18 Nov 2016 15:05Ajeng Widyadibaca 1148 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mengusulkan Rancangan RUU tentang Konsultan Pajak dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2017 dan segera membahasnya.selengkapnya

 Anggota DPR usul RUU Konsultan PajakAnggota DPR usul RUU Konsultan PajakJumat 18 Nov 2016 13:56Ajeng Widyadibaca 641 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mengusulkan Rancangan RUU tentang Konsultan Pajak dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2017 dan segera membahasnya.selengkapnya

 Anggota Baleg DPR usulkan RUU Konsultan Pajak masuk Prolegnas 2017Anggota Baleg DPR usulkan RUU Konsultan Pajak masuk Prolegnas 2017Jumat 18 Nov 2016 13:24Ajeng Widyadibaca 728 kaliSemua Kategori

Anggota Badan Legislasi DPR RI M Misbakhun mengusulkan Rancangan RUU tentang Konsultan Pajak dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2017. Kata dia, RUU ini penting untuk segera membahas dalam rangka melakukan sistem reformasi perpajakan yang disiapkan pemerintah.selengkapnya

 Baleg DPR Dorong UU Konsultan Pajak untuk Perkuat Reformasi PerpajakanBaleg DPR Dorong UU Konsultan Pajak untuk Perkuat Reformasi PerpajakanJumat 18 Nov 2016 11:29Ajeng Widyadibaca 1153 kaliSemua Kategori

Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona Laoly dan DPD RI membahas penyusunan Program Legislasi Nasional 2017. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo dilaksanakan di ruang rapat Baleg DPR RI.selengkapnya

 Panglima TNI: Invisible Hand Ingin Memanfaatkan Kondisi NegeriPanglima TNI: Invisible Hand Ingin Memanfaatkan Kondisi NegeriKamis 17 Nov 2016 10:35Ajeng Widyadibaca 1063 kaliSemua Kategori

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengingatkan bangsa Indonesia untuk senantiasa waspada terhadap ancaman dari luar, yang ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).selengkapnya

 Sri Mulyani: Nama Gayus Tambunan Lebih Ngetop dari Dirjen PajakSri Mulyani: Nama Gayus Tambunan Lebih Ngetop dari Dirjen PajakRabu 9 Nov 2016 10:12Ajeng Widyadibaca 873 kaliSemua Kategori

Masih ingat kasus Gayus Tambunan? Kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Gayus telah mencoreng nama baik Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adanya kasus ini berdampak pada lunturnya kepercayaan para wajib pajak terhadap salah satu direktorat di lingkungan Kementerian Keuangan tersebut.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :