WNI Tinggal Lama di Luar Negeri Tak Perlu NPWP dan Lapor SPTWNI Tinggal Lama di Luar Negeri Tak Perlu NPWP dan Lapor SPTJumat 6 Sep 2019 14:25Ridha Anantidibaca 6139 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mengatur ulang ketentuan subjek pajak dalam negeri (SPDN) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Ketentuan SPDN ini akan dituangkan dalam Rancangan undang-undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.selengkapnya

 Rasio Pajak Indonesia Ternyata di Bawah Rata-Rata OECDRasio Pajak Indonesia Ternyata di Bawah Rata-Rata OECDRabu 31 Jul 2019 09:59Ridha Anantidibaca 417 kaliSemua Kategori

Selain terendah di Asia Pasifik, rasio pajak Indonesia juga masih di bawah rata-rata Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD.selengkapnya

 Gita Wirjawan Beberkan Pentingnya Penurunan Pajak Perusahaan Genjot Rasio PajakGita Wirjawan Beberkan Pentingnya Penurunan Pajak Perusahaan Genjot Rasio PajakJumat 29 Mar 2019 15:38Ridha Anantidibaca 445 kaliSemua Kategori

Pendiri Ancora Group, Gita Wirjawan, mengungkapkan pentingnya penurunan pajak penghasilan (PPh) badan atau perusahaan di Indonesia. Hal ini sebagai salah satu cara menggenjot rasio pajak (tax ratio) Indonesia.selengkapnya

 Negara-negara surga pajak ini siap berbagi informasi perpajakan dengan IndonesiaNegara-negara surga pajak ini siap berbagi informasi perpajakan dengan IndonesiaJumat 6 Apr 2018 10:41Ridha Anantidibaca 1428 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak pada telah mengumumkan daftar negara/yurisdiksi partisipan dan yurisdiksi tujuan pelaporan, serta daftar jenis lembaga keuangan nonpelapor, dan jenis rekening keuangan yang dikecualikan. Hal ini dalam rangka pertukaran informasi keuangan yang akan dilaksanakan pada tahun ini.selengkapnya

 Setelah Ditendang, JPM Kerek Peringkat IndonesiaSetelah Ditendang, JPM Kerek Peringkat IndonesiaSelasa 17 Jan 2017 11:12Ajeng Widyadibaca 611 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia memandang cukup beralasan bila bank investasi JP Morgan (JPM) menaikkan peringkat ekuitas Indonesia dari rendah (underweight) menjadi netral (neutral).selengkapnya

 OECD Minta Indonesia Tidak Lanjutkan Program Amnesti PajakOECD Minta Indonesia Tidak Lanjutkan Program Amnesti PajakRabu 26 Okt 2016 13:26Administratordibaca 706 kaliSemua Kategori

OECD memperingatkan bahwa berulangnya program amnesti cenderung mendorong penghindaran pajak ketika masa tenggangnya berakhir.selengkapnya

 Pengamat menilai UU Cipta Kerja beri keuntungan pajak bagi WNAPengamat menilai UU Cipta Kerja beri keuntungan pajak bagi WNAJumat 9 Okt 2020 13:24Ridha Anantidibaca 309 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai melalui beleid Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, warga negara asing (WNA) akan diuntungkan terkait dengan pemberlakuan subjek pajak dalam negeri (SPDN) yang sebelumnya menggunakan worldwide system menjadi territorial systemselengkapnya

 Dirjen Pajak: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Masih di Atas Rata-Rata DuniaDirjen Pajak: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Masih di Atas Rata-Rata DuniaKamis 7 Feb 2019 10:16Ridha Anantidibaca 501 kaliSemua Kategori

A Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan angkat bicara tentang melesetnya angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu (6/2/2019).selengkapnya

 AS hapus pajak impor baja paduan Indonesia selama setahunAS hapus pajak impor baja paduan Indonesia selama setahunSenin 3 Sep 2018 10:28Ridha Anantidibaca 431 kaliSemua Kategori

Produk baja paduan alias stainless steel Indonesia akhirnya bisa melenggang bebas masuk ke Amerika Serikat (AS) tanpa terkena pajak impor. Tapi, pembebasan bea masuk baja paduan ini hanya bersifat sementara, selama satu tahun saja.selengkapnya

 Freeport Masih Kaji PP Pajak Sektor Minerba JokowiFreeport Masih Kaji PP Pajak Sektor Minerba JokowiKamis 9 Ags 2018 15:33Ridha Anantidibaca 302 kaliSemua Kategori

PT Freeport Indonesia masih mengkaji dampak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bidang Usaha Pertambangan Mineral.selengkapnya

 LAPORAN DARI WASHINGTON: IMF Beri Masukan Terkait Ketahanan Fiskal IndonesiaLAPORAN DARI WASHINGTON: IMF Beri Masukan Terkait Ketahanan Fiskal IndonesiaKamis 19 Apr 2018 15:19Ridha Anantidibaca 534 kaliSemua Kategori

Dana Moneter Internasional (IMF) meyakini Indonesia masih memilih ruang untuk meningkatkan rasio perpajakan serta mendongkrak pengeluaran sektor swasta untuk meningkatkan ketahanan fiskal nasional.selengkapnya

 Soal Pajak Berganda, 2 Pertanyaan Ini Jadi Favorit WPSoal Pajak Berganda, 2 Pertanyaan Ini Jadi Favorit WPSelasa 7 Feb 2017 14:56Ajeng Widyadibaca 5192 kaliSemua Kategori

Wajib Pajak (WP) belakangan banyak yang mengeluhkan adanya pajak berganda yang harus dibayarkan. Pada satu sisi, WP harus membayar pajak di Indonesia, namun pada sisi lain wajib pajak harus membayar pajak pada negara yang menjadi tempat menjalankan bisnis.selengkapnya

 Kalah di Pengadilan, Freeport Harus Bayar Rp 2,51 Triliun ke Pemprov PapuaKalah di Pengadilan, Freeport Harus Bayar Rp 2,51 Triliun ke Pemprov PapuaKamis 26 Jan 2017 13:08Ajeng Widyadibaca 916 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memenangkan perkara pajak melawan PT Freeport Indonesia di pengadilan. Dengan kekalahan tersebut, maka Freeport harus membayar pajak air permukaan sebesar 188 juta dolar AS atau sekitar Rp 2,51 triliun kepada Pemprov Papua.selengkapnya

 Industri Keuangan Berlomba Manfaatkan Program Amnesti PajakIndustri Keuangan Berlomba Manfaatkan Program Amnesti PajakKamis 21 Jul 2016 09:44Administratordibaca 741 kaliSemua Kategori

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty tidak hanya dimanfaatkan perbankan, tapi juga lembaga jasa keuangan lain yang ikut berkompetisi dalam momen langka ini. Terbukti dengan kerja sama antara PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bersama dengan salah satu perusahaan marketplace terbesar di Indonesia, Bukalapselengkapnya

 Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Kamis 26 Mei 2016 17:07Administratordibaca 3613 kaliSemua Kategori

Usai kasus Panama Papers mencuat, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) makin gencar melakukan pendataan para wajib pajak. Kendati sebelumnya, DJP sudah bertindak cukup keras terhadap para wajib pajak yang “nakal”. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, meminta DJP menindak tegas perusahaan atau wajib pajak kategori penanaman modalselengkapnya

 Data Keuangan Orang Kaya Indonesia di Swiss Terbongkar September 2019Data Keuangan Orang Kaya Indonesia di Swiss Terbongkar September 2019Selasa 11 Des 2018 13:29Ridha Anantidibaca 646 kaliSemua Kategori

Data keuangan orang kaya Indonesia di Swiss bakal terbongkar pada September 2019 mendatang. Hal itu seiring dimulainya pertukaran data keuangan secara otomatis antara otoritas pajak Indonesia dengan otoritas berwenang di negara yang dikenal sebagai surga pajak tersebut.selengkapnya

 Menkeu Malu Rasio Pajak Indonesia di Bawah 12%Menkeu Malu Rasio Pajak Indonesia di Bawah 12%Selasa 7 Ags 2018 13:17Ridha Anantidibaca 660 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku malu dengan rasio pajak di Indonesia yang masih rendah. Bahkan, rasio pajak di Indonesia berada di bawah 12 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).selengkapnya

 Menkominfo: Facebook Belum Bayar Pajak di IndonesiaMenkominfo: Facebook Belum Bayar Pajak di IndonesiaSelasa 8 Mei 2018 14:12Ridha Anantidibaca 939 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, menerima perwakilan Facebook Asia Pasifik di Kantor Kominfo Medan Merdeka, Jakarta, pada hari ini, Senin (7/5/2018). Pertemuan berlangsung sekitar setengah jam, dari pukul 13.00 hingga 13.30 WIB.selengkapnya

 KPK Heran Orang Terkaya Indonesia Bukan Pembayar Pajak TerbesarKPK Heran Orang Terkaya Indonesia Bukan Pembayar Pajak TerbesarKamis 29 Mar 2018 11:02Ridha Anantidibaca 974 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief heran dengan pengumuman daftar pembayar pajak terbesar di Indonesia yang ternyata tak seluruhnya memuat daftar orang-orang terkaya di Indonesia. Beberapa nama tokoh yang selama ini didapuk Forbes sebagai sepuluh orang terkaya di Indonesia tak memenangkan penghargaan sebagai pembayar pajak terbesar.selengkapnya

 Tax Amnesty Bisa Kerek Peringkat Indonesia ke Layak InvestasiTax Amnesty Bisa Kerek Peringkat Indonesia ke Layak InvestasiJumat 7 Okt 2016 16:22Admindibaca 883 kaliSemua Kategori

Keberhasilan program pengampunan pajak (tax amnesty) tidak hanya menambah penerimaan negara dan menarik masuknya dana ke dalam negeri. Program pemerintah yang sudah berjalan sejak 18 Juli lalu ini juga bisa mendatangkan dampak positif berupa potensi kenaikan peringkat utang Indonesia.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :